Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menjadi narasumber pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).

“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal,” ujar Mentan Amran.

Ia menegaskan, tantangan global saat ini semakin kompleks dengan adanya krisis pangan, energi, dan air. Dalam konteks tersebut, Indonesia harus memperkuat fondasi dari daerah, termasuk memastikan setiap provinsi mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan keberhasilan program pertanian di daerah, mulai dari dukungan regulasi hingga penguatan alokasi anggaran.

“Ketua DPRD punya peran strategis. Bagaimana anggaran diarahkan, bagaimana kebijakan daerah mendukung petani, itu sangat menentukan,” katanya.

Kementan juga mendorong pendekatan desentralisasi produksi pangan sebagai solusi menekan biaya distribusi antarwilayah yang selama ini masih tinggi.

“Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri,” tegas Amran, yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas).

Selain pangan, kolaborasi juga diperluas ke sektor energi berbasis pertanian. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar sekitar 5 juta ton mulai 1 Juli 2026 melalui penguatan bioenergi, serta pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin.

“Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga energi. Daerah harus ikut berperan dalam pengembangan bioenergi berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Kementan mencatat, saat ini stok pangan nasional mencapai 4,8 juta ton, dengan sektor pertanian melibatkan sekitar 160 juta petani. Potensi ini dinilai akan semakin kuat jika didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Di sisi lain, kontribusi Indonesia di tingkat global juga terus meningkat, dengan produk beras yang telah ekspor dan menjangkau sekitar 33 negara.

Mentan Amran menegaskan, keberhasilan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi di daerah.

“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, kita bukan hanya mandiri, tapi bisa menjadi kekuatan pangan dunia,” tegasnya.

Artikel Mentan Amran: Kolaborasi Kuat Pemerintah Pusat dan Daerah Jadi Faktor Penentu Wujudkan Kemandirian Pangan Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

Rapat itu digelar di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis, 15 Mei 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muh. Rijal mengapresiasi pelaksanaan rapat tersebut.

“Saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, mengingat betapa pentingnya pemahaman bersama dan implementasi sistem pencegahan korupsi yang terstruktur dan terukur di daerah,” kata H. Rijal.

Lebih lanjut, ia mengungkap, bahwa salah satu instrumen yang menjadi poin penting adalah Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Salah satu poin penting disini ialah MCP, sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK. MCPini mencakup delapan area intervensi yang sangat vital dalam pemerintahan daerah yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak,” ungkapnya.

Di akhir, ia menegaskan bahwa semua itu hal yang paling krusial salam pemerintah. Menurutnya, itu menjadi tolak ukur integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan sesuai dengan tugas serta fungsi DPRD. (*)

Artikel Ketua DPRD Takalar Apresiasi Pelaksanaan Rapat Pemberantasan Korupsi di KPK RI pertama kali tampil pada KABARIKA.