Menurut Hasbi, keputusan pemecatan terhadap Rasnal dan Abdul Muis sangat melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah berbagai persoalan serius yang masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia.

“Rasanya sangat mengusik keadilan di tengah masih banyaknya masalah serius di dunia pendidikan kita,” kata Hasbi di Makassar, Rabu (12/11).

Ia menegaskan, jika ditelaah secara jernih, tindakan kedua guru tersebut tidak memiliki unsur memperkaya diri. Sebaliknya, mereka justru berinisiatif membantu guru honorer lain yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

“Kalau disimak seksama kasus ini, tidak ada tujuan memperkaya diri pada kedua orang pelaku itu. Niatnya murni mau bantu guru honorer lain yang belum dapat gaji berbulan-bulan,” ujarnya.

Hasbi juga menyerukan perhatian serius dari pemerintah, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel, hingga Presiden Prabowo Subianto, agar meninjau kembali keputusan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, memberi atensi terhadap hal ini. Dunia pendidikan kita jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena penegakan aturan yang kaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasbi meminta agar pemerintah menelusuri akar persoalan sebenarnya, yakni mengapa ada guru honorer yang tidak memperoleh hak gajinya dalam waktu lama. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas penyelidikan dan pembenahan.

“Yang harus ditelusuri adalah mengapa bisa ada guru honorer tidak mendapatkan gaji. Ini yang harusnya jadi prioritas, karena pasti ada kebijakan atau pelaku yang menyebabkan para guru honorer itu tidak dapat alokasi gaji,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua guru SMAN 1 Luwu Utara dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pengumpulan dana dari orang tua murid untuk membantu pembayaran gaji guru honorer.

Keputusan tersebut menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan yang menilai sanksi itu tidak sebanding dengan niat baik dan pengabdian para guru tersebut. (*)

Artikel KKLR Sulsel: Pemecatan Guru yang Bantu Rekan Honorer di Luwu Utara Lukai Rasa Keadilan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan ini digelar sebagai respons atas sejumlah insiden yang menyeret nama organisasi mahasiswa asal Luwu Raya, IPMIL Raya, dalam beberapa konflik kampus yang terjadi belakangan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Hasbi hadir bersama jajaran pengurus KKLR Sulsel dan perwakilan mahasiswa dari IPMIL Raya yang sedang menempuh studi di Makassar.

Audiensi ini menjadi bentuk kepedulian KKLR terhadap situasi yang tengah dihadapi mahasiswa Luwu Raya, serta upaya membangun komunikasi aktif dengan aparat keamanan.

“Audiensi ini bukan hanya silaturahmi kelembagaan, tapi juga bentuk keprihatinan kami atas situasi yang melibatkan anak-anak kami di organisasi IPMIL di Kota Makassar akhir-akhir ini,” ujar Hasbi usai pertemuan.

Hasbi menjelaskan bahwa sejumlah insiden yang terjadi tidak dapat langsung dikaitkan dengan organisasi IPMIL Raya secara institusional.

Menurutnya, tindakan oknum individu tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk memberi stigma negatif terhadap organisasi mahasiswa tertua asal Luwu Raya itu.

“Kami prihatin. Jangan karena ulah segelintir oknum, IPMIL lantas dicap buruk oleh publik. Banyak orang tua mahasiswa dari Luwu Raya menghubungi saya, cemas dengan kondisi anak-anak mereka yang kuliah di Makassar setelah adanya insiden penyerangan oleh orang tak dikenal di kampus,” jelasnya.

Selain itu, Hasbi juga menyayangkan publisitas yang tidak berimbang serta aneka provokasi melalui sosial media yang memposisikan IPMIL dalam stigma negatif sebagai biang kerok dan pembuat onar.

“Setelah kami investigasi dan klarifikasi menyeluruh, ternyata di banyak kasus IPMIL yang justru menjadi korban. Tidak seperti yang viral di sosmed belakangan ini,” bebernya.

Untuk diketahui, pada Selasa (29/7) lalu, KKLR Sulsel telah memfasilitasi pertemuan seluruh pengurus IPMIL Raya di HSA Building guna melakukan klarifikasi menyeluruh terhadap rentetan kejadian yang menyeret nama IPMIL.

Karenanya, dalam audiensi bersama Kapolrestabes Makassar KKLR menyerahkan sejumlah dokumen berisi kronologi insiden dan ketegangan yang diduga menjadi pemicu berkembangnya beberapa kasus yang menyeret nama IPMIL Raya.

“Kami ingin duduk persoalan ini dipahami secara utuh, tidak parsial. Masyarakat harus diberi informasi yang proporsional agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi sesat atau stigmatisasi yang tidak berdasar,” tegas Hasbi.

Menanggapi audiensi itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menegaskan bahwa pihaknya akan menangani seluruh laporan dan dugaan pelanggaran hukum secara profesional dan berimbang, baik yang melibatkan oknum mahasiswa asal Luwu Raya maupun teror terhadap anggota IPMIL di sejumlah kampus.

“Semua sedang berproses. Kami telah mengerahkan anggota untuk mengidentifikasi pelaku dan menyelidiki rangkaian kejadian. Tugas utama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Makassar. Insya Allah kami akan bekerja profesional dan adil,” ujarnya.

Hasbi menyampaikan apresiasinya atas sikap terbuka dan komunikatif Kapolrestabes Makassar. Ia berharap komunikasi antara KKLR dan aparat kepolisian dapat terus terjalin, tidak hanya dalam penanganan isu mahasiswa Luwu Raya, tapi juga dalam konteks menjaga harmoni dan ketertiban di Kota Makassar secara umum.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM Hamzah Jalante, Wakil Sekretaris Penanganan Konflik Ridwan “Lee” Fattah, Wakil Ketua Bidang OK BPP KKLR Baharuddin Solongi, Wasekjen Bidang Informasi, Komunikasi dan Multimedia BPP KKLR Isra Lian, Ketua Umum PB IPMIL Raya Abdul Hafid, serta beberapa pengurus KKLR dan IPMIL Raya lainnya. (*)

Artikel KKLR Sulsel Audiensi dengan Kapolrestabes Makassar, Minta Penanganan Profesional atas Kasus IPMIL pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara Halalbihalal KKLR Sulsel yang digelar di Graha Pena Makassar, Rabu malam (30/4/2025).

Dalam acara yang dihadiri ratusan warga diaspora Luwu Raya serta sejumlah tokoh dan pejabat daerah, Hasbi menekankan bahwa KKLR bukanlah organisasi politik, melainkan paguyuban yang menjembatani aspirasi warga Luwu Raya kepada pemerintah secara langsung dan terbuka.

“Melalui paguyuban KKLR ini, kami bisa menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan untuk pembangunan daerah tanpa harus terikat oleh kepentingan politik tertentu,” ujar Hasbi.

Ia menyampaikan bahwa KKLR menghimpun berbagai sumber daya manusia yang berasal dari Luwu Raya dan kini berdomisili di Makassar maupun daerah lainnya. Menurutnya, banyak di antara mereka yang memiliki kapasitas profesional dan latar belakang pendidikan yang tinggi, mulai dari akademisi, birokrat, tenaga kesehatan, hingga pengusaha.

“Sebagai organisasi yang berisi SDM mumpuni dari berbagai profesi, kami ingin agar KKLR dapat menjadi kekuatan sosial yang konstruktif dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya di Makassar,” ucap Hasbi.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik ajakan sinergi dari KKLR. Ia menyampaikan bahwa warga Luwu Raya yang menetap di Makassar memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan kota.

“Kami tahu betul bahwa berbagai macam profesi yang ada di Kota Makassar ini, orang-orang yang bisa berpikir baik, bisa berpikir cerdas, banyak sekali yang berasal dari Kerukunan Keluarga Luwu Raya. Kami berharap mereka bisa bersama kami membangun Makassar,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Ia menegaskan bahwa proses pembangunan tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi memerlukan kolaborasi luas dari semua elemen masyarakat, termasuk diaspora Luwu Raya.

“Tahapan pembangunan tentunya tidak mungkin bisa dilakukan pemerintah kota sendiri, tapi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya saudara-saudara dari keluarga besar Luwu Raya,” tegas Appi.

Lebih lanjut, Appi menyampaikan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan dari masyarakat. Ia mengapresiasi semangat kekeluargaan yang dibangun KKLR dan berharap kebersamaan tersebut terus dijaga dalam mendukung kemajuan kota.

Acara Halalbihalal ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari unsur pemerintah yang juga merupakan Wija To Luwu, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Wakil Bupati Maros, Ketua DPRD Parepare, serta beberapa kepala dinas di lingkup Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.

Turut hadir pula pengurus pusat KKLR seperti Wakil Ketua Umum BPP KKLR Dr. Abdul Talib Mustafa dan Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKLR Buhari Kahar.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Dialog Wija To Luwu usai santap malam bersama. Ketua Panitia Pelaksana, Isra Lian, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak dalam menyukseskan acara ini.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan meramaikan acara ini,” ujarnya. (*)

Artikel Hasbi Syamsu Ali: KKLR Sulsel Siap Bersinergi dalam Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini disampaikan langsung oleh Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, usai menghadiri rapat koordinasi bersama panitia pelaksana di Coffee Lovers, Minggu (27/4) malam.

“Insya Allah, Rabu 30 April mendatang kita akan mengadakan Halalbihalal KKLR Sulsel. Ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali tali silaturahmi sesama Wija to Luwu, khususnya yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya,” ujar Hasbi.

Menurut Hasbi, Halalbihalal merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan organisasi sebagai bagian dari tradisi memperkokoh solidaritas dan kebersamaan di antara anggota diaspora Luwu Raya.

“Acara ini selalu menjadi ajang kita untuk membangun kembali rasa kebersamaan, memupuk kekompakan, serta memperkuat hubungan kekeluargaan di antara sesama perantau dari Luwu Raya,” tambahnya.

Lebih jauh, Hasbi menegaskan bahwa KKLR adalah rumah besar bagi seluruh diaspora Luwu Raya, tanpa membeda-bedakan latar belakang.

“KKLR ini adalah rumah bersama bagi seluruh Wija to Luwu. Tidak boleh ada yang merasa tersisihkan. Justru kita harus saling menguatkan dan mendukung satu sama lain untuk terus maju,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Halalbihalal, Isra Lian, menyampaikan bahwa panitia tengah mematangkan seluruh persiapan teknis guna memastikan kelancaran acara.

“Saat ini panitia terus bekerja mempersiapkan segala sesuatu, termasuk memastikan undangan tersampaikan kepada seluruh Wija to Luwu yang berada di Makassar dan sekitarnya. Kami berharap acara ini dapat berlangsung lancar dan meriah,” kata Isra.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, hikmah Halalbihalal akan disampaikan oleh Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang juga merupakan putra daerah Luwu Raya.

Acara Halalbihalal ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga mempererat persaudaraan serta memperkuat peran KKLR sebagai wadah yang inklusif bagi seluruh masyarakat asal Luwu Raya. (*)

Artikel Rajut Silaturahmi Wija to Luwu, KKLR Sulsel Gelar Halalbihalal Rabu 30 April di Graha Pena pertama kali tampil pada KABARIKA.

Diketahui, Musda KKLR Parepare yang dirangkaikan dengan Halalbihalal pada Sabtu (19/4) malam berjalan sukses dengan diaklamasinya Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si sebagai Ketua BPD KKLR Kota Parepare yang baru, menggantikan Dr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si.

Dalam pernyatannya pada Minggu (20/4/2025), Hasbi megapresiasi Musda KKLR Parepare sebagai salah satu contoh yang diharapkan bisa menginspirasi daerah lain dalam melaksanakan hal serupa.

“Alhamdulillah, kami ucapkan selamat karena Musda KKLR Parepare berjalan lancar. Hasil Musda ini ikut mengangkat maruah KKLR, dimana yang terpilih Ketua adalah tokoh masyarakat yang juga Ketua DPRD Parepare saat ini. Kita semua tentu merasa bangga,” ungkapnya.

Hasbi kembali menegaskan menegaskan pentingnya karakter kepemimpinan dalam mengelola organisasi paguyuban seperti KKLR yang bersifat inklusif dan dapat merangkul semua kalangan.

Ia menjelaskan bahwa konsep “paguyuban” mengandung makna kebersamaan tanpa diskriminasi terhadap latar belakang anggotanya. Menurutnya, paguyuban KKLR harus mampu menjadi wadah yang terbuka bagi semua elemen masyarakat.

“Berpaguyuban itu berarti membawa semua orang, apakah dia sekolah atau tidak, pengusaha, birokrat, politisi, atau profesional. Tidak boleh ada yang tertinggal,” ujarnya.

Namun demikian, Hasbi menekankan bahwa keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan organisasi agar program-program dapat berjalan efektif.

Ia menilai bahwa pemimpin organisasi harus memiliki karakter kuat, visi yang jelas, serta kemampuan menempatkan diri dalam berbagai situasi.

“Ketua organisasi itu adalah role model. Ia harus bisa menakar dan memahami dirinya sendiri, serta tidak menjadi beban bagi orang lain,” tambah Hasbi yang juga Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Unhas itu.

Lebih lanjut, Hasbi mengibaratkan peran dalam organisasi seperti tim sepak bola, di mana terdapat berbagai karakter seperti pekerja, penggagas, operator, hingga pencetak gol. Menurut dia, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sinergi antar peran tersebut.

“Organisasi itu tidak semuanya harus jadi pencetak gol. Tapi harus tahu kapan harus bicara, kapan harus menenangkan, dan kapan harus beroperasi. Jangan merasa bisa, padahal tidak bisa apa-apa. Itu bisa jadi blunder,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Hasbi mengingatkan bahwa tidak semua orang cocok menjadi pemimpin. “Diperlukan kepekaan, kebijaksanaan, dan kemampuan menempatkan diri agar organisasi dapat berjalan harmonis dan mencapai tujuannya,” pungkas Hasbi. (*)

Artikel Ketua KKLR Sulsel: Pemimpin Paguyuban Harus Jadi Role Model, Bukan Beban Organisasi! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Saat ini, dari empat daerah administratif yang tergabung dalam Luwu Raya—yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—baru Kota Palopo yang memiliki Kodim aktif, yakni Kodim 1403/Palopo.

Ketimpangan ini dinilai sangat tidak ideal, mengingat kompleksitas tantangan geografis, dinamika sosial, serta potensi strategis wilayah Luwu Raya.

“Luwu Raya adalah kawasan yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Kehadiran Kodim di setiap kabupaten bukan hanya soal penguatan pertahanan, tetapi juga bagian dari keadilan teritorial dan pemerataan pelayanan negara kepada rakyat,” tegas Hasbi Syamsu Ali dalam keterangan tertulisnya di Makassar, Minggu (13/4/2025).

Hasbi mencontohkan Kabupaten Luwu Timur yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yakni Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, daerah ini juga menjadi pusat industri pertambangan dan energi yang menyimpan nilai ekonomi tinggi. Namun, absennya institusi militer permanen seperti Kodim membuat potensi kerawanan belum tertangani secara maksimal.

“Kita bicara soal kawasan industri nasional, pelabuhan-pelabuhan penting, dan jalur logistik lintas provinsi. Tanpa kehadiran Kodim, respon terhadap gangguan keamanan, konflik sosial, hingga penanganan bencana bisa sangat lambat,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Hasbi terkait Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Dua wilayah ini dikenal sebagai kawasan agraris dan perkebunan, dengan kondisi topografi yang cukup menantang. Belum adanya Kodim di dua daerah tersebut turut membatasi peran TNI dalam menjalankan fungsi teritorial dan pembinaan masyarakat.

“Fungsi Kodim bukan hanya untuk urusan pertahanan, tapi juga pembinaan sosial, mendukung pembangunan desa, membantu saat bencana, dan mempererat hubungan antara TNI dan rakyat,” kata Hasbi.

Hasbi menambahkan bahwa aspirasi pembentukan Kodim di Luwu Raya bukanlah hal baru. Sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga kalangan DPRD juga telah menyuarakan hal serupa dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk merealisasikan hal tersebut.

Sebagai Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat Luwu Raya dalam berbagai forum, baik lokal maupun nasional.

“Kami dari KKLR memandang bahwa kehadiran Kodim di setiap kabupaten adalah bentuk nyata kehadiran negara. Jika negara ingin menjamin stabilitas dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, maka Luwu Raya harus mendapat perhatian serius dalam aspek pertahanan dan keamanan,” pungkasnya.

Diketahui, Kodim 1403/Palopo saat ini membawahi tiga wilayah kabupaten selain Kota Palopo. Kondisi ini membuat beban operasional dan jangkauan tugas menjadi sangat luas, yang tidak sebanding dengan kekuatan personel dan fasilitas yang tersedia.(*)

Artikel Ketua KKLR Sulsel Desak Pembentukan Kodim di Setiap Kabupaten Luwu Raya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Acara ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar Wija to Luwu untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat soliditas sesama perantau asal Luwu Raya.

Sebelum berbuka puasa, pengurus KKLR Sulsel menggelar Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat HSA Building ini dihadiri oleh sejumlah pengurus teras dan membahas berbagai agenda strategis, termasuk penguatan organisasi dan program kerja yang akan dijalankan ke depan.

Dalam arahannya, Ir. Hasbi Syamsu Ali menekankan pentingnya membangun dan menjaga soliditas sebagai sesama diaspora Wija to Luwu. Ia mengajak seluruh anggota KKLR untuk terus membesarkan organisasi sebagai rumah bersama yang akan menjaga harapan bagi generasi mendatang.

“Mari kita terus besarkan KKLR sebagai rumah bersama kita, di mana harapan-harapan baik untuk masa depan Luwu Raya kita jaga dan perjuangkan selalu. Bukan tentang kita, tetapi lebih untuk anak dan cucu kita di masa mendatang,” ujar Hasbi.

Acara buka puasa kemudian berlangsung penuh kehangatan dengan kehadiran Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Kehadiran istri mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini bukan hanya sebagai perwakilan pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Wija to Luwu yang bermukim di Makassar.

Dalam sambutannya, Aliyah menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat Luwu Raya dan pemerintah Kota Makassar dalam membangun keharmonisan sosial.

“Acara ini bukan sekadar buka puasa bersama, tetapi juga menjadi ajang mempererat persaudaraan dan memperkuat peran KKLR dalam mendukung warga Luwu Raya di Makassar,” kata Aliyah.

Buka puasa ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh KKLR Sulsel serta sejumlah pejabat Pemkot Makassar.

Suasana keakraban tampak jelas saat para peserta berdiskusi dan berbagi gagasan untuk semakin memperkuat peran KKLR dalam membantu dan memajukan warga Luwu Raya di perantauan.

Dengan suksesnya acara ini, KKLR Sulsel berharap dapat terus menjadi wadah silaturahmi yang aktif serta mendorong berbagai inisiatif sosial yang bermanfaat bagi anggotanya maupun masyarakat luas. (*)

Artikel Dihadiri Aliyah Mustika Ilham, KKLR Sulsel Sukses Gelar Buka Puasa Ramadan di HSA Building pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam sambutannya, Hasbi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di kalangan Wija to Luwu, meskipun terdapat perbedaan agama dan keyakinan.

“Penting bagi kita untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Meski berbeda keyakinan, persaudaraan harus tetap terjaga,” ujar Hasbi.

Hasbi juga mengungkapkan rasa bahagianya dapat berkumpul bersama komunitas Wija to Luwu dalam acara penuh kehangatan tersebut.

“Ada perasaan ingin selalu berkumpul dengan sesama Wija to Luwu. Saya sangat bahagia bisa hadir di acara Natal Bersama KKRB ini,” katanya.

Selain menyampaikan pesan persatuan, Hasbi juga menyoroti isu lingkungan yang menjadi perhatian di wilayah Rante Balla, khususnya di sekitar tambang PT Masmindo, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi keselamatan masyarakat dan generasi mendatang.

Dalam kesempatan itu, Hasbi mengumumkan bahwa KKLR Sulsel akan menggelar acara Semarak Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-79 dan Hari Ulang Tahun (HUT) KKLR ke-69 pada 26 Januari mendatang. Ia mengundang keluarga besar KKRB untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

Tak hanya itu, Hasbi juga mengajak seluruh warga diaspora Rante Balla untuk mendukung perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya dan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, sebagai langkah strategis demi kemajuan Wija to Luwu.

Rante Balla, sebuah perkampungan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, dikenal karena kehidupan harmonis warganya yang menjunjung tinggi toleransi agama.

Dalam setiap kegiatan keagamaan, KKRB senantiasa melibatkan seluruh warga tanpa memandang perbedaan, demi menjaga keberhasilan pelaksanaan acara.

“Dengan suasana penuh kehangatan, acara Natal ini akan semakin mempererat tali persaudaraan dan meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan komunitas Wija to Luwu di manapun berada,” harap Hasbi.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua KKRB Ir. Ayu Kanna, Dewan Penasehat KKRB Hj. Hardayan, politisi Hanura sekaligus tokoh Luwu Tengah Amsal Sampetondok, Agung Kanna, Dr. Yulius Ake, serta banyak lainnya.

Dengan momentum ini, persatuan dan solidaritas Wija to Luwu terus diperkokoh, membawa harapan baru bagi perjuangan kemajuan Luwu Raya. (*)

Artikel KKLR Sulsel Serukan Persatuan dan Perjuangan Pemekaran di Natal KKRB pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hasbi yang hadir bersama Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda dan Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Nurliati S. Danga, didaulat memberikan sambutan pada pembukaan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Hasbi mengapresiasi kegiatan sosialisasi seputar Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) oleh KKLT.

“Sebagai Ketua KKLR Sulsel, saya mengapresiasi kegiatan ini. Apa yang dilakukan KKLT ini sangat penting karena saat ini kita tak lagi bisa menghindari dunia digital yang memang punya potensi negatif yang tidak sedikit,” kata Hasbi.

Menurut Hasbi, sebagai bagian tak terpisahkan dari KKLR secara keseluruhan, keaktifan paguyuban diaspora Wija to Luwu di tiap Kabupaten dan Kota se-Luwu Raya sangat dibutuhkan.

“Sudah saatnya kita kembali menyatukan semua kekuatan. KKLT sudah memulai, kita nantikan KKLR Lutra, Palopo dan Luwu juga bisa aktif. Kalau semua aktif, KKLR Sulsel tentu akan sangat terbantu menginisiasi program strategis,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Hasbi, dalam momen Pilkada Serentak baru-baru ini, tak dapat dipungkiri adanya perbedaan pilihan politik para WTL. Karena itu, dirinya berharap semua hal itu disikapi secara dewasa dan bijaksana.

“Perbedaan politik saya kira hal biasa. Lumrah terjadi. Tapi jangan sampai perbedaan itu merusak silaturahmi dan kekompakan kita sebagai sesama Wija to Luwu,” tegasnya.

Tak lupa Hasbi mengingatkan bahwa dalam waktu dekat, KKLR Sulsel akan melaksanakan kegiatan rutin tahunan, yakni Semarak Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) tahun 2025.
“Insya Allah tidak lama lagi, di Januari nanti kita kembali akan gelar HPRL. Itu tentu menjadi momentum kita berkumpul menguatkan semangat dan visi besar untuk mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” ujar dia disambut tepuk tangan meriah yang hadir.

Acara Sosialisasi Pencegahan KBGO oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan KKLT menghadirkan pemateri yang juga seorang Wija to Luwu, yakni Andi Fauziah Erwin. Uci, sapaan karibnya, adalah juga Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejumlah pengurus teras KKLT turut hadir di kegiatan yang diikuti ratusan peserta itu. Diantaranya Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Syarifuddin M. Parenreng, Sekretaris Umum Muh. Nur Muin, Wakil Bendahara Hj. Wahidah As’ad, Ketua Dewan Penasehat Baharuddin Solongi dan masih banyak yang lain. (*)

Artikel Hadir di Acara Sosialisasi Pencegahan KBGO KKLT, Ini Pesan Ketua KKLR Sulsel Hasbi Syamsu Ali pertama kali tampil pada KABARIKA.