PADA tulisan pertama, Melawan Oligarki: Belajar dari Putin Mengatasi Oligarki di Rusia, kita melihat bagaimana Rusia berusaha mengubah hubungan antara negara dan oligarki. Vladimir Putin tidak menghapus para oligark. Yang ia lakukan adalah memastikan bahwa negara lebih kuat daripada mereka. Pesannya sederhana: siapa pun boleh kaya, tetapi tidak boleh menjadi pusat kekuasaan yang menyaingi negara.

Tiongkok menawarkan pelajaran yang berbeda. Jika Rusia menghadapi oligarki yang sudah terlanjur tumbuh kuat pada dekade 1990-an, maka Tiongkok berusaha mencegah lahirnya oligarki yang mampu mendominasi negara sejak awal. Kunci strategi tersebut terletak pada reformasi BUMN dan penguatan kapasitas negara.

Pelajaran ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan pengalaman Indonesia pasca krisis 1997-1998. Dalam situasi ekonomi yang sangat sulit, Indonesia menandatangani berbagai Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Salah satu konsekuensinya adalah dorongan untuk melakukan liberalisasi ekonomi, restrukturisasi, dan privatisasi berbagai aset negara.

Privatisasi pada dasarnya bukan sesuatu yang selalu salah. Namun dalam praktiknya, proses yang terjadi pada masa itu berlangsung terlalu cepat dan terlalu luas. Negara secara bertahap kehilangan sebagian kendali terhadap sejumlah aset dan sektor strategis yang kemudian semakin didominasi oleh kelompok swasta besar. Bersamaan dengan itu, konsentrasi kekayaan pada kelompok-kelompok ekonomi tertentu juga semakin menguat.

Akibatnya, arah pembangunan ekonomi nasional dinilai semakin menjauh dari semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berbeda dengan Indonesia pada periode tersebut, Tiongkok memilih jalan yang lain. Sejak era reformasi ekonomi Deng Xiaoping, Tiongkok tidak melakukan privatisasi menyeluruh terhadap BUMN. Sebaliknya, pemerintah mereformasi BUMN agar menjadi lebih efisien, profesional, dan kompetitif.

BUMN yang kecil banyak direstrukturisasi, tetapi perusahaan-perusahaan besar di sektor strategis justru diperkuat. Energi, perbankan, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, infrastruktur, dan berbagai sektor vital lainnya tetap berada di bawah kendali negara.

Langkah penting berikutnya adalah pembentukan SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission) pada tahun 2003. Melalui lembaga ini, negara bertindak layaknya pemegang saham profesional yang mengawasi dan mengelola aset negara secara terpusat. BUMN tidak lagi diperlakukan semata sebagai perpanjangan birokrasi, melainkan sebagai korporasi modern yang dituntut menghasilkan kinerja dan nilai ekonomi.

Tiongkok juga membentuk China Investment Corporation (CIC), sebuah dana investasi negara yang mengelola sebagian cadangan devisa dan aset nasional untuk investasi jangka panjang. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor besar yang memiliki daya pengaruh kuat dalam perekonomian.

Dalam perspektif teori Jeffrey Winters, langkah-langkah tersebut penting karena oligarki muncul ketika kekayaan yang sangat besar dapat diubah menjadi kekuasaan politik. Tiongkok membatasi proses itu melalui beberapa mekanisme. Bank-bank terbesar tetap berada di bawah pengaruh negara. Sektor-sektor strategis tetap didominasi BUMN. Pengelolaan aset negara dilakukan secara terpusat dan diawasi secara ketat. Dengan kata lain, negara tetap menguasai “urat nadi” ekonomi nasional.

Pelajaran terpenting dari Tiongkok bukanlah soal negara melawan pengusaha. Tiongkok justru melahirkan banyak miliarder dan perusahaan swasta besar. Namun negara memastikan bahwa kekuatan ekonomi tersebut tidak berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu mendikte kebijakan nasional.

Di sinilah relevansinya dengan Indonesia saat ini. Jika privatisasi pasca krisis dahulu dianggap sebagai salah satu faktor yang melemahkan posisi negara terhadap kekuatan modal besar, maka transformasi BUMN melalui Danantara dapat dibaca sebagai upaya untuk membalik arah sejarah tersebut.

Danantara bukan sekadar penggabungan aset negara. Secara konseptual, ia merupakan upaya mengonsolidasikan kembali kekuatan ekonomi negara agar mampu bertindak lebih strategis, lebih profesional, dan lebih efektif dalam mengelola aset nasional. Dalam perspektif ini, Danantara dapat dipahami sebagai langkah untuk memperkuat kembali kapasitas negara yang selama beberapa dekade mengalami fragmentasi pengelolaan aset.

Tentu saja, keberhasilan tidak ditentukan oleh lembaga semata. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa reformasi BUMN hanya berhasil jika didukung tata kelola yang baik, transparansi yang kuat, disiplin manajemen, dan visi pembangunan jangka panjang yang konsisten.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Tiongkok adalah bahwa negara tidak harus memusuhi dunia usaha untuk menghadapi oligarki. Yang dibutuhkan adalah negara yang cukup kuat, cukup profesional, dan cukup cerdas untuk memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada dalam kendali nasional, sehingga manfaat terbesar dari kekayaan ekonomi dapat kembali kepada rakyat.

Jika Rusia mengajarkan bahwa oligarki harus tunduk kepada negara, maka Tiongkok mengajarkan sesuatu yang berbeda: negara harus cukup kuat sehingga oligarki tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat daripada negara.

Dalam konteks Indonesia, tantangan yang dihadapi bukan sekadar membangun BUMN yang besar, melainkan mengembalikan peran negara sebagaimana dicita-citakan Pasal 33 UUD 1945. Danantara dapat dilihat sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut: menjadikan negara kembali sebagai pengelola utama kekayaan strategis bangsa, bukan sekadar penonton di tengah pertarungan kekuatan modal.

GALibrary, 1906’26
Gunawan Adji (Tim Transformasi BUMN 2024).

Artikel Pengalaman Tiongkok Mereformasi BUMN-nya  pertama kali tampil pada KABARIKA.

ADA kemiripan antara Rusia tahun 1990-an pasca Glasnost dan Perestroika dengan Indonesia pasca Reformasi 1998. Rusia pada saat itu berada dalam kondisi negara yang lemah, sementara kelompok oligarki yang menguasai aset-aset strategis tampil sangat dominan. Indonesia pasca Reformasi memang tidak mengalami keruntuhan negara seperti Rusia, tetapi muncul kenyataan bahwa kekayaan alam nasional—mulai dari batu bara, sawit, migas, hingga berbagai komoditas strategis lainnya—semakin terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi yang memiliki akses besar terhadap sumber daya, modal, dan jaringan kekuasaan.

Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bukan sekadar kumpulan orang kaya. Oligarki adalah kelompok yang memiliki kekayaan luar biasa besar dan mampu menggunakan kekayaan tersebut untuk mempertahankan, melindungi, dan memperbesar pengaruhnya. Winters menyebut mekanisme ini sebagai wealth defense atau pertahanan kekayaan. Dalam dunia modern, pertahanan kekayaan dilakukan melalui jaringan korporasi, lobi politik, konsultan hukum, pusat perdagangan internasional, hingga struktur perusahaan lintas negara.

Dalam konteks Indonesia, terdapat fakta bahwa sebagian besar nilai ekonomi dari ekspor sumber daya alam belum sepenuhnya kembali ke perekonomian nasional. Praktik seperti under invoicing, transfer pricing, penggunaan perusahaan afiliasi di pusat perdagangan komoditas luar negeri, hingga penempatan keuntungan di yurisdiksi lain sering disebut sebagai penyebab berkurangnya penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. Akibatnya, meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar batu bara, sawit, dan berbagai komoditas strategis dunia, manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.

Padahal para pendiri bangsa telah memberikan arah yang jelas. Sebelum amandemen, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semangat inilah yang menjadi fondasi bahwa sumber daya alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan nasional.

Di sinilah pemikiran Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia menjadi relevan. Prabowo mengajukan pertanyaan mendasar: mengapa Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam masih menghadapi ketimpangan dan belum mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan yang merata? Menurutnya, terdapat kebocoran ekonomi nasional yang menyebabkan sebagian nilai tambah dan keuntungan dari kekayaan alam Indonesia tidak sepenuhnya berputar di dalam negeri.

Pengalaman Rusia di bawah Vladimir Putin memberikan pelajaran yang menarik. Putin tidak menghilangkan oligarki. Oligarki Rusia tetap ada dan banyak yang tetap menjadi miliarder. Yang dilakukan Putin adalah mengubah hubungan kekuasaan antara negara dan oligarki.

Pertama, Putin mengambil kembali kendali negara atas sektor-sektor strategis seperti minyak, gas, dan energi. Kedua, ia memperkuat aparat perpajakan, regulator, dan lembaga penegak hukum sehingga negara memiliki data dan kemampuan pengawasan yang jauh lebih kuat. Ketiga, ia mengurangi kemampuan oligarki menggunakan media sebagai alat tekanan politik. Keempat, ia mengirim pesan tegas bahwa siapa pun boleh kaya, tetapi tidak boleh menjadi pusat kekuasaan yang menyaingi negara. Kasus terhadap beberapa oligark besar pada awal era Putin menjadi simbol perubahan tersebut.

Pelajaran yang paling penting bukan soal tindakan keras, melainkan soal kapasitas negara. Putin memahami bahwa negara tidak akan pernah mampu mengatur oligarki jika negara tidak mengetahui secara pasti siapa yang menguasai aset, berapa nilai transaksi yang terjadi, kepada siapa komoditas dijual, dan ke mana uangnya mengalir.

Dalam perspektif ini, kebijakan hilirisasi, penguatan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga ekspor satu pintu dapat dipahami sebagai upaya memperbesar kapasitas negara dalam mengawasi aliran nilai ekonomi dari sumber daya alam Indonesia. Tujuannya bukan memusuhi dunia usaha, melainkan memastikan bahwa negara memperoleh informasi, pengawasan, dan kendali yang cukup untuk mencegah kebocoran.

Dalam kerangka teori Winters, perlawanan terhadap kebijakan semacam itu juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Kelompok yang memiliki kekayaan besar secara alami akan berusaha mempertahankan kepentingannya. Semakin besar kekayaan yang dipertaruhkan, semakin besar pula dorongan untuk mempertahankannya.

Karena itu, pertarungan yang sedang berlangsung sesungguhnya bukan antara negara dan pengusaha, melainkan antara dua gagasan besar: apakah kekayaan alam Indonesia akan terus lebih banyak dikendalikan oleh jaringan pemilik modal, ataukah negara mampu memastikan bahwa manfaat terbesar dari kekayaan tersebut kembali kepada bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak akan diukur dari kerasnya retorika terhadap oligarki. Ukurannya jauh lebih konkret: apakah penerimaan negara meningkat, apakah devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke Indonesia, apakah industri nasional tumbuh lebih kuat, dan apakah kemakmuran rakyat meningkat. Jika itu terjadi, maka semangat Pasal 33 UUD 1945 dan gagasan dalam Paradoks Indonesia akan menemukan bentuk nyatanya dalam kebijakan negara.

GALibrary, 1706’26
Penulis Gunawan Adji adalah Tim Transformasi BUMN 2024

Artikel Belajar dari Putin Mengatasi Oligarki di Rusia pertama kali tampil pada KABARIKA.