Menurut Tamsil, ketika kemampuan fiskal daerah menyempit, pemerintah pusat perlu memastikan program nasional yang anggarannya dibelanjakan di daerah benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Kalau TKD berkurang, jangan sampai daerah kehilangan denyut ekonominya. MBG justru harus hadir sebagai saluran baru agar uang negara tetap berputar di daerah. Ada petani, nelayan, UMKM, tenaga kerja, dan rantai pasok yang bisa bergerak,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Dengan cakupan anggaran dan jaringan pelaksanaan yang luas, MBG menjadi daya ungkit bagi ekonomi daerah. Dalam pertemuan tersebut, Tamsil mengingatkan agar MBG segera mengalir ke daerah dan menjadi bagian dari arsitektur fiskal yang berkeadilan. “Bayangkan, ada daerah yang mendapat anggaran untuk MBG lebih besar dari APBD. Seperti NTT, Jawa Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Betul-betul menjadi motor ekonomi,” imbuh senator asal Sulawesi Selatan ini.

Tamsil hadir bersama Anggota DPD RI Evi Apita Maya (NTB), Elviana (Jambi), Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Angelius Wake Kako (NTT), dan Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan). Rombongan diterima Agustina yang didampingi Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Zainuri.

Tamsil menilai persoalan ini lebih besar daripada sekadar kelancaran administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketika dapur yang sudah siap beroperasi masih tertahan, manfaat ekonomi yang seharusnya masuk ke daerah ikut tertahan.

“Jangan sampai daerah kehilangan dua kali. TKD berkurang, sementara program pusat yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah juga tersendat. Kalau itu terjadi, logika keadilan fiskalnya tidak bertemu,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa hubungan pusat dan daerah bukan hanya soal pembagian anggaran, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dalam bernegara. Menurutnya, ketimpangan fiskal yang dibiarkan terlalu lama dapat memperlebar jarak pusat dan daerah serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini menegaskan bahwa daerah harus merasa ketika ada penyesuaian fiskal, negara tetap hadir membawa manfaat. Karena itu DPD RI berkepentingan memastikan setiap kebijakan pusat benar-benar dirasakan masyarakat. “Keutuhan Indonesia juga dibangun dari rasa keadilan. Itulah misi yang diusung oleh Asta Cita sebagai arsitektur pembangunan bangsa,” tegasnya.

Tamsil menilai MBG dapat menjadi kanal penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah. Belanja bahan baku, tenaga kerja, jasa transportasi, hingga aktivitas UMKM dapat menciptakan rantai ekonomi baru apabila program berjalan konsisten.

Karena itu, ia menyoroti sejumlah SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi, tetapi belum mendapat kepastian operasional. Salah satunya SPPG Talle di Sinjai Selatan. SPPG ini lolos verifikasi sejak 23 Mei 2026 dan telah melengkapi persyaratan administrasi, akun virtual account, serta Sistem Manajemen Operasional, tetapi dana operasionalnya belum juga cair. Kondisi serupa terjadi di SPPG Boting, Palopo, dan sejumlah SPPG lain.

“Dapur sudah siap, persyaratan sudah dipenuhi, masyarakat juga sudah menunggu. Jangan sampai persoalan administratif membuat manfaat program tertahan berbulan-bulan,” kata Tamsil.

Tamsil juga meminta perhatian khusus bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk wilayah kepulauan seperti di Sulawesi Selatan, NTB, Papua, dan NTT. Ia mencontohkan Pangkep yang memiliki 112 pulau kecil dengan tantangan geografis yang kompleks. Namun, setelah program MBG berjalan lebih dari satu tahun, para pelajar di pulau-pulau terluar belum mendapatkan manfaat.

“Anak-anak di pulau kecil juga bagian dari Indonesia. Mereka jauh dari pusat pembangunan. Justru di sana kehadiran negara harus terasa,” ujarnya.

Tamsil juga menyampaikan aspirasi mitra SPPG yang telah menanamkan investasi untuk membangun dapur, sementara operasionalnya belum berjalan. Sebagian mitra memakai pembiayaan perbankan sehingga tetap menanggung cicilan, biaya kendaraan, listrik, internet, dan pengeluaran lain.

“Kalau dapurnya belum beroperasi, sementara cicilan terus berjalan, mitra yang menanggung bebannya. Mereka adalah mitra negara, membangun dengan dana pribadi. Bahkan bergotong royong, patungan agar dapur berdiri. Mereka bukan penanggung risiko negara,” tegas Tamsil.

Tamsil mengapresiasi langkah BGN yang berkoordinasi dengan bank-bank Himbara untuk mencari solusi pembiayaan bagi mitra. Menurutnya, koordinasi itu penting agar mitra yang terkendala bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak terjerumus ke dalam kredit bermasalah.

Apresiasi juga disampaikan Tamsil atas rilis terbaru Kepala BGN yang menyebutkan bahwa 480 SPPG di wilayah timur telah siap beroperasi dan akan diaktivasi pada Jumat (2/10/2026). Menurutnya, kepastian jadwal tersebut merupakan kabar baik bagi daerah dan diharapkan dapat segera terealisasi sesuai rencana. Meski demikian, DPD RI meminta BGN mempercepat proses administrasi ribuan SPPG yang sudah selesai dibangun dan siap beroperasi agar manfaatnya program dirasakan masyarakat.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. DPD RI siap menjadi jembatan antara BGN dan daerah. Kita ingin dapur-dapur itu segera menyala dan anggarannya berdenyut di daerah,” imbuhnya.

Tamsil menegaskan, fungsi DPD RI dalam konteks ini adalah memastikan kebijakan fiskal nasional membawa rasa keadilan bagi daerah. Karena itu, MBG harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi pusat dan daerah ketika ruang fiskal daerah tertekan.

“Kalau kita bicara keadilan fiskal, ukurannya sederhana. Ketika satu pintu fiskal mengecil, harus ada pintu lain yang membuka ruang ekonomi bagi daerah. MBG punya kesempatan menjadi pintu itu. Jangan sampai anggarannya besar di pusat, tetapi denyutnya belum terasa di daerah,” tutup Tamsil. (*)

Artikel Pertemuan Wakil Ketua DPD dan Wakil Kepala BGN Dorong MBG Ciptakan Keadilan Fiskal di Daerah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mas Dar, sapaan akrabnya, menekankan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan tugas teknis. Setiap personel yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan berjalan dengan baik bagi penerima manfaat.

“Kerja pakai hati ya, kerja pakai hati. Ya SOP itu, SOP,” ujar Mas Dar saat memberikan arahan kepada personel SPPG, dikutip dari kanal Youtube BGN, Jumat (28/8/2026).

Menurut Mas Dar, bekerja dengan hati harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Kepedulian terhadap tugas tidak cukup hanya ditunjukkan melalui semangat bekerja, tetapi juga melalui ketelitian dalam mengikuti setiap prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG di tingkat SPPG.

Karena itu, Mas Dar mengingatkan seluruh personel agar tidak memberikan ruang bagi kelalaian dalam menjalankan tugas. Setiap tahapan operasional perlu diperhatikan secara cermat dan dilaksanakan sesuai ketentuan untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

“Tidak boleh lalai, sedikit pun enggak boleh,” tegas Mas Dar.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat budaya kerja yang mengedepankan kepedulian sekaligus kepatuhan terhadap prosedur. Dalam pelaksanaan MBG, keduanya menjadi fondasi penting agar setiap proses yang berlangsung di dapur SPPG dapat terlaksana secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kunjungan langsung ke SPPG juga menjadi kesempatan bagi Mas Dar untuk berinteraksi dengan personel di lapangan. Mas Dar memberikan semangat kepada para petugas yang ditemuinya sekaligus mengingatkan kembali pentingnya menjaga komitmen dalam menjalankan tugas.

Bagi BGN, kualitas pelaksanaan MBG tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankannya. Karena itu, pesan untuk “bekerja dengan hati” menjadi pengingat bahwa setiap personel SPPG memiliki peran dalam memastikan program berjalan dengan penuh tanggung jawab. (*)

Artikel Kepala BGN Sudaryono: Kerja Pakai Hati Ya! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG telah ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.

“Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin hari Senin, itu ada 504 dapur, menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujar Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dilansir pada Jumat (14/8/2026).

Mas Dar mengatakan, selain 504 dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.

Namun demikian, Ia menegaskan percepatan proses pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Aspek keamanan pangan dalam MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. Ia juga menegaskan bahwa BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.

“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya. (*)

Artikel Sudaryono: 504 Dapur MBG Tidak Layak Telah Ditutup Permanen pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar menegaskan akan terus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program MBG. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bulog tidak akan menggantikan peran pemasok lokal, melainkan berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila pasokan beras di suatu wilayah tidak mencukupi atau terjadi gejolak harga.

“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, pada Sabtu (1/8/2026).

Mas Dar menjelaskan bahwa usulan Bulog bukan terkait beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan apabila suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan. Menurutnya, keberadaan Bulog sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan stok pangan nasional.

“Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia,” kata Mas Dar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi BGN agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi daerah. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari lingkungan sekitar SPPG, perputaran ekonomi di tingkat desa maupun kecamatan diharapkan semakin meningkat.

“Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman,” tutupnya. (*)

Artikel MBG Diusulkan Gunakan Beras Premium, Bulog Dilibatkan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Arahan Presiden menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional bersama Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyempurnakan berbagai aspek pelaksanaan Program MBG secara menyeluruh.

“Dalam periode tersebut, kami akan bekerja secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar implementasi program semakin baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari di Jakarta, dikutip pada Kamis (23/7/2026).

Selama masa pembenahan, BGN akan mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari penguatan tata kelola, penyempurnaan mekanisme operasional, peningkatan sistem pengawasan, hingga penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.

Pembenahan juga diarahkan untuk memastikan Program MBG dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, sejalan dengan arahan Presiden agar setiap kebijakan disusun secara matang serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Arum menegaskan bahwa proses pembenahan tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan Program MBG. Sebaliknya, evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan program secara berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh kementerian dan lembaga, BGN optimistis pembenahan yang dilakukan dalam satu bulan ke depan akan semakin memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sehingga mampu mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Artikel Prabowo Beri Waktu Satu Bulan Bereskan Tata Kelola MBG di Lapangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam pernyataannya, Nanik mengaku telah menyampaikan langsung niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memahami kondisi yang dihadapinya dan menyetujui pengunduran diri tersebut.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik mengungkapkan Presiden tetap memintanya untuk ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, ia menyebut ada kemungkinan dirinya akan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas BGN apabila lembaga tersebut dibentuk.

“Presiden meminta saya tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan akan dibentuk dewan pengawas dan saya diminta menjadi ketuanya. Kalau hanya mencereweti saya masih sanggup, yang penting tidak lagi berhubungan dengan mengelola uang. Saya benar-benar trauma,” ujarnya.

Nanik menegaskan pengunduran dirinya bukan berarti berhenti mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Ia memastikan tetap akan berkontribusi dalam mengawal keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Menurut Nanik, selama 14 tahun mendampingi Prabowo, ia mengetahui bahwa MBG dirancang bukan untuk kepentingan politik, melainkan sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Program ini benar-benar untuk intervensi gizi agar anak-anak tumbuh sehat dan menjadi generasi emas Indonesia,” katanya.

Ia juga membantah anggapan bahwa MBG dijalankan demi kepentingan Pemilu 2029. Menurutnya, mayoritas penerima manfaat saat ini merupakan balita hingga siswa sekolah dasar yang belum memiliki hak pilih pada pemilu mendatang.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Nanik menilai MBG telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian rakyat. Ia mencontohkan saat program dihentikan sementara selama tiga pekan mengikuti libur sekolah, banyak petani, peternak, hingga pedagang pasar mengeluhkan hasil produksi mereka tidak terserap sehingga harga komoditas anjlok.

Selama menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik mengaku telah memulai berbagai langkah pembenahan kelembagaan. Salah satunya dengan mengganti lima pejabat eselon I yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kejaksaan.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menghadirkan sumber daya manusia yang profesional sehingga tata kelola BGN menjadi semakin baik.

Tak hanya itu, BGN juga telah membentuk 11 tim reformasi untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Tim-tim tersebut bertugas mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat, melakukan penilaian terhadap 27.877 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga meningkatkan efisiensi program.

Nanik mengungkapkan Presiden juga telah menyetujui agar program MBG lebih difokuskan kepada kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, serta siswa SD, SMP, dan peserta didik di kawasan 3T.

Ia optimistis penggantinya nanti mampu melanjutkan reformasi yang telah dirintis. “Insyaallah pengganti saya adalah ‘adik saya’, jadi kalau ada yang menyimpang saya masih bisa menjewer,” ujarnya berseloroh.

Kini, Nanik memilih fokus memulihkan kondisi kesehatannya. Ia mengaku mendapat perhatian khusus dari keluarga yang memintanya memperbaiki pola makan, rutin berolahraga, dan mengurangi stres.

Di akhir pernyataannya, Nanik mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena diyakini akan membawa manfaat besar bagi kualitas generasi muda sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

“Bismillah, semoga Program MBG membawa kebaikan bagi anak-anak Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)

Artikel Nanik S. Deyang Mundur dari Jabatan Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Tetap Diminta Awasi Program MBG pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bagi warga Kalukalukuang, program tersebut bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan kebutuhan nyata untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda. Selama ini, pemenuhan gizi seimbang masih menjadi tantangan karena letak pulau yang terpencil dengan waktu tempuh mencapai sekitar 24 jam dari daratan utama Kabupaten Pangkep.

Masyarakat berharap negara benar-benar hadir memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal.

Harapan itu kini mulai terlihat. Melalui inisiatif Yayasan Formasita yang dibina Wakil Ketua DPD RI periode 2024–2029, Tamsil Linrung, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis mulai berdiri di tengah permukiman warga.

Pembangunan yang dimulai pada Januari 2026 tersebut kini telah mencapai sekitar 90 persen. Kehadiran fasilitas ini menjadi secercah harapan bagi masyarakat yang selama ini menantikan pelayanan gizi yang lebih mudah dijangkau.

Dukungan warga pun mengalir tanpa pamrih. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat setempat, Amin, yang menghibahkan tanah miliknya demi terwujudnya pembangunan dapur gizi tersebut.

“Kami siap mendukung sepenuhnya. Harapan kami sederhana, anak-anak di pulau ini bisa merasakan manfaat Makan Bergizi Gratis seperti anak-anak di kota maupun daerah lain. Mereka juga anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan gizi yang layak,” ujarnya.

Semangat serupa disampaikan Furqon, warga yang turut mengawal pembangunan SPPG di lapangan. Menurutnya, berbagai kendala, mulai dari cuaca hingga distribusi material ke pulau, tidak menyurutkan tekad masyarakat untuk menghadirkan program tersebut.

“Tantangan menuju pulau ini memang tidak mudah. Namun kami terus berjuang agar program ini segera berjalan. Kami tidak ingin anak-anak di sini tertinggal. Mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup agar dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya.

Bagi masyarakat Kalukalukuang, bangunan SPPG bukan sekadar konstruksi fisik. Lebih dari itu, fasilitas tersebut menjadi simbol kehadiran negara di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

Mereka berharap, ketika dapur gizi itu mulai beroperasi, seluruh anak di Pulau Kalukalukuang dapat merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana anak-anak di berbagai daerah lain di Indonesia.

Di tengah hamparan laut yang memisahkan mereka dari daratan utama, warga Kalukalukuang percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat, kuat, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran SPPG menjadi langkah nyata agar harapan tersebut perlahan berubah menjadi kenyataan. (*)

Artikel Warga Pulau Kalukalukuang Menanti Hadirnya Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ada kalanya sebuah piring tidak sekadar menjadi tempat makanan disajikan. Di atasnya tersimpan harapan orang tua, kesehatan anak-anak, dan cita-cita sebuah bangsa yang ingin menyiapkan generasi masa depan yang kuat, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak hanya dipahami sebagai program pemerintah semata, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam menjaga kualitas generasi penerus bangsa.

Namun harapan yang besar sering kali diuji oleh kenyataan yang tidak selalu indah. Ketika publik dikejutkan oleh dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), perhatian masyarakat tidak lagi hanya tertuju pada program makan bergizi itu sendiri, tetapi juga pada integritas sistem yang mengelolanya.

Pertanyaan pun bermunculan dari berbagai arah. Apakah yang terungkap saat ini hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih besar?. Adakah jaringan yang selama ini bekerja di balik layar?. Dan mampukah proses hukum membongkar semuanya secara tuntas?

Di tengah pusaran pertanyaan tersebut, muncul satu istilah yang menjadi sorotan publik, yakni Justice Collaborator (JC). Istilah ini menjadi penting karena diyakini dapat menjadi salah satu kunci untuk membuka tabir yang selama ini tertutup rapat.

Secara hukum, Justice Collaborator bukanlah seseorang yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. Ia tetap merupakan bagian dari tindak pidana yang terjadi. Namun ia memilih bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku yang lebih besar, jaringan yang lebih luas, atau mekanisme kejahatan yang selama ini tersembunyi. Dalam banyak kasus korupsi besar, keberhasilan membongkar jaringan tidak selalu berasal dari penyelidikan dari luar, melainkan dari pengakuan dan kesaksian orang-orang yang pernah berada di dalam lingkaran tersebut.

Karena itu, ketika salah satu tersangka mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, pertanyaan yang paling penting sebenarnya bukanlah apakah status itu akan diterima atau ditolak. Pertanyaan yang lebih substansial adalah, informasi apa yang dimilikinya?. Seberapa besar informasi tersebut dapat membantu mengungkap aktor utama?. Apakah ia hanya ingin meringankan hukumannya, atau benar-benar ingin membantu membongkar keseluruhan jaringan yang terlibat?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena publik tidak sedang mencari kambing hitam. Publik sedang mencari kebenaran. Masyarakat ingin mengetahui apakah dugaan penyimpangan yang terjadi hanya dilakukan oleh beberapa orang, ataukah terdapat pola yang lebih sistemik yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling terkait.

Di sinilah letak keprihatinan yang sesungguhnya. Jika dugaan korupsi benar terjadi dalam program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat, maka persoalannya tidak lagi sekadar tentang angka kerugian negara. Persoalannya menyentuh dimensi moral yang jauh lebih dalam. Sebab setiap rupiah yang disalahgunakan sesungguhnya berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.

Bukankah sangat ironis apabila program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi justru dinodai oleh praktik yang dapat merugikan generasi itu sendiri?. Bukankah sangat menyedihkan apabila program yang lahir dari semangat kemanusiaan justru berubah menjadi arena perebutan keuntungan bagi segelintir pihak?

Karena itu, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan yang kritis dan evaluatif. Mengapa dugaan penyimpangan bisa terjadi pada program yang begitu strategis?. Di mana letak kelemahan sistem pengawasannya?, apakah mekanisme pengadaan dan verifikasi telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas?. Mengapa pengawasan internal tidak mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal?

Lebih jauh lagi, publik juga patut mempertanyakan berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan adanya intervensi, tekanan, atau “atensi” dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengelolaan program. Jika benar terdapat puluhan nama yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka kasus ini tidak lagi semata-mata menjadi persoalan administratif. Ia telah memasuki wilayah yang menyangkut relasi kekuasaan, pengaruh politik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejarah mengajarkan bahwa korupsi besar jarang berdiri sendiri. Ia tumbuh melalui jaringan. Ia hidup karena ada pembiaran. Ia berkembang karena ada pihak-pihak yang memperoleh manfaat. Bahkan sering kali korupsi tidak dilakukan secara terang-terangan. Ia hadir dalam bentuk rekomendasi, tekanan halus, hubungan kedekatan, atau pengaruh yang tidak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Karena itu, apabila Justice Collaborator benar-benar memiliki informasi penting mengenai pola kerja jaringan tersebut, maka keberadaannya dapat menjadi pintu masuk yang sangat berharga bagi penegakan hukum. Namun pada saat yang sama, publik tentu berharap bahwa status tersebut tidak diberikan secara sembarangan. Justice Collaborator harus benar-benar mampu menyajikan informasi yang signifikan, relevan, dan dapat diverifikasi.

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan salah satu fondasi utama kehidupan sosial dan pemerintahan. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”
(QS. Al-Anfal: 27)

Ayat ini mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan spiritual. Jabatan, kewenangan, serta anggaran publik pada hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Dalil lain yang jarang dikaitkan dengan isu korupsi namun sangat relevan adalah firman Allah SWT:
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.”
(QS. Al-A’raf: 85)

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan mengurangi hak orang lain. Ketika hak masyarakat dikurangi melalui penyalahgunaan kewenangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara secara administratif, tetapi juga rakyat secara nyata.

Rasulullah SAW bahkan memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai penyalahgunaan amanah jabatan:
مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Siapa yang kami tugaskan dalam suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih dari itu, maka itu merupakan pengkhianatan yang akan ia bawa pada hari kiamat.”
(HR. Muslim)

Menariknya, Nabi tidak menyebut harta yang besar. Beliau menyebut sebuah jarum. Pesan moralnya sangat jelas: ukuran pengkhianatan tidak ditentukan oleh besarnya nilai yang diambil, melainkan oleh rusaknya amanah yang dipercayakan.

Sementara itu, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah mengingatkan:
فَإِنَّ صَلَاحَ الْأُمُورِ بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَفَسَادَهَا بِفَسَادِهِمْ
“Baiknya urusan rakyat bergantung pada baiknya para pemimpinnya, dan rusaknya urusan rakyat bergantung pada rusaknya para pemimpinnya.”

Ungkapan ini terasa sangat relevan dalam konteks saat ini. Sebab keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi terutama oleh integritas orang-orang yang mengelolanya.

Oleh karena itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Penegakan hukum harus berjalan secara independen dan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan posisi, jabatan, atau kedekatan politik.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola pengadaan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan program-program strategis nasional. Teknologi digital juga perlu dimanfaatkan untuk memastikan setiap proses dapat ditelusuri dan diawasi secara terbuka.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan dijatuhi hukuman. Masyarakat menunggu lahirnya sistem yang lebih bersih dan lebih berintegritas. Sebab yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya sejumlah anggaran negara, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi dan masa depan generasi bangsa.

Anak-anak Indonesia tetap membutuhkan makanan bergizi. Mereka tetap membutuhkan perhatian negara. Mereka tidak boleh menjadi korban dari keserakahan segelintir orang yang menyalahgunakan amanah.

Dan sejarah kelak tidak hanya mencatat siapa yang terlibat dalam skandal ini. Sejarah juga akan mencatat apakah bangsa ini memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan, membersihkan sistem, dan mengembalikan amanah kepada tujuan mulianya, yakni melayani rakyat dan menjaga masa depan generasi.

# Wallahu A’lam Bishawab🙏

SEMOGA BERMANFAAT
La-Gaqir. Munawir Kamaluddin

Artikel Mampukah Justice Collaborator Mengungkap Gurita Korupsi MBG? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu disampaikan Sudaryono dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (8/6/2026).

“Saya harus katakan atas nama petani bahwa MBG ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap serapan komoditas pertanian kita,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, sebelum program MBG berjalan, sejumlah komoditas pertanian seperti wortel, tomat hingga susu kerap mengalami kelebihan pasokan. Kondisi itu menyebabkan sebagian hasil produksi tidak terserap pasar secara optimal bahkan terbuang.

Namun setelah program MBG dilaksanakan, permintaan terhadap berbagai komoditas pangan meningkat sehingga memberikan pasar baru bagi para petani dan peternak.

Sudaryono mengatakan dampak positif program tersebut juga terlihat dari meningkatnya minat investasi di sektor peternakan, khususnya sapi perah.

“Saat ini mulai banyak yang berinvestasi. Sudah ada investasi di Brebes hingga 20.000 ekor, kemudian juga ada investasi di Kalimantan Tengah,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG telah menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas. Tidak hanya sektor pertanian, tetapi juga sektor perikanan dan usaha-usaha pendukung di sekitar dapur penyedia makanan bergizi gratis.

Meski demikian, Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi program di lapangan. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah penggunaan produk pertanian lokal oleh dapur-dapur penyedia MBG. Ia menegaskan bahan pangan yang digunakan seharusnya berasal dari petani dan produsen di sekitar wilayah setempat.

“Kami berharap apabila ada dapur MBG yang tidak membeli produk pertanian setempat agar dilaporkan sehingga dapat diberikan teguran supaya menyerap hasil pertanian di sekitar wilayah tersebut,” tegasnya.

Menurut Sudaryono, langkah tersebut penting untuk memastikan program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan serapan hasil pertanian lokal. (*)

Artikel MBG Serap Hasil Pertanian, Wamentan Sudaryono: Dulu Wortel dan Tomat Banyak Terbuang pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi dan konsolidasi untuk membahas berbagai tantangan bangsa sekaligus peluang kolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional, Minggu, 7 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Tamsil menekankan pentingnya membangun kekuatan umat dan memperkuat konsolidasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada pada momentum penting untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi bangsa yang mandiri, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita harus membangun kemandirian bangsa. Lepas dari ketergantungan terhadap pihak asing bukan berarti menutup diri, tetapi bagaimana Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri dan memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai sektor,” ujar Tamsil.

Ia mengakui bahwa salah satu kelemahan yang pernah dihadapi bangsa ini adalah lemahnya konsolidasi antar elemen masyarakat. Akibatnya, berbagai potensi besar yang dimiliki bangsa belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

“Konsolidasi kita pada masa lalu memang lemah. Karena itu sekarang saatnya memperkuat persatuan, memperkuat jaringan sosial, dan membangun kerja sama yang lebih konkret untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Tamsil juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan visi Indonesia maju, mandiri, dan berdaulat. Menurutnya, visi tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam kesempatan itu, Tamsil mengaku menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait arah pembangunan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu terhadap kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Saya menerima surat dan berbagai pandangan yang menyebut bahwa oligarki dan kelompok konglomerat tertentu merasa khawatir terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan menghadirkan keadilan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Indonesia juga masih menghadapi berbagai bentuk permainan dan pengaruh asing yang dapat memengaruhi arah pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan luar.

Tamsil juga menyoroti pentingnya peran generasi muda, termasuk mahasiswa, dalam mengawal pembangunan bangsa. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus diarahkan untuk memperkuat bangsa dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Mahasiswa adalah kekuatan moral bangsa. Energi kritis yang dimiliki harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menolak tanpa memberikan alternatif solusi,” ujarnya.

Pada akhir pertemuan, Tamsil mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen umat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memperbaiki kondisi bangsa serta mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita sudah puluhan tahun mengikuti kajian, pengajian, dan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sekarang saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, apa manfaat yang sudah kita berikan untuk umat dan bangsa ini. Tujuan nasional kita jelas, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, mari bersama-sama mengambil peran dan memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini,” tutup Tamsil Linrung. (*)

Artikel Tamsil Linrung Serukan Konsolidasi Umat, Ajak Masyarakat Bersatu Sukseskan Visi Prabowo pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Munawir Kamaluddin

Ada kalanya sebuah piring bukan sekadar tempat meletakkan makanan. Ia adalah panggung tempat harapan dipertaruhkan. Di atas piring itu tersimpan doa orang tua, masa depan anak-anak, cita-cita negara, dan janji kesejahteraan yang ingin diwujudkan melalui kebijakan publik. Sebab itu, ketika sebuah program bernilai ratusan triliun rupiah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa tiba-tiba beririsan dengan pengawasan aparat penegak hukum, publik tidak bisa menghindari satu pertanyaan yang mengusik pikiran, mengapa piring anak-anak harus sampai menyentuh meja hukum?

Judul “Dari Piring ke Meja Hukum” bukan sekadar rangkaian kata yang terdengar dramatis. Ia adalah metafora tentang perjalanan sebuah amanah. Sebuah amanah yang semestinya berakhir di meja makan anak-anak Indonesia, tetapi karena besarnya anggaran, panjangnya rantai distribusi, dan kompleksitas tata kelola, sebagian perjalanannya harus melewati ruang audit, ruang pengawasan, dan bahkan ruang hukum.

Piring adalah simbol pelayanan. Meja hukum adalah simbol pertanggungjawaban. Di antara keduanya terdapat satu kata yang sering diucapkan tetapi tidak selalu mudah dijalankan: *amanah.*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat yang mulia. Tidak ada yang meragukan bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Tidak ada yang membantah bahwa stunting harus diperangi, kualitas kesehatan harus ditingkatkan, dan konsentrasi belajar harus didukung dengan makanan yang layak. Namun sejarah mengajarkan satu hal yang menarik sekaligus mengkhawatirkan: banyak program besar tidak runtuh karena tujuan yang salah, melainkan karena pengelolaan yang tidak mampu mengimbangi besarnya tujuan tersebut.

Di sinilah sesungguhnya letak persoalannya. Semakin besar sebuah program, semakin besar pula godaan yang mengitarinya. Semakin besar anggaran yang berputar, semakin banyak pula mata yang melihatnya bukan sebagai amanah, tetapi sebagai peluang. Al-Qur’an telah lama mengingatkan:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”(QS. An-Nisā’: 58)

Ayat ini terasa sangat hidup ketika dibaca dalam konteks MBG. Dana yang dialokasikan negara bukan sekadar angka dalam lembaran APBN. Ia adalah amanah rakyat. Ia adalah hak anak-anak Indonesia yang harus sampai dalam bentuk makanan yang sehat, bergizi, layak, dan aman dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah seluruh amanah itu benar-benar sampai ke piring anak-anak secara utuh?

Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di sinilah akar masalahnya. Sebab dalam program sebesar MBG, jarak antara niat baik dan hasil yang baik tidak selalu pendek. Di antara keduanya terdapat birokrasi, pengadaan, kontrak, distribusi, pengawasan, dan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan.

Kita patut bertanya, ketika harga satu porsi makanan ditetapkan sekian rupiah, berapa rupiah yang benar-benar berubah menjadi makanan bergizi di atas piring anak-anak?. Ketika laporan administrasi menunjukkan semuanya baik-baik saja, apakah kondisi di lapangan benar-benar sebaik yang tertulis dalam dokumen?. Ketika menu yang direncanakan mengandung standar gizi tertentu, apakah yang diterima siswa juga memiliki kualitas yang sama?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat pengawasan menjadi penting. Karena sesungguhnya masalah terbesar dalam program publik bukanlah kurangnya niat baik. Masalah terbesar justru muncul ketika niat baik bertemu dengan sistem yang belum sepenuhnya siap.

Dalam banyak kasus, program besar sering terjebak dalam semangat percepatan. Semua ingin bergerak cepat. Semua ingin segera menunjukkan hasil. Namun kecepatan yang tidak diimbangi ketelitian sering melahirkan celah. Celah itulah yang kemudian menjadi pintu masuk berbagai bentuk penyimpangan. Mulai dari kualitas bahan yang menurun, data penerima yang tidak akurat, hingga kemungkinan praktik mark-up yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan anggaran publik.

Lebih rumit lagi, MBG bukan hanya soal memasak dan membagikan makanan. Di balik satu piring makanan terdapat petani yang menanam bahan pangan, pemasok yang menyediakan kebutuhan dapur, distributor yang mengangkut barang, pengelola dapur yang memasak, petugas yang mendistribusikan, hingga sekolah yang menerima dan mengawasi. Semakin panjang rantai tersebut, semakin banyak titik yang membutuhkan integritas.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendalam, apakah sistem pengawasan kita sudah sekuat besarnya program yang sedang dijalankan?

Di sinilah langkah Kejaksaan Agung melakukan sidak dan pengawasan menemukan relevansinya. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai sinyal adanya masalah. Namun dari sudut pandang tata kelola yang sehat, pengawasan justru merupakan tanda bahwa negara tidak ingin menunggu masalah menjadi besar.

Sidak tidak selalu identik dengan kegagalan. Kadang-kadang ia adalah bentuk cinta negara terhadap program yang ingin dijaga agar tetap berada di jalurnya. Rasulullah SAW. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada pejabat yang membuat kebijakan. Ia juga melekat pada setiap orang yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya laporan keuangan, melainkan masa depan jutaan anak Indonesia. Allah bahkan memperingatkan:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”(QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini seakan berbicara langsung kepada siapa pun yang tergoda menjadikan anggaran publik sebagai ladang keuntungan pribadi. Sebab setiap rupiah yang hilang dari program ini bukan sekadar angka yang berkurang dari laporan keuangan negara. Ia bisa berarti berkurangnya kualitas gizi seorang anak, berkurangnya kesempatan belajar, bahkan berkurangnya kualitas generasi masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata:
لَوْ عَثَرَتْ بَغْلَةٌ فِي الْعِرَاقِ لَخَشِيتُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا عُمَرُ
“Seandainya seekor bagal terjatuh di Irak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban Umar atasnya.”

Betapa luar biasa standar kepemimpinan yang dicontohkan Umar. Jika seekor hewan saja menjadi sumber kegelisahan seorang pemimpin, lalu bagaimana dengan jutaan anak yang setiap hari menunggu makanan yang dijanjikan negara?

Karena itu, sidak Kejaksaan Agung seharusnya tidak dipahami sebagai ancaman terhadap program MBG. Ia lebih tepat dipandang sebagai cermin. Cermin yang memantulkan kondisi sebenarnya dari sebuah program besar. Bila hasilnya baik, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Bila ditemukan masalah, maka masih ada kesempatan memperbaikinya sebelum terlambat.

Yang berbahaya bukanlah pengawasan. Yang berbahaya adalah ketika sebuah program besar berjalan tanpa pengawasan, sementara publik dipaksa percaya bahwa semuanya baik-baik saja.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya efektivitas MBG, tetapi juga integritas bangsa dalam mengelola amanah. Jangan sampai program yang lahir dari kepedulian berubah menjadi ruang kekecewaan. Jangan sampai piring anak-anak berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola.

Piring itu seharusnya tidak pernah menjadi barang bukti. Ia harus menjadi bukti bahwa negara hadir. Bukti bahwa amanah dijaga. Bukti bahwa anggaran yang besar benar-benar berubah menjadi manfaat yang besar.

Sebab anak-anak yang makan hari ini adalah pemimpin Indonesia esok hari. Dan sejarah kelak akan bertanya kepada kita semua: ketika negara memiliki kesempatan memberi makan generasinya dengan baik, apakah kita menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, atau justru membiarkannya tersesat di tengah jalan antara piring dan meja hukum?.

#Wallhu A’lam Bishawab🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel DARI PIRING KE MEJA HUKUM: Ada Apa di Balik Program Triliunan? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas sekaligus Tim Ahli SPPG Tamalanrea 14 Unhas, Prof. dr. Veny Hadju, MSc, PhD, mengatakan program MBG yang dijalankan kampus dirancang untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sekadar produksi makanan siap saji.

Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “SPPG UNHAS: Laboratorium MBG untuk Gizi Bangsa” yang digelar di Redaksi Harian FAJAR, Graha Pena, Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

Menurut Veny, pendekatan berbasis riset menjadi pembeda utama SPPG Unhas dengan sejumlah program serupa yang telah berjalan di berbagai daerah.

“Harapan kami, apa yang dilakukan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya memproduksi makanan siap saji saja,” kata Veny.
Ia menjelaskan, program tersebut juga membuka ruang kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, berbagai aspek yang berkaitan dengan gizi, kualitas pangan, pola konsumsi, hingga efektivitas program dapat diteliti dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unhas Prof. Dr. Syahdar Baba, S.Pt., MSi, menuturkan bahwa MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem program.

Menurut dia, model yang dibangun Unhas akan berlandaskan pada data empiris dan hasil penelitian akademik sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan SPPG di daerah lain.
“Dengan model yang dibangun berdasarkan fakta-fakta empiris, kami berharap ini bisa menjadi pusat diseminasi bagi SPPG lainnya,” ujarnya.

Syahdar menilai masih terdapat aspek penting yang perlu diperkuat dalam implementasi MBG secara nasional, yakni pembentukan karakter dan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah.

Menurut dia, program MBG dapat menjadi instrumen pendidikan yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga menanamkan kebiasaan baik dan nilai kebersamaan sejak dini.

Selain itu, Unhas berencana melibatkan peternak mitra dalam pengembangan rantai pasok pangan berbasis inovasi hasil penelitian kampus.

Peternak akan mendapatkan pendampingan dan transfer teknologi untuk menghasilkan produk pangan dengan kualitas yang lebih baik, termasuk telur dengan kandungan gizi yang ditingkatkan.

“Hasil-hasil riset yang dimiliki kampus akan kami diseminasi kepada peternak mitra agar mereka mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” kata Syahdar.

Melalui pendekatan tersebut, Unhas berharap program MBG tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas peternak, penguatan ekonomi lokal, serta lahirnya model pengelolaan pangan berbasis ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan secara lebih luas. (*)

Artikel Unhas Kembangkan MBG Berbasis Riset, Tak Sekadar Produksi Makanan Siap Saji pertama kali tampil pada KABARIKA.

Potensi tersebut muncul dari pemanfaatan minyak jelantah hasil operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Hal itu mengemuka dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, terkait pemanfaatan minyak jelantah sebagai bagian dari pengembangan energi alternatif dan sistem energi rendah karbon di Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa setiap SPPG rata-rata menggunakan sekitar 800 liter minyak goreng setiap bulan dan sebagian besar akan berubah menjadi minyak jelantah.

“Dan yang di luar dugaan bagi saya, setiap SPPG ini menggunakan kurang lebih 800 liter minyak goreng setiap bulan. Di mana 70%-nya akan berakhir menjadi minyak jelantah,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Dadan, setiap SPPG diperkirakan menghasilkan sekitar 500 hingga 590 liter minyak jelantah per bulan. Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai sekitar 17.200 unit di Pulau Jawa, potensi minyak jelantah yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 6 juta liter setiap bulan.

“Jadi kalau dikalikan 500 liter itu kurang lebih akan ada sekitar 6 juta liter per bulan,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa penggunaan minyak goreng di lingkungan SPPG juga dibatasi demi menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG.

“Perlu diketahui bahwa di BGN minyak tidak boleh sering digunakan. Jadi maksimal rata-rata 3 kali goreng lalu menjadi minyak jelantah,” ujarnya.

Selain pemanfaatan minyak jelantah, BGN juga mulai mendorong penggunaan energi alternatif di lingkungan operasional SPPG melalui pemanfaatan jaringan gas alam dan compressed natural gas (CNG) di sejumlah wilayah guna memperkuat sistem energi yang lebih bersih dan efisien.

Dadan menilai potensi jutaan liter minyak jelantah tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi pengembangan energi hijau berbasis ekonomi sirkular sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dan saya kira ini bisa menjadi langkah awal untuk program kerja sama kita sehingga minyak yang tadinya sampah menjadi bernilai, yang tadinya dibuang menjadi uang,” tutup Dadan. (*)

Artikel 6 Juta Liter Minyak Jelantah dari Program MBG akan Disulap Jadi Energi Hijau pertama kali tampil pada KABARIKA.

“MBG adalah laboratorium bagi kampus. Semua fakultas bisa terlibat dan mengambil peran sesuai bidangnya,” katanya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ia menekankan bahwa program ini lahir dari kepedulian terhadap masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses pangan layak.

“Masih banyak saudara kita yang belum bisa makan dengan baik. Ini yang menjadi semangat utama program MBG,” ujarnya.

Menurutnya, melalui program ini, BGN membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk memberi masukan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif. Salah satu bentuk kontribusi yang diharapkan adalah keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), khususnya dari bidang kesehatan.

Nanik berharap Unhas dapat menjadi pelopor bagi kampus lain dalam mengoptimalkan peran MBG.

“Kami berharap Unhas memelopori kampus-kampus lain agar MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk BUMN melalui program CSR untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, Nanik mengapresiasi kesiapan fasilitas dan sumber daya Unhas, termasuk laboratorium yang dapat membantu proses investigasi jika terjadi kejadian luar biasa dalam pelaksanaan program.

“Kami bahkan berharap laboratorium Unhas bisa membantu pengecekan jika terjadi kejadian menonjol keamanan pangan,” ujarnya.

Dalam paparannya, ia juga menyoroti dampak ekonomi dari program MBG yang mulai mendorong tumbuhnya industri pendukung, seperti peralatan rumah tangga dan rantai pasok pangan.

“Uang bergerak di masyarakat, ini efek ekonomi yang sangat penting,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pasokan buah dan dominasi industri besar dalam penyediaan ayam. Karena itu, ia mendorong Unhas untuk memperkuat sektor peternakan dan pengembangan bahan baku lokal.

“Kami berharap Unhas menjadi pusat pengembangan produk bahan baku MBG,” ujar Nanik.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung program tersebut. “Kebutuhan SDM sangat besar, mulai dari pengawas gizi, akuntan, hingga ahli sanitasi lingkungan,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memastikan keberhasilan program MBG sebagai upaya strategis peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi nasional sekaligus penguatan ekonomi lokal.

Jamaludin mengatakan bahwa Progam MBG bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar lintas disiplin di lingkungan kampus. “Bagi Unhas, MBG itu bukan hanya program satu fakultas, tetapi seluruh fakultas harus terlibat,” ujarnya.

Ia menilai MBG sebagai program strategis yang sayang jika tidak dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. “MBG adalah program yang dahsyat, sayang sekali kalau kampus hanya menjadi penonton,” tambahnya.

Menurutnya, Unhas telah menyiapkan berbagai dukungan konkret, mulai dari produksi bahan pangan hingga pengembangan inovasi. Fakultas Peternakan, misalnya, telah mampu memproduksi hingga 70 ribu ekor ayam per bulan.

Unhas berhasil mengembangkan ayam lokal unggulan Ayam Alope yaitu galur baru ayam kampung unggul hasil inovasi Universitas Hasanuddin yang beradaptasi tinggi di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan siap memasok kebutuhan ikan. Bahkan, kampus juga mengembangkan penyedap rasa non-MSG sebagai bagian dari inovasi pangan sehat.

“Seluruh proses dapur SPPG akan kami jadikan percontohan terbaik. Kajian-kajian di Unhas diarahkan agar seluruh bahan MBG bisa diproduksi dari kampus sendiri,” kata Jamaluddin.

Ia juga menegaskan ambisi Unhas menjadi pusat unggulan MBG di kawasan timur Indonesia. “Unhas siap menjadi center of excellence MBG di wilayah timur Indonesia. Prinsip nasionalisme harus hadir, semua produk diupayakan buatan lokal, termasuk ompreng hingga kendaraan operasional,” tegasnya.

Ia mengungkapkan Indonesia adalah pusat biodiversitas dunia. “Jangan sampai untuk kebutuhan ayam saja kita masih impor dengan biaya sangat besar,” ujarnya. (*)

Artikel BGN Ajak Kampus Jadikan MBG Sebagai Laboratorium Nyata pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di tengah pertumbuhan populasi dan tantangan perubahan iklim, sektor pangan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Salah satu solusi yang kini semakin berkembang adalah sistem pangan berbasis teknologi, yaitu pemanfaatan inovasi digital dan teknologi canggih untuk meningkatkan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan secara efisien dan berkelanjutan.

Sistem pangan berbasis teknologi adalah pendekatan modern dalam mengelola rantai pangan dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan otomatisasi.

Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi pemborosan, serta memastikan distribusi pangan lebih merata.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa inovasi teknologi seperti smart greenhouse memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan produksi pangan di tengah perubahan lingkungan dan kebutuhan gizi yang terus meningkat.

“Upaya pemenuhan gizi tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Teknologi smart greenhouse menjadi salah satu solusi penting untuk memastikan hal tersebut dapat terwujud secara konsisten,” ujar Hida Rabu (15/4/2026).

Menurut Hida, sistem smart greenhouse memungkinkan proses produksi pangan dilakukan secara lebih efisien dan terkontrol, sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

Lebih lanjut, Hida menekankan bahwa inovasi ini memiliki potensi besar dalam mendukung penyediaan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Kami melihat inovasi ini berpotensi besar untuk mendukung penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis, karena mampu menghasilkan pangan yang lebih efisien, terkontrol, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan,” jelasnya. (*)

Artikel Teknologi Smart Greenhouse BRIN Dukung Ketahanan Pangan untuk Sukseskan Program MBG pertama kali tampil pada KABARIKA.

Saya mengawali narasi ini dengan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa Bangsa Besar Selalu Memulai dari Gizi Anak-Anaknya?

Sejarah bangsa-bangsa maju memperlihatkan satu pola yang nyaris sama. Bahwa mereka membangun manusia unggul bukan dari slogan besar, melainkan dari kebijakan yang tekun merawat tubuh, akal, dan karakter anak-anaknya sejak dini. Salah satunya adalah program makan bergizi di sekolah.
Di Indonesia, Makan Bergizi Gratis (MBG) baru saja memulai langkah panjangnya. Di tengah perdebatan anggaran, kritik teknis, hingga skeptisisme publik, sesungguhnya program ini sedang menanam sesuatu yang jauh lebih besar yaitu pondasi kualitas bangsa.

Untuk membaca masa depan MBG secara jernih, kita perlu mengambil hikmah dari negara lain yang telah menempuh jalan serupa.

Jepang adalah contoh paling utuh. Program kyushoku yang dimulai sejak 1889 dan diperkuat melalui undang-undang pada 1954 bukan hanya memberi makan, tetapi menjadikan makan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Anak-anak belajar gizi, kebersihan, disiplin, kerja sama, rasa syukur, hingga tanggung jawab membersihkan peralatan makan bersama. Bahkan lebih dari 99% sekolah dasar negeri di Jepang menjalankan sistem ini.

Dari Jepang kita belajar satu hal penting bahwa MBG tidak boleh berhenti sebagai distribusi makanan, tetapi harus naik kelas menjadi pendidikan karakter berbasis pangan.

Indonesia bisa mengadopsi model ini dengan menjadikan waktu makan sebagai ruang belajar kedua. Guru tidak hanya mendampingi, tetapi menjelaskan asal bahan pangan lokal, manfaat gizinya, hingga nilai budaya di balik makanan nusantara. Anak-anak bukan hanya makan, tetapi belajar menghargai petani, nelayan, alam, dan kerja kolektif bangsa.

Amerika Serikat memberi pelajaran lain. Melalui National School Lunch Program yang berjalan sejak 1946, AS menunjukkan pentingnya kerangka regulasi yang kuat, pendanaan jangka panjang, dan evaluasi berkelanjutan. Program besar tidak bisa hanya bertumpu pada semangat politik sesaat. Ia harus ditopang oleh sistem data, standar keamanan pangan, audit mutu, dan pengawasan lintas lembaga.

Ini menjadi masukan penting bagi Indonesia.

MBG harus berbasis tata kelola digital yang transparan, dari dapur hingga meja siswa.

Setiap rantai pasok perlu dapat ditelusuri: siapa pemasoknya, bagaimana kualitas bahan bakunya, bagaimana penyimpanan dilakukan, dan bagaimana standar higienitas dipastikan. Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, digitalisasi pengawasan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.

Korea Selatan memberi pelajaran yang tidak kalah penting berupa kesabaran kebijakan lintas generasi. Program makan sekolah mereka dimulai sebagai bantuan pascaperang tahun 1953, dilembagakan pada 1981, lalu baru mencapai cakupan penuh seluruh jenjang pendidikan pada 2012. Artinya, negara maju pun memerlukan puluhan tahun untuk mematangkan sistemnya.

MBG tidak mungkin sempurna dalam satu atau dua tahun. Ia membutuhkan fase belajar, uji sistem, adaptasi wilayah, perbaikan menu, serta penguatan kapasitas dapur layanan. Yang terpenting adalah konsistensi arah, bukan kesempurnaan instan.

Pelajaran dari negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program makan bergizi selalu bertumpu pada empat pilar utama:

Pertama, standar gizi yang ketat.
Menu harus dirancang ahli gizi dengan memperhatikan kebutuhan kalori, protein, zat besi, kalsium, dan mikronutrien sesuai usia.

Kedua, pendidikan karakter.
Makan menjadi media pembelajaran tentang disiplin, kebersihan, kebersamaan, dan rasa syukur.

Ketiga, integrasi ekonomi lokal.
Bahan baku diprioritaskan dari petani, nelayan, UMKM, dan produsen pangan lokal sehingga MBG menjadi penggerak ekonomi desa.

Keempat, kesinambungan kebijakan.
Program ini harus melampaui pergantian rezim dan tetap menjadi agenda nasional lintas pemerintahan.
Bagi Indonesia, justru di sinilah peluang terbesarnya.

Bayangkan jika menu MBG di Sulawesi menggunakan ikan segar lokal, jagung, sayur kebun rakyat, telur dari peternak desa, dan buah dari kebun sekitar sekolah. Maka MBG tidak hanya menyehatkan anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.

Sepiring makan siang berubah menjadi ekosistem kesejahteraan.
Dari Jepang kita belajar disiplin.
Dari Amerika kita belajar sistem.
Dari Korea kita belajar kesabaran sejarah.

Dan dari Indonesia, kita harus belajar mengolah keberagaman menjadi kekuatan.

Karena sesungguhnya MBG bukan sekadar proyek pangan.

Ia adalah arsitektur kesadaran nasional, tempat negara menulis masa depan melalui tubuh anak-anaknya, melalui kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, melalui gizi yang diam-diam menumbuhkan kecerdasan, dan melalui meja makan yang pelan-pelan membentuk karakter bangsa.
Sepiring nasi hari ini mungkin tampak sederhana.
Tetapi jutaan piring, setiap hari, selama puluhan tahun, dapat mengubah arah sejarah Indonesia.
_
Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban

Artikel MBG sebagai Investasi dan Arsitektur Peradaban: Menimba Hikmah dari Pengalaman Jepang, Amerika, dan Korea pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan rekapitulasi pemantauan BGN Wilayah III, dari total 4.219 SPPG yang terdata, sebanyak 2.138 dapur telah memiliki SLHS, 1.364 dapur sedang dalam proses pengurusan, sementara 717 dapur lainnya belum melakukan pendaftaran sama sekali. SPPG yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Maluku dan beberapa wilayah di Papua.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan syarat penting untuk memastikan SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program.

“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Ini bukan semata penindakan, tetapi langkah untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan,” ujar Rudi di Jakarta, Sabtu (15/3/2026).

Menurut Rudi, standar SLHS menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada jutaan penerima manfaat. Dengan adanya sertifikasi tersebut, operasional dapur dapat dipastikan telah melalui pemeriksaan kelayakan sanitasi oleh otoritas kesehatan setempat.

BGN juga mencatat bahwa sebagian besar SPPG sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi standar tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah dapur yang sudah memiliki SLHS maupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan.

“Kami mendorong seluruh pengelola SPPG yang belum mendaftar agar segera mengurus SLHS melalui dinas kesehatan setempat. Begitu proses pendaftaran dilakukan, kami akan memantau hingga sertifikatnya terbit sehingga operasional dapat berjalan sesuai standar,” kata Rudi. (*)

Artikel BGN Stop Sementara 717 Dapur MBG di Indonesia Timur Karena Belum Daftar SLHS pertama kali tampil pada KABARIKA.

Data global yang dihimpun dari World Food Programme (WFP) menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat program makan sekolah. Posisi pertama ditempati India dengan 118 juta penerima, sementara Indonesia berada di atas sejumlah negara besar seperti Brasil (38,5 juta), China (34,57 juta), dan Amerika Serikat (30,1 juta).

Capaian tersebut memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan konsentrasi belajar serta kualitas kesehatan generasi muda.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia mulai memainkan peran penting dalam upaya global memperkuat ketahanan gizi anak melalui program makan sekolah.

“Dengan lebih dari 61,2 juta penerima manfaat, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujar Hida di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Hida, program MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Saat ini, penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan siswa sekolah yang mencapai 49 juta lebih, sehingga dampak program ini langsung dirasakan dalam lingkungan pendidikan.

“Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Dengan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat, program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Secara global, dari 174 negara di dunia, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional. Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, Indonesia kini menjadi salah satu contoh implementasi program makan sekolah berskala besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan cerdas. (*)

Artikel WFP: Indonesia Peringkat Kedua Dunia Program Makan Sekolah pertama kali tampil pada KABARIKA.