Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penguatan NTP September terutama dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

“Nilai Tukar Petani atau biasa kita sebut dengan NTP pada kondisi September tahun 2026 tercatat sebesar 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan dengan Agustus tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani naik sebesar 1,93 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani yaitu naik 0,44 persen,” kata Ateng dalam rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (1/10/2026).

Menurut Ateng, sejumlah komoditas menjadi pendorong utama kenaikan indeks harga yang diterima petani. Komoditas tersebut antara lain gabah, karet, cabai rawit, dan kelapa sawit.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani yaitu gabah, karet, cabai rawit, dan juga kelapa sawit,” jelasnya.

Ateng menyampaikan bahwa penguatan NTP terjadi di seluruh subsektor utama pertanian. Subsektor hortikultura mencatat kenaikan tertinggi, yakni sebesar 4,04 persen. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani hortikultura meningkat 4,34 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani hortikultura hanya naik 0,30 persen.

“Untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami kenaikan NTP sebesar 4,04 persen, terutama didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani hortikultura yaitu naik 4,34 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani hortikultura mengalami kenaikan hanya sebesar 0,30 persen,” terang Ateng.

Ia menambahkan, cabai rawit, cabai merah, dan tomat menjadi komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani hortikultura.

“Komoditas yang dominan untuk mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima yaitu cabai rawit, cabai merah, dan juga tomat. Secara umum seluruh subsektor utama pertanian mengalami kenaikan NTP,” ujar Ateng.

Selain itu, berdasarkan data BPS, NTP subsektor tanaman pangan pada September 2026 sebesar 119,24, tanaman hortikultura 129,50, tanaman perkebunan rakyat sebesar 171,67, dan subsektor peternakan 102,91. Dengan demikian, seluruh subsektor pertanian mengalami penguatan NTP pada September 2026.

Tidak hanya itu, jika dilihat secara kumulatif Januari-September 2026, NTP nasional tercatat 127,03 atau meningkat 3,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kenaikan terbesar secara kumulatif terjadi pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,60 persen.

Kenaikan NTP tersebut memperlihatkan bahwa penguatan harga komoditas pertanian terjadi bersamaan dengan relatif terkendalinya kenaikan biaya yang harus dibayar petani. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan daya beli dan posisi ekonomi petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama produksi.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan agar kita swasembada pangan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak melalui kebijakan dari hulu hingga hilir.

“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara harus hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik. Kalau petani untung, pertanian akan terus tumbuh,” tegasnya.

Kementerian Pertanian terus mendorong agar peningkatan produksi pangan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penguatan harga hasil panen, kemudahan akses sarana produksi, pembangunan irigasi, mekanisasi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya menjaga agar pertumbuhan sektor pertanian memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi petani.

Capaian NTP September 2026 sebesar 131,11 melanjutkan tren penguatan yang telah terlihat pada bulan sebelumnya. Pada Agustus 2026, BPS mencatat NTP nasional sebesar 129,19 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.

Dengan perkembangan tersebut, peningkatan NTP menjadi salah satu indikator bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya tercermin dari sisi produksi, tetapi juga dari membaiknya posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Artikel Kesejahteraan Petani Terus Menguat, NTP September 2026 Tembus 131,11 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan NTP pada Agustus 2026 didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,14 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya sebesar 0,09 persen.

“Peningkatan NTP karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,14 persen, lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang naik sebesar 0,09 persen,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Selasa (1/9).

Menurut Ateng, komoditas yang dominan mendorong kenaikan harga yang diterima petani secara nasional adalah gabah, kelapa sawit, karet, dan ayam ras pedaging. Komoditas-komoditas tersebut menjadi motor utama penguatan NTP pada Agustus tahun ini.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani secara nasional yaitu gabah, kelapa sawit, karet, dan juga ayam ras pedaging,” jelasnya.

Data BPS menunjukkan kenaikan NTP terjadi pada mayoritas subsektor pertanian. Subsektor tanaman pangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,62 persen, diikuti tanaman perkebunan rakyat 1,53 persen, peternakan 0,96 persen, dan perikanan 0,69 persen. Sementara itu, subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 2,84 persen.

Di tengah potensi musim kering yang mengancam sejumlah sentra produksi, kesejahteraan petani tanaman pangan tetap menunjukkan penguatan. Hal ini tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 1,62 persen pada Agustus 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya harga komoditas utama yang dihasilkan petani, terutama gabah dan palawija.

BPS mencatat indeks harga yang diterima petani tanaman pangan meningkat 1,66 persen, dengan kelompok padi naik 1,77 persen dan palawija, khususnya jagung dan ketela pohon, meningkat 1,42 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan petani tanaman pangan tetap terjaga, bahkan di tengah tantangan iklim yang berpotensi menekan produksi di sejumlah daerah.

Di subsektor perkebunan rakyat, kenaikan NTP ditopang oleh membaiknya harga kelapa sawit dan karet. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) naik 1,53 persen menjadi 168,77, sekaligus menjadi subsektor dengan tingkat NTP tertinggi di antara seluruh subsektor pertanian.

Sementara itu, subsektor peternakan juga menunjukkan perbaikan dengan kenaikan NTP sebesar 0,96 persen. Penguatan ini terutama didorong oleh kenaikan harga ayam ras pedaging dan sapi potong, yang meningkatkan penerimaan peternak.

Secara spasial, penguatan kesejahteraan petani terjadi hampir merata di berbagai wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi yang dipantau BPS, sebanyak 33 provinsi mengalami kenaikan NTP. Sulawesi Barat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,87 persen, terutama ditopang oleh meningkatnya harga kelapa sawit.

Secara kumulatif, kinerja petani juga menunjukkan tren yang semakin baik. BPS mencatat NTP nasional periode Januari–Agustus 2026 lebih tinggi 3,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi penopang penting ekonomi perdesaan sekaligus menjaga daya beli petani di tengah berbagai dinamika ekonomi.

Menguatnya NTP pada Agustus 2026 menandakan sektor pertanian tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif. Selain mencerminkan meningkatnya posisi tawar dan daya beli petani, capaian ini juga sejalan dengan berbagai upaya percepatan produksi, peningkatan produktivitas, serta penguatan ekosistem pertanian yang terus didorong Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Sehingga pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjamin hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya.

Mentan Amran menekankan bahwa Kementan secara konsisten menjalankan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian, memperluas akses pasar bagi petani, menjaga harga tetap menguntungkan, dan menekan biaya produksi. Melalui upaya tersebut, kesejahteraan petani diharapkan terus meningkat seiring semakin kokohnya ketahanan pangan Indonesia. (*)

Artikel NTP Tembus Level Tertinggi 129,19, Gabah dan Kelapa Sawit Jadi Pendorong Utama pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang tidak lagi dipahami sebatas mengejar peningkatan produksi. Pemerintah memilih membangun fondasi pertanian yang lebih kuat dengan menyelesaikan hambatan-hambatan mendasar yang selama ini dihadapi petani agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan mereka.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa petani tidak bisa diminta meningkatkan produksi apabila negara belum menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

“Petani jangan lagi dipersulit. Tugas pemerintah adalah memastikan pupuk tersedia, air ada, alat pertanian siap, dan hasil panennya memiliki harga yang menguntungkan. Kalau itu kita selesaikan, produksi akan naik dan kesejahteraan petani ikut meningkat,” ujar Mentan Amran.

Perubahan pertama dilakukan melalui deregulasi besar-besaran. Sekitar 240 regulasi yang selama bertahun-tahun memperlambat pelayanan dipangkas agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbagai program pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh petani. Langkah tersebut diperkuat dengan penerbitan 17 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan percepatan swasembada pangan.

Salah satu reformasi yang paling dirasakan petani adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi. Selama bertahun-tahun distribusi pupuk identik dengan birokrasi yang panjang sehingga petani kerap terlambat memperoleh pupuk pada awal musim tanam.

Pemerintah kemudian memangkas sekitar 145 regulasi yang menghambat distribusi pupuk. Jalur penyaluran dipersingkat sehingga pupuk dapat langsung diterima petani dengan proses yang lebih sederhana. Reformasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

“Dulu ada 145 regulasi. Sekarang, dari produsen langsung ke petani. Saya minta semua mengawal ini agar petani jangan lagi dipersulit,” tegas Mentan Amran.

Tidak berhenti pada penyederhanaan birokrasi, pemerintah juga mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Di saat banyak negara menghadapi kenaikan harga pupuk akibat gejolak global, Indonesia justru memilih menurunkan biaya produksi petani.

“Harga pupuk subsidi turun 20 persen. Dulu petani mengeluh pupuk mahal dan langka. Sekarang tebusnya cukup pakai KTP, distribusi dipermudah, dan petani jauh lebih bahagia,” ujar Mentan Amran.

Bagi petani, perubahan tersebut bukan sekadar penyederhanaan aturan. Akses pupuk yang lebih mudah dan biaya produksi yang lebih rendah membuat musim tanam dapat dimulai tepat waktu, penggunaan pupuk menjadi lebih optimal, dan produktivitas lahan terus meningkat. Reformasi tata kelola pupuk inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting di balik peningkatan produksi pangan nasional dalam dua tahun terakhir.

Perubahan iklim membuat musim tanam semakin sulit diprediksi. Di banyak wilayah, petani tidak lagi hanya menunggu hujan, tetapi juga menghadapi ancaman kekeringan yang semakin panjang. Menyadari tantangan tersebut, pemerintah mengubah strategi dari sekadar merespons bencana menjadi membangun sistem mitigasi permanen.

Melalui program pompanisasi nasional, air dari sungai, waduk, embung, maupun sumber air permukaan dialirkan menuju sawah-sawah yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Program tersebut diperkuat melalui pembangunan irigasi perpompaan, embung, dam parit, serta berbagai bangunan konservasi air lainnya.

Hingga 2026, lebih dari 150 ribu unit pompa telah beroperasi dengan cakupan sekitar empat juta hektare lahan pertanian. Dampaknya jauh melampaui sekadar tersedianya air. Di banyak daerah, sawah yang sebelumnya hanya mampu ditanami sekali dalam setahun kini dapat ditanami dua bahkan tiga kali. Produksi meningkat tanpa harus membuka lahan baru.

Transformasi juga terjadi melalui modernisasi pertanian. Pemerintah mendistribusikan lebih dari 40 ribu unit alat dan mesin pertanian (alsintan) sepanjang 2026, mulai dari traktor roda empat, rice transplanter, combine harvester, dryer, hingga berbagai mesin pascapanen.

Modernisasi ini bukan sekadar mengganti tenaga manusia dengan mesin. Ia memangkas waktu olah tanah, mempercepat musim tanam, mengurangi kehilangan hasil panen, sekaligus menekan biaya produksi.

Langkah tersebut diperkuat melalui pembentukan Brigade Pangan, model kelembagaan baru yang mengintegrasikan mekanisasi, pengelolaan lahan skala luas, dan pemberdayaan generasi muda. Hingga kini telah terbentuk lebih dari 1.900 Brigade Pangan, dengan lebih dari 1.100 brigade aktif mengelola ratusan ribu hektare lahan menggunakan pendekatan pertanian modern.

Selain meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada, pemerintah juga memperluas basis produksi melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah. Lahan rawa, lahan tadah hujan, dan lahan tidur kembali dihidupkan melalui perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, mekanisasi, serta pendampingan budidaya. Sementara itu, kawasan-kawasan baru di luar Pulau Jawa dipersiapkan menjadi lumbung pangan masa depan dengan dukungan infrastruktur yang lebih lengkap sejak awal.

Di sektor hilir, pemerintah memastikan peningkatan produksi diikuti dengan perlindungan terhadap pendapatan petani. Melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram, petani memperoleh kepastian harga sehingga hasil panennya tetap memiliki nilai ekonomi yang layak. Kebijakan tersebut juga memperkuat Cadangan Beras Pemerintah melalui peningkatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi pertanian agar sektor ini tidak berhenti sebagai penghasil bahan baku, tetapi berkembang menjadi penggerak industri nasional yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Seluruh kebijakan tersebut saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan pertanian. Deregulasi mempercepat pelayanan, pupuk yang lebih murah menekan biaya produksi, pompanisasi menjamin ketersediaan air, mekanisasi meningkatkan efisiensi, Brigade Pangan mempercepat adopsi teknologi, Oplah dan Cetak Sawah memperluas basis produksi, sementara HPP memberikan kepastian harga bagi hasil panen petani.

Hasilnya mulai terlihat. Produksi pangan nasional terus meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 mencapai 127,84, tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.

Bagi Kementerian Pertanian, capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan statistik. Angka-angka itu mencerminkan bahwa kebijakan yang tepat mampu menghadirkan perubahan nyata di tingkat petani. Pada akhirnya, swasembada pangan bukan hanya tentang bertambahnya produksi beras nasional, tetapi tentang petani yang semakin mudah memperoleh pupuk, memiliki kepastian air, menikmati harga panen yang menguntungkan, dan semakin yakin bahwa bertani tetap menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Artikel Dari Pupuk Murah hingga HPP Gabah, Jalan Menuju Swasembada Dimulai dari Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan NTP Juli 2026 terjadi karena Indeks Harga yang Dibayar (Ib) petani turun lebih dalam dibandingkan Indeks Harga yang Diterima (It).

“Nilai Tukar Pertanian pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,84 atau naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani turun 0,10 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani turunnya lebih dalam, yaitu 0,25 persen,” kata Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS) BPS, Senin (3/8/2026).

Ateng menjelaskan, NTP merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan NTP menunjukkan daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan NTP nasional pada Juli 2026 ditopang oleh membaiknya kinerja subsektor pertanian. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,67 persen, diikuti tanaman pangan 1,32 persen. Pada subsektor tanaman pangan, kenaikan NTP didorong meningkatnya harga padi dan palawija, sementara di subsektor perkebunan rakyat dipengaruhi menguatnya harga komoditas kakao dan kelapa sawit.

Secara kumulatif, kondisi kesejahteraan petani sepanjang tahun juga masih menunjukkan tren yang baik. Pada periode Januari–Juli 2026, NTP nasional tercatat sebesar 126,13, atau meningkat 2,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, sebanyak 26 dari 38 provinsi berhasil mencatat kenaikan NTP pada Juli 2026, dengan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi sebesar 8,89 persen.

Lonjakan NTP pada Juli 2026 tersebut menjadi sinyal positif bahwa sektor pertanian Indonesia semakin kuat, produktif, dan menguntungkan. Dalam setiap kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menambahkan bahwa capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Sehingga pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjamin hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa Kementerian Pertanian terus memperkuat berbagai program strategis untuk meningkatkan produktivitas, menjaga efisiensi biaya usaha tani, memperluas penyerapan hasil panen, serta memperkuat stabilitas harga komoditas pertanian. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga momentum peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional. (*)

Artikel Kesejahteraan Petani Terus Menguat, NTP Juli 2026 Sentuh Level Tertinggi 127,84 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kenaikan tersebut menjadi indikator bahwa pendapatan yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi maupun pengeluaran rumah tangga yang harus mereka tanggung.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) meningkat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB).

“Nilai Tukar Petani atau NTP untuk Mei 2026 tercatat sebesar 127,73 atau naik 1,99 persen dibandingkan April 2026. Kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,53 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani yang naik sebesar 0,53 persen,” ujar Pudji ketika memberikan rilis BPS, Selasa (2/6/2026).

Pudji menjelaskan, peningkatan NTP nasional ditopang oleh menguatnya harga sejumlah komoditas utama pertanian. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, kakao atau cokelat biji, serta bawang merah.

Berdasarkan subsektornya, hortikultura menjadi penyumbang kenaikan NTP terbesar. BPS mencatat NTP subsektor hortikultura meningkat 7,08 persen pada Mei 2026.

“Subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi adalah subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan NTP sebesar 7,08 persen. Hal ini karena IT naik sebesar 7,52 persen sedangkan IB hanya naik sebesar 0,41 persen,” kata Pudji.

Menurutnya, komoditas yang paling dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Dari sisi ekonomi pertanian, lonjakan harga sejumlah komoditas hortikultura tersebut membuat pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi inilah yang kemudian mendorong penguatan NTP secara nasional.

Sementara subsektor tanaman pangan juga mencatat kinerja positif dengan NTP naik 1,34 persen dari 112,29 pada April 2026 menjadi 113,79 pada Mei 2026. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi ekonomi petani tanaman pangan.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan NTP menjadi bukti bahwa berbagai program peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi petani.

Menurut Mentran Amran, NTP merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Ketika nilai yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka daya beli dan kemampuan ekonomi petani ikut menguat.

“Alhamdulillah, kenaikan NTP menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat dan hasil kerja keras mereka di lapangan semakin memberikan nilai tambah. kementan akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya,” kata Mentan Amran.

Mentan menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam dua tahun terakhir, mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Menurut Mentan Amran, keberhasilan subsektor hortikultura mencatat kenaikan NTP tertinggi juga menunjukkan besarnya potensi komoditas hortikultura sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan agar petani memperoleh keuntungan yang optimal.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, Kementan akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global, sektor pertanian Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan. Kenaikan NTP ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” tegasnya. (*)

Artikel NTP Mei 2026 Naik Jadi 127,73, Mentan Amran Sebut Pendapatan Petani Tumbuh Lebih Cepat dari Biaya Produksi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan capaian NTP tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan daya beli petani nasional, seiring rangkaian deregulasi, efisiensi anggaran, dan transformasi pertanian menuju sistem modern.

“Capaian ini menjadi rekor baru. Ini bukti kebijakan kita di lapangan mulai dirasakan langsung oleh petani,” ujarnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

“Pada Februari 2026, NTP tercatat sebesar 125,45 atau naik 1,50 persen dibandingkan Januari 2026. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara umum daya beli petani mengalami perbaikan,” ujar Ateng.

Ia merinci, lt pada Februari 2026 tercatat sebesar 158,38 atau naik 2,17 persen dibanding bulan sebelumnya. Beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain cabai rawit, karet, kelapa sawit, dan bawang merah.

“Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen menjadi 126,24. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh naiknya harga cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ateng menyampaikan bahwa secara subsektor, sebagian besar mengalami kenaikan NTP. Subsektor hortikultura mencatat kenaikan tertinggi, dari 119,62 pada Januari menjadi 139,57 pada Februari 2026 atau naik 16,68 persen.

“Selain hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat naik 0,24 persen, peternakan naik 1,68 persen, dan perikanan naik 0,72 persen. Untuk perikanan, NTP nelayan naik 0,35 persen dan NTP pembudidaya ikan meningkat 1,32 persen,” tambahnya.

Adapun subsektor tanaman pangan menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan, dari 113,43 pada Januari menjadi 112,43 pada Februari 2026 atau turun 0,88 persen.

Secara umum, perkembangan NTP Februari 2026 menunjukkan tren positif bagi sektor pertanian nasional, sekaligus memperkuat optimisme terhadap keberlanjutan peningkatan kesejahteraan petani. (*)

Artikel BPS Catat NTP Februari 2026 Tembus 125,45, Mentan Amran: Cetak Rekor Baru pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menjelaskan kenaikan NTP ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) melonjak sebesar 2,08 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 1,02 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani semakin menguat dan usaha pertanian semakin menguntungkan.

“Nilai tukar petani Desember 2025 tercatat sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen dibandingkan November 2025. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 2,08 persen lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani atau Ib yang sebesar 1,02 persen,” kata Pudji dalam keterangan resminya pada Senin (5/1/2026).

Lonjakan NTP Desember 2025 terutama didorong oleh kinerja impresif subsektor hortikultura yang mencatat kenaikan NTP sangat signifikan sebesar 14,48 persen. Selain itu, komoditas lain juga tercatat memengaruhi peningkatan, mulai dari gabah, cabai rawit, kakao, dan ayam ras pedaging.

“Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, cabai rawit, kakao atau biji cokelat, dan ayam ras pedaging,” terang Pudji.

Selain itu, secara kumulatif, sepanjang Januari–Desember 2025, NTP nasional mencapai 123,26, atau meningkat 3,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Angka ini mencerminkan konsistensi kinerja sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional, bahkan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Secara wilayah, capaian positif NTP terjadi secara luas. Sebanyak 22 dari 38 provinsi mencatat kenaikan NTP, dengan Provinsi Gorontalo menjadi yang tertinggi secara nasional, naik 5,60 persen di bulan Desember. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan nyata hingga ke daerah.

Secara keseluruhan, lonjakan NTP pada Desember 2025 menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian Indonesia semakin tangguh, produktif, dan menguntungkan. Kementerian Pertanian akan terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada petani, menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, serta memastikan pertanian tetap menjadi fondasi utama ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional. (*)

Artikel NTP Cetak Rekor Tahun 2025, Tembus 125,35 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menjelaskan bahwa kenaikan NTP terutama dipengaruhi oleh sejumlah komoditas unggulan.

“Nilai Tukar Petani atau NTP September 2025 tercatat sebesar 124,36 atau naik sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Agustus 2025.

Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 0,71 persen lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang sebesar 0,08 persen.

Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional adalah kopi, kelapa sawit, cabai merah, dan karet,” ujar Habibullah, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, subsektor dengan kenaikan tertinggi adalah Tanaman Perkebunan Rakyat yang mencatat peningkatan NTP sebesar 1,57 persen.

“Hal ini karena It naik sebesar 1,68 persen lebih tinggi dari kenaikan Ib yang sebesar 0,9 persen. Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan It adalah kopi, kelapa sawit, karet, dan cengkeh,” jelasnya.

Subsektor lain yang juga menjadi penopang adalah Peternakan dengan kenaikan NTP sebesar 1,51 persen.

“Peternakan mengalami peningkatan NTP karena It naik sebesar 1,62 persen lebih tinggi dari kenaikan Ib yang sebesar 0,11 persen.

Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan It adalah ayam ras, daging, telur ayam ras, ayam kampung atau buras, serta sapi potong,” tambah Habibullah.

BPS juga menymapiakan kondisi lonjakan produksi yang signifikan sepanjang tahun. Berdasarkan hasil KSA BPS, produksi beras Januari–November 2025 diproyeksikan mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton).

Lonjakan produksi ini memastikan ketersediaan pasokan beras nasional berada pada posisi aman, bahkan melampaui capaian produksi sepanjang 2024 yang hanya mencapai 30,34 juta ton.

“Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkap Habibullah.

Secara keseluruhan, dari 38 provinsi yang diamati BPS, 25 provinsi mengalami kenaikan NTP. Papua Barat Daya mencatat kenaikan tertinggi sebesar 5,62 persen.

Selain NTP, BPS juga mencatat Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional pada September 2025 sebesar 128,28 atau naik 0,56 persen dibanding bulan sebelumnya.

Artikel Kesejahteraan Petani Kian Meningkat, Nilai Tukar Petani September Tembus 124,36 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kenaikan NTP didorong oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,08 persen. Adapun komoditas utama penyumbang meningkatnya indeks harga yang diterima petani adalah gabah, kelapa sawit, jagung, dan bawang merah.

Lebih lanjut, Pudji menyebutkan jika dilihat lebih jauh, subsektor tanaman pangan menjadi subsektor yang memiliki kenaikan NTP tertinggi dengan 2,40 persen. Selanjutnya subsektor tanaman perkebunan rakyat naik 1,24 persen, dan subsector perikanan yang naik 0,78 persen.

“NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (1/9/2025)

Selain itu dari 38 provinsi, sebanyak 26 provinsi mengalami kenaikan NTP. Provinsi Bengkulu mencatat kenaikan tertinggi sebesar 3,89 persen, terutama karena subsektor perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa sawit, melonjak hingga 7,29 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa tren positif ini menjadi sinyal kuat bagi ketahanan pangan nasional.

“Kenaikan NTP menunjukkan bahwa daya beli petani terus membaik. Angka tersebut menandakan petani memiliki surplus, di mana nilai produksi yang diterima lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja bersama antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program-program strategis Kementan mulai dari percepatan tanam dan panen raya di berbagai daerah, penyediaan pupuk bersubsidi, penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pemanfaatan benih unggul dan mekanisasi pertanian menjadi faktor pendorong meningkatnya produktivitas sekaligus daya saing petani.

Dengan NTP yang terus menguat, petani tidak hanya berperan sebagai produsen pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional.

“Kementan akan terus memastikan setiap rupiah hasil panen yang diterima petani memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan mereka,” tegas Mentan Amran.

Ia menegaskan, peningkatan NTP menjadi bukti bahwa petani Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga semakin percaya diri menghadapi musim tanam berikutnya.

“Kami akan terus menjaga tren positif ini. Inilah misi besar Kementan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kualitas hidup petani Indonesia,” pungkasnya. (*)

Artikel NTP Agustus 2025 Tembus 123,57, Sinyal Positif Bagi Petani Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Diketahui, NTP Januari tahun ini tercatat sebesar 118,27 atau naik 0,43 persen.

“NTP pada Januari tercatat sebesar 118,27 atau naik 0,43 persen jika dibandingkan Desember 2023. Ada empat komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan. Di antaranya gabah dan jagung,” ujar Amalia dalam berita resmi statistik, Kamis, 1 Februari 2024.

Amalia mengatakan, kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,69 persen atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya 0,26 persen.

“Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan yang naik sebesar 1,66 persen. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan itu adalah subsektor tanaman pangan seperti gabah dan jagung,” katanya.

Selanjutnya, Amalia mencatat kenaikan serupa juga terjadi pada Nilai Tukar Usaha Petani atau NTUP. NTUP pada bulan tersebut mencapai 120,03 atau naik sebesar 0,28 persen jika dibandingkan dengan Desember 2023.

Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau it naik sebesar 0,69 persen atau lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang hanya 0,41 persen.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM nasional adalah upah pemanenan, upah penanaman, upah membajak, dan upah mencangkul,” katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa saat ini petani tengah menikmati harga komoditas yang baik.

Apalagi, kata Kuntoro, mulai bulan ini para petani kembali memasuki musim panen raya jagung di beberapa sentra jagung seperti Jawa Timur, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Selatan, NTT dan Sumatera Utara serta Aceh.

“Saat ini petani sedang menikmati kenaikan harga komoditas dan pada periode mendatang kita juga akan memasuki masa panen jagung, diharapkan kesejahteraan petani meningkat secara signifikan,” katanya.

Mengenai hal ini, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta memastikan bahwa saat ini penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi di wilayah sentra produksi pertanian berjalan secara masif.

QDia menyebut, penggunaan mekanisasi memiliki dampak positif terhadap perkembangan produksi yang terus meningkat di setiap tahunya.

“Secara persentase angka produksi di wilayah kami, Jawa Barat meningkat karena para petani mampu mengoperasikan mekanisasi hasil bantuan pemerintah,” katanya.

Otong mengatakan, pemerintah sejauh ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap nasib petani di Jawa Barat.

Di antaranya adalah akses petani terhadap saprodi berupa pupuk, benih sampai bantuan alsintan seperti combain harvester yang mampu menambah produksi jika menggunakan power thrasher.

“Alhamdulillah produksi di bandung raya menjadi lebih cepat dan hasilnya berdampak langsung pada nilai kesejahteraan petani,” jelasnya.

Artikel BPS: Padi dan Jagung Picu Kenaikan Nilai Tukar Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.