“Alhamdulillah, beras menjadi peredam inflasi bulan ini. Ini menunjukkan kinerja positif dari seluruh pihak, terutama di sektor pangan, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Kampus Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/25).

Mendagri menambahkan, tekanan inflasi global masih terjadi akibat kenaikan harga emas internasional yang mencapai lebih dari 40 persen karena faktor geopolitik dunia. Namun, di dalam negeri, koordinasi pemerintah pusat dan daerah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras yang justru mengalami deflasi di sebagian besar provinsi.

“Pangan kita genjot terus biar harga bagus dan ketersediaan bagus. Kami mohon dukungan dari Menteri Pertanian yang mengatur dan memperkuat sektor ini,” kata Mendagri.

Bersamaan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mengalami inflasi pada komoditas ini. Fakta tersebut menunjukkan ketersediaan beras di lapangan cukup terjaga berkat meningkatnya pasokan dan stabilnya produksi di tingkat petani.

“Tren ini menandai perbaikan signifikan dimana berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi pada Oktober tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,”kata Amalia.

Data BPS juga memperlihatkan bahwa secara umum, inflasi Oktober 2025 berada di level 0,28 persen dengan inflasi tahunan sebesar 2,86 persen, masih dalam kisaran aman. Menariknya, sektor pangan justru menjadi penyumbang penurunan tekanan inflasi, di saat komoditas lain seperti emas perhiasan mengalami kenaikan harga.

“Deflasi beras secara bulanan (m-to-m) pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan September 2025,”ucap Amalia.

Sesuai Data BPS inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi, diikuti oleh transportasi serta restoran dan jasa makanan minuman, namun penurunan harga beras telah membantu menahan laju kenaikan harga bahan pangan lainnya.

“Penurunan harga beras di Oktober ini menjadi bukti bahwa kebijakan pangan nasional mulai menunjukkan hasil konkret, di tengah berbagai tantangan global yang masih mempengaruhi harga komoditas dunia,”kata Amalia.

Menaggapi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa capaian positif sektor pangan saat ini merupakan hasil kerja keras bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat kenaikan produksi beras tertinggi sejak 2009, dengan peningkatan sebesar 4,15 juta ton. Capaian ini, kata Amran, menjadi bukti nyata keberhasilan program besar Presiden dalam memperkuat kedaulatan pangan.

“Alhamdulillah, berkat gagasan besar Bapak Presiden dan kerja sama semua pihak, termasuk petani dan semua di lapangan. Kenaikan produksi ini sebenarnya sudah di prediksi lebih awal oleh FAO dan lembaga Amerika bahwa Indonesia akan tumbuh kuat di sektor pangan,”kata Mentan.

Lebih lanjut, Mentan mengungkapkan adanya sejumlah anomali harga di beberapa daerah, terutama pada komoditas cabai , ayam, dan telur. Ia menyoroti adanya permainan harga oleh pihak-pihak tertentu (middleman) yang menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tidak wajar.

“Kami menemukan beberapa perusahaan yang menjual beras kualitas rendah dengan label premium, padahal tingkat pecahnya tinggi. Ini merugikan masyarakat karna beras yang seharusnya dijual kisaran 12 ribu, tapi dijual 17 ribu. Nah ini harus kita bereskan bersama,”tegas Mentan.

Untuk itu, Mentan Amran yang sekaligus menjabat sebagai kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan selain pengawasan distribusi, pemerintah akan memperkuat posko lapangan di 51 kabupaten yang mengalami kenaikan harga pangan. Upaya ini dilakukan bersama Bapanas , Bulog, dan Kementerian Perdagangan, dengan sistem pemantauan terpadu agar harga pangan tetap stabil di seluruh wilayah.

“Kami sudah menurunkan tim di 51 kabupaten untuk memantau harga dan pasokan. Sinergi dengan Bulog, Bapanas, dan Kemendag berjalan baik. Pemerintah terus berkomitmen agar harga tetap terjangkau dan stok mencukupi,” ungkap Amran.

Amran optimisme bahwa kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum akan terus memperkokoh fondasi ketahanan pangan nasional.

“Insyaallah, dengan kerja sama lintas sektor, Indonesia akan semakin mandiri dan tangguh menghadapi tantangan pangan ke depan,”pungkasnya. (*)

Artikel Mendagri: Alhamdulillah, Beras Jadi Peredam Inflasi Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (20/10/2025), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman, sementara langkah pengawasan dan operasi pasar akan diperkuat di seluruh daerah.

Mentan Amran yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa dalam dua pekan ke depan, pemerintah akan mengintensifkan operasi pasar.

Ia menyampaikan stok beras nasional saat ini berkisar 3,8 juta ton, termasuk 1 juta ton lebih untuk operasi pasar SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) hingga Januari-Februari 2026.

”Harga beras secara nasional mulai turun. Tetapi dalam Ratas terakhir, Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita semua agar harga turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” kata Mentan Amran dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Kapolri, Dirut Bulog, dan jajaran.

Ia mengungkapkan bahwa operasi pasar akan bergerak paralel dengan pengawasan terhadap distributor ataupun pengecer beras di seluruh Indonesia.

Sejumlah pihak termasuk Dikrimsus, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas terkait, dan Perum Bulog akan berkolaborasi untuk melakukan pemantauan ini.

”Kata kuncinya, Bapak Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan penguatan pengawasan dan intervensi pasar,” ungkapnya.

Tidak main-main, pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi distributor ataupun pengecer yang masih menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) ataupun tidak sesuai dengan mutu.

”Kami imbau distributor, pedagang, pengecer seluruh Indonesia yang kami cintai, tolong patuhi regulasi yang ada yaitu mengikuti HET. Kalau masih ada yang melanggar, harganya di atas HET kemudian label tidak sesuai mutu, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran, kalau tidak diindahkan izinnya bisa dicabut,” tegas Mentan Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyebutkan saat ini kenaikan harga beras terjadi di 59 kabupaten/kota dari sebelumnya pernah tercatat di 233 kabupaten/kota.

Ia mendukung langkah penuh Mentan Amran untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan penyaluran beras SPHP.

”Pada Agustus lalu kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Tapi dengan operasi pasar yang dikerjakan bersama sehingga akhirnya di angka 59. Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan siap bersinergi untuk melakukan pemantauan di pasar guna memastikan kebutuhan bahan pokok stabil.

”Kami akan terus kolaborasi untuk penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Selain itu, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam Rapat Koordinasi mengungkapkan bahwa kepolisian terus bergerak untuk menindak pelaku penyelewengan beras tidak sesuai HET dan standar mutu. Tercatat, sudah ada 31 laporan polisi yang masuk dan telah ditetapkan 41 tersangka.

”Sesuai kebijakan Presiden, kami melihat tindakan penegakan hukum efektif untuk mengendalikan produsen beras. Kami akan terus memastikan agar tidak ada lagi permainan dengan harga dan mutu beras. Satgas Pangan bersama Dikrimsus kerja sama dengan Dinas dan Kepala Pasar untuk cek langsung bila ada harga naik agar bisa ditindak,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan HET beras medium yakni Rp13.500 per kilogram untuk zona 1 (meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi); Rp14.000 per kilogram.

Untuk zona 2 (meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan); dan Rp15.500 per kilogram untuk zona 3 (meliputi Maluku dan Papua).

Selain itu, HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram untuk zona 1, Rp15.400 per kilogram untuk zona 2, danRp15.800 per kilogram untuk zona 3.

Artikel Stabilkan Harga Beras, Pemerintah Terus Operasi Pasar dan Perketat Pengawasan di Lapangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tito menegaskan strategi Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional harus disikapi serius oleh daerah. Dengan dukungan anggaran besar untuk benih, bibit, pupuk, hingga penguatan kelembagaan, ia menyebut ini sebagai momentum yang tidak boleh disia-siakan.

“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian yang telah mengumpulkan kita semua. Beliau tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan daerah. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, saya akan memastikan kepala daerah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pertanian, khususnya hilirisasi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga strategi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Kita ingin bisa cukup pangan sendiri dan bisa keluar dari negara middle income dengan hilirisasi atau industrialisasi bidang pertanian,” sambungnya

Tito menjelaskan bahwa selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian masih dikategorikan sebagai salah satu dari 32 urusan konkuren yang bersifat opsional. Artinya, pemerintah daerah baru dapat menjalankan program pertanian apabila memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.

Mendagri Tito mengungkapkan bahwa ke depan paradigma ini perlu diubah agar pertanian sejajar dengan program wajib lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.

“Kita sedang mengupayakan kalau bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis agriculture tradisional, kita dorong menjadi industri. Selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir kepada negara lain dan menjadi pemain dominan di dunia,” jelasnya.

Lebih jauh, Tito menekankan bahwa industrialisasi pertanian menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menghasilkan produk bernilai tambah akan terus didorong.

Ia mencontohkan Selandia Baru yang berhasil menjadi salah satu negara paling sejahtera di dunia dengan mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan. Negara tersebut mampu mengolah produk turunannya seperti susu, keju, dan yogurt hingga menjadi komoditas unggulan yang mendunia.

Ia menegaskan, jika pertanian benar-benar dijadikan program wajib daerah, maka Indonesia tidak hanya akan mampu memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global melalui produk hilir bernilai tambah. Dengan begitu, target untuk keluar dari jebakan negara menengah pada 2045 semakin nyata untuk diwujudkan.

“Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong sinergi bersama pemerintah daerah guna mempercepat program pengembangan hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Ia optimistis dengan kerja bersama, kejayaan perkebunan Indonesia dapat kembali diraih.

“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak Ibu semua. Kita gandengan tangan. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa superpower,” pungkasnya. (*)

Artikel Mendagri Tito: Pertanian Jadi Program Wajib Daerah, Pengungkit Indonesia Keluar dari Middle Income Trap pertama kali tampil pada KABARIKA.

Instruksi Mendagri tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) yang ditujukan pada semua Kepala Daerah di Tanah Air termasuk di dalamnya gubernur, bupati, dan wali kota.

Terkait intruksi untuk menghidupkan kembali Siskamling tersebut, disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat memberikan arahan pada jajaran Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, 11 September 2025, di Kota Makassar.

Tito menegaskan bahwa Siskamling adalah sistem yang dinilai efektif dalam upaya menjaga keamanan di tingkat lokal.

Mendagri menyebut bahwa Siskamling sebagai metode pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dinilai ampuh, karena di dalamnya melibatkan peran aktif masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya tugas negara, namun juga diperlukannya peran masyarakat untuk terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib.

“Meskipun tugas negara tentu menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” tuturnya.

Tito berharap para Kepala Daerah di Tanah Air dapat terjun ke lapangan melakukan pengecekan keberadaan pos ronda di lingkungan masyarakat, memastikan Siskamling dapat berjalan dengan baik.

Mendagri Tito Karnavian menerangkan bahwa upaya pencegahan jauh akan lebih baik daripada penanganan pasca sebuah insiden terjadi, dengan demikian penting bagi gubernur, bupati atau wali kota untuk senantiasa bersinergi dengan warganya. (*/uce)

Artikel Mendagri Keluarkan Surat Edaran Hidupkan Siskamling Kembali pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara langsung memuji komitmen dan kecepatan Pemkot Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan pro rakyat kecil.

Apresiasi ini disampaikan kedua menteri saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar Government Center (MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Kamis (11/9/2025).

Fokus kunjungan adalah meninjau langsung layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah terintegrasi dan dapat diakses online di MPP.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara khusus menyoroti kecepatan gerak Munafri–Aliyah yang hanya dalam waktu dua bulan setelah dilantik pada Februari 2025 telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang membebaskan biaya layanan PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak November 2024.

“Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat. Saya lihat sendiri, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar usai meninjau loket layanan.

“Saya lihat luar biasa, Februari dilantik, April sudah ada Perwali. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan (dari skala 10). Semoga suatu saat bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi pada terobosan Pemkot Makassar memasukkan layanan strategis seperti PBG dan BPHTB ke dalam MPP.

Menurutnya, integrasi ini memudahkan masyarakat karena semua kebutuhan dari mengurus KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan tanah dapat diselesaikan di satu tempat.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Itu salah satu outlet yang sangat penting,” kata Tito.

“Dengan model seperti ini, masyarakat gampang… urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat,” jelasnya.

Tito berharap inovasi Makassar ini dapat dicontoh daerah lain. Ia menginstruksikan agar daerah yang sudah memiliki MPP segera mengintegrasikan layanan serupa, sementara daerah yang belum harus segera membangunnya.

Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi tersebut. Menurutnya, kehadiran dua menteri adalah bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan publik di Makassar.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat. Inilah semangat kami agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutur Munafri.

Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi. “Melalui Mal Pelayanan Publik, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Kehadiran Bapak Menteri semakin memotivasi kami untuk terus menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap Aliyah.

Selain meninjau MPP, kedua menteri juga mengunjungi Dasbor Command Center di lantai 7 yang menjadi pusat kendali data dan aduan masyarakat secara real-time, menunjukkan komitmen Pemkot Makassar terhadap pemerintahan yang modern dan responsif. (*)

Artikel Mendagri dan Menteri PKP Puji Munafri–Aliyah Soal Kecepatan Pelayanan Publik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hunian tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian didampingi oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang di Perumahan Grand Sulawesi, Kecamatan Bontomarannu, Kamis (11/9).

Bantuan perumahan ini diterima oleh masing-masing keluarga almarhum Syaiful Akbar, almarhum Akbar Basri, almarhumah Syahrinawati dan almarhum Rusdamdiansyah yang meninggal dunia pada demonstrasi 29 Agustus 2025 lalu.

“Kami turut berduka atas kejadian yang telah menimpa saudara kita di Makassar. Kami ingin rumah ini menjadi tempat tumbuhnya harapan baru, tempat keluarga kembali menata kehidupan dan sumber semangat untuk menatap masa depan yang lebih baik,” ujar Bupati Talenrang.

Ia menegaskan, meski luka peristiwa itu masih membekas, langkah kecil ini diharapkan menjadi awal baru bagi keluarga penerima manfaat.

“Rumah ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak pernah menutup mata atas duka yang dialami oleh masyarakatnya,” ungkap orang nomor satu di Gowa ini.

Lebih jauh, Bupati Gowa menekankan bahwa bantuan perumahan sejalan dengan visi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus bergerak mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk memperbaiki ratusan rumah tidak layak huni melalui kerja sama dengan masyarakat, BAZNAS dan dunia usaha.

“Kami percaya, dengan gotong royong, beban yang berat akan terasa lebih ringan. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tugas bersama seluruh elemen,” jelas Talenrang.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa penyerahan rumah ini bukan sekadar bantuan fisik, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap memperoleh perlindungan, rasa aman, dan ruang untuk melanjutkan kehidupan.

“Penyerahan rumah ini adalah instruksi langsung Bapak Presiden. Beliau menitipkan pesan agar keluarga korban dapat merasa lebih tenang dan terlindungi. Rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kehadiran negara yang tidak meninggalkan rakyatnya di saat berduka,” ujar Bang Ara, sapaan akrabnya.

Salah satu keluarga penerima manfaat, Sri Ayu Basri yang merupakan kakak dari almarhum Akbar Basri, menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia. Ia menyebut bantuan rumah ini menjadi penguat keluarga di tengah kehilangan.

“Kami masih berduka atas kepergian adik kami, Akbar. Namun perhatian dari pemerintah, terutama Bapak Presiden, memberi kami kekuatan baru. Terima kasih atas rumah ini, semoga bisa menjadi tempat kami kembali menata kehidupan. Kami berharap peristiwa tragis yang merenggut nyawa seperti ini tidak lagi terulang di negeri ini,” ungkap Sri Ayu Basri.

Hadir pada penyerahan rumah ini, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta perwakilan Forkopimda Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa.(*)

Artikel Empat Keluarga Korban Demonstrasi Makassar Kini Miliki Rumah di Gowa pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kunjungan Mendagri disambut Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, serta 24 kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel dan jajaran Forkopimda.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendagri terhadap program pembangunan di Sulsel.

“Menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel sekaligus memberikan arahan kepada 24 Kab Kota terkait situasi kamtibmas, program ASTA CITA, ekonomi, APBD dan kebijakan kebijakan pro rakyat,” ucapnya.

“Pada kesempatan yang sama, kami juga melakukan MoU komitmen bersama dalam rangka perluasan layanan program strategis provinsi terkait transportasi,” sambungnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi daerah dan stabilitas keamanan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memberi ruang tumbuh bagi sektor swasta dan UMKM.

“Program-program harus pro rakyat. Seperti membuka lapangan kerja, menjaga inflasi, serta mempermudah perizinan dan memberi insentif. Kalau swasta dan UMKM hidup, investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi ikut baik, inflasi terkendali, dan PAD meningkat,” kata Tito.

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus terjaga. “Saya sangat berharap kekompakan ini diperkuat lagi. Saya juga siap membantu kapan saja jika dibutuhkan. Saya mengimbau tokoh masyarakat dan kepala daerah menjaga stabilitas keamanan,” ujarnya. (*)

Artikel Gubernur Andi Sudirman Bersama Forkopimda dan Kepala Daerah se-Sulsel Terima Kunjungan Mendagri pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mendagri Kabinet Merah Putih, Tito Karnavian. Menjelaskan bahwa yang namanya usulan boleh disampaikan oleh siapapun, namun demikian akan ada kajian terkait usulan tersebut.

“Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji ada kriterianya, apa alasannya nanti Daerah Istimewa,” ungkap Mendagri Tito Karnavian, 24 April 2025, di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan status untuk menjadi Daerah Istimewa, bukan hanya dilihat dari sisi permintaan, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Proses tersebut tidak hanya melibatkan Kementerian Dalam Negeri, namun juga pihak DPR RI untuk dapat dibahas lebih mendalam.

“Kalau melihat kriteria, ya kita akan naikan kepada DPR RI juga. Karena itu kan bentukan satu daerah didasarkan pada undang-undang,” jelas Tito.

Mendagri juga menerangkan bahwa usulan untuk dapat menjadi Daerah Istimewa berbeda dengan kebijakan terkait pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan politisi Solo atau Surakarta berharap agar daerahnya berubah status menjadi Daerah Istimewa, dengan alasan historis dan budaya yang kuat.

Mendagri, Tito Karnavian. Mengatakan bahwa status Daerah Istimewa memerlukan perubahan undang-undang yang lebih kompleks. Segala usulan yang masuk akan dievaluasi dengan penuh kehati-hatian agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Artikel Tanggapi Soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa, Begini Kata Mendagri pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bima Arya berharap agar pembekalan para kepala daerah yang telah dilantik dapat dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan tiba.

“Semakin cepat pelantikan diselenggarakan, maka semakin cepat pembekalan,” tutur Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

“Kami tentu berharap pembekalan bisa dilakukan sebelum Ramadhan,” lanjutnya.

Diketahui, para kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 lalu, dijadwalkan akan mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Bima menjelaskan bahwa retret tersebut serupa dengan agenda pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih pada bulan Oktober 2024 lalu.

Wakil Mendagri menyebut bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun konsep pembekalan bagi kepala daerah terpilih tersebut dengan pihak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Menurut Bima, waktu pelaksanaan retret para kepala daerah tersebut akan lebih lama dibandingkan agenda retret para anggota Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Wakil Mendagri, Bima Arya. Menjelaskan bahwa para pemateri yang mengisi retret mendatang berasal dari beragam latar belakang antara lain menteri teknis, dan sejumlah narasumber berlatar belakang pakar. (*)

Artikel Mendagri Harap Pembekalan Kepala Daerah di Akmil Magelang Sebelum Ramadhan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dua penghargaan tersebut masing masing ; pemenang penjabat gubernur Kesejahteraan Rakyat kategori fiskal rendah, dan kedua adalah pemenang penjabat gubernur kinerja total dengan kategori fiskal rendah.

Kedua penghargaan ini menasbihkan Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat Gubernur Terbaik oleh kemendagri.

Penghargaan ini diraih Zudan ini saat menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar tahun lalu.

Direktur Utama Tempo Media Group dalam sambutannya menyebutkan bahwa untuk mendapatkan penghargaan ini tidak mudah.

Karena indikatornya sangat jelas; aspek kesejahteraan rakyat, penanganan kemsikinan ekstrem, penanganan stunting, pelayanan publik, pengendalian inflasi dan bagaimana kepala daerah mampu mensinergikan BUMD yang ada dalam bekerja dan berkarya yang ujungnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Selain itu ada sektor kesehatan, penyerapan anggaran, perizinan, Dan lain-lain,” ujar Arif Zulkifli.

Even Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 ini sangat objektif, selain karena indikator nya yang banyak, penilaian ini juga memiliki tahapan termasuk survei persepsi publik terhadap kinerja kepala daerah. Hal ini dipadukan juga dengan indeks kinerja penjabat kepala daerah.

Penilaian indeks ini dikuatkan lagi dengan wawancara kepala daerah oleh masing masing juri yang meliputi ragam unsur yang objektif; Mokhammad Najih
Ketua Ombudsman RI, Komjen. Pol. Tomsi
Tohir Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Prof. Siti Zuhro (Peneliti Senior dari BRIN), Arif Zulkifli (Dirut PT Tempo Inti Media), dan Jufri Rahman (Staf Ahli Bidang Pemerintahan Otda Kemenpan RB).

Hasilnya, Zudan Arif Fakrulloh dinilai mampu menyejahterakan rakyat Sulbar dengan minimnya anggaran APBD atau fiskal yang dimiliki Sulbar saat itu. Selain itu, Zudan Arif Fakrulloh dinilai berkinerja total meski dengan fiskal yang rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah upaya Mendagri menilai agar menjadi sebuah inspirasi kepala daerah lain. Tito menjelaskan bahwa Tidak mudah mendapatkan penghargaan ini melibatkan Ombudsman, media, survei kepuasan publik, dan lain lain.

“Selamat kepada kepala daerah yang menerima penghargaan. Kita berharap para kepala daerah yang mengisi kekosongan (penjabat) tetap ber kinerja baik sehingga mengantarkan pilkada serentak ini dengan aman dan damai, hingga ada kepala daerah definitif,” ujar Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun ini adalah pertama kalinya pemilihan langsung yang dilaksanakan secara serentak.

Apa filosofinya? Kata Tito, agar menghasilkan kepala daerah yang konsepnya sama dan terhununh antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota. “Jadi akan tercipta korelasi yang baik di semua jenjang pemerintahan,” kata Tito.

Artikel Zudan Arif Sabet Penghargaan Pj Gubernur Terbaik dari Mendagri pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bagi Tito, tambahan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama dari sisi pemenuhan produksi beras dalam negeri.

“Beliau (Mentan) sudah berjuang luar biasa dalam mendapatkan tambahan anggaran dari APBN untuk pupuk subsidi. Dan memang strategi besar kita untuk masalah beras ini adalah berusaha swasembada dengan meningkatkan produksi dalam negeri,”
kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Mentan Amran, Senin, 15 Juni 2024.

Ini juga yang menjadi upaya presiden maupun presiden terpilih untuk menggenjot produksi agar kita mampu memenuhi kebutuhan sendiri bahkan ekspor,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Mentan Amran, Senin, 15 Juni 2024.

Tito menjelaskan pengendalian inflasi memiliki kaitan erat dengan sektor pertanian utamanya beras. Pertanian adalah sektor yang sangat vital dan berhubungan langsung dengan perut rakyat.

Alhamdulillah, kata Tito, inflasi dapat dijaga berkat terkendalinya sejumlah hara komoditas utama. Setidaknya Tito mencatat harga beras mulai menurun sejak awal tahun lalu yang disusul harga daging ayam ras dan juga telur.

“Inflasi ini berhungan dengan harga barang dan jasa. Tapi paling penting sekali adalah pangan, paling penting karena ini berhubungan langsung dengan perut rakyat. Nah kita lihat secara spesifik harga beras yang tadinya tinggi sekarang di awal tahun sudah mulai terkendali seiring produksi beras membaik dan puncak panen bulan mei, juni masih terus berlangsung,” katanya.

Meski demikian, Tito mengingatkan akan terjadinya musim kering panjang yang terjadi di Bulan Juli, Agustus dan September mendatang sesuai data yang disampaikan BMKG. Jangan sampai, kata dia, harga beras di 113 kabupaten dan kota yang sudah mulai naik ini merambat ke kabupaten lain di 514 kota/kabupaten.

“Sebab di minggu kedua bulan Juli beras mulai naik di 113 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota meskipun mayoritas masih terkendali,” katanya.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi nasional masih terkendali dengan baik dan berada di angka 5,11 persen atau naik dari sebelumnya yang hanya 5,04 persen. Sedangkan di negara lain, pertumbuhan ekonominya cendrung melambat bahkan menurun drastis.

“Ekonomi kita  bagus di  angka 5,11 persen, pertumbuhan  naik dari sebelumnya 5,04 persen. Jepang mengalami resesi, Eropa lamban, Amerika juga turun. Di negara G20 juga pertumbuhan kita  nomor 5. Inflasi kita terjaga dengan sangat baik bahkan menurun 2,84 persen (YonY) sekarang terjaga di 2,51 persen,” katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa saat ini ada sejumlah komoditas yang tejadi anomali harga disaat produksi melimpah. Dari sisi hulu, kelapa sawit tumbuh dengan baik namun minyak goreng mengalami kenaikan.

“Yang kedua ayam ras kita ekspor tapi harga naik. Yang anomali berikutnya adalah untuk ayam ras harga jagung turun harusnya tidak naik. Anomali ketiga telur ayam ras. Ini anomali juga sebab kita ekspor. Bawang merah juga kita anomali karena kita ekspor. Mungkin kalau anomali ini dijaga dengan baik maka seluruh daerah akan mampu mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Artikel Tito Karnavian Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini sesuai permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Tujuannya untuk membantu mengantisipasi kenaikan harga.

Tito menyebut pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Tidak Terduga (BTT) atau mengajak masyarakat yang mampu dan perusahaan.

Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/9/2023).

“Jadi kalau harga-harga naik segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemerintah daerah,” ujar Tito.

Tito pun mengimbau pemda untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Sebab, masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah.

Dari jumlah dana Rp 142 miliar yang diberikan, kata Tito, anggaran yang baru terealisasi sekitar 2,71 persen.

Padahal, dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.

Guna meningkatkan realisasi tersebut, Tito pun meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar menggelar rapat bersama provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya masih rendah.

Forum tersebut nantinya akan melibatkan Bapanas untuk memberikan arahan kepada provinsi yang hadir. Forum ini juga digelar guna menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan dana tersebut.

“Kita pengen tahu juga masalahnya apa, kalau kurang jelas berarti perlu ada penjelasan,” ucapnya.

Tito menambahkan, pemda juga perlu berkoordinasi dengan Bulog setempat mengenai stok cadangan beras di daerahnya.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk menyikapi kenaikan harga beras sehingga ada langkah pengendalian. Terlebih saat ini presiden telah meminta Bulog untuk mendistribusikan beras ke pasar-pasar untuk menekan kenaikan harga.

“Kalau belum (disalurkan) cari masalahnya apa untuk didorong,” imbuhnya.

Dalam rangka mempercepat distribusi, kata Tito, pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi termasuk BTT.

Jika ragu menggunakan dana tersebut, pemda dapat berkoordinasi dengan kejaksaan negeri di wilayah masing-masing untuk mendapat penjelasan. (**)

Artikel Harga Sembako Merangkak Naik, Mendagri Minta Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah pertama kali tampil pada KABARIKA.