Data tersebut terungkap dalam Expose Pembangunan Manajemen Talenta Pemerintah Kabupaten Bone yang digelar di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, 25–26 Agustus 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., memaparkan langsung kondisi dan pemetaan ASN Bone di hadapan tim penilai Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dua jabatan JPT yang lowong yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun per 1 Februari 2026.

Sementara jabatan Kepala Dinas PMD lowong setelah pejabat sebelumnya mengalami rotasi atau mutasi dan dipercaya menduduki jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.

Lima Jabatan Administrator Juga Lowong

Selain dua JPT, terdapat lima jabatan administrator yang teridentifikasi belum terisi. Kelima jabatan tersebut yakni:

Kepala Bidang Bina Produksi, kosong setelah pejabat sebelumnya pensiun per 1 Juli 2026.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, kosong setelah pejabat sebelumnya dimutasi menjadi Camat Tanete Riattang Timur.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, kosong setelah pejabat sebelumnya dimutasi menjadi Sekretaris Camat Awangpone.

Sekretaris Camat Tonra, kosong setelah pejabat sebelumnya pensiun per 1 Juni 2026.

Sekretaris Camat Patimpeng, kosong setelah pejabat sebelumnya pensiun per 1 Mei 2026.

14.785 ASN Dipetakan

Dalam pemaparannya, Edy Saputra Syam menjelaskan bahwa pembangunan manajemen talenta tidak semata-mata bertujuan mengisi jabatan yang kosong.

Lebih jauh, sistem ini diarahkan untuk memetakan potensi ASN, mengidentifikasi kebutuhan organisasi, menyiapkan kandidat suksesor, serta menyusun program pengembangan dan retensi talenta.

Total ASN Pemkab Bone yang masuk dalam pemetaan mencapai 14.785 orang, terdiri atas 5.908 PNS, 4.500 PPPK penuh waktu dan 4.377 PPPK paruh waktu.

Khusus PNS, terdapat 34 orang pada jenjang JPT, 241 administrator, 508 pengawas, 4.275 pejabat fungsional dan 850 pelaksana.

Data tersebut menjadi basis dalam menyusun kebijakan pengembangan karier sekaligus memastikan kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan sumber daya manusia yang tepat.

BKN Tekankan ASN Harus Ditempatkan Sesuai Kompetensi

Wakil Kepala BKN, Suharmen, S.Kom., M.Si menekankan tiga pilar utama dalam pembangunan manajemen talenta, yakni tata kelola, sistem informasi, serta data dan informasi.

Suharmen juga menjelaskan pentingnya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA BKN) untuk menciptakan standardisasi pemetaan talenta ASN.

Dengan sistem yang terintegrasi, kebutuhan terhadap suatu jabatan dapat dipetakan secara lebih akurat, termasuk membuka peluang mobilitas talenta antardaerah apabila dibutuhkan.

Wabup: The Right Person in The Right Place

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa manajemen talenta menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Menurutnya, visi Kabupaten Bone untuk menjadi daerah yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan membutuhkan dukungan ASN yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

“The right person in the right place menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aparatur mampu menjalankan tugas sesuai kemampuan, kinerja dan tanggung jawabnya,” ujar Andi Akmal.

Ia berharap arahan dan pendampingan BKN dapat membantu Pemkab Bone menyempurnakan pembangunan manajemen talenta.

Siapkan Kandidat Pengisi Jabatan

Sementara itu, hasil pemetaan talenta yang dipaparkan BKPSDM Bone mulai diarahkan untuk membangun talent pool dan perencanaan suksesi.

Kandidat suksesor disiapkan berdasarkan kombinasi kinerja dan potensi. Penilaian mencakup predikat kinerja, pencapaian target, inovasi, kompetensi, rekam jejak jabatan hingga aspek potensi lainnya.

Dalam skema yang dipaparkan, talent pool memiliki bobot 70 persen, sementara kompetensi teknis 30 persen.

Dengan demikian, tujuh jabatan yang saat ini teridentifikasi lowong bukan hanya menjadi daftar kekosongan organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses penataan birokrasi berbasis data.

Pengisian jabatan ke depan diharapkan mampu menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi, kinerja dan potensi sesuai kebutuhan organisasi.

Bagi Pemkab Bone, pembangunan manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan birokrasi tidak sekadar memiliki struktur yang lengkap, tetapi juga diisi oleh orang-orang terbaik pada posisi yang tepat. (*)

Artikel Dua Jabatan Eselon II Lowong, Pemkab Bone Siapkan Skema Pengisian Berbasis Talenta pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone yang mempercepat pencairan Gaji ke-13 ini menuai apresiasi dan ucapan terima kasih dari berbagai kalangan pegawai. Langkah yang diambil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, dinilai sangat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Melalui program pemerintahan BerAmal, Pemkab Bone merealisasikan pembayaran Gaji ke-13 pada Juni 2026 dengan total anggaran yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp52 miliar.

“Sudah berproses pencairannya. Penerima manfaat tidak hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi juga PPPK Paruh Waktu,” ucap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, Hj Andi Tenriawaru, Sabtu 13 Juni 2026.

Salah seorang guru di Kabupaten Bone, Ikha mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah yang mempercepat pembayaran hak ASN tersebut.

“Terima kasih banyak Bupati Bone karena Gaji ke-13 cepat dicairkan. Tahun-tahun sebelumnya biasanya cair pada bulan Juli. Perhatian ini sangat membantu guru-guru dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak,” ungkapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Ilham, seorang PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bone. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah hadir dan memberikan perhatian kepada seluruh ASN tanpa membedakan status kepegawaiannya.

“Alhamdulillah Gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu juga dibayarkan. Ini menjadi kebahagiaan dan motivasi bagi kami untuk terus bekerja memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Para ASN menilai percepatan pencairan Gaji ke-13 sangat tepat waktu karena bertepatan dengan kebutuhan pendidikan anak menjelang masuk sekolah. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam, buku, hingga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.

Dengan pencairan yang lebih cepat dan menjangkau seluruh kategori ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Bone kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan masyarakat. Kebijakan ini pun diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi ASN dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat. (*)

Artikel Kabar Gembira! Gaji ke-13 ASN Bone Cair Lebih Awal, Pemkab Kucurkan Anggaran Rp52 M pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penandatanganan dokumen hibah tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, bersama Direktur SDM dan Transformasi BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto, di Ruang Rapat Rojolele, Gedung BULOG, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Lahan yang dihibahkan nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pasca-panen serta gudang penyimpanan modern di Kabupaten Bone. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan daya serap hasil panen petani sekaligus menjaga kualitas dan nilai jual komoditas pangan.

Bupati Andi Asman Sulaiman menegaskan, kerja sama ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan, Bone harus memiliki sistem hilirisasi yang kuat agar hasil produksi tidak terbuang sia-sia.

“Ini adalah langkah konkret untuk memastikan hasil keringat petani kita memiliki wadah yang layak. Dengan fasilitas modern, kualitas pangan tetap terjaga dan distribusi menjadi lebih efisien,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan gudang modern ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, petani diharapkan tidak lagi mengalami kerugian akibat keterbatasan fasilitas pasca-panen.

Pihak BULOG pun mengapresiasi langkah cepat Pemkab Bone dalam mendukung penguatan rantai pasok pangan nasional. Pembangunan gudang ini menjadi bagian dari transformasi BULOG dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan serta memperkuat jaringan distribusi dari daerah sentra produksi.

Sebelumnya, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bone, Andi Iskandar Zulkarnaen mengatakan, gudang Bulog termasuk pabrik beras nantinya akan ditempatkan di dua titik yakni di Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Ponre.

“Ini bentuk sinergitas dan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan petani. Doakan semoga segera rampung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani di Kabupaten Bone,” tutupnya.

Penandatanganan yang berlangsung di kawasan Gatot Subroto tersebut menjadi titik awal dimulainya pembangunan di lapangan. Ke depan, keberadaan gudang modern ini diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang panjang, sekaligus menekan potensi kerugian petani pasca-panen.

Dengan langkah ini, Kabupaten Bone semakin menegaskan posisinya tidak hanya sebagai salah satu produsen padi terbesar, tetapi juga sebagai daerah yang siap dengan sistem logistik pangan yang modern, mandiri, dan berdaya saing tinggi. (*)

Artikel Pemkab Bone Hibahkan Lahan ke BULOG, Gudang Modern Siap Dongkrak Ketahanan Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama Pemerintah Kabupaten Bone resmi menjalin kolaborasi strategis dengan menyediakan perlindungan risiko mulai dari aset pemerintah daerah hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi daerah ini melesat menjadi 6,03% pada tahun 2025, naik signifikan dari 5,56% tahun sebelumnya.

Namun, di balik angka positif itu, pemerintah dan pelaku usaha menyadari satu hal: semakin cepat roda pembangunan berputar, semakin besar pula potensi risiko kerugian.

Kerja sama yang ditandatangani di Rumah Jabatan Bupati Bone ini mencakup dua ranah penting: penjaminan surety ship (jaminan pelaksanaan proyek pemerintah) dan asuransi umum untuk UMKM.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah respons langsung terhadap dinamika ekonomi Bone yang kian cepat. Menurutnya, peningkatan belanja daerah dan aktivitas proyek infrastruktur harus dibarengi dengan skema mitigasi risiko yang matang.

“Kolaborasi ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini komitmen nyata kami untuk memastikan setiap proyek pembangunan daerah berjalan lancar tanpa rasa khawatir. Jika ada risiko gagal bayar atau proyek mangkrak, penjaminan surety ship dari Askrindo akan menjadi benteng terakhir,” tegas Fankar.

Buka hanya mengamankan proyek-proyek besar, kerja sama ini juga menyentuh akar ekonomi Bone, para pelaku UMKM. Askrindo meluncurkan dua produk khusus, yaitu Asuransi Mikro Usahaku dan Asuransi Bahari yang dirancang untuk melindungi usaha kecil dari risiko kebakaran, bencana alam, hingga kecelakaan kerja.

Plt. Regional Office Head VII Askrindo, Ceri Fertiliawan, menjelaskan bahwa potensi di Sulawesi Selatan, khususnya Bone, sangat besar.

“Kami tidak ingin produk asuransi terkesan eksklusif. Lewat Asuransi Mikro, kami hadir menjemput bola. Pelaku usaha di pasar-pasar Bone kini bisa mendapat proteksi dengan premi yang sangat terjangkau. Ke depan, kami juga akan perkenalkan asuransi kecelakaan diri untuk masyarakat umum,” ujar Ceri.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh jajaran Askrindo, mulai dari Division Head Corporate Secretary Syafruddin hingga Pj. Branch Manager Cabang Makassar, Danny Supriyanto Aditya. Mereka optimistis bahwa kolaborasi dengan Pemkab Bone akan menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia Timur.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menguat, langkah Askrindo dan Pemkab Bone dinilai tidak hanya tepat waktu, tetapi juga strategis.

Perlindungan risiko yang terukur diharapkan mampu menciptakan ketahanan usaha masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Bone tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

“Kami akan terus mendorong kolaborasi serupa di seluruh Indonesia. Sinergi yang kuat antara Askrindo dan pemerintah daerah adalah katalis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak cepat pudar, tetapi kokoh dan berkeadilan,” tutup Fankar. (*)

Artikel Pertumbuhan Ekonomi Bone Tembus 6,03%, Askrindo dan Pemkab Siapkan Perlindungan untuk UMKM dan Aset Daerah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 184 Tahun 2026 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN. Kemudian diperkuat dengan surat edaran (SE) Nomor 100.3.4/280/ORG tentang jam kerja ASN lingkup Pemkab Bone selama bulan suci ramadhan.

Kepada wartawan, Pj Sekda Bone, Andi Tenriawaru mengatakan, penetapan aturan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional sekaligus peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

“Penetapan jam kerja ini merupakan amanat peraturan presiden, dan kita wajib menyesuaikannya di daerah. Tujuannya untuk meningkatkan disiplin dan memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ungkapnya, Kamis 19 Februari 2026.

Adapun jam kerja ASN ditetapkan sebanyak 37 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat.

Adapun hari kerja berlangsung Senin sampai Jumat, atau lima hari kerja dalam satu pekan.

Untuk hari Senin hingga Kamis, jam kerja ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WITA, dengan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WITA.

Sementara hari Jumat, jam kerja berlangsung lebih awal yakni pukul 07.30 hingga 16.30 WITA, dengan istirahat pukul 12.00–13.30 WITA.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga memberikan pengaturan khusus bagi ASN selama bulan suci Ramadan.

Jam kerja dikurangi menjadi 32 jam 30 menit per minggu, dengan waktu istirahat yang lebih singkat.

Selama Ramadan, jam kerja Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA, dengan istirahat pukul 12.00–12.30 WITA.

Untuk hari Jumat, jam kerja berlangsung pukul 08.00 hingga 15.30 WITA, dengan istirahat pukul 12.00–13.00 WITA.

“Penyesuaian selama bulan Ramadan diberikan agar ASN bisa menjalankan ibadah dengan baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini juga sejalan dengan kebijakan nasional,” jelasnya.

Andi Tenriawaru menambahkan bahwa pengawasan disiplin ASN akan diperketat melalui ketentuan absensi yang kini dibagi menjadi tiga sesi.

Yakni absen pagi sebelum jam kerja dimulai, absen siang selama waktu istirahat, dan absen sore setelah jam kerja berakhir. (*)

Artikel Ramadan, Pemkab Bone Tetapkan Aturan Baru Jam Kerja ASN pertama kali tampil pada KABARIKA.

Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana dari jajaran instansi pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian serta solidaritas masyarakat Kabupaten Bone. Menurutnya, bantuan ini menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian kemanusiaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap daerah yang sedang mengalami musibah.

“Alhamdulillah hari ini menerima bantuan donasi kemanusiaan dari Pemerintah Kabupaten Bone senilai Rp1,2 miliar lebih yang diserahkan oleh Bupati Bone, Bapak Andi Asman Sulaiman,” ujar Andi Sudirman.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menindaklanjuti dan menyalurkan bantuan tersebut sesuai amanah yang diberikan. “Pemerintah Provinsi akan segera menindaklanjuti bantuan untuk ke Provinsi Sumbar, Sumur dan Aceh sesuai yang diamanahkan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman menyampaikan donasi tersebut merupakan bentuk empati dan duka cita masyarakat Kabupaten Bone atas musibah yang menimpa saudara-saudara di wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh.

“Alhamdulillah, dari donasi seluruh instansi/OPD kami dan lapisan masyarakat Kabupaten Bone, terkumpul bantuan sebesar Rp1,2 miliar lebih. Ini adalah bentuk kepedulian dan duka kami untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Andi Asman juga mengatakan bantuan tersebut diserahkan secara ikhlas kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari tim kemanusiaan yang selama ini aktif dan rutin mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak bencana.

“Dengan penuh keikhlasan, kami menyerahkan bantuan ini kepada Pemprov Sulsel untuk disalurkan kepada yang membutuhkan,” tutup Andi Asman. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Terima Donasi Kemanusiaan Rp1,2 Miliar dari Pemkab Bone untuk Korban Bencana di Aceh dan Sumatera pertama kali tampil pada KABARIKA.