Langkah ini dinilai sebagai angin segar yang akan memacu pertumbuhan industri tekstil dalam negeri dan membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, Ahmadi Akil, menegaskan bahwa larangan tegas ini merupakan terobosan signifikan.

Ahmadi mengatakan, ialau sudah ada larangan secara tegas untuk mengimpor barang-barang bekas, berarti peluang untuk industri tekstil itu ke depan semakin maju.

Menurutnya, selama ini produk pakaian bekas dari luar negeri telah menjadi pesaing utama yang menghambat perkembangan usaha lokal.

Ahmadi menjelaskan bahwa dengan tersingkirnya pesaing ilegal ini, industri kain dan garmen dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diproyeksikan tumbuh lebih kuat dan mandiri.

Ia meyakini para pelaku industri kini memiliki ruang yang lebih besar untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat membuka dan mengembangkan industri kecil menengah di bidang pakaian.

“Para pedagang pakaian bekas tidak memiliki alasan untuk melakukan protes, karena praktik perdagangan barang bekas impor tersebut bersifat ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara, menurutnya, wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan,” urainya, Kamis (30/10/2025).

Dalam hal pengawasan, Ahmadi menekankan peran krusial Bea Cukai di pintu masuk utama negara. Dia meyakini bahwa dengan penegakan hukum yang ketat, pakaian bekas ilegal tidak akan sampai beredar di pasar.

“Begitu tegas undang-undang barang ilegal, saya yakin tidak ada lagi barang beredar di daerah karena sudah di-cut oleh Bea Cukai sebelum masuk,” tegasnya.

Kebijakan ini memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berkomitmen untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal alias thrifting dan tak segan mencabut izin importir yang masih nekat melanggar.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, larangan ini diharapkan tidak hanya membersihkan pasar dari barang ilegal, tetapi juga menjadi katalisator bagi kebangkitan ekonomi kreatif dan industrialisasi lokal di Sulsel. (*)

Artikel Larangan Impor Baju Bekas Diharap Geliatkan Industri Tekstil Lokal di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kalau semua sepakat investasi, kita akan wujudkan arahan Bapak Presiden untuk menciptakan konglomerat lokal,” ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam acara yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wirmanda; serta para kepala daerah se-Sulsel.

Andi Sudirman menyebutkan bahwa Luwu Raya menjadi salah satu wilayah yang disiapkan sebagai lokomotif pertumbuhan investasi, mengingat potensi tambang di wilayah tersebut. Tim Promosi Investasi yang dibentuk akan fokus pada dua aspek utama, yakni promosi dan pengawalan investasi.

“Kita akan formulasikan pelaksanaannya, dan akan ada desk khusus di bawah tim untuk memfilter dan mempromosikan ide-ide investasi terbaik, baik dari swasta maupun pemerintah,” kata Andi Sudirman.

Tim tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi berbagai sektor investasi yang menjadi primadona di Sulawesi Selatan. Beberapa sektor unggulan meliputi ekonomi hijau seperti pertambangan energi terbarukan dan baterai, pengembangan transportasi massal, serta kawasan industri terintegrasi.

“Yang tak kalah penting adalah mendorong swasembada pangan. Sebab mayoritas masyarakat Sulsel adalah petani dan nelayan. Pemerintah harus hadir untuk kepentingan publik,” tegasnya.(*)

Artikel Luncurkan SSIC 2025, Sulsel Siapkan Tim Khusus Promosi Investasi Lahirnya Konglomerat Lokal pertama kali tampil pada KABARIKA.