Instruksi ini ditegaskan untuk mengantisipasi dampak langsung pada keselamatan warga, baik di darat maupun di wilayah kepulauan.

“Kepala seluruh SKPD, camat, lurah, hingga RT/RW harus tetap siaga dan aktif memantau lingkungan sekitar. Tidak boleh ada masyarakat yang terdampak tanpa kehadiran dan campur tangan pemerintah,” tegas Munafri, Kamis (8/1/2026).

Langkah responsif ini diambil untuk memastikan deteksi dini dan penanganan cepat potensi bencana, seperti pohon tumbang, bahaya arus listrik, dan kondisi laut yang berbahaya.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menekankan bahwa perlindungan warga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran. Ia meminta aparatur untuk bekerja secara terukur, responsif, dan komunikatif di lapangan.

“Fokus, konsentrasi, dan kepedulian dalam bekerja adalah kunci. Curah hujan tinggi ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan maksimal,” imbuhnya.

Selain mengerahkan sumber daya pemerintah, Wali Kota juga secara khusus menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar untuk aktif memantau kondisi warga di wilayah kepulauan.

“BPBD harus hadir mewakili pemerintah hingga ke pulau-pulau. Lakukan pemantauan di laut untuk memastikan keselamatan warga dan mengantisipasi kondisi gelombang tinggi,” seru Appi.

Di sisi masyarakat, Munafri menyampaikan imbauan kewaspadaan. Warga diminta berhati-hati beraktivitas di luar rumah, terutama di sekitar pohon pelindung jalan yang berpotensi tumbang.

“Masyarakat juga harus mewaspadai bahaya arus listrik akibat cuaca ekstrem, yang bisa sangat berbahaya bagi anak-anak,” pesannya.

Langkah kesiapsiagaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan dapat meminimalkan dampak cuaca ekstrem serta menjaga keselamatan seluruh warga Kota Makassar. (*)

Artikel Waspada Cuaca Ekstrem, Wali Kota Makassar Kerahkan Seluruh Jajaran Siaga 24 Jam pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penghematan besar ini, hasil dari eliminasi duplikasi dan pemborosan, rencananya akan dialihkan untuk membiayai program dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang rapi, aman, dan berorientasi pada pelayanan.

Kebijakan itu diumumkan dalam Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD di Kantor Wali Kota, Selasa (30/12/2025).

“Secara regulasi nasional, tidak ada satu pun aturan yang membolehkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membangun infrastruktur IT secara independen tanpa governance dari Diskominfo,” tegas Munafri, yang akrab disapa Appi.

“Kita ingin pelayanan lebih baik, cepat, dan aman. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah bekerja lebih efisien dan akuntabel,” sambungnya.

Sentralisasi server di Command Center Diskominfo ini dirancang untuk mengatasi tumpang-tindih sistem, menekan biaya operasional, dan terutama meningkatkan keamanan data warga.

Integrasi ini juga menjadi tulang punggung pengembangan LONTARA+, super app layanan publik yang menyatukan 51 SKPD dan 210 subbagian dalam satu platform.

“Melalui LONTARA+, masyarakat bisa mengakses semua layanan sekaligus memantau langsung proses dan aduan mereka secara real-time di Dasbor Command Center. Pelayanan harus transparan,” jelas Appi.

Ia menekankan, kebijakan ini bukan mengambil alih tugas SKPD, tetapi menciptakan pembagian peran yang jelas. Diskominfo akan fokus mengelola data center, keamanan siber (Security Operation Center), dan integrasi sistem. Sementara itu, masing-masing SKPD tetap memiliki kewenangan penuh untuk berinovasi mengelola modul layanan, konten, dan proses bisnisnya.

“Dengan server terpusat, keamanan data lebih seragam, integrasi lebih murah dan cepat, serta risiko hukum dan temuan audit bisa ditekan,” papar Appi.

Ia juga mengajak anak muda Makassar terlibat dalam digitalisasi ini. “Kita butuh anak muda yang mau bekerja bersama, mau share, dan mau memperbaiki. Ini kita bangun bersama-sama,” lanjut Appi.

Ia lalu penegasan, bahwa efisiensi hanya tercapai jika semua taat pada tata kelola. “Kalau tidak rapi, efisiensi tidak akan muncul. Digitalisasi harus mempermudah, mempercepat, dan membuat semuanya transparan,” pungkas Appi. (*)

Artikel Makassar Sentralisasi Server IT, Anggaran Dialihkan ke Kebutuhan Publik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pemkot Makassar dan BPN melakukan inventarisasi mendalam dan pembelaan hukum, menyelamatkan aset-aset vital yang menjadi bagian pembangunan daerah, termasuk aset pendidikan sekolah rakyat yang rentan diklaim pihak lain.

Langkah strategis ini dideklarasikan dalam pertemuan tertutup Wali Kota Munafri Arifuddin dengan Kepala BPN Makassar Adri Virly Rachman.

Tekad bersama ini muncul sebagai respons atas maraknya klaim sepihak yang mengancam aset-aset publik.

Selain persoalan sekolah yang mendesak, sengketa hukum juga menjerat aset strategis di kawasan Gatot Subroto yang telah memasuki proses persidangan, ditambah klaim ahli waris yang sertifikatnya tumpang tindih dengan dokumen milik Pemkot.

Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan urgensi penyelesaian ini dalam kerangka percepatan pembangunan.

“Kami butuh kerja sama konkret dari BPN untuk menuntaskan ini secara maraton. Jangan sampai aset negara terbengkalai atau diambil alih pihak ketiga,” tegas Munafri.

Ia mengungkapkan, persoalan aset yang berlarut-larut ini dapat menjadi penghambat serius dalam pembahasan anggaran pokok daerah 2026 yang akan segera dimulai.

Menanggapi permintaan percepatan ini, Kepala BPN Adri Virly Rachman menyiapkan langkah sistematis.

“Kami akan panggil nanti dari pemerintah kota, bagian mana saja yang sudah clear and clean,” papar Adri mengenai rencana aksi jangka pendek.

Untuk aset bermasalah, ia menjanjikan pendekatan komprehensif: “Yang belum, akan kita komunikasikan bersama bagian hukum dan pihak terkait. Kita duduk bersama, cari pembelaan hukum terbaik untuk aset-aset ini,” lanjutnya.

Strategi penanganan akan dimulai dengan proses inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh data aset. BPN berkomitmen memetakan status kepemilikan dengan teliti, memisahkan aset yang sudah bersih dari yang masih bermasalah.

Tidak hanya berhenti pada aset pendidikan, kerjasama ini juga akan menjangkau aset sitaan kejaksaan dan properti terbengkalai lainnya untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah.

Komitmen BPN ini melampaui sekadar administrasi pertanahan, dengan kesiapan menindaklanjuti aspek pidana terhadap pelaku penyerobotan.

Pendekatan hukum yang komprehensif ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mengembalikan aset-aset pemerintah yang selama ini hilang atau terkunci sengketa. (*)

Artikel Pemkot Makassar dan BPN Selesaikan 24 Aset Bermasalah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara tegas menyampaikan pentingnya kolaborasi ini untuk menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi ibu kota Sulawesi Selatan.

Hal tersebut dipaparkannya saat menjadi pembicara dalam Placemaking Summit bertema Makassar Placemaking for Academic Network (MAPAN) yang diadakan di Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) Gowa, Senin (8/9/2025).

Forum strategis ini diinisiasi oleh Sekolah Pascasarjana UNHAS Program Studi Magister Transportasi, bekerja sama dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota serta Australia Indonesia Centre.

Dalam paparannya, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, mengajak Fakultas Teknik UNHAS untuk berkolaborasi dalam pemetaan dan menjawab tiga isu krusial Kota Makassar, yaitu sistem pemetaan wilayah, sistem transportasi publik, dan sistem Pengelolaan Sampah.

“Tujuan saya hadir di forum ini adalah untuk mencari solusi konkret. Saya percaya ide-ide segar dan saran dari para akademisi sangat penting agar Makassar bisa tumbuh menjadi kota yang lebih ideal,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa ego sektoral harus dihilangkan untuk membangun kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing. “Selalu saya tekankan, kota ini tidak akan besar, tidak akan nyaman, kalau ego sektoral masih ada di kepala kita masing-masing. Kita harus menyelesaikan persoalan secara bersama-sama,” tegasnya.

Paparan ini dikaitkan langsung dengan visi-misi Pemkot Makassar 2025–2030, yang fokus pada peningkatan daya saing ekonomi, layanan dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan.

Beberapa program strategis yang disebutkan antara lain peningkatan ruang terbuka hijau, pembangunan stadion sepak bola, revitalisasi taman kota, pembangunan ruas jalan baru, dan penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.

Munafri juga menyoroti tumpang tindih (overlap) penanganan tata ruang dan lalu lintas, seperti kendala fasilitas parkir di area komersial dan perhotelan.

“Harus ada manajemen yang lebih baik. Saya selalu mendorong investor untuk bersama-sama mencari lahan membangun building parking,” lanjutnya.

Kemacetan di koridor utama juga menjadi perhatian serius, terutama di jalur penghubung Makassar dengan daerah sekitar, yang diperparah oleh kepadatan kendaraan, parkir liar, dan keterbatasan infrastruktur. “Mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak boleh terhambat,” tukasnya.

Di sisi lain, pemanfaatan ruang publik dinilai masih belum efektif akibat keterbatasan lahan yang mayoritas dimiliki bersama. Melalui kolaborasi akademik seperti MAPAN, Munafri berharap lahir gagasan-gagasan baru dan segar yang dapat menjadi rujukan kebijakan strategis pemkot.

“Harapan saya, dari sini lahir pemikiran yang lebih fresh, lebih detail. Dengan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa semakin maju,” pungkas Wali Kota. (*)

Artikel Kolaborasi Pemkot Makassar dan FT UNHAS Jawab Tiga Isu Krusial pertama kali tampil pada KABARIKA.

Rabu (20/8/2025) operator transportasi PT XANHSM Green and Smart Mobility Indonesia yang bekerja sama dengan PT Anugrah Volt Nusantara menemui Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar.

Munafri Arifuddin pun mendorong menekankan pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, proses rekrutmen pengemudi perlu mengutamakan anak-anak muda Makassar agar manfaat ekonomi langsung dirasakan warga.

“Di Makassar ini banyak yang cari pekerjaan, kita mesti melibatkan masyarakat lokal untuk pekerjaannya. Supir supirnya harus dari anak anak makassar,” ujar Munafri.

Ia juga meminta perusahaan memberikan pembekalan aturan mobilitas sebelum pengemudi turun ke lapangan. Hal itu dinilai penting agar lalu lintas kota lebih tertib, sekaligus menekan potensi pelanggaran kecil yang bisa berdampak buruk terhadap tata kelola transportasi.

Munafri juga mengingatkan agar kehadiran taksi listrik tidak menimbulkan gesekan dengan sopir transportasi konvensional maupun daring yang sudah lebih dulu ada.

Ia menilai sosialisasi yang matang sangat diperlukan, termasuk melibatkan asosiasi sopir, agar semua pihak mendapat pemahaman yang sama.

“Kalau bisa sebelum rekruitment supir tolong diajarkan peraturan mobilitas yang baik untuk mendorong kepatuhan lalu lintas,” tambahnya.

Terakhir, Munafri berharap Makassar tidak hanya menjadi kota transportasi hijau, tetapi juga kota yang memastikan keberlanjutan berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sementara itu, Managing Director Green SM Indonesia, Deny menjelaskan, program ini hadir untuk mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon atau zero net carbon sekaligus menciptakan peluang usaha baru di sektor pendukung.

“Melalui taksi listrik, kami berharap tidak hanya mengurangi jejak karbon, tapi juga memberi dampak ekonomi lokal. Misalnya membuka peluang usaha pencucian mobil hingga mendukung UMKM warga sekitar,” paparnya.

Ia menguraikan, sistem kerja pengemudi akan berbeda dengan taksi konvensional. Mitra pengemudi tidak dibebani setoran harian, melainkan berbasis bagi hasil dengan fasilitas pembayaran yang sudah terintegrasi seluruh e-wallet.

Lalu, pemesanan taksi bisa dilakukan lewat aplikasi, call center, maupun lambaian langsung di jalan. Ia juga menegaskan sudah mengantongi izin operasional dari Pemerintah Provinsi Sulsel. (*)

Artikel Wali Kota Dukung Kehadiran Taxi Listrik di Makassar dan Tekankan Pemberdayaan Sopir Lokal pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rendah emisi karbon melalui sistem pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan.

Perwakilan Kota Maniwa, Hitoho Maki, menyampaikan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat Maniwa untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Maniwa, yang dikenal sebagai kota kecil di Jepang, telah berhasil menjadi pionir dalam pengolahan sampah menjadi energi dan menuju kota nol emisi karbon.

“Kami membawa teknologi uji coba pengelolaan sampah yang telah berhasil di Maniwa, termasuk konversi sampah menjadi bahan bakar dan gas,” ujarnya saat memaparkan teknologi persampahan di Kantor Wali Kota Makassar.

“Produksi kami mencapai 10 ribu ton per tahun, dan kami berharap kerja sama dengan Makassar dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan,” sambung Hitoho Maki.

Ia juga menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup Jepang untuk mendorong kerja sama internasional antara pemerintah daerah dan sektor swasta, dengan dukungan pendanaan berupa pinjaman maupun subsidi dari pemerintah Jepang.

Dengan kolaborasi ini, Maki berharap Makassar dapat mengikuti jejak sukses Kota Maniwa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas emisi karbon.

Peluang kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal menuju transformasi besar dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. “Kami senang bisa berkunjung dan berdiskusi di Makassar. Sejak tahun lalu, Kota Maniwa mendapatkan mandat dari pemerintah Jepang untuk menjalin kolaborasi dengan Kota Makassar dalam upaya menciptakan masyarakat rendah karbon,” tuturnya.

Hitoho Maki menjelaskan bahwa meskipun Maniwa adalah kota kecil, wilayah tersebut dikenal karena inovasinya dalam pengelolaan lingkungan. Warga dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan lansia, turut terlibat aktif dalam menjaga kebersihan dan ekosistem kota.

“Teknologi ini yang kami ingin perkenalkan dan ujicobakan di Makassar agar dapat mengurangi dampak lingkungan secara signifikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maki menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah Jepang dan luar negeri, termasuk sektor swasta.

Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pengelolaan lingkungan, tetapi juga dirancang untuk berkelanjutan melalui skema pinjaman dan subsidi dari pemerintah Jepang.

Maniwa juga bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Saat ini, kota tersebut telah berhasil mentransformasi sistem pengolahan sampah dari 100 persen pembakaran menjadi sistem energi terbarukan berbasis nol karbon.

“Fokus kami di Makassar adalah pada pengelolaan sampah organik, karena potensinya sangat besar. Kami akan menyusun rencana bersama dan melibatkan berbagai pihak agar pengelolaan sampah bisa berjalan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut antusias kerja sama ini sebagai bagian dari transformasi besar dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ramah di Makassar. “Makassar menjadi salah satu dari 12 kota yang ditunjuk untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),” ungkapnya.

“Kita sudah siapkan roadmap pengelolaan sampah menuju target zero waste dalam lima tahun, dimulai dari lingkup pemerintah dan pendidikan,” tambah Wali Kota. Program yang telah dijalankan mencakup edukasi pemilahan sampah sejak dini di sekolah-sekolah, integrasi dengan bank sampah, serta pengelolaan sampah organik oleh sektor swasta seperti hotel dan asosiasi pengusaha.

Pemerintah Kota juga tengah menjajaki penggunaan teknologi canggih untuk mengolah kembali timbunan sampah di TPA Antang menjadi RDF (Refused Derived Fuel). Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya untuk membawa Makassar menjadi kota ramah lingkungan dan bebas dari sampah dalam lima tahun ke depan.

“Salah satu yang masih kami bahas adalah PSEL, ini sudah dimulai sejak tahun lalu, dan kami menunggu arahan dari Presiden untuk tahap implementasi penuh. Kami siap menjalankannya sesuai kebijakan nasional,” ujar Munafri.

Sebagai bagian dari rencana besar pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun roadmap pengelolaan sampah yang ambisius, yakni menjadikan Makassar kota dengan nol persen sampah sebelum tahun kelima kepemimpinan Munafri–Aliyah.

“Kami memulainya dari lingkungan pemerintahan. SD dan SMP juga sudah kami libatkan dalam gerakan pemilahan sampah. Setiap anak diwajibkan membawa dua jenis sampah ke sekolah—organik dan nonorganik sebagai bagian dari edukasi lingkungan,” jelasnya.

Sampah nonorganik, lanjutnya, akan dikelola melalui jaringan bank sampah, sementara sampah organik akan diproses oleh pihak swasta seperti hotel dan asosiasi pengusaha. Pemerintah juga melibatkan pelaku urban farming untuk memanfaatkan limbah organik secara produktif.

Tak hanya fokus pada edukasi dan pengelolaan sampah baru, Wali Kota juga mengungkapkan upaya serius dalam menangani sampah lama di TPA Antang. “Tujuan akhirnya, sampah tidak lagi menjadi beban tanah, tetapi menjadi energi,” sebutnya. (*)

Artikel Makassar dan Maniwa Jalin Kerja Sama untuk Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan dan Energi Terbarukan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Program ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan peduli lingkungan pada anak-anak sejak kecil.

“Kita ingin membentuk kebiasaan anak-anak dari kecil. Misalnya, anak membawa sampah atau sejenisnya dari rumah, yang lain membawa botol plastik dan lainnya,” ungkapnya, Rabu (18/6/2025).

Program ini melibatkan penggunaan set tempat sampah yang terdiri dari beberapa wadah dengan warna atau jenis berbeda untuk memisahkan sampah berdasarkan kategorinya.

Fungsi utama dari set sampah ini adalah untuk memudahkan pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya (B3).

Dengan menggunakan set sampah yang terpisah, diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui proses daur ulang dan pengolahan yang tepat.

Menurut Munafri, program ini mewajibkan setiap siswa membawa contoh sampah dari rumah setiap pagi, baik organik maupun non-organik, untuk dipilah di sekolah.

“Dengan sistem tiga set tong sampah yang akan ditempatkan di beberapa titik strategis di sekolah, seperti halaman depan, belakang, dan area kantor, pemilahan akan menjadi bagian dari kebiasaan harian,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Kota Makassar mengambil peran aktif dalam membangun generasi yang sadar lingkungan, mulai dari ruang kelas hingga rumah tangga. “Ini bukan soal jumlah sampah, tapi soal pembelajaran memilah sejak dini,” tambah Munafri.

Ia juga menekankan bahwa minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar selama ini disebabkan oleh kurangnya edukasi.

Oleh karena itu, Pemkot Makassar berencana untuk segera mengeksekusi program ini dan menjadikannya sebagai bagian dari kurikulum pembiasaan di sekolah.

Sampah yang telah dipilah tidak akan berakhir sia-sia. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sedangkan non-organik dapat dikirim ke bank sampah untuk didaur ulang.

Hasil pengolahan ini nantinya akan disalurkan ke komunitas, seperti pelaku urban farming, untuk mendukung pertanian kota yang berkelanjutan.

“Program ini tidak berhenti di sekolah saja. Kita ingin menciptakan ekosistem daur ulang yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut politisi Golkar itu.

Pemkot Makassar juga berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui gerakan ini dan akan mematangkan konsep peluncuran program secara serentak di sekolah-sekolah.

“Amin, kita ingin anak-anak masuk sekolah tidak hanya belajar ilmu, tapi juga membawa semangat peduli lingkungan,” tutup Munafri. (*)

Artikel Pemkot Makassar Memulai Program Kepedulian Lingkungan dari Bangku Sekolah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, resmi memulai langkah besar mereka dengan memaparkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029 dalam Rapat Paripurna keempat DPRD Makassar pada Rabu, 11 Juni 2025.

RPJMD pasangan Munafri-Aliyah yang tertuang dalam 50 Program Strategis MULIA ( Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan).

Munafri menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari aspirasi dan amanat rakyat yang diterjemahkan dalam program pembangunan yang terencana, terukur, dan terintegrasi.

Visi besar yang diusung dalam RPJMD ini selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan visi jangka panjang daerah, yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan Makassar harus memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM), partisipasi seluruh lapisan masyarakat, keamanan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.

Untuk menggerakkan visi tersebut, pasangan Munafri-Aliyah merumuskan tujuh misi strategis, yang meliputi peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur dan tata ruang kota yang adil, pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata, tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum yang baik, akses layanan yang inklusif untuk perempuan, anak, disabilitas, dan pemuda, serta pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Tidak hanya itu, Munafri juga memaparkan tujuh program prioritas unggulan yang siap mengubah wajah Makassar.

“Program-program tersebut meliputi pembangunan stadion bertaraf internasional sebagai ikon fasilitas olahraga dan pemantik ekonomi kawasan, Makassar Creative Hub sebagai wadah pengembangan keterampilan generasi muda dan industri kreatif, serta Makassar Super App untuk digitalisasi layanan publik secara terpadu, cepat, dan transparan,” urai Munafri.

Selain itu, ada instalasi air bersih gratis untuk memperluas akses air bersih secara merata ke seluruh pelosok kota, seragam dan perlengkapan sekolah gratis yang didukung oleh pemberdayaan UMKM lokal, pembebasan iuran sampah bagi masyarakat prasejahtera untuk mengurangi beban hidup dan mewujudkan keadilan sosial, serta perluasan jaminan sosial sebagai proteksi hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Ini bukan sekadar program, tapi perwujudan nyata dari komitmen kami kepada rakyat,” ungkap Munafri, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.

Dokumen RPJMD ini memuat 12 tujuan, 25 sasaran, dan 50 indikator kinerja utama (IKU) yang akan menjadi pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Munafri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program, serta kolaborasi erat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

“Pembangunan Makassar menghadapi tantangan serius: urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga perubahan iklim. Solusi kita harus inovatif dan kolaboratif,” ujarnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Pemkot Makassar berkomitmen untuk melakukan pemantauan berkala dan menyampaikan laporan terbuka kepada masyarakat. “RPJMD ini harus jadi kompas pembangunan yang konkret dan terukur. Di akhir masa jabatan, masyarakat harus merasakan perubahan yang nyata,” tutup Munafri. (*)

Artikel RPJMD 2025–2029, Menuju Makassar Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kamis (5/6/2025) pun bertemu pihak PT Tiran Wisata Sangkarrang, di Balai Kota Makassar untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

Menurutnya, pulau tersebut memang butuh perhatian serius. Sehingg dibahas, apakah akan kembali dikelola oleh Pemkot, dilakukan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU), atau cukup dengan perjanjian sewa.

“Proses ini harus segera diselesaikan. Kita semua tahu bahwa Pulau Kodingareng membutuhkan penanganan khusus. Setiap hari luasannya semakin menyusut,” ujar wali kota yang akrab disapa Appi ini.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNHAS itu, juga mengkritisi beberapa poin dalam draft kerja sama yang menurutnya perlu ditinjau kembali. Dua masalah utama yang menjadi sorotan adalah masa perjanjian sewa dan nilai objek sewa.

“Saya sudah melihat draft-nya dan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama soal durasi perjanjian sewa, dan yang kedua adalah nilai objek sewanya,” tukas Appi.

Ia berharap, diskusi yang melibatkan berbagai pihak ini dapat menghasilkan dasar hukum dan kebijakan yang jelas untuk mendukung pengembangan Pulau Kodingareng yang berkelanjutan.

“Termasuk menjadikan Pulau Kodingareng sebagai destinasi wisata unggulan di Makassar,” harap Appi

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, M. Roem, menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) terkait pengelolaan lahan di Pulau Kodingareng. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Roem, sebelumnya mereka merujuk pada peta lahan lama, namun setelah berkonsultasi dengan BPKD, ditemukan kemungkinan adanya penggunaan faktor varian tertentu sebelum peta terbaru diterbitkan.

“Awalnya kami menggunakan peta lama, tetapi setelah berkoordinasi dengan BPKD, kami diberi tahu bahwa masih bisa menggunakan faktor varian yang berlaku saat ini. Meskipun di masa depan ada kemungkinan perubahan hingga empat varian, penyesuaian akan mengikuti regulasi yang berkembang,” tambah Roem.

Dalam peraturan daerah (Perda) baru yang sedang disusun. Selama perda dan peraturan wali kota (Perwali) turunannya belum disahkan, pengelolaan tetap mengacu pada ketentuan yang lama.

“Selama belum ada perwali baru, kami tetap mengikuti aturan yang ada. Namun, jika perwali sudah diterbitkan, nilai dan bentuk kerja sama akan disesuaikan lagi,” tutup Roem. (*)

Artikel Wali Kota Munafri Terima Pengurus  PT Tiran Wisata Sangkarrang Bahas Pengelolaan Pulau Kodingareng pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebanyak 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP akan menerima masing-masing dua pasang seragam. Pengadaan ini bersumber dari hasil efisiensi dan pergeseran anggaran di Dinas Pendidikan Kota Makassar.

“Ini adalah bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil wali Kota Makassar (Munafri-Aliyah). Anggaran ini berasal dari refocusing efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan, sebesar Rp11,49 miliar untuk perlengkapan seragam sekolah gratis SD dan SMP di Makassar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Untuk distribusi seragam ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru yang dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025. Lebih dari sekadar bantuan perlengkapan, program ini juga dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Sebanyak 500 penjahit dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilibatkan dalam proses produksi.

“Untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program pengadaan seragam sekolah yang dijahit langsung oleh para pelaku UMKM lokal di kota ini,” kata Andi Bukti.

Seluruh pelaku UMKM yang terlibat telah mengikuti pelatihan teknis dan tercatat dalam sistem e-Katalog dan LPSE. Mereka berpartisipasi dalam pengadaan berdasarkan permintaan yang dikendalikan oleh ketua kelompok masing-masing. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar daerah dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Program ini terbuka untuk umum. Semua peserta yang mendaftar akan diberikan akses melalui e-Katalog dan LPSE. Mereka yang terlibat sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan sesuai mekanisme yang ditetapkan,” jelas Andi Bukti.

Ia menambahkan, program ini disambut baik oleh orang tua siswa. Banyak yang merasa terbantu, terutama dalam menghadapi beban biaya sekolah di awal tahun ajaran.

“Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari tekad Appi-Aliyah agar setiap anak di Makassar bisa menatap masa depan melalui pintu sekolah, setara, percaya diri, dan penuh semangat,” ungkap Andi Bukti. (*)

Artikel Makassar Alokasikan Rp11,49 M untuk Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Munafri, mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meskipun harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar,” ujar Munafri, usai update menuju 100 hari program MULIA, Jumat (30/5/2025).

Munafri menegaskan bahwa dirinya telah mengunjungi tujuh pulau, termasuk tiga pulau terdekat dan empat pulau terluar. Ia melihat langsung berbagai kondisi yang ada di pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Ini tidak hanya melalui peningkatan tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga dengan membenahi infrastruktur seperti dermaga, pengadaan kapal transportasi, serta memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa.

“Kami percaya, akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau,” terangnya.

Selain itu, Munafri juga akan menaikkan tunjangan bagi pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan yang bertugas di pulau-pulau terluar dan menengah di wilayah kota. “Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meski harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana,” tutur Munafri.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya pegawai yang bertugas di pulau mendapatkan perhatian yang layak, penghargaan yang setimpal, dan dukungan yang nyata untuk terus berkarya demi masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, Pemkot Makassar akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp2,5 juta per bulan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu, serta pulau-pulau yang tergolong terluar dari wilayah Kota Makassar.

Sementara itu, untuk guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat, seperti Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, akan diberikan tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Munafri menjelaskan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tantangan geografis yang harus dihadapi oleh para tenaga pengajar dan medis setiap hari. “Kita melihat paling pertama adalah, lokasinya harus menyeberang laut dan sebagainya. Karena itu, kita juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka, agar dalam proses bolak-balik tidak mengeluarkan biaya sendiri,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot berharap para guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi, sekaligus memastikan akses layanan dasar tetap terjaga bagi warga pulau. “Kami berharap para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi,” tukas Munafri. (*)

Artikel Pemkot Naikkan Tunjangan Rp2,5 Juta untuk 7 Pulau, Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kesehatan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut kerja sama ini dengan antusias. “Langkah ini tidak hanya menjawab tantangan zaman tetapi juga menunjukkan komitmen kuat Makassar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, aman, dan berdaya saing global,” katanya, Senin (25/5/2025).

Dalam kerja sama ini, Pemerintah Kota Makassar akan memanfaatkan perangkat Chromebook, akun belajar.id, serta pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi guru dan siswa. “Dengan program ini, maka pelatihan guru dan didukung infrastruktur memadai, Kota Makassar siap menjadi pusat inovasi pendidikan digital di Indonesia,” tambah Munafri.

Pemerintah Kota Makassar juga menetapkan target pendirian sekolah unggulan berbasis teknologi di setiap Kecamatan. “Kita targetkan untuk SD 1 Sekolah per kecamatan diterapkan di kelas 4-6. Sedangkan SMP, bisa di 5 kecamatan sesuai dapil, mulai kelas 1-3,” lanjut Munafri.

Sekolah digital ini dirancang menjadi pusat pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan Chromebook dan akun belajar.id, serta dilengkapi dengan program pelatihan AI dari Google for Education. “Pemerintah kota juga akan melakukan uji coba awal untuk memetakan kebutuhan jumlah guru dan murid di sekolah tersebut,” tambah Munafri.

Google Indonesia juga tengah menggulirkan program pelatihan berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan target satu juta guru dalam tiga tahun ke depan.

“Kami berharap dalam waktu dekat, kota Makassar juga bisa turut menyusul menjadi bagian dari transformasi digital pendidikan nasional melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG),” kata M. Edward Ranggong, Education Specialist untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Dalam kerja sama ini, Pemerintah Kota Makassar dan Google for Education berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Makassar dan membuatnya menjadi pusat inovasi pendidikan digital di Indonesia. (*)

Artikel Makassar Bekerja Sama Google for Education Bangun Ekosistem Pembelajar Berbasis Teknologi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dasar hukum kebijakan ini merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 80 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh pemerintah daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdy Mochtar, menyampaikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada data terverifikasi yang mengacu pada indikator kemiskinan.

“Data penerima subsidi mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang,” ujarnya.

Program ini menyasar khusus warga yang menggunakan sambungan listrik rumah tangga berdaya 450 hingga 900 VA yang masuk dalam kategori miskin.

Pelayanan tersebut meliputi pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

Penjabaran teknis dari kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur peninjauan tarif retribusi pelayanan kebersihan, saat ini tengah dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyesuaian tarif dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan klasifikasi rumah tangga, bisnis, dan industri.

Pemerintah memperhitungkan kondisi kelayakan rumah dan tingkat penghasilan warga.

“Kriteria utama penerima manfaat adalah pelanggan listrik dengan daya R1/450 VA dan R1/900 VA, yang termasuk kelompok miskin,” katanya.

Sebagai contoh, pelanggan listrik R1M/900 VA yang sebelumnya membayar iuran antara Rp16 ribu hingga Rp24 ribu per bulan, kini hanya dikenakan tarif tetap Rp15 ribu.

Jumlah pelanggan dalam kelompok ini mencapai 193.253, menjadikannya kelompok terbesar di Kota Makassar.

Sementara pelanggan dengan daya R1/1300 VA yang sebelumnya membayar hingga Rp24.000 atau lebih, kini hanya dikenakan tarif Rp20.000.

Jumlahnya pun cukup besar yakni 118.531 pelanggan.

Selain pembebasan dan penurunan tarif, Pemkot Makassar juga akan meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah armada pengangkut, baik roda tiga maupun truk.

Hal ini ditujukan untuk memastikan cakupan pelayanan kebersihan merata dan meminimalkan tumpukan sampah.

“Dengan kebijakan ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat mendapat manfaat dan pelayanan kebersihan yang lebih optimal, serta mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat,” harapnya.

Tarif Retribusi sampah 2025, perdasarkan daya listik:
– R1/450 VA perbulan Rp 0
– R1/900 VA perbulan Rp 0
– R1M/900 VA perbulan Rp 15 ribu
– R1/1300 VA perbulan Rp 20 ribu
– R1/2200 VA perbulan Rp 30 ribu
– R1/3500 VA – 5500 VA perbulan Rp 50 ribu
– R1/6600 VA keatas perbulan Rp 135 ribu

Sebelumnya, Tarif Retribusi Perwali No.56/2015 (berdasarkan zonasi)

– R1/450 VA perbulan Rp 16 ribu
– R1/900 VA perbulan Rp 16 ribu
– R1M/900 VA perbulan Rp16 ribu- Rp 24 ribu
– R1/1300 VA perbulan Rp16 ribu – Rp 24 ribu
– R1/2200 VA perbulan Rp32 ribu – Rp 48 ribu
– R1/3500 VA – 5500 VA perbulan Rp 32 ribu sampai dengan Rp 48 ribu
– R1/6600 VA keatas perbulan Rp 48 ribu- 64 ribu (*)

Artikel Ini Tarif Sampah yang Baru di Kota Makassar, Antar Rp0 Hingga Rp135 Ribu pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tapi kemudian, wali kota yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, jika pihaknya telah menemukan solusi terbaik untuk mengakomodasi aktivitas pelaku UMKM di CFD Boulevard setiap hari minggi itu.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmennya untuk tidak merugikan pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan mingguan tersebut. Apalagi pelaku UMKM berperan penting sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Makassar, telah menyiapkan lokasi khusus atau area steril yang memungkinkan UMKM tetap berjualan tanpa mengganggu kenyamanan warga yang berolahraga dan menikmati suasana CFD.

Appi mengupayakan agar pelaku UMKM bisa segera berjualan di lokasi khusus yang telah disiapkan pemerintah kota dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan CFD Boulevard.

“Pada intinya, kami mencari solusi untuk memberikan ruang kepada pelaku UMKM. Kita tidak boleh merugikan pedagang dan tidak boleh mengganggu aktivitas olahraga,” kata Appi.

“Untuk lokasi, kami siapkan yang steril di Boulevard. Kan luas di sana (sisi kiri atau kanan), bisa dibicarakan dan disiapkan baik-baik tanpa mengganggu aktivitas yang lain,” tambahnya.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari pelaku UMKM. Usai mendengar langsung arahan Wali Kota Munafri, salah seorang pelaku UMKM menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan pemerintah kota.

“Alhamdulillah respons pak wali kota (Appi) sangat bagus. Beliau mempersilahkan kami membuka lapak di sana, solusi berjualan bisa berhadapan di sisi jalan (sebelah kanan), kalau pedagang melebihi kapasitas, maka dimintakan solusi pak camat tambahkan lokasi di situ,” jelasny.

Ia mengatakan bahwa kehadirannya bersama pelaku UMKM menemui wali kota untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menginginkan agar mekanisme tempat berjualan di CFD dikembalikan seperti awal, yakni sepanjang sisi kiri dan kanan jalan.

“Maunya kami dikembalikan seperti semula. Ada yang di pinggir jalan area kiri-kanan, tanpa melewati garis batas tengah median jalan,” katanya.

Ia juga tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah kota yang hanya menyiapkan satu sisi jalan sebagai lokasi berjualan meskipun berhadapan pedagang satu sama lainya. Namun, para pedagang tidak ingin jika sistem ganjil-genap diberlakukan.

“Kami tetap mau berjualan di satu sisi jalan, itu tidak apa-apa. Kalau jualan berhadapan satu sama lain di area jalan yang disiapkan (sisi kanan). Tapi jangan dirolling (sistem ganjil-genap). Kami tidak mengganggu olahraga disebelah jalan,” tukasnya.

Sebelumnya, Camat Panakkukang Ari Fadli juga menerangkan bahwa pemerintah kota mengambil langkah baru dalam menata CFD Boulevard.

“Adapun solusi dengan membagi zona khusus untuk pedagang dan warga yang beraktifitas untuk berolahraga,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ari Fadli menerangkan bahwa kebijakan ini diambil setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menilai bahwa kawasan CFD Boulevard lebih banyak digunakan sebagai pasar dibandingkan sebagai ruang publik untuk olahraga.

Warga yang tinggal di sepanjang Jalan Boulevard, termasuk warga di Perumahan Asoka, Tulip, Nusa Indah, dan Kompleks IDI, sudah melihat kawasan CFD beralih fungsi menjadi pasar, bukan lagi tempat berolahraga.

“Karena itu, pak wali meminta kebijakan baru agar CFD tidak mengesampingkan UMKM, tetapi juga tetap mempertahankan fungsinya sebagai ruang publik untuk olahraga,” jelas Ari Fadli.

Dalam kebijakan terbaru, Jalan Boulevard dibagi menjadi dua zona, yaitu sebelah selatan untuk UMKM agar para pedagang tetap bisa berjualan.

Sementara, sebelah utara dikosongkan sehingga masyarakat dapat berolahraga, senam, dan bersantai dengan keluarga.

“Kebijakan ini sudah berjalan selama dua minggu pasca diumumkan oleh pak wali,” tambah Ari Fadli.

Pemerintah kecamatan menyosialisasikan kebijakan ini sejak dua pekan. Respons masyarakat cukup beragam, tidak sedikit masyarakat mendukung kebijakan tersebut.

Utamanya masyarakat yang memanfaatkan kawasan CFD Boulevard untuk berolahraga. Termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Boulevard.

“Penolakan justru datang dari pedagang yang bukan warga Panakkukang, bahkan bukan warga Kota Makassar,” ungkapnya.

Guna untuk mengatasi kepadatan, pengelola CFD dan pihak kecamatan serta Bhabinkamtibmas menerapkan sistem ganjil-genap.

Di mana, para pedagang diberikan nomor antrian, pedagang dengan nomor ganjil dapat berjualan di minggu pertama setiap bulan. Sementara pedagang dengan nomor genap berjualan di minggu kedua.

Untuk memastikan UMKM tetap mendapatkan kesempatan berjualan, pemerintah juga menyediakan daftar tunggu bagi pedagang yang tidak kebagian jadwal.

“Jika ada pedagang yang berhalangan hadir, mereka wajib melapor, sehingga tempatnya bisa diisi oleh pedagang lain,” tutupnya.(*)

Artikel Solusi Wali Kota Makassar Bagi Pelaku UMKM yang Berjualan di CFD Boulevard pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Irman mengatakan bahwa saat ini JCH asal Kota Makassar tahun 2025 ini sudah menjalani proses manasik haji.

“Saya laporkan ringkas jemaah haji Kota Makassar sampai hari ini ada 44.197 orang, namun yang berangkat tahun ini 1.165 jemaah. Berarti masih ada daftar tunggu kita 43 ribu kurang lebih, mudah-mudahan Sekretaris Dirjen bisa menaikkan tahun depan,” ucap Irman.

Diketahui, jemaah yang berangkat haji tahun ini terdiri dari jemaah laki-laki 401 orang, dan jemaah perempuan sebanyak 764 orang.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin berpesan kepada jemaah senantiasa menjaga kesehatan agar bisa menjalankan ibadah dengan baik di Tanah Suci.

“Kami berharap jemaah haji Kota Makassar untuk terus menjaga kesehatan dan kebersamaan, saling membantu dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya,” kata Appi sapaan akrab wali kota.

Hal itu ia tekankan mengingat jemaah haji datang dari umat muslim di seluruh penjuru dunia, bukan hanya dari Kota Makassar, Indonesia.

Appi berharap petugas haji dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah, khususnya jemaah lansia agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

“Peran petugas haji harus tahu betul apa tugas dan fungsinya. Kita sangat berharap pelaksanaan haji kali ini berjalan lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Appi juga berpesan kepada jemaah untuk mendokan Kota Makassar agar dijauhkan dari masalah dan dimudahkan dalam menjalankan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

“Berikan doa terbaik untuk kota yang kita cintai ini, ke depan masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama sama,” harap Appi.

“Dan seluruh persoalan itu sebagai manusia kita hanya mampu berikhtiar untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita,” sambungnya. (*)

Artikel Pemkot Gelar Manasik Sekaligus Lepas 1.165 Jemaah Calon Haji Asal Makassar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Bank Sulselbar mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas transaksi melalui sistem digital. Kerja sama ini menjadi salah satu inisiatif penting yang digagas bersama.

Munafri pun menekankan pentingnya mendukung penggunaan pembayaran dan pengeluaran tanpa uang tunai atau cashless di tengah pesatnya perkembangan zaman.

“Salah satu kelebihan transaksi secara cashless adalah kemudahannya. Ke depan, kita ingin mendorong sistem transaksi digital, baik itu pendapatan maupun pengeluaran, tanpa menggunakan uang tunai,” kata Munafri saat bertemu Pimpinan Bank SulselBar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (21/4/2025).

Sistem cashless merupakan metode pembayaran dengan menggunakan media digital tanpa melibatkan uang tunai meski baru sebagian masyarakat yang menggunakannya.

Menurutnya penggunaan sistem ini harus terus dimaksimalkan, baik itu individu, pemerintah, maupun sektor swasta, termasuk di lingkungan pendidikan.

“Karena sistem cashless sangat praktis dan nyaman, kami juga ingin mendidik anak-anak kita agar mereka terbiasa dengan transaksi digital di sekolah,” lanjut Munafri.

Direktur Utama Bank SulselBar Yulis Suandi mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengimplementasikan sistem transaksi digital secara menyeluruh dalam operasional perbankan.

Kata dia, pertemuan dengan Wali Kota Makassar bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Bank SulselBar dan Pemkot Makassar dalam mendukung digitalisasi transaksi.

“Kami berharap kerja sama dalam digitalisasi ini dapat memperkuat pendapatan daerah. Kami datang untuk koordinasi dan meminta dukungan dari Pak Wali Kota,” ujar Yulis.

Menurut Yulis, digitalisasi transaksi sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan perbankan elektronik. Pun berbagai program juga akan dilakukan untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah kota untuk bisa mempercepat akselerasi program-program yang mendukung masyarakat.

“Digitalisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan di sisi tabungan, tetapi juga dapat mempercepat transaksi sektor mikro dan kegiatan lainnya,” tutup Yulis. (*)

Artikel Pemkot Makassar dan Bank Sulselbar Perkuat Sistem Transaksi Digital pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) secara virtual di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (16/4/2025), mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Aliyah Mustika Ilham melaporkan kepada Pemprov Sulsel tentang kesiapan Pemkot Makassar menyukseskan program unggulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto itu.

“Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan nantinya,” ujar Aliyah Mustika.

Menurutnya seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi.

Lebih lanjut, setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan.

Ia pun mengapresiasi arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang akan terus mengawal proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau informasi yang menyesatkan.

“Kami dari Pemkot Makassar sangat serius mengawal program ini. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG.

Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.

Aliyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program ini.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memantau dan melaporkan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.

“Program ini adalah hak masyarakat. Jangan biarkan ada yang mencoba memanipulasi prosesnya,” tegas Aliyah Mustika Ilham.

Dukungan penuh yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham beserta jajarannya menjadi bukti bahwa Pemkot Makassar tidak hanya responsif terhadap kebijakan pusat, tetapi juga proaktif menciptakan sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Aliyah turut didampingi Asisten II Fathur Rahim, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Sulaeman.

Kepala Dinas Sosial Ita Isdiana, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryat Puspasari Abady, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Anshar, dan Kepala Bagian Perekonomian Nur Kamarul Zaman.

Ini mencerminkan keseriusan dan sinergitas lintas OPD di lingkup Pemkot Makassar demi terwujudnya program MBG secara utuh dan tepat sasaran.

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut seluruh pemimpin daerah kabupaten/kota se-Sulsel, serta seluruh jajaran pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Sulsel. (*)

Artikel Aliyah Mustika Tegaskan Komitmen Pemkot Makassar Sukseskan Program MBG Tepat Sasaran pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melibatkan masyarakat dalam merancang Makassar Super Apps untuk kegiatan pemerintahan.

Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Andi M Yasir membuka FGD Blueprint Makassar Super Appsbdi Ballroom Gedung MGC, Selasa (15/4/2025).

Andi M Yasir menjelaskan forum ini dirancang khusus untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kebutuhan layanan digital di Kota Makassar.

“Agar on track terhadap output yang ingin diraih, kita akan menggali lebih lanjut berbagai perspektif masyarakat Kota Makassar terkait layanan publik yang paling dibutuhkan serta tantangan nyata yang dihadapi warga dalam mengaksesnya,” kata Yasir.

Andi M Yasir menambahkan forum ini menjadi wadah untuk menghimpun persepsi dan masukan langsung dari masyarakat terhadap gagasan pengembangan platform Makassar Super Apps.

“Kita mendata persepsi dan masukan langsung terhadap ide pengembangan Makassar Super Apps sebagai platform layanan publik digital terpadu, termasuk menampung harapan warga terkait kebutuhan fitur aplikasi yang diharapkan nantinya,” ujarnya.

Menambah bobot diskusi, hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Setiaji bersama Wisnu Ardianto.

Kehadiran keduanya memperkuat perspektif teknologi dan implementasi dalam pembangunan aplikasi digital terpadu.

“Penting, keunggulan Super Apps, khususnya dalam kemudahan akses dan efisiensi pengelolaan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti aspek keamanan digital yang semakin terkelola melalui sistem ini, serta kemampuan pemerintah dalam memantau kebutuhan masyarakat secara langsung dan real-time.

“Makassar Super Apps ini memudahkan masyarakat karena layanan yang sebelumnya tersebar kini bisa diakses dalam satu aplikasi, satu portal,” beber Yasir.

Diketahui, pada hari pertama pelaksanaan FGD ini, peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari pelajar, tenaga kependidikan, pekerja lepas, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengguna non-digital.

Sementara itu, pada hari kedua, kegiatan ini akan melibatkan peserta dari perwakilan strategis setiap OPD lingkup Pemkot Makassar. (*)

Artikel Pemkot Libatkan Masyarakat Rancang Makassar Super Apps untuk Maksimalkan Pelayanan pertama kali tampil pada KABARIKA.