Dalam video viral dari akun Sa Papua yang diakses Minggu (21/6/2026), Chritoforus mengungkapkan, di daerahnya ada sekitar 571 hektare tanah yang merupakan hak ulayat yang sudah diolah menjadi sawah.

“Tidak ada pembabatan hutan,” katanya menepis isu yang beredar bahwa untuk mencetak sawah baru tersebut dilakukan pembabatan hutan dalam skala besar.

Chritoforus mengatakan, sebelum pemerintah membuka lahan baru untuk areal persawahan, mereka ditanya dulu kesediaannya. Dan, mereka bersedia.

Tanah hak ulayat tersebut tetap menjadi milik masyarakat di daerah tersebut, dan hasilnya juga sepenuhnya milik masyarakat.

Pemerintah membantu membuka areal lahan persawahan dengan menggunakan alat berat, memberi bantuan alsintan seperti traktor, memberi bantuan bibit dan saprodi, dan lainnya.

“Saya tanggapi positif karena saya ingin maju. Saya memang ingin bertani, menanam pagi,” kata Chritoforus. Kalau dia sendiri atau kelompoknya yang melakukannya, tentu tidak akan mampu.

“Saya berterima kasih pemerintah sudah bantu buka lahan, cetak sawah, sampai kami panen,” katanya.

Christoforus menegaskan, tak ada lahan miliknya ataupun tanah hak ulayat yang diambil pemerintah. Semua tetap menjadi milik masyarakat.

Cetak Sawah Memberikan Optimisme Baru

Beberapa waktu lalu, Ketua Gapoktan Kampung Ketom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Michael M. Kubuan, juga memberikan pernyataan senada seusai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta.

Michael mengatakan program pengembangan sawah yang tengah berjalan di wilayahnya memberikan optimisme baru bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Saat ini, kawasan pertanian yang sedang dikembangkan di wilayahnya mencapai 600 hektare.

Menurut Michael, program tersebut diharapkan dapat membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.

Sebagai bagian dari masyarakat adat, ia juga mengajak seluruh pemilik hak ulayat dan masyarakat setempat untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian yang sedang berjalan.

“Sebagai rekan keluarga adat pemilik hak ulayat, saya imbau untuk kita semua bergandengan tangan untuk bahu-membahu menyukseskan program ini di Kabupaten Sarmi,” ungkapnya.

Michael mengaku telah merasakan langsung manfaat bantuan alsintan yang diberikan pemerintah.

Kehadiran alat pertanian modern membuat pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

“Alat bantuan yang ada di wilayah kami sudah digunakan. Kami sendiri yang bawa dan kami duduk di atasnya, kami rasa suatu perubahan. Tadinya kami cangkul, kami coba babat dengan parang, tapi kami kalah. Hari ini kami bajak. Satu hari bisa sampai tiga hektare dengan satu alat bajak,” ucapnya.

Cetak Sawah di Papua untuk Kemandirian Pangan

Beberapa waktu lalu berkembang isu yang menyatakan bahwa di Papua pemerintah mencetak sawah baru dengan membabat hutan. Selain itu, tanah milik masyarakat diambilalih oleh pemerintah.

Padahal, sejatinya, pembukaan lahan baru untuk areal persawahan ditujukan untuk kepentingan masyarakat Papua sendiri. Agar mereka bisa menghasilkan beras sendiri yang kini telah menjadi makanan pokok sebagian masyarakat di Papua.

Dan, lahan yang digunakan tidak diambilalih oleh pemerintah. Lahan itu tetap menjadi milik masyarakat dan mereka yang mengelola sendiri. Pemerintah membantu dalam hal ketersediaan sarana produsi dan alat mesin pertanian serta memberikan penyuluhan.

Dengan adanya areal persawahan di Papua, akan tercipta kemandirian pangan. Bukan saja skala nasional, tetapi juga skala wilayah.

Kebutuhan pangan seperti beras di Papua bisa dipenuhi oleh Papua sendiri. Tidak perlu lagi mendatangkan dari daerah luar Papua.

Di Papua, harga beras per liter bisa mencapai Rp 30.000. Harganya menjadi tinggi karena biaya transportasi dari daerah lain.

Kini masyarakat Papua sudah mulai merasakan manfaat dari hadirnya sawah-sawah baru. Harga beras bisa menjadi Rp 15.000 per liter, bahkan lebih rendah lagi.*

Artikel Pengakuan Warga Papua Cetak Sawah Baru: Kami Sudah Panen, Malah Mau Tanam Padi Lagi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di tengah ancaman musim kemarau panjang, hasil pantauan menunjukkan stok di Sulawesi Selatan mencapai angka yang disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah, meskipun di lapangan terungkap adanya kendala distribusi akibat krisis kemasan plastik global.

Amar menyebutkan, kunjungan yang dilakukannya itu, merupakan arahan Presiden untuk melakukan pengecekan langsung ketahanan pangan, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Mahmud, meninjau langsung gudang penyimpanan Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Senin (11/4)

Pemimpin Bulog Cabang Makassar, Faris Sudirman AR, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa hanya untuk dua unit gudang di kompleks Panaikang tersebut, terdapat kurang lebih 21 ribu ton beras yang tersimpan rapat.

Namun, jika ditotal dengan 15 kompleks gudang sewaan lainnya yang dikelola cabang Makassar, total stok di Kota Makassar menembus angka 61 ribu ton.

“Kalau total keseluruhan penyerapan di wilayah kerja kami sudah mencapai 600 ribu ton. Untuk khusus Kota Makassar saja setara dengan yang ada di Gowa, sekitar 61 ribu ton. Ini bagian dari 5 juta ton stok nasional, malah realisasinya lebih dari itu karena update terus bertambah mengingat saat ini masih musim panen,” jelas Faris.

Amar yang mengecek langsung kualitas beras premium yang sedang dalam proses pengemasan ulang. Faris menegaskan bahwa beras yang ada merupakan stok produksi 2025 dengan kualitas yang masih sangat baik.

“Kami punya standar perawatan ketat. Setiap tiga bulan sekali dilakukan penyungkupan untuk menghilangkan hama. Sirkulasi udara gudang juga kami buka setiap hari agar beras tidak lembab. Ini baru minggu lalu dilakukan perawatan total, bapak bisa lihat sendiri kualitasnya,” tegas Faris saat menunjukkan tumpukan karung beras. (*)

Artikel Stok Beras di Gudang Bulog Makassar Capai 61 Ribu Ton, Komisi III DPR Pastikan Stok Aman hingga Panen Mendatang pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Perkiraan total produksi beras pada Januari–Juni 2026 mencapai 19,31 juta ton beras, atau meningkat 0,05 juta ton atau 0,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 19,26 juta ton,” ujar Ateng, Senin (4/5/2026)

Ia menambahkan bahwa produksi beras pada Maret 2026 diperkirakan sebesar 5,04 juta ton, dengan potensi produksi April–Juni 2026 mencapai 9,61 juta ton beras.

Dari sisi produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), Ateng menjelaskan bahwa total produksi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 33,52 juta ton GKG.

“Angka ini meningkat 0,09 juta ton atau 0,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa produksi padi pada Maret 2026 diperkirakan sebesar 8,75 juta ton GKG, sementara potensi produksi April–Juni 2026 mencapai 16,68 juta ton GKG berdasarkan hasil Survei KSA Maret 2026.

Selanjutnya, untuk produksi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP), Ateng mengungkapkan bahwa total produksi Januari–Juni 2026 diperkirakan sebesar 40,08 juta ton GKP.

“Ini meningkat 0,14 juta ton atau 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 39,94 juta ton GKP,” ujarnya.

Ia menambahkan, produksi GKP pada Maret 2026 diperkirakan mencapai 10,48 juta ton, dengan potensi produksi April–Juni 2026 sebesar 19,93 juta ton GKP.

Dari sisi luas panen, Ateng menegaskan bahwa terdapat peningkatan.

“Perkiraan total luas panen padi pada Januari–Juni 2026 mencapai 6,27 juta hektare, meningkat 0,01 juta hektare atau 0,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi luas panen pada Maret 2026 sebesar 1,61 juta hektare, dengan potensi luas panen April–Juni 2026 diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare.

Ateng menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan adanya konsistensi produksi padi nasional yang tetap terjaga.

“Produksi masih ditopang oleh fase panen yang berlangsung pada triwulan kedua, meskipun ke depan tetap perlu diwaspadai faktor cuaca dan kondisi sumber daya air,” pungkasnya.(*)

Artikel Produksi Beras Semester I 2026 Diproyeksi Meningkat, Luas Panen Ikut Menguat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Salah satu gambaran itu terlihat di Nagari Panti Selatan, Kabupaten Pasaman. Wali Nagari setempat, Didi Al Amin, menyebut produksi gabah di wilayahnya melonjak sepanjang tahun 2025, seiring semakin optimalnya pemanfaatan lahan dan dukungan program pemerintah.

Dari total 933 hektare lahan sawah, produksi gabah pada musim panen terakhir mencapai 5.813 ton dengan tingkat keberhasilan sekitar 85 persen. Angka ini menempatkan Panti Selatan sebagai salah satu daerah dengan capaian produksi tertinggi di Pasaman.

“Produksi kami meningkat signifikan. Ini menunjukkan program swasembada pangan benar-benar dirasakan di tingkat nagari,” kata Didi.

Lonjakan ini menandai perubahan nyata di tingkat akar rumput. Aktivitas pertanian yang sebelumnya berjalan biasa, kini menunjukkan intensitas dan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Berbagai intervensi seperti perbaikan irigasi, kemudahan pupuk, hingga dukungan sarana produksi mulai memberikan hasil konkret di lapangan.

Meski demikian, peningkatan produksi yang pesat juga membawa konsekuensi tersendiri. Didi mengungkapkan, kapasitas pengolahan hasil panen di daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi lonjakan produksi tersebut.

“Pengusaha heller di Pasaman belum mampu menampung hasil panen yang melimpah. Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi kendala,” ungkapnya.

Kondisi ini membuat sebagian gabah petani harus dibawa ke luar daerah seperti Payakumbuh, Bukittinggi, dan Kabupaten Limapuluh Kota untuk digiling. Ia pun mendorong adanya penguatan peran kelembagaan di tingkat nagari agar pengelolaan hasil panen dapat dilakukan lebih dekat dan efisien, termasuk melalui kolaborasi dengan koperasi desa.

Di level nasional, peningkatan produksi yang terjadi di nagari tersebut sejalan dengan tren yang lebih luas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Sufyarma Marsyidin, menilai capaian tersebut bukan hasil instan, melainkan akumulasi dari pembenahan menyeluruh yang dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Ia mengapresiasi langkah strategis yang dijalankan berbagai pihak terutama Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran, termasuk pembenahan internal yang membuat sektor pertanian lebih bersih dan efektif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa berbagai program strategis, mulai dari pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi, distribusi pupuk yang lebih terjangkau, hingga perluasan lahan melalui cetak sawah, menjadi fondasi utama peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Padang, Dafrawira De Hansen, melihat kondisi pangan nasional saat ini berada dalam jalur yang kuat dan terjaga.

“Stok kita kuat. Ini indikator paling konkret bahwa sistem pangan nasional dalam kondisi aman. Data kita juga divalidasi oleh lembaga internasional,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik tetap rasional dengan berpijak pada data yang ada.

“Jangan sampai opini mengalahkan fakta. Data sudah jelas menunjukkan arah yang positif,” ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa peningkatan produksi yang terjadi di berbagai daerah merupakan hasil dari percepatan tanam, perbaikan irigasi, serta kemudahan akses pupuk yang terus diperkuat pemerintah.

“Kita ingin hasilnya nyata, bukan hanya angka. Ketika petani merasakan peningkatan produksi, itu berarti program kita berjalan dengan baik,” ujarnya.

Melimpahnya produksi hingga ke tingkat nagari menjadi penegasan bahwa swasembada pangan bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Dari sawah-sawah di daerah, bukti itu kini terlihat jelas, produksi meningkat, panen melimpah, dan optimisme petani pun ikut tumbuh. (*)

Artikel Swasembada Nyata hingga Nagari, Panen Melimpah Terasa di Sumatera Barat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono saat menghadiri seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor pada Senin (02/04/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta diikuti akademisi dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa kunci utama mewujudkan swasembada pangan terletak pada peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian.

“Agar panen lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas di lahan yang sama serta meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga Ketua Umum DPN HKTI.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas petani, termasuk menggenjot hasil panen per hektare melampaui rata-rata saat ini. Selain itu, Kementan juga terus melakukan optimalisasi indeks pertanaman agar lahan petani dapat ditanami lebih sering dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah. Salah satu yang krusial adalah perbaikan infrastruktur irigasi. Ia mencontohkan, pembangunan 61 bendungan pada era sebelumnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier.

“Melalui Instruksi Presiden terkait irigasi, kini seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dapat berperan dalam pembangunan jaringan irigasi. Dengan anggaran mencapai Rp12 triliun pada 2025, perbaikan irigasi diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bagi petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam produksi pertanian. “Petani bisa membeli benih dan pupuk sendiri, tetapi tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Karena itu, irigasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk juga menjadi langkah penting. Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi terkendala panjangnya rantai birokrasi yang melibatkan banyak pihak. Kini, melalui penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran melalui pendataan oleh penyuluh pertanian, verifikasi Kementerian Pertanian, hingga penyaluran oleh produsen ke kelompok tani.

Kebijakan lain yang turut mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga harga saat panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.

“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, target swasembada tetap bisa dicapai,” ungkapnya.

Wamentan Sudaryono juga menyoroti peluang sektor pertanian bagi generasi muda, khususnya melalui komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Ia mencontohkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia.

“Sering muncul pertanyaan, bagaimana anak muda bisa kaya dari sektor pertanian. Salah satunya melalui komoditas seperti sawit yang tidak diatur secara ketat dan mengikuti harga pasar dunia. Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pasokan sawit global,” jelasnya.

Menurutnya, dibandingkan sumber minyak nabati lain seperti kanola dan bunga matahari, sawit memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi. Satu hektare sawit dapat menghasilkan minyak nabati setara dengan sekitar 15 hektare bunga matahari.

“Produk turunan sawit juga sangat luas, mulai dari minyak goreng, margarin, hingga kebutuhan industri seperti sabun dan skincare. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyampaikan bahwa capaian sektor pangan menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, serta sinergi lintas pihak dalam mewujudkan kemandirian pembangunan nasional.

Ia menegaskan, penguatan sektor pangan perlu dilakukan secara terstruktur melalui peningkatan produksi dalam negeri, modernisasi pertanian, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat waktu, penguatan peran penyuluh, perlindungan harga bagi petani dan nelayan, perbaikan distribusi logistik, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Selain itu, Titiek menambahkan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor agar sistem pangan nasional berjalan efektif dari hulu hingga hilir. Komisi IV DPR RI juga terus mendorong penguatan kebijakan berbasis kedaulatan pangan melalui penguatan regulasi, sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Kepada para mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan), ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa, termasuk dalam memastikan ketahanan pangan nasional.

Pengetahuan yang diperoleh hari ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di masa depan. Ia menekankan bahwa melihat pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam cara berpikir strategis ke depan.

“Pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan bangsa,” tegasnya. (*)

Artikel Wamentan Sudaryono Ungkap Fakta Penting Soal Irigasi: Penentu Hidup-Matinya Panen! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sejumlah capaian di daerah menjadi faktor pendukung dalam menjaga pasokan, salah satunya melalui percepatan panen di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Hingga akhir Maret 2026, sekitar 78 persen dari total 26.016 hektare lahan sawah di Kabupaten Kuningan telah dipanen, atau setara dengan 20.310 hektare. Puncak panen terjadi sepanjang Maret dengan luas mencapai 12.488 hektare.

Capaian ini menjadikan Kuningan sebagai salah satu daerah yang lebih awal menyelesaikan panen dibandingkan wilayah sentra produksi lain, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak El Nino melalui berbagai strategi peningkatan produksi dan penguatan sistem pertanian.

“Itu ada El Nino ke depan, itu mulai bulan depan, April, diperkirakan itu sampai 6 bulan. Insyaallah pangan, khusus sektor pangan itu aman,” ujar Mentan Amran.

Percepatan panen di Kabupaten Kuningan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan beras sejak awal tahun, terutama di tengah dinamika produksi nasional.

Dengan panen yang tidak terjadi secara bersamaan antarwilayah, distribusi beras menjadi lebih merata sehingga membantu menjaga stabilitas pasokan di pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menyampaikan bahwa progres panen yang lebih cepat merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketersediaan beras sejak dini.

“Progresivitas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan beras lebih dini. Kuningan tidak hanya cepat, tetapi juga sigap dalam mengawal musim tanam sehingga dapat menjadi penyangga awal sebelum puncak panen di daerah lain,” ujarnya.

Menurutnya, keunggulan tersebut didukung oleh kondisi geografis wilayah hulu dengan ketersediaan air yang relatif stabil. Sistem irigasi yang optimal memungkinkan petani memulai masa tanam lebih awal, bahkan hingga satu bulan lebih cepat dibandingkan daerah lain.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan luas panen sejak awal tahun, yakni 2.669 hektare pada Januari, meningkat menjadi 5.153 hektare pada Februari, dan mencapai puncaknya pada Maret sebesar 12.488 hektare.

Sementara itu, wilayah sentra produksi di Pantai Utara Jawa seperti Indramayu dan Cirebon diperkirakan baru memasuki puncak panen pada April hingga Mei 2026.

Perbedaan waktu panen ini memberikan ruang bagi distribusi pasokan beras yang lebih bertahap, sehingga membantu menjaga keseimbangan pasokan di berbagai wilayah.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kuningan memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketersediaan beras di tengah tantangan kondisi iklim. (*)

Artikel Panen Lebih Awal di Kuningan Jadi Penyangga Pasokan Beras di Tengah Antisipasi El Nino pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KP Sampang, Nurdin, menyampaikan kenaikan alokasi pupuk subsidi bukan sekadar penambahan angka dalam pagu anggaran, tetapi momentum penting bagi petani untuk memaksimalkan hasil budidaya.

Ia menekankan agar tambahan kuota tersebut dimanfaatkan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan lahan dan pola tanam masing-masing petani.

Berdasarkan data Disperta KP Sampang, alokasi pupuk Urea pada 2026 mencapai 26.320 ton, meningkat dari 22.956 ton pada tahun sebelumnya.

Pupuk NPK juga mengalami kenaikan dari 20.108 ton menjadi 22.047 ton.

Lonjakan paling signifikan terjadi pada pupuk organik. Tahun ini, alokasinya mencapai 5.077 ton, naik tajam dibandingkan 3.339 ton pada 2025.

Menurut Nurdin, peningkatan kuota pupuk organik diharapkan mampu mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan pupuk yang memadai harus diiringi penggunaan yang bijak agar berdampak nyata terhadap hasil panen.

Disperta Sampang berharap tambahan kuota pupuk subsidi tersebut dapat menjaga stabilitas produksi, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. (*)

Artikel Kuota Pupuk Subsidi 2026 Naik, Disperta Sampang Optimistis Dongkrak Hasil Panen pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sementara panen bawang merah tersebar di Nganjuk, Solok, Brebes dan Enrekang. Kondisi tersebut sangat melegakan, karena langsung berdampak pada harga yang lebih terjangkau bagai masyarakat. Diketahui kedua komoditas hortikultura tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga.

Dari penelusuran lapang dan konfirmasi ke beberapa petani, diperoleh informasi panen cabai di daerah untuk bulan Desember ini cukup luas.

Di Cianjur terdapat panen cabai seluas 500 hektar, Temanggung 150 Ha, Banjarnegara seluas 200 ha, Magelang 700 ha, Solok 350 Ha dan Enrekang seluas 170 Ha. Sementara itu, panen bawang merah bulan Desember 2025 di Nganjuk diperkirakan tak kurang dari 1.500 hektar, Brebes 3.000 hektar, Solok 1.000 hektar dan Enrekang1.000 hektar.

Menurut Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro Atmodjo, produksi aneka cabai semua jenis di berbagai sentra masih aman terkendali. “Cabai Rawit Merah, Cabai Keriting, Cabai Besar, Cabai Rawit Hijau produksi aman. Hanya memang ada faktor cuaca hujan yang membuat proses panen dan distribusi agak terhambat. Namun secara pertanaman yang siap panen aman,” ungkap Tunov.

Pihaknya bersama jaringan petani champion cabai seluruh Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung pengamanan pasokan natal dan tahun baru.

Dihubungi terpisah, Akat, petani champion asal Nganjuk Jawa Timur membenarkan saat ini di wilayahnya sudah masuk panen raya.

“Di Kecamatan Gondang dan Sukomoro panen Desember ini tak kurang dari 1.500 hektar dengan perkiraan produksi lebih dari 8.800 ton. Harga langsung terkoreksi dari sebelumnya 32.000 – 36.000 saat ini di kisaran 28.000 per kilo. Januari nanti puncak panen di banyak daerah. Kami berharap agar harga di petani tetap terjaga supaya petani semakin semangat menanam bawang merah,” ujar Akat.

Direktur Jenderal Hortikultura, Muhammad Taufiq Ratule, menyebut pihaknya telah bergerak cepat dan secara intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Petani Champion, Asosiasi dan mitra terkait.

“Pagi tadi kami langsung kumpulkan seluruh Petani Champion Cabai dan Bawang Merah seluruh Indonesia. Hasilnya, champion akan bergerak bersama untuk melakukan langkah konkrit mengamankan pasokan Nataru. Melihat laporan lapangan yang ada, kami optimis pasokan cabai dan bawang merah aman terkendali,” tandas Taufiq. (*)

Artikel Marak Panen Cabai dan Bawang Merah di Berbagai Daerah, Harga Semakin Membaik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

“Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025),

Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

“Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

“Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indinesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun. Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

“Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

“Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya. (*)

Artikel Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kebangkitan ini berkat kerja nyata UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang berhasil menghidupkan dan memeratakan jaringan irigasi.

“Ini adalah sejarah baru bagi kami. Sudah lebih dari 30 tahun kami tidak pernah melihat air irigasi mengalir merata dan menyaksikan panen serentak seperti ini. Rasanya seperti mimpi,” ujar salah seorang petani dengan penuh haru.

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata implementasi visi Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyentuh akar rumput.

Kepala UPTD PSDA, Adien Herlinawati, memaparkan pencapaian fantastis ini adalah buah sinergi total antara petani, P3A Buttu Pana’, dan GP3A Sambulo Bulo.

“Alhamdulillah, kerja keras dan pembenahan sistem yang kami lakukan membuahkan hasil di luar ekspektasi. Di Musim Tanam II 2025-2026 ini, **Blok 9 (BL.9) Buttu Pana’ yang seluas 30 hektare berproduksi optimal, dengan hasil rata-rata mencengangkan 9 hingga 10 ton per hektare,” tegas Adien, Jumat (31/10/25).

Yang lebih menggembirakan, masih terdapat cadangan lahan potensial 40 hektare yang siap dibangkitkan, membuka peluang kesejahteraan bagi lebih banyak petani lagi.

Menyikapi kesuksesan ini, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga momentum positif ini.

“Keberhasilan Buttu Pana adalah awal. Kami tidak akan berhenti. Fokus kami berikutnya adalah pemeliharaan berkelanjutan, perluasan jaringan, dan mengaktifkan seluruh lahan potensial. Targetnya satu, kesejahteraan petani harus terus naik,” tegas Surya. (*)

Artikel Irigasi Hidupkan Kembali Lahan Tidur Puluhan Tahun, Produktivitas Melonjak 300% pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Per hari ini, satu tahun perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah banyak yang kita raih. Bahkan, dalam waktu satu tahun ini, kita sudah bisa mewujudkan swasembada. Kita tidak impor beras lagi di tahun 2025 ini. Kita tidak impor jagung di tahun 2025 ini. Bahkan kita sudah bisa ekspor, tidak lagi impor gula konsumsi dan tidak lagi impor garam konsumsi sebagaimana ditargetkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. InsyaAllah bisa terwujud di tahun 2025 ini,” ujar Wamentan Sudaryono, Senin (20/10).

Selain capaian di bidang pangan, berbagai program lain turut berjalan dengan hasil nyata. Di antaranya program UMKM, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, sekolah rakyat, sekolah unggulan, program makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan perbaikan irigasi yang dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tentu saja program yang sudah berjalan dan sudah baik akan terus dilanjutkan pada periode-periode berikutnya,” tegas Wamentan Sudaryono.

Khusus di sektor pertanian, pemerintah memastikan ketersediaan benih yang baik, pupuk yang cukup dan mudah diakses, serta irigasi yang berfungsi optimal. Perbaikan jaringan irigasi dilakukan di seluruh Indonesia agar air mengalir dari sumbernya langsung ke lahan pertanian, mengonversi setiap volume air menjadi hasil panen yang nyata.

“Kami memastikan perbaikan seluruh jaringan irigasi di seluruh Indonesia bisa tuntas selama satu tahun dan juga selama lima tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini. Air harus mengalir dari sumbernya menuju tanaman, mengonversi volume air menjadi bulir-bulir padi, bulir-bulir jagung, dan hasil panenan apapun. Dengan demikian memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Wamentan Sudaryono menambahkan, pemerintah juga hadir langsung pada saat panen raya untuk memastikan harga yang diterima petani sesuai dan menguntungkan. Negara membeli hasil panen dengan harga yang layak agar kesejahteraan petani meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus naik.

“Negara hadir untuk memastikan harga terjangkau dan sesuai. Harga yang dibeli pemerintah kepada petani harus memberikan manfaat dan kesejahteraan. Tahun ini, nilai NTP di sektor pertanian kita InsyaAllah menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 124. Belum pernah kita capai pada periode-periode sebelumnya,” ungkapnya.

Meski capaian besar telah diraih, Wamentan menekankan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

“Tentu saja masih banyak PR yang harus kita selesaikan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita wujudkan dan kita perbaiki. Ada yang kurang, kita perbaiki. Yang baik kita pertahankan, yang baik kita apresiasi, yang kurang kita kritisi dan kita sempurnakan. Semua proses perbaikan ini terus berjalan dan InsyaAllah kesempurnaan makin kita dekati semata-mata untuk kemajuan bangsa, mensejahterakan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” pungkasnya. (*)

Artikel Wamentan Sudaryono: Setahun Era Prabowo Akhiri Derita Petani, Harga Panen Tembus Rekor Tertinggi! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Judul disertasinya yang panjang, “Transformasi Tata Kelola Kolaboratif Pascapanen Padi Berkelanjutan di Indonesia dengan Pendekatan Soft Systems Methodology-Based Multimethodology,” menyimpan sebuah janji untuk menjawab salah satu masalah paling klasik di negeri agraris ini: ketahanan pangan beras.

Riset ini berangkat dari kenyataan yang sudah lama menjadi rahasia umum. Sebanyak 95,06% dari total penggilingan padi di Indonesia adalah Penggilingan Padi Kecil (PPK) yang terancam tutup.

Mereka ibarat pahlawan tanpa tanda jasa yang terhimpit, infrastruktur terbatas, teknologi ketinggalan zaman, dan akses modal yang seret.

Dampaknya berantai, seperti rendemen atau hasil beras yang rendah, mutu yang tidak konsisten, dan ujung-ujungnya adalah harga beras yang fluktuatif dan seringkali memberatkan kantong masyarakat.

Namun, di balik masalah yang kompleks ini, Rizal justru melihat peluang. Melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), ia tidak hanya menganalisis data statistik, tetapi juga menyelami dinamika sosial, politik, dan nilai-nilai yang hidup di antara para pelaku.

Ia tidak bekerja di ruang hampa. Proses penelitiannya melibatkan perbincangan langsung dengan para pemangku kepentingan kunci, mulai dari tingkat tertinggi seperti Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, berbagai menteri terkait, hingga para petani dan pemilik penggilingan padi kecil di pelosok daerah. Setiap wawancara mendalam, setiap Focus Group Discussion (FGD), adalah upaya untuk merangkul semua perspektif.

Dari proses yang mendalam itulah, lahir sebuah model transformasi yang berdiri di atas tiga pilar utama.

Pilar pertama adalah Peta Tematik dan Model Penyediaan Dryer. Dengan memanfaatkan analisis Geographic Information System (GIS), Rizal berhasil memetakan sebaran penggilingan padi dan fasilitas pengering (dryer) di seluruh Nusantara.

Peta ini mengungkap sebuah ketimpangan yang selama ini tak terlihat jelas: lokasi dryer yang tidak merata, padahal proses pengeringan adalah kunci utama menjaga kualitas gabah.

Sebagai solusi, ia merancang model kolaborasi dimana BUMN Pangan (BULOG) dapat bekerja sama dengan penggilingan untuk menyediakan dryer, baik yang tetap maupun yang bisa bergerak mendekati lokasi panen.

Pilar kedua adalah Sistem Klasifikasi Kemitraan yang Lebih Adil. Berdasarkan analisis data 1.431 mitra penggilingan BULOG, Rizal mengelompokkan mereka ke dalam tiga kategori: Silver, Gold, dan Platinum.

Temuan yang paling mengejutkan adalah bahwa penggilingan padi kecil (kelas Silver) justru menunjukkan kinerja dan loyalitas tertinggi. Rata-rata pemenuhan pesanan mereka mencapai 64,06%, jauh melampaui penggilingan menengah (24,88%) dan besar (19,83%).

“Ini membuktikan bahwa penggilingan kecil adalah mitra yang andal dan memiliki ketergantungan tinggi pada BULOG sebagai penampung utama. Mereka perlu dapat perlakuan dan pola kemitraan yang lebih tepat,” jelas Rizal.

Pilar ketiga adalah Model Kerja Sama Investasi. Untuk menjawab masalah keterbatasan modal, Rizal merancang sebuah skema kemitraan tripartit yang melibatkan BUMN Pangan, investor swasta, dan penggilingan padi.

Dengan menggunakan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), model ini mampu memprioritaskan penggilingan mana yang paling mendesak untuk direvitalisasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa 73,1% dari 639 unit RMU yang dianalisis masuk dalam kategori prioritas tinggi, memberikan pijakan yang kuat bagi BULOG dan investor dalam menyalurkan dana.

Yang membedakan disertasi ini adalah kesiapannya untuk diimplementasikan. Rizal tidak hanya menyajikan konsep, tetapi telah menyusun draf Peraturan Direksi BULOG yang siap disahkan untuk melegalkan model penyediaan dryer dan sistem klasifikasi kemitraan.

Ia juga merekomendasikan pembentukan tim implementasi yang solid dan pengembangan platform digital untuk memastikan transparansi dan monitoring yang efektif.

Di hadapan dewan penguji yang dipimpin oleh Dr. Fatmah, dan disaksikan oleh promotor Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto serta para ko-promotor dan penguji lainnya, presentasi Rizal tidak hanya dinilai dari kedalaman ilmiahnya, tetapi juga dari potensi dampak sosialnya yang nyata.

Dalam sesi diskusi Mentan Amran mengajukan beberapa tantangan kepada Dirut Bulog tersebut, di antaranya adalah bagaimana strateginya agar ratusan ribu penggilingan kecil tidak mati akibat persaingan tidak sehat dalam pembelian harga gabah.

Rizal menjawab bahwa salah satu metodenya adalah dengan menggugah kesadaran para raksasa bisnis agar tidak bermain di sektor perberasan karena sesuai UUD Pasal 3 Ayat 1, perberasan yang merupakan hajat hidup banyak orang harus dikuasai negara.

Pada akhirnya, penelitian ini adalah sebuah narasi tentang harapan. Sebuah keyakinan bahwa masalah pascapanen padi yang ruwet dan telah berlangsung puluhan tahun bukanlah sesuatu yang tak terselesaikan.

Jawabannya terletak pada kolaborasi, pada tata kelola yang inklusif, dan pada keberanian untuk mendengarkan semua suara, dari tingkat istana hingga ke gubuk di sawah. (*)

Artikel Jadi Penguji Program Doktor UI, Mentan Amran Tantang Dirut Bulog Strategi Melindungi Penggilingan Kecil pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Kramat Jati pada 11 Agustus, pasokan yang masuk mencapai 106 ton per hari, meningkat dari sebelumnya hanya 80–90 ton. Harga di pasar grosir turun rata-rata Rp5.000 per kilogram, sedangkan di pasar eceran di Jakarta dan sejumlah kota di Pulau Jawa, tren harga juga mulai menurun.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Muh Agung Sunusi, saat dihubungi (12/8) membenarkan bahwa pasokan dan harga bawang merah saat ini sudah mulai normal.

“Dalam beberapa pekan terakhir, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat memantau langsung sentra bawang merah seperti Nganjuk, Malang, Bandung, Garut, Cirebon, dan Brebes, serta berkoordinasi dengan Champion dan dinas pertanian setempat untuk menjaga produksi,” dalam keterangannya di Jakarta (12/8/202)

Agung mengungkapkan, pasokan bawang merah di Sumatera, terutama di Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat, sempat terganggu akibat turunnya produksi di sentra utama Solok. Akan tetapi, sejak pekan pertama Agustus 2025, sejumlah sentra telah memasuki musim panen.

“Kekeringan Mei–Juli menyebabkan gagal panen dan mundurnya jadwal tanam di beberapa wilayah Jawa. Sedangkan, Agustus-September, Nganjuk diperkirakan panen 5.000 hektare, Bima Raya (Sumbawa, Dompu, dan Bima) 2.000 hektare, Brebes 3.600 hektare, dan Probolinggo 700 hektare dengan rata-rata produktivitas 12–14 ton per hektare.

Berdasarkan tabulasi data yang dihimpun, sepanjang Agustus 2025 diperkirakan terdapat panen seluas 13.835 hektare, dan pada September nanti mencapai 16.342 hektare. Dirinya juga menyampaikan dengan kondisi tersebut, diperkirakan pasokan bawang merah di pasaran kembali normal.

“Pasokan mulai normal. Insya Allah pasokan aman dan harga terkendali,” jelasnya.

Untuk menjaga kestabilan produksi bawang merah sepanjang tahun, Ditjen Hortikultura menerapkan berbagai strategi, antara lain penataan pola tanam antar-waktu dan antar-wilayah, pengembangan sentra baru di daerah defisit, kerja sama antar-daerah melalui Champion bawang merah, peningkatan sarana irigasi, serta penerapan teknologi budidaya efisien melalui perbaikan tanah, mekanisasi, dan penggunaan benih unggul.

“Kolaborasi kami terus lakukan dengan seluruh instansi, pemda, dan K/L terkait agar produksi bawang merah bisa terkendali tanpa kecuali. Kami dorong Pemda atau Perumda di daerah defisit segera merealisasikan kerja sama antar daerah (KAD) dengan Champion, memastikan ada offtaker, volume penyerapan, dan jaminan pembayaran dilakukan agar intervensi dapat berjalan,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia sekaligus Ketua Champion Bawang Merah Nasional, Dian Alex Chandra, memperkirakan harga bawang merah akan terus menurun.

“Di Pasar Induk Kramat Jati, kelas paling tinggi sudah turun menjadi Rp35 ribu dari sebelumnya di atas Rp40 ribu. Di Pasar Sukomoro Nganjuk, yang merupakan pasar terbesar di Jawa Timur, juga mentok di harga Rp28 ribu per kilo. Harga saat ini sudah berangsur normal,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Champion Bawang Merah Nganjuk, Akat, yang menyebut wilayahnya tengah memasuki panen raya sehingga pasokan melimpah.

“Panen terus bersambung dari Rejoso, Gondang, Sukomoro. Bulan ini bisa lebih 5.000 hektare, bersambung nanti hingga Oktober. Otomatis ini akan mempengaruhi harga pasar, mudah-mudahan masih bagus untuk petani dan tidak memberatkan konsumen,” terang Akat.

Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, M. Sirajudin, juga memastikan pasokan dan harga di wilayahnya aman terkendali.

“Tak hanya Sulsel, produksi dari sentra kami di Enrekang, Bantaeng, dan lainnya mampu mensuplai kebutuhan untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, bahkan memperkuat pasokan di Jawa,” tukasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya menjaga kestabilan produksi bawang merah. Diketahui, sejak 2017 Indonesia telah mencatatkan swasembada bawang merah dan bahkan rutin mengekspor setiap tahunnya.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa Tahun 2024, produksi bawang merah mencapai 2,08 juta ton (konde basah) atau sekitar 1,35 juta ton rogol kering panen, melebihi kebutuhan nasional sebesar 1,2 juta ton. Artinya, Indonesia memiliki surplus sekitar 150 ribu ton per tahun. (*)

Artikel Panen Bawang Merah Marak, Pasokan Aman, Harga Berangsur Normal pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka di kegiatan Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Tebus Bersama Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Baruga Panrannuangku. Selasa, 24 Juni 2025.

“Pemerintah daerah menargetkan kepada petani tiga kali panen dalam setahun. Olehnya itu, kebutuhan pupuk menjadi perhatian khusus karena dengan pupuk tanaman padi dapat tumbuh subur dan kita panen dengan hasil yang bagus. Kami akan terus mendukung dan memperjuangkan para petani agar lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik,” tutur Daeng Manye.

Daeng Manye juga membeberkan, bahwa beberapa program strategis sudah dijalankan demi kemajuan pertanian di Takalar.

“Sudah ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pertanian di Takalar. Mulai dari panen raya bersama, temu tani, hingga forum diskusi untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan petani,” bebernya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Manager Regional 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadan mengemukakan rasa bangganya bertemu dengan petani Takalar.

“Suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan para petani di Kabupaten Takalar. Kita patut bersyukur karena Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luas, sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam mengelola dan menghasilkan bahan pangan yang bisa dikonsumsi masyarakat,” ungkap Wisnu dengan penuh rasa bangga.

Tak hanya itu, ia menyampaikan, bahwa alokasi pupuk bersubdi di Takalar meningkat menjadi 29 ribu ton.

“Alokasi pupuk subsidi untuk Sulawesi Selatan meningkat signifikan, dari 820 ribu ton pada 2024 menjadi 913 ribu ton di tahun 2025. Untuk Kabupaten Takalar sendiri, alokasi meningkat 26%—dari 23 ribu ton menjadi 29 ribu ton,” ujarnya.

Oleh karena itu, di akhir sambutannya, Wisnu mengimbau masyarakat petani agar memanfaatkan pupuk bersubdi yang telah dialokasikan itu.

“Kami mengimbau para petani dan Gapoktan untuk segera memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi ini. Jika tidak digunakan, alokasinya akan hangus dan tidak dapat dimanfaatkan lagi di tahun berikutnya,” imbaunya dengan penuh harap.

Diketahui, sosialisasi itu dirangkaikan dengan Rembuk Tani yang menghadirkan GM Regional 4 Pupuk Indonesia, Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) Sulsel, Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta distributor pupuk di Kabupaten Takalar. (*)

Artikel Di Acara Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025, Bupati Takalar Tegaskan Akan Perjuangkan Petani Bisa Panen Tiga Kali Setahun pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) yang juga meroket menjadi 37,77 juta ton, naik 4,91 juta ton atau 14,93 persen dibandingkan Januari–Juli 2024.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa lonjakan produksi ini dipicu oleh panen raya serentak yang berlangsung sejak awal tahun di hampir seluruh sentra produksi padi nasional.

“Panen raya terjadi secara merata di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara di luar Jawa, panen juga berlangsung di sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujar Pudji dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik, Senin, 2 Juni 2025.

Beberapa daerah dengan kontribusi panen tertinggi antara lain Subang, Indramayu, Cirebon, Cianjur, dan Bekasi.

Selain peningkatan produksi, BPS juga mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2025 sebesar 121,15, atau naik 0,07 persen dibandingkan April 2025. NTP merupakan indikator kesejahteraan petani yang mencerminkan daya beli mereka terhadap barang dan jasa.

Peningkatan produksi beras nasional ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang bekerja keras bersama para petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa peningkatan produksi merupakan hasil nyata kebijakan afirmatif di sektor hulu pertanian, termasuk penambahan pupuk subsidi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), serta program pompanisasi masif yang digencarkan sejak awal tahun.

“Lonjakan produksi ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah hasil kerja konkret di lapangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Amran.

Ia menambahkan, tingginya produksi padi turut memperkuat stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

“Kita sudah bisa lihat tanda-tanda swasembada pangan yang berdaulat. Produksi naik, stok kuat, dan petani untung. Ini sinyal positif untuk ketahanan pangan Indonesia ke depan,” tutup Mentan Amran. (*)

Artikel Produksi Beras Nasional Januari–Juli 2025 Tembus 21,76 Juta Ton, Naik 14,49 Persen pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID, LUWU TIMUR– Embun belum benar-benar menguap ketika helikopter berputar pelan di atas Lapangan Batara Guru, Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur. Bunyi baling-baling memecah sunyi pagi, mengiringi kedatangan seseorang yang membawa lebih dari sekadar jabatan: harapan.

Adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang menjejakkan kaki di tanah Luwu Timur, Senin pagi (19/5/2025). Dari udara, ia melihat hamparan sawah hijau dan kuning yang tumbuh tak sekadar dari benih padi, tapi juga dari tekad petani yang tak lelah menggantungkan hidup pada tanah.

Kehadirannya bukan sekadar seremonial. Ia datang untuk memanen, mendengar, dan menjawab. Di Desa Margomulyo, Menteri Pertanian menyaksikan langsung panen raya padi dengan Combine Harvester yang menderu, mengangkut bulir-bulir emas hasil keringat petani. Ia tak hanya berdiri sebagai pejabat negara, tapi juga sebagai anak petani yang tahu betul betapa satu musim gagal bisa membuat meja makan kosong.

Dalam arahannya, Mentan menegaskan pentingnya IP 400—empat kali tanam dan panen dalam setahun. Bukan mimpi, katanya, jika petani berani mencoba benih super genjah.

“Saya melihat hasil panen ini cukup bagus. Lutim harus mampu meningkatkan indeks pertanaman hingga empat kali setahun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya lantang, disambut anggukan petani yang selama ini terbiasa dua kali tanam saja.

Varietas Cakra Buana menjadi senjata baru. Cepat tumbuh, cepat panen, dan menjanjikan lebih.

“Dengan sistem penanaman benih padi super genjah, kita bisa menanam minimal tiga kali, bahkan bisa empat kali dalam setahun,” sambungnya dengan semangat.

Tapi ia tak hanya bicara tentang benih. Ia mendengar. Dalam sebuah dialog terbuka, petani menyampaikan satu permintaan konkret: pembangunan jaringan irigasi sepanjang 3 kilometer. Tak butuh waktu lama, Mentan langsung mengiyakan.

“Kerjakan tahun ini, karena ini sudah diprogramkan,” ujarnya tanpa basa-basi.

Di antara sawah dan suara mesin panen, hadir juga Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Luwu Timur H. Irwan Bachri Syam, serta Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementan RI, Prof. Fadjry Djufry. Suatu barisan yang menunjukkan bahwa sektor pangan kini kembali jadi perhatian negara.

Bupati Irwan, dalam sambutannya, menyebut kunjungan ini sebagai bahan bakar semangat.

“Kedatangan pak Menteri memberikan motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan produksi pertanian,” katanya.

Tak berhenti di dialog, momen ini juga ditandai dengan penyerahan simbolis pembelian gabah langsung oleh Bulog, serta bantuan alat mesin pertanian: 15 unit traktor roda dua, 2 unit traktor roda empat, 5 unit pompa air 3 inchi, dan benih padi untuk kelompok tani. Sebuah paket lengkap antara teknologi, kehadiran negara, dan semangat petani.

Tomoni Timur, hari ini, tak hanya memanen padi. Ia memanen pengakuan, janji, dan kemungkinan. Karena di wilayah ini, pertanian bukan sekadar warisan, tapi masa depan. Dan masa depan itu kini mulai ditanam bersama. (*)

Artikel Dari Tomoni Timur, Padi Bertumbuh Harapanpun Tumbuh pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wementan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan dengan dukungan irigasi perpipaan dan perpompaan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat, para petani kini mampu panen dua kali dalam setahun, dari sebelumnya hanya satu kali.

“Saya dapat laporan langsung disini sudah bisa panen 2 kali dari yang tadinya hanya 1 kali dalam setahun. Saya kira ini sangat luar biasa, di mana upaya menyediakan air bagi petani berhasil kita lakukan,” ujar Wamentan usai meresmikan fasilitas sarana pengairan bersama TNI AD di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin, (21/4/2025)

Wamentan Sudaryono juga menginstruksikan jajaran Direktorat Irigasi Pertanian pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi (Dirjen LIP) Kementerian Pertanian untuk memetakan seluruh potensi sumber air di Indonesia, terutama untuk lahan pertanian yang selama ini bergantung pada musim hujan.

“Saya minta Direktur Irigasi, di musim kemarau nanti cari di mana sawahnya, di mana sumber airnya. Kalau kurang uangnya saya siap menghadap Bapak Presiden. Yang pasti dalam 5 tahun ini semua sumber air harus kita manfaatkan, tidak boleh air jatuh ke laut tanpa mengalir ke sawah,” tegasnya.

Sebagai informasi, luasan lahan di desa tersebut mencapai 600 hektare yang tersebar di sejumlah titik. Saat ini sarana perpompaan yang dibangun di Sukabumi sudah mengairi 4.000 hektare lebih. Untuk tahun 2024, TNI sudah membangun 33 titik irigasi perpipaan dan perpompaan di Kecamatan Ciemas.

Adapun sumber air yang dipasang berasal dari Kecamatan Curug Cimarinjung dengan aliran yang memanfaatkan gravitasi tanpa menggunakan bahan bakar sehingga mampu menghemat biaya yang dikeluarkan.

Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, menilai keberhasilan ini dapat dijadikan proyek percontohan nasional dalam pengelolaan air berbasis potensi lokal.

“Luasan 600 hektare ini apabila petani bisa meningkatkan pertanaman padi menjadi 2 kali, bahkan IP 3 dan dikali 5 ton per hektare maka hasilnya bisa mencapai 9.000 ton Gabah Kering Giling (GKG). Artinya apa? Ini ada potensi peningkatan produksi dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Ciemas saja,” jelas Dhani.

Dhani menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan dukungan melalui fasilitasi irigasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Inpres 02 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, serta fasilitasi kegiatan irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan secara merata di seluruh daerah sentra padi sehingga dapat meningkatkan indek pertanaman.

“Bapak Menteri dan juga Bapak Wakil Menteri terus mendorong optimasi lahan tadah hujan melalui irigasi perpipaan dan perpompaan secara baik, sehingga mampu mempercepat capaian swasembada pangan nasional,” tuturnya.

Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat mempercepat optimalisasi lahan tadah hujan dan mendorong peningkatan indeks pertanaman secara nasional. (*)

Artikel Wamentan Sudaryono Ungkap Cara TNI AD Tingkatkan Panen Setahun 2 Kali di Sukabumi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Lusben Simanjuntak, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengungkapkan rasa syukur atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani dan masyarakat.

“Kami petani ini merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Bapak Presiden Prabowo yang sangat memperhatikan kehidupan petani. Dengan program swasembada pangan didukung Kementerian Pertanian yang sudah memberikan perhatian besar kepada petani, pupuk, alat-alat pertanian lancar, kami sangat berterima kasih,” kata Lusben saat dihubungi pada Rabu (16/4/2025).

Ia menerangkan bahwa terdapat peningkatan produksi pada panen kali ini dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada lahan Kelompok Tani Maju Bersama seluas 223 hektare, mengalami peningkatan produktivitas menjadi 7 ton per hektare.

Lusben juga merasa sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Menurutnya, hal ini berdampak signifikan dalam meningkatkan penghasilan petani.

“Di tempat kami, harga gabah Rp6.600 per kilogram. Petani sangat berterima kasih karena dengan munculnya harga yang ditetapkan pemerintah dan Bapak Presiden, petani kita mendapatkan penghasilan yang lumayan sehingga bisa menghidupi keluarganya,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ruhiana, petani dari Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Ia mengungkapkan terdapat peningkatan panen pada periode panen Maret-April 2025.

“Alhamdulillah ada peningkatan pada panen Maret-April dibanding Desember-Januari. Yang sekarang produksinya rata-rata 5-6 ton per hektare,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya meningkatkan produksi padi, mulai dari kegiatan optimasi lahan, pompanisasi, bantuan, pendampingan, hingga peningkatan HPP. Namun, ke depan ia berharap agar pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pascapanen untuk mendukung pencapaian swasembada.

“Ini sangat membantu para petani dengan HPP dari pemerintah yang meningkat ditambah lagi dengan kemudahan mengakses pupuk, juga ada bantuan alsintan, pompanisasi, alat-alat pertanian, itu sangat membantu untuk mempercepat tanaman bagi petani,” pungkasnya. (*)

Artikel Petani Rayakan Panen dengan Syukur: Produksi Meningkat, Dukungan Pemerintah Nyata pertama kali tampil pada KABARIKA.