“Ini prestasi besar yang sangat membanggakan. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi yah boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan, saya semula memberi waktu empat tahun untuk kembali swasembada, tapi tim pangan kita berhasil mencapainya hanya dalam satu tahun,” kata Presiden Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/25).

Selain mencatat rekor produksi tertinggi, cadangan beras pemerintah di Bulog juga mencapai 4,2 juta ton per Juni 2025, menjadi stok terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Tak hanya itu, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak hingga 124,36, tertinggi sepanjang sejarah NKRI dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.

“Kemudian, harga pembelian gabah kita naikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang memainkan harga dan menipu rakyat dengan menjual beras subsidi sebagai beras premium. Praktik seperti ini tidak akan kita toleransi, dan akan kita tindak keras,” tegas Presiden Prabowo.

*Reformasi Besar di Hulu Produksi*

Salah satu langkah kunci dalam lompatan produksi ini adalah reformasi tata kelola pupuk nasional. Pemerintah memangkas 145 regulasi lama yang menghambat distribusi dan menggantinya dengan sistem baru, pupuk langsung dari pabrik ke petani, tanpa birokrasi berbelit.

“Jadi, tandatangan-tandatangan kita kurangin karna tanda tangan ini sumber masalah. Sekarang ini jadi kita ringkaskan semua,” ucap Presiden.

Selain itu, program pencetakan sawah baru juga menjadi prioritas. Hingga Oktober 2025, telah tercatat 225 ribu hektare sawah baru, dan ditargetkan mencapai 480 ribu hektare pada akhir 2026. Langkah ini diambil untuk menggantikan lahan pertanian produktif yang setiap tahun berkurang akibat alih fungsi lahan.

“Kita menghadapi tantangan besar, hampir 100 ribu hektare sawah hilang setiap tahun karena alih fungsi, lahan dibeli, dijadikan kawasan industri, perumahan, atau real estate. Pabrik dan pembangunan memang kita butuhkan, tapi kalau lahan subur terus berkurang, dari mana kita akan mengamankan pangan? Karena itu, kita harus segera mencetak sawah baru. Alhamdulillah, program ini sudah mulai berjalan, dan mudah-mudahan akhir tahun depan kondisi pangan kita akan semakin aman,” kata Presiden.

Hingga saat ini, Presiden Prabowo mengatakan intensifikasi lahan sawah eksisting juga terus dilakukan melalui program pompanisasi nasional, yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara signifikan.

“Sekarang pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi langsung dari pemerintah. Kita pastikan seluruh ekosistem produksi beras berjalan aman dan efisien,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti pentingnya infrastruktur pascapanen dalam menjaga ketahanan pangan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru Bulog dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Saudara-saudara, sekarang masalahnya kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, dan Bulog akan segera membangun 100 gudang baru agar distribusi dan penyimpanan beras semakin kuat dan efisien,” kata Presiden Prabowo.

Bersamaan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa capaian luar biasa sektor pertanian merupakan hasil nyata dari kepemimpinan Presiden Prabowo yang berpihak pada petani. Menurutnya, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah telah mampu meningkatkan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan nasional.

“Ini berkat kebijakan Presiden Prabowo yang selalu pro petani, sehingga saat ini petani kita makin sejahtera dan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi pangannya,” tutup Amran. (*)

Artikel Satu Tahun Pemerintahan, Presiden Prabowo: Dalam Satu Tahun, Produksi Pangan Indonesia Berhasil Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ada tiga kabupaten yang menjadi sasaran pada kegiatan yang berlangsung di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, pada Jumat (16/5/2025), yaitu Pinrang, Bantaeng, dan Barru.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam penataan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Moh Yulianto, Analisis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri, menjelaskan pentingnya pemetaan ulang untuk memastikan kesesuaian fungsi dan efisiensi tata kelola pemerintahan. “Kegiatan ini bertujuan untuk menata masing-masing daerah agar sesuai dengan ketentuan terbaru,” ujarnya.

Yulianto menekankan bahwa penataan ulang perangkat daerah harus berlandaskan pada prinsip ketepatan fungsi dan tujuan. Jika diperlukan revisi, hal tersebut dapat dilakukan secara kolaboratif dengan Biro Organisasi Pemprov Sulsel.

“Penataan yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik. Jika ada kebutuhan untuk revisi, kita bisa melakukannya bersama,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pembagian tugas dan urusan daerah agar pelayanan publik tetap optimal. “Pembagian tugas yang efisien sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik,” ungkapnya.

Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Sulsel, Bustanul Arifin, menyampaikan apresiasi atas arahan dari Kemendagri dan berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih atas kehadiran dari Kemendagri. Penataan di tiga daerah ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Bustanul menambahkan bahwa masing-masing perwakilan daerah akan memaparkan kondisi terkini serta rencana penataan perangkat daerah di wilayah mereka. “Kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan terkait kondisi perangkat daerah mereka,” pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Bantaeng, dan Barru, serta jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda berkelanjutan Kemendagri untuk memastikan efektivitas struktur pemerintahan daerah secara nasional. (*)

Artikel Kemendagri dan Pemprov Verifikasi Urusan Pemerintahan pada 3 Kabupaten di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam FGD yang bertema”Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Publik”, melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) serta tim peneliti dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dan BRIN.

Fokus utama dari pertemuan ini adalah strategi peningkatan partisipasi publik melalui platform digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tim peneliti BRIN mengkaji berbagai aspek, termasuk tata kelola digital, kebijakan regulasi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, berharap BRIN dapat berperan aktif dalam mempercepat proses digitalisasi pemerintahan. “Kami berharap BRIN, dengan kapabilitas riset yang dimilikinya, dapat mengkaji secara komprehensif dan menghasilkan panduan praktis dalam bentuk alat yang akan menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah (IPPD) dalam melaksanakan transformasi digital,” kata Ristati.

Perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, menjelaskan bahwa Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks tersebut meningkat dari 2,05 (Cukup) pada 2021 dan 2022 menjadi 2,35 (Cukup), 3,09 (Baik) pada 2023, hingga mencapai 3,94 (Sangat Baik) pada 2024.

“Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta upaya manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE,” jelas Andi Paisal dalam rilis yang diterima, Rabu (7/5/2025).

Jafung Prakom Ahli Muda yang juga Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel menambahkan bahwa penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tentu ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi, dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah kami miliki,” ucapnya.

Peningkatan indeks ini juga berdampak positif pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, menjadi 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, dan mencapai 81,74 (Memuaskan) dengan Predikat A pada 2024.

Ia berharap melalui kegiatan FGD ini akan lahir kajian dan rekomendasi dari BRIN untuk lebih meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital. “Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, kami juga berharap adanya sinergi positif dari seluruh pihak, termasuk OPD di lingkup Pemprov Sulsel, dan semua tingkatan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi sesuai dengan Nawa Cita Presiden Prabowo,” pungkasnya. (*)

Artikel BRIN Sambangi Kantor Gubernur Sulsel Bahas Transformasi Digital Pemerintahan pertama kali tampil pada KABARIKA.