Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa, 24 Februari 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama bulan Ramadan.

Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujar Rahmawati.

Ia juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi enam tahun terakhir. Serta penyelenggaraan Ramadhan Leadership Program sebagai inovasi peningkatan kapasitas ASN.

“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.

Rahmawati berharap, kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

“Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ramadhan Leadership Program tidak hanya berfokus pada penguatan spiritual, tetapi juga memuat materi substantif yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN.

“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” kata Rahmawati.

Ramadhan Leadership Program menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan di sesi pertama mengahdirkan unsur Forkopimda yang membahas good governance dari berbagai perspektif kelembagaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, S.H., M.H., memaparkan peran penegak hukum dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Materi tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan barang milik daerah, keterbukaan informasi publik, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset, profesionalitas aparatur, serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Nasri, S.I.K., M.H., mengulas peran Polri dalam mendukung good governance di lingkungan pemerintah daerah, dengan fokus pada transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti sejumlah area rawan, antara lain pengelolaan dana desa, perizinan dan investasi, serta proses pengadaan barang dan jasa.

Dari perspektif pertahanan dan stabilitas wilayah, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan gantung di wilayah terpencil serta dukungan terhadap program penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial.

Seluruh materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat melahirkan aparatur yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan mampu menerapkan prinsip good governance secara konsisten demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(*)

Artikel Ketua DPRD Sulsel Apresiasi Penurunan Kemiskinan dan Inovasi Ramadhan Leadership Camp pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mentan Amran menekankan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi agar seluruh kebijakan pangan berjalan jujur, dapat diawasi publik, dan benar-benar berpihak kepada petani serta masyarakat.

“Kita harus terbuka. Keterbukaan itu penting supaya tidak ada dusta di antara kita. Dengan keterbukaan, semua bisa dikontrol, dievaluasi, dan dipercepat,” kata Mentan Amran dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan, Senin (22/12/2025).

Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun. Namun melalui sinergi kuat seluruh elemen bangsa, target tersebut diakselerasi dan diyakini dapat dicapai pada 31 Desember 2025 dan menjadi swasembada tercepat dalam sejarah Indonesia.

“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BUMN,” ujarnya.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Perum Bulog yang menyatakan kesiapan penuh menyerap hasil panen petani. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog fokus menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga demi melindungi petani dan konsumen.

“Semangat panen ke depan semakin luar biasa. Bulog siap menampung hasil petani serta menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga,” kata Rizal dalam kegiatan Tani On Stage, rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan, dengan tema ”Swasembada untuk Rakyat, Pangan Kuat, Indonesia Berdaulat”.

Dari sisi hulu, PT Pupuk Indonesia memastikan dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Direktur Operasi Pupuk Indonesia Dwi Satriyo Annurogo menyebut kebijakan Mentan Amran telah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional dan memberi kepastian bagi petani.

“Harga pupuk turun hingga 20 persen dan ini menjadi gairah bagi petani. Kami bekerja keras memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Prof. Ujang Komarudin menilai keterbukaan informasi di Kementerian Pertanian telah menghadirkan perubahan nyata di tingkat petani. Menurutnya, persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk dan penyerapan gabah kini ditangani secara lebih serius dan terukur.

“Saya anak petani. Dulu petani tidak happy karena pupuk sulit didapat. Sekarang betul-betul diperbaiki. Bulog, Pupuk Indonesia, dan Kementan hadir menjawab kegelisahan petani. Tantangan ke depan adalah menjaga kesinambungan swasembada agar capaian ini tidak mundur,” ujarnya.

Melalui keterbukaan informasi dan kerja kolektif lintas sektor, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya mewujudkan swasembada pangan untuk rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan Indonesia semakin berdaulat di sektor pangan. (*)

Artikel Mentan Amran Tegaskan Swasembada Pangan Tercepat dalam Sejarah, Sebut Peran Penting Keterbukaan Informasi dan Sinergi Lintas Sektor pertama kali tampil pada KABARIKA.