Kehadiran klinik terapung ini menjadi langkah nyata Pemprov Sulsel dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses layanan medis.

Gubernur Andi Sudirman mengatakan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun kondisi geografis Sulawesi Selatan yang didominasi wilayah laut dan kepulauan kerap menjadi tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan.

Oleh karena itu, Klinik Terapung dihadirkan sebagai solusi konkret agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan berkualitas.

“Program ini merupakan ikhtiar kita dalam meningkatkan akses kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Pangkep hingga Selayar yang memerlukan penanganan medis,” ujar Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, Klinik Terapung tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta layanan promotif dan preventif.

Andi asudirman juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan Klinik Terapung, khususnya RSKD Dadi Pemprov Sulsel, jajaran Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, serta mitra terkait lainnya.

“Kapal yang sudah dimodifikasi ini dilengkapi fasilitas kesehatan memadai, seperti USG, laboratorium, obat-obatan bahkan alat operasi terbatas dapat dilakukan,” pungkasnya. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Resmi Luncurkan Klinik Terapung untuk Perluas Akses Layanan Kesehatan Pesisir dan Kepulauan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menghadirkan solusi nyata bagi konektivitas warga kepulauan melalui program inovatif disebut dengan nama Pete-pete Laut.

Di tengah hamparan laut biru yang memisahkan daratan Makassar dengan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya, kehidupan masyarakat terus berdenyut.

Setiap hari, para guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga anak-anak sekolah menantang ombak demi menggapai daratan, menjemput ilmu, pelayanan, dan kebutuhan hidup.

Transportasi laut yang terbatas kerap menjadi tantangan bagi warga pulau, terutama saat cuaca tak bersahabat. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Makassar berkomitmen, tidak tinggal diam.

Sebagai wujud kehadiran negara di wilayah kepulauan, Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen menghadirkan transportasi laut yang aman, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga kepulauan.

Melalui program Pete-pete Laut pemerintah menghadirkan armada kapal yang akan melayani mobilitas antar pulau secara rutin, menghubungkan Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, hingga Lae-Lae.

“Selain tunjangan, Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan sejumlah program pendukung (kapal laut) untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Sangkarrang,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Senin (6/10/2025).

Salah satu program dilakukan dalam waktu dekat, prioritas yang akan segera direalisasikan adalah penyediaan transportasi antar pulau, atau dua unit kapal kayu yang konsepnya mirip dengan “Pete-pete laut”. Yakni perahu kecil yang beroperasi secara reguler setiap hari menghubungkan pulau-pulau di wilayah tersebut.

“Nantinya, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, orang tua murid, anak-anak sekolah, maupun masyarakat yang ingin berpindah dari satu pulau ke pulau lain tidak perlu lagi ke Makassar terlebih dahulu,” tuturnya.

“Cukup menunggu perahu yang berputar antar pulau seperti halnya menunggu pete-pete di darat,” sambung Munafri.

Transportasi tersebut nantinya akan dikelola oleh pihak kecamatan agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan warga pulau. (*)

Artikel Pete-pete Laut Buka Isolasi Warga Kepulauan Makassar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Munafri, mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meskipun harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar,” ujar Munafri, usai update menuju 100 hari program MULIA, Jumat (30/5/2025).

Munafri menegaskan bahwa dirinya telah mengunjungi tujuh pulau, termasuk tiga pulau terdekat dan empat pulau terluar. Ia melihat langsung berbagai kondisi yang ada di pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Ini tidak hanya melalui peningkatan tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga dengan membenahi infrastruktur seperti dermaga, pengadaan kapal transportasi, serta memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa.

“Kami percaya, akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau,” terangnya.

Selain itu, Munafri juga akan menaikkan tunjangan bagi pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan yang bertugas di pulau-pulau terluar dan menengah di wilayah kota. “Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meski harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana,” tutur Munafri.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya pegawai yang bertugas di pulau mendapatkan perhatian yang layak, penghargaan yang setimpal, dan dukungan yang nyata untuk terus berkarya demi masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, Pemkot Makassar akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp2,5 juta per bulan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu, serta pulau-pulau yang tergolong terluar dari wilayah Kota Makassar.

Sementara itu, untuk guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat, seperti Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, akan diberikan tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Munafri menjelaskan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tantangan geografis yang harus dihadapi oleh para tenaga pengajar dan medis setiap hari. “Kita melihat paling pertama adalah, lokasinya harus menyeberang laut dan sebagainya. Karena itu, kita juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka, agar dalam proses bolak-balik tidak mengeluarkan biaya sendiri,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot berharap para guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi, sekaligus memastikan akses layanan dasar tetap terjaga bagi warga pulau. “Kami berharap para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi,” tukas Munafri. (*)

Artikel Pemkot Naikkan Tunjangan Rp2,5 Juta untuk 7 Pulau, Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kesehatan pertama kali tampil pada KABARIKA.