Langkah tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10).

Mentan Amran mengatakan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah karena memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi petani.

“PPL adalah pasukan terdepan untuk swasembada. Merekalah yang tahu kondisi di lapangan. Sehingga kita harus membuat regulasi yang membuat mereka bisa bergerak cepat. Tujuannya agar kebijakan pusat bisa dieksekusi dengan cepat,” tegas Mentan Amran.

Menurutnya, penataan kewenangan penyuluh pertanian agar berada di bawah koordinasi pemerintah pusat bertujuan memperpendek rantai birokrasi sekaligus memastikan berbagai program dan bantuan pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan.

Mentan Amran menekankan, pengawalan penyuluh sangat penting mengingat besarnya dukungan anggaran pemerintah untuk sektor pertanian. Bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp30 triliun. Jika digabungkan dengan dukungan pembangunan irigasi dan infrastruktur pangan lainnya, total dukungan pemerintah untuk sektor pangan mencapai sekitar Rp144 triliun.

“Ini harus dikawal oleh PPL. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, bantuan sudah disalurkan, tetapi pelaksanaannya terhambat di lapangan,” ujarnya.

Penguatan sistem penyuluhan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mempertahankan swasembada pangan. Mentan Amran menyampaikan bahwa target swasembada beras yang semula diarahkan dalam empat tahun berhasil dicapai dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia optimistis capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan hingga akhir 2026, didukung oleh ketersediaan stok pangan nasional yang masih kuat.

Selain memperkuat kelembagaan dan ketenagaan, Kementan juga mempercepat perbaikan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang mengalami kerusakan di berbagai daerah.

Mentan Amran mengungkapkan, masih terdapat kantor penyuluh yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga bangunan yang rusak dan tidak memadai untuk mendukung aktivitas penyuluh.

Melalui kesepahaman bersama dengan Mendagri, perbaikan sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Kementan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementan melakukan refocusing anggaran tahun ini agar kantor-kantor penyuluh yang mengalami kerusakan berat dapat segera diperbaiki. Perbaikan ditargetkan mulai dituntaskan dalam waktu dekat, dengan harapan seluruh kebutuhan pembenahan dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun depan.

“Untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang rusak berat kita perbaiki. Kemudian, insyaallah tahun depan sudah selesai semua. Ini untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kesepahaman tersebut penting untuk mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini dapat memperlambat pelaksanaan program pertanian di daerah.

Menurut Tito, penyuluh pertanian selama ini berada dalam jalur koordinasi dinas pertanian kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dapat menghadapi kendala apabila perhatian dan dukungan pemerintah daerah belum optimal.

Ia mencontohkan penyaluran anggaran hampir Rp900 miliar untuk penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan evaluasi yang disampaikannya, realisasi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 70–80 persen, sedangkan di Aceh masih berkisar 50–60 persen.

Tito menegaskan, pemerintah perlu memastikan dukungan anggaran dan kebijakan pusat dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk petani terdampak bencana. (*)

Artikel Surat Edaran Bersama Mentan-Mendagri, Perkuat Penyuluh Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan. Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi. Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia. (*)

Artikel Penyuluh Pertanian Garda Terdepan Transformasi Pertanian Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Saudaraku, sahabatku, tanpa PPL (penyuluh pertanian lapangan), tidak mungkin kita mencapai lompatan seperti yang terjadi hari ini. Kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada penyuluh yang menjadi ujung tombak pertanian Indonesia,” kata Mentan Amran dalam Koordinasi Nasional Penyuluh Pertanian di Lapangan Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Sabtu (26/4/20205).

Mentan Amran berharap bahwa insentif dan penghargaan yang diberikan dapat menjadi pemacu bagi penyuluh untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam mengawal program strategis mencapai swasembada pangan.

“Ke depan kami ingin lakukan lompatan lagi. LTT harus naik. Kami siapkan anggaran tahun depan yang LTT nya bagus itu ada motor dinas, itu nanti disiapkan 5.000-10.000 unit,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengemukakan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan capaian LTT, peningkatan indeks pertanaman, dan produktivitas wilayah yang didampingi.

“Kami di Kementan mengadopsi sistem meritokrasi. Jadi dilihat berdasarkan prestasi dan kemampuannya. Dari seluruh penyuluh di Indonesia, kita rangking sesuai dengan capaian itu,” ungkap Wamentan Sudaryono.

Selain memberikan fasilitas sepeda motor, Kementan juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penyuluh melalui program pelatihan, insentif berbasis kinerja, dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan.

Hal ini disambut penuh semangat oleh penyuluh pertanian. Salah satunya, Rizki Hasmi dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia tidak menyangka akan masuk dalam 10 besar penyuluh yang mendapatkan sepeda motor.

“Saya terkejut bisa sampai sini. Kita di lapangan hanya menjalankan arahan untuk mengoptimalkan luas tambah tanam dan pelaporannya juga kami laporkan setiap hari melalui aplikasi Pusluh. Intinya, kami di bawah siap mengawal kebijakan pemerintah pusat terutama terkait serapan gabah,” ujarnya.

Senada, Evi Yulianti mewakili Arniyuli Savitri, penyuluh dari Lampung, mengungkapkan bahwa hadiah bukanlah tujuan dari kerja keras yang dilakukan penyuluh selama ini. Target utamanya adalah mendukung mimpi besar Indonesia menjadi negara berdaulat pangan.

Adapun 10 penyuluh terbaik tersebut yaitu Usman dari Aceh, Syafputri Rahmadani dari Sumatera Utara, Fajar Yonas Susanto dari Jawa Timur, Deni Eka Prasetya dari Jawa Barat, Nazarudin dari Jawa Tengah, Arniyuli Savitri dari Lampung, Rizki Hasmi dari Nusa Tenggara Barat, Widya Dewi dari Kalimantan Selatan, Heriyanto dari Sumatera Selatan, dan Rizal dari Sulawesi Selatan.

Dengan semangat dan dukungan penuh kepada para penyuluh, Kementan optimis bahwa cita-cita swasembada pangan dan kesejahteraan petani Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan merata. (*)

Artikel Dukung Penuh Penyuluh Pertanian, Mentan Amran Bagikan Sepeda Motor untuk Penyuluh Berprestasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pasalnya, lanjut Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, sesuai Inpres No 3 Tahun 2025, penyuluh pertanian kini langsung berada di bawah arahan Kementan sebagai ujung tombak percepatan swasembada pangan.

“Aturan sudah kita siapkan, kemudian Anda semua sekarang baru dalam tahap sosialisasi, tapi programnya sudah jalan, bayangkan kalau penyuluh pertanian ini kompak, serempak, rapatkan barisan, semua tugas dilaksanakan, maka kesejahteraan pertanian meningkat, InsyaAllah nanti penyuluh pertaniannya juga kesejahteraannya ikut meningkat,” kata Wamentan Sudaryono saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Nasional (Kornas) Penyuluh Pertanian Se- Indonesia yang bertempat di Kantor Pusat Kementan, Jakarta,Sabtu(26/4).

Wamentan Sudaryono juga sekaligus mengapresiasi peran sentral penyuluh dalam peningkatan produksi pertanian nasional. Saat ini, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sangat berpihak pada petani seperti pemenuhan pupuk subsidi 100 persen, penetapan harga gabah Rp.6.500 per kilogram, serta pengalihan peran Bulog untuk menyerap gabah petani secara langsung.

“Bulog berhasil meningkatkan serapan gabah hingga 2.000 persen dibanding tahun lalu. Tapi jangan lupa, semua itu tidak akan terjadi tanpa peran penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan,” tambah Wamentan Sudaryono.

Sebagai bentuk apresiasi dan pemacu semangat, Kementan akan melakukan pemeringkatan terhadap 37.000 penyuluh pertanian berdasarkan capaian luas tambah tanam (LTT), indeks pertanaman (IP), dan produktivitas padi tertinggi. Sebanyak 5.000 hingga 10.000 penyuluh terbaik akan diberikan kendaraan dinas sepeda motor.

“Ini bukan undian. Kami terapkan sistem meritokrasi. Yang bekerja lebih keras, lebih berdampak, itulah yang kami hargai. Anda semua punya peluang besar bahkan untuk menjadi Dirjen, Sekjen, hingga Menteri Pertanian,” kata Wamentan Sudaryono.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan tujuan dari Kornas penyuluh pertanian se-Indonesia adalah menguatkan kesiapsiagaan penyuluh pertanian mendukung swasembada pangan dengan percepatan LTT, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas padi, serta meningkatkan komitmen dalam mendorong dan mengawal akselerasi program utama Kementan.

“Peserta yang hadir secara offline sebanyak 5.000 orang yang terdiri dari perwakilan penyuluh seluruh Indoensia dan peserta online sebanyak 32.000 ribu yang bergabung disetiap BPP,” kata Idha.

Bersamaan, Penyuluh Pertanian Kab. Bone, Rizal mengungkapkan rasa bahagianya karena saat ini penyuluh pertanian di daerahnya secara bertahap menjadi pegawai Kementan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penyuluh.

“Ini pertama kali saya datang ke Jakarta dan itu untuk menerima hadiah dari Pak Menteri karena kami selalu aktif dilapangan dan aktif melaporkan peningkatan LTT dan IP di daerah kami,” kata Rizal.

Rizal juga berterima kasih kepada Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, dan seluruh jajaran Kementan yang terus mengawal dan turun langsung ke lapangan guna memastikan produksi petani Kabupaten Bone berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, petani juga diberikan sarana dan prasarana produksi yang tepat dalam peningkatan produksi.

“Berkat Opla, IP kami meningkat dari 1 ke 2, ada juga dari 2 ke 3 dan produksi gabah kita juga meningkat dari 5 ton menjadi 7 ton hingga 8 ton per hektare. Terima kasih Pak Mentan dan Pak Wakil untuk bantuan yang diberikan,”kata Rizal. (*)

Artikel Di Hadapan Ribuan Penyuluh Pertanian, Wamentan Sudaryono: Kawal Swasembada, Petani dan Penyuluh Sejahtera pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penyuluh pertanian menyatakan siap mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Mereka berkomitmen untuk berkontribusi pada percepatan luas tambah tanam (LTT), pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan, pengawalan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pengawalan serap gabah.

Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2025, bahwa yang pada awalnya penyuluh pertanian berada dibawah naungan kabupaten/kota dan provinsi, namun saat ini berada di bawah pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Pertanian.

Rizky Hasim, penyuluh dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan penyuluh siap menjadi mulut, mata, dan telinga dari Kementan untuk mengawal program strategis pertanian ataupun memberikan pendampingan optimal kepada petani.

“Kami penyuluh siap mendukung penuh pencapaian swasembada pangan. Kami sebagai mulut, mata, dan telinga dari Kementerian Pertanian, tentu kami sampaikan kebijakan dari pemerintah pusat untuk swasembada pangan, terutama serapan gabah yang sedang digencarkan saat ini,” katanya saat diwawancara pada Sabtu (26/4/2025).

Rizky juga mengemukakan optimisme Indonesia swasembada pangan atas berbagai dukungan kebijakan pemerintah, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, dukungan sarana produksi pertanian, hingga kenaikan harga pembelian gabah di tingkat petani. Ia mengungkapkan petani NTB sangat bersyukur dengan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) yang sekarang Rp 6.500 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang hanya berkisar Rp 4.000 – Rp 4.500 per kilogram.

“Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Presiden Prabowo, Pak Menteri Amran terkait dengan keputusan memberikan harga minimal gabah, jadi petani semangat untuk menanam lagi di musim tanam selanjutnya. Kita juga sebagai penyuluh pertanian semangat untuk membimbing petani yang dari produksinya hanya 5,5-6 ton per hektare semoga bisa semakin bertambah dengan harga yang sudah bagus ini,” ungkapnya.

Selain itu, Evi Yulianti, penyuluh dari Lampung Selatan menyatakan komitmen penyuluh untuk memperkuat sektor pertanian di daerah melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.

“Kami dari penyuluh memperkuat bagaimana koordinasi petani, gapoktan, Kepala Desa, seluruh aparat sampai kabupaten, provinsi, harus bersama-sama. Sekarang di petani, dengan adanya dorongan harga, tidak ada masalah dengan pupuk, jadi kami termotivasi setelah panen mau langsung melakukan percepatan tanam, langsung melakukan olah tanam sampai semai. Kami optimis mencapai swasembada pangan ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan menyampaikan arahan agar penyuluh pertanian terus bekerja dengan maksimal guna mendukung swasembada pangan.

“Alhamdulillah sekarang hilal sudah ada, insyaallah Indonesia swasembada dalam waktu cepat. Saudaraku, sahabatku, tanpa PPL tidak mungkin kita mencapai lompatan seperti yang terjadi hari ini. Ke depan kami ingin lakukan lompatan lagi, LTT harus naik, dan itu bisa dicapai atas kontribusi kita bersama,” terang Mentan Amran. (*)

Artikel Kini Langsung Di Bawah Kementan, Penyuluh Pertanian Satukan Tekad Akselerasi Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam acara ini, Mentan Amran menekankan peran strategis penyuluh pertanian sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Selamat datang di Kementerian Pertanian Saudaraku, sahabatku semua. Tanpa PPL, tidak mungkin kita mencapai lompatan seperti yang terjadi hari ini,”kata Mentan Amran saat membuka koordinasi nasional (Kornas) penyuluh pertanian di kantornya pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Sabtu (26/4/2025).

Mentan Amran memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang selama ini telah menjadi ujung tombak dalam pencapaian kedaulatan pangan nasional.

Menurut Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin ini, dedikasi para penyuluhpun telah membuahkan hasil. Hal ini terbukti dari peningkatan stok beras yang terjadi saat ini.

“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Dinas Indonesia terutama yang hadir, PPL seluruh Indonesia, Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres serta seluruh pihak lainnya yang terlibat BUMN, PIHC, Bulog,” ijar Amran.

“Dimana capaian kita saat ini, khususnya stok itu hampir 3.180.000 hari ini. Dan itu tertinggi selama 23 tahun. Bahkan bisa jadi itu selama merdeka,” terang Mentan lebih lanjut.

Mentan Amran juga menyebut bahwa sesuai data BPS menunjukkan produksi nasional mengalami lonjakan mencapai 50–62 persen selama Januari–April 2025.

Peningkatan ini berkat kebijakan strategis Presiden Republik Indonesia yang menerbitkan 4 Inpres dan Perpres untuk memperkuat sektor pangan dalam 100 hari pertama pemerintahan.

“Ini mempermudah petani kita untuk mengakses saranksi, khususnya pupuk. Jumlahnyapun ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan. Dan itu berdampak pada produksi,” ungkap Mentan Amran.

Mentan juga menambahkan peran penting penyuluh dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang, saat ini tengah mengalami krisis pangan akibat menurunnya produktivitas, dan mulai belajar ke Indonesia.

“Kemudian tim-tim, teman-teman, PPL seluruh Indonesia itu sangat kompak dan solid. Kepala Dinas Pertanian Indonesia juga kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, Itu kebanggaan kita,” tambah Mentan.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Inpres No 3 Tahun 2025.

Kementerian Pertanian perlu menyamakan komitmen dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengikuti arah komando Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Peran penyuluh sangat vital dalam swasembada pangan sehingga perlu penguatan komitmen agar satu irama dan satu komando,” kata Idha.

Idha mengatakan acara koordinasi nasional Kornas penyuluh pertanian setidaknya dihadiri oleh 5.000 orang secara offline terdiri dari perwakilan penyuluh seluruh Indonesia dan peserta online sebanyak 32.000 yang bergabung disetiap Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Melalui acara ini diharapkan kedepan penyuluh didaerah fokus pada pengawalan percepatan luas tambah tanam (LTT), peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi, serta mendorong dan mengawal akselerasi program utama Kementan.

“Tujuan tersebut harus menjadi acuan dalam pergerakan di lapangan terutama mendampingi petani agar lebih sejahtera,” tutup Idha.

Dalam Kornas penyuluh pertanian ini, selain dihadiri para penyuluh, turut serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, seluruh jajaran Eselon I Kementan, Staf Khusus Mentan, Direktur Pengadaan Bulog, Kepala Dinas Pertanian, jajaran TNI-Polri, dan mitra strategis sektor pertanian.

Artikel Buka Kornas Penyuluh Pertanian Se-Indonesia, Mentan Amran Pastikan PPL Bergerak Wujudkan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wamentan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menekankan bahwa penyuluh pertanian menjadi jembatan utama antara kebijakan pemerintah dan petani di lapangan.

“Penyuluh adalah garda terdepan yang membawa inovasi, teknologi, dan pengetahuan langsung kepada petani. Tanpa peran mereka, visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan tidak akan tercapai,” ujar di Magelang, Selasa 25 Februari 2025.

Sudaryono menjelaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkutat pada peningkatan produksi beras, tetapi juga mencakup komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, daging, dan susu. Untuk itu, penyuluh pertanian diminta untuk terus mengedukasi petani tentang penggunaan benih unggul, teknik budidaya modern, serta pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

“Penyuluh harus memastikan petani mendapatkan informasi terbaik agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan mereka terjamin,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa perpindahan administrasi penyuluh daerah ke pusat tidak akan mengganggu jalannya kinerja yang sedang dilakukan, yaitu melakukan pendampingan petani guna mempercepat swasembada pangan sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto.

“Meski nantinya ada perpindahan administrasi, kalian para penyuluh tetap ngantor di kawasan atau wilayah daerah. Hanya saja kewenangannya langsung atas perintah pusat. Bukan berarti kalau Bupati minta tolong Anda kemudian tidak boleh kerja, jadi semua harus dikerjakan dan jangan sampai mengganggu jalanya kinerja yang sedang dilakukan saat ini,” terangnya.

“Kami ingin penyuluh tidak hanya jadi pendamping, tapi juga agen perubahan yang mampu menggerakkan petani menuju pertanian modern. Mereka adalah kunci agar program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan berjalan sukses,” sambung Sudaryono.

Meski demikian, Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian hanya mengambil alih secara administrasi tanpa mengambil porsi kerja yang sedang dilakukan. Dia pun berjanji akan ada kenaikan intensif bagi penyuluh yang memenuhi target atau memiliki prestasi dalam meningkatkan produksi.

“Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa tahun depan kinerja dari Penyuluh Pertanian itu Yang totalnya 37 ribu akan diranking ya kinerjanya. Ranking 1, ranking 2 Sampai ranking 37 ribu tadi akan dibuat peringkat berdasarkan kinerja. Ya nanti ada penghargaaanya. Yang penting penyuluh itu bisa menambah area tanam dan produktivitas,” ungkapnya.

Ia berharap, kompetisi semacam ini dapat memacu kinerja penyuluh dalam menambah daya gedor produksi nasional terutama untuk mewujudkan swasembada seperti yang diharapkan bersama.

“Kompetisi seperti ini bisa memacu Produktivitas dari Bapak-Ibu semua Penyuluh Pertanian di lapangan sehingga ke depan kita semua dapat sama-sama mewujdukan visi besar pemerintah dibawah Presiden Prabowo yaitu mencapai swasembada pangan,” tandas Wamentan Sudaryono.

Pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan strategis pertanian seperti meningkatkan volume pupuk dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton, kemudian memberi benih gratis sampai pendistribusian alsintan.

“Berikutnya pak kalau panen raya harga gabah sudah dinaikkan menjadi Rp 6.500 perkilogram. Semua untuk mengakomodir kepentingan petani dalam mencapai swasembada,” katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengajak para Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL se-Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menggebrak pertanian Indonesia dengan mempercepat capaian swasembada. Menurutnya ada 3 langkah yang bisa ditempuh penyuluh dalam mewujudkan Indonesia swasembada.

“Pertama adalah PPL harus meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan ketiga meningkatkan luas tambah tanam atau LTT.

“Aku PPL yang jadi menteri. Saya jadi PPL tahun 1995. Jadi PPL itu adalah menteri pertanian dan menteri pertanian adalah PPL,” jelasnya. (*)

Artikel Wamentan Sudaryono: Penyuluh Pertanian Jadi Ujung Tombak Swasembada Pangan Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai instansi tanpa konsistensi dalam pengelolaan dan koordinasi. Kondisi ini membuat mereka kesulitan bekerja secara optimal,” ujar Yadi saat dihubungi telepon, Jumat (29/11).

Yadi menegaskan bahwa peran penyuluh sangat vital dalam mendampingi petani, terutama untuk memastikan pengelolaan pertanian dilakukan secara efisien dan produktif. Ia menyoroti pentingnya rasio ideal satu penyuluh untuk satu desa sebagai kunci keberhasilan program pertanian pemerintah.

“Satu penyuluh untuk satu desa sangat krusial. Mereka adalah penghubung langsung antara petani dan pemerintah, membantu mengimplementasikan program, memberikan pelatihan, serta memastikan petani mendapatkan akses ke teknologi dan sumber daya. Jika ini tercapai, swasembada pangan bukan hanya visi, tapi menjadi realitas,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi saat ini yang membuat satu penyuluh harus melayani hingga lima desa sangat tidak ideal dan menjadi hambatan besar dalam mendukung petani.

“Koordinasi antara penyuluh dan petani tetap berjalan. Tapi, wadah penyuluh saat ini tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, mengembalikan penyuluh ke pusat adalah langkah yang tepat untuk memaksimalkan dampaknya bagi petani,” kata Yadi.

Ia juga menyampaikan bahwa KTNA mendukung penuh program swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis langkah ini akan menekan angka kemiskinan, terutama di sektor pertanian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia.

“Visi Presiden sangat tepat. Swasembada pangan adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian dan memastikan Indonesia menjadi lebih kuat secara global,” ujarnya.

Untuk mendukung pemerintah, KTNA telah menetapkan delapan poin program dalam Sarasehan Nasional KTNA. Di antaranya adalah mendukung brigade swasembada pangan dan transformasi pertanian tradisional ke modern melalui mekanisasi teknologi.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti krisis tenaga penyuluh yang saat ini hanya berjumlah 38 ribu orang, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 83 ribu penyuluh. Saat ini, satu penyuluh harus melayani hingga lima desa.

“Penyuluh adalah ujung tombak dalam pendampingan petani. Idealnya, satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini kondisinya sangat jauh dari ideal. Karena itu, Presiden Prabowo telah menyetujui kewenangan penyuluh ditarik ke pusat,” ujar Amran.

Menurutnya, pemindahan kewenangan ini akan mempermudah koordinasi dari pusat dan mempercepat program kerja, terutama untuk meningkatkan produktivitas petani melalui pendampingan yang lebih intensif.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan optimal, mulai dari penggunaan pupuk, teknologi, hingga teknik bertani yang lebih efisien. Ini adalah langkah besar menuju swasembada pangan,” pungkasnya. (*)

Artikel KTNA Dukung Pemerintah Kembalikan Penyuluh Pertanian ke Pusat pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Semua penyuluh yang tersebar di daerah nantinya kewenangannya akan ditarik ke pusat, c.q. (casu quo.red) Kementan,” kata Zulkifli pada Konferensi Pers seusai Rapat koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Zulkifli, langkah ini diambil sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.

“Prinsipnya, setiap desa harus memiliki satu penyuluh pertanian. Kita memiliki 37.000 hingga 38.000 penyuluh saat ini, dan itu harus ditambah. Petani perlu mendapatkan bimbingan, mulai dari penggunaan pupuk hingga teknik bertani yang lebih efektif,” kata Zulkifli.

Semua langkah ini, lanjut Zulkifli, dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan waktu yang terbatas, pemerintah menargetkan swasembada pangan dapat tercapai sebelum 2027, setidaknya untuk komoditas beras dan jagung.

“Kerja kita sangat berat dan waktu kita pendek. Dalam dua tahun ke depan, kita harus bekerja keras bersama sehingga target ini bisa tercapai,” tegasnya.

Ditemui secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang juga hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa jumlah penyuluh pertanian mengalami penurunan drastis hingga 53 persen dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengakibatkan minimnya pendampingan bagi petani di lapangan, dengan rasio saat ini mencapai lima desa hanya dilayani oleh satu penyuluh.

“Penyuluh adalah ujung tombak dalam pendampingan petani. Idealnya, satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini kondisinya lima desa hanya dilayani satu penyuluh. Karena itu, Presiden Prabowo telah menyetujui kewenangan penyuluh ditarik ke pusat,” ujarnya.

Mentan Amran menjelaskan, untuk mencapai target satu desa satu penyuluh, Indonesia membutuhkan total 83 ribu penyuluh pertanian. Dengan jumlah saat ini yang baru mencapai 38 ribu, terdapat kekurangan sekitar 45 ribu penyuluh.

“Kekurangan ini menjadi salah satu hambatan untuk mendorong swasembada pangan. Dengan kewenangan penyuluh berada di pusat, komando akan lebih mudah sehingga percepatan program bisa tercapai,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung petani dan mewujudkan kemandirian pangan. Pemindahan kewenangan ini juga dinilai strategis untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan yang optimal dari penyuluh, terutama dalam penggunaan pupuk, teknologi, dan teknik bertani yang lebih efisien.

“Dengan kolaborasi yang lebih terorganisasi dari pusat, ini akan menjadi langkah besar menuju swasembada pangan,” tutupnya.(*)

Artikel Kewenangan Penyuluh Pertanian Akan Ditarik ke Pusat, Fokus Percepat Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Amran juga menyerahkan bantuan benih padi, jagung dan alat mesin pertanian guna mendukung petani tingkatkan produksi.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan  Alumni Universitas Hasanuddin ini mengapresiasi semangat bekerja para penyuluh dan petani Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (25/01/2024).

Mentan Amran mengatakan Provinsi NTB naik terus dalam sejarah pertanian dan prestasi ini harus dilanjutkan.

“Hari ini kita sudah serahkan bantuan untuk NTB, ini hampir Rp 200miliar baru pemanasan karena NTB sudah berkontribusi swasembada padi dan jagung,” ujar Mentan Amran.

Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariandi mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menteri Pertanian karena dukungan untuk gerakan akselerasi peningkatan produksi pangan di NTB.

Menurutnya, Mentan Amran sudah merespon dengan cepat perintah presiden memberikan dukungan pertanian berupa pupuk, dan benih.

“Kami mewakili NTB menyampaikan terima kasih karena telah memenuhi kebutuhan petani, baik pupuk subsidi maupun benih padi akibat el nino berkepanjangan untuk tetap menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional,” ungkap Lalu.

Sebagai informasi Provinsi NTB mendapat bantuan tanaman pangan di tahun 2024 dengan total bantuan senilai 190,94miliar yang diantaranya bantuan benih padi seluas 38,500 ha dan Benih Jagung seluas 176,000 ha senilai 171,49miliar, bantuan benih padi seluas 11,000 ha dan benih jagung seluas 8,000 ha senilai 10,94miliar untuk Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian bantuan hortikultura berupa Bantuan Benih Buah, Benih Cabai, Kawasan Cabai, Kawasan Bawang Putih, Registrasi Kebun, Penerapan GAP, Penumbuhan UMKM, Pelayanan Informasi Pasar, Gerdal OPT Cabai dan Penanganan DPI senilai 8,51milyar, serta bantuan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian berupa benih sumber padi sebanyak 2,5 ton untuk Provinsi NTB.

Artikel Mentan Amran Serukan Swasembada Padi dan Jagung dari NTB pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Amran menyatakan penyuluh harus didahulukan, khusunya PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), karena mereka adalah pahlawan pangan bagi negara di sektor pertanian.

“Saya pernah merasakan apa yang PPL rasakan, karena saya juga awalnya PPL. Sehingga saya mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka pendorong dan penggerak swasembada pangan. Dulu kita tiga kali swasemdada,” tegas Amran.

Ketua Umum Ikatan Alumin Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) ini juga menekankan, ke depan bersama PPL, tidak lagi bicara atau membahas swasembada, tapi bagaimana caranya bisa melakukan ekspor kembali lima tahun mendatang.

Penghargaan untuk 11 Orang

Pada kegiatan ini penghargaan diberikan kepada 11 orang dan 12 lembaga, seperti penyuluh pertanian berprestasi, petani milenial berprestasi, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), kelompok tani berprestasi, kelompok wanita tani berprestasi, kelembagaan ekonomi pertanian berprestasi, dan Balai Penyuluhan Pertanian berprestasi.

Mereka semua berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia, dan terbanyak dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Sulawesi Selatan untuk kategori petani milenial berprestasi, kelembagaan ekonomi petani berprestasi, dan Balai Penyuluhan Pertanian berprestasi.

Ada pun penerima penghargaan penyuluh pertanian berprestasi, berasal dari Jatim, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat.

Untuk petani milenial berprestasi berasal dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sulsel. Untuk Sulsel, petani milenialnya bernama Ramdani.

Kemudian Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), penerima penghargaannya dari Jatim, Jabar, Yogyakarta. Lalu kelompok tani berprestasi dari Sumbar, Sumut dan Jateng. Sementara kelompok wanita tani berprestasi berasal dari Sultra, Kalteng dan Yogyakarta.

Untuk kelembagaan ekonomi pertanian berprestasi diberikan kepada Sulsel, Jateng dan Jabar, serta yang terakhir, penghargaan diberikan kepada Balai Penyuluhan Pertanian berprestasi dari Yogyakarta, Jateng, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi, selaku ketua panitia mengatakan, pada kegiatan yang dirangkaikan dengan Pembinaan Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Peningkatan produktivitas Padi dan Jagung, hadir 1.000 penyuluh dan petani milenial.

“Mereka semua, siap untuk mendongkrak produksi pertanian, terutama produksi padi dan jagung. Dan hari ini, kita menyampaikan apresiasi kepada mereka karena berkontribusi untuk kemajuan pertanian dan ketahanan pangan,” kata Dedi.

(**)

Artikel Amran Serahkan Penghargaan Insan Pendukung Pengembangan Pertanian 2023 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Dedi Nursyamsi, Sabtu (23/12/2023) di Lantai 1 AAS Building, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kegiatan yang dihadiri sedikitnya 1.000 penyuluh, yang mengangkat tema ‘Pembinaan Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Peningkatan produktivitas Padi dan Jagung’, juga dirangkaikan pemberian penghargaan pada insan pertanian 2023.

“Jadi, harus bangunkan dulu penyuluh dan petaninya, agar produksi meningkat. Meski BOP (Biaya Operasional penyuluh) kecil, dan ada rencana akan dinaikkan, tapi peningkatan produktivitas pangan itu, di tangan penyuluh. Di genggapan kalian,” ungkap Dedi di hadapan para penyuluh dan organisasi pertanian.

Dia menambahkan, ada tiga cara yang harus dipastikan untuk menggeber produksi pangan, yaitu pastikan sarana dan prasarana tersedia saat dibutuhkan.

“Benih ada, dan pupuk juga ada saat musim panen tiba. Irigasi aman, air bisa nyampai ke lahan. Jika ini tidak tersedia bisa laporkan ke saya,” tambah Dedi.

Lalu pastikan smart farming, dengan panca usaha tani.

“Ini betul-betul harus diimplementasikan. Benih berasal dari varietas unggul, lalu gunakan pupuk organik, pupuk kimia seperlunya saja,” lanjut Dedi.

Yang terakhir, pastikan penyuluh-penyuluh selalu ada di samping petani, memberikan solusi saat pupuk langka, melakukan antisipasi jika ada hama, dan lain sebagainya.

Sementara itu terkait BOP, sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berada di Lampung, Lampung, Rabu, 20 Desember 2023 memastikan, BOP untuk kaum tani bakal dinaikan.

Caranya, dengan menggunakan anggaran yang disisir dari berbagai kegiatan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurut Mentan Amran, langkah ini penting dilakukan guna mendukung peningkatan produksi pangan, seperti padi dan jagung sebagai kekuatan masa depan bangsa.

“Saya katakan andaikan gaji dan honor saya cukup untuk PPL maka akan ku serahkan semuanya. Akhirnya setelah dikumpulkan masuklah Rp 250 miliar untuk satu tahun,” jelas Mentan yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA Unhas) ini. (**)

Artikel Dedi Nursyamsi: Esensi Pertanian adalah Penyuluh dan Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kenaikan ini menurut Mentan Amran penting dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi padi dan jagung sebagai kekuatan masa depan bangsa.

“Saya katakan andaikan gaji dan honor saya cukup untuk PPL maka akan ku serahkan semuanya. Akhirnya setelah dikumpulkan masuklah Rp 250 miliar untuk satu tahun,” ujar Mentan yang disambut riuh gembira para PPL se-Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI Lampung, Rabu, 20 Desember 2023.

Meski demikian, Ketua Umum Ikatan Akumni Universitas Hasanuddin itu mengatakan uang sebanyak itu tidak akan cukup untuk BOP penyuluh di seluruh Indonesia.

Namun setidaknya, kata Mentan, kenaikan ini adalah yang pertama sejak 8 tahun lalu. Dia ingin jerih payah PPL dihargai layaknya seorang pahlawan.

“Pidato pertama saya di Kalimantan kemudian ke Jawa Tengah kemudian ke Sumsel suaranya lesu semua. Selama satu minggu aku cek jantungnya, nadinya ternyata BOP-nya kecil selama 8 tahun. Karena itu aku naikkan,” ungkapnya.

Bagi Mentan, PPL adalah ujung tombaknya bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia dari masa ke masa. PPL juga adalah pelaku utama dalam capaian swasembada sepanjang sejarah.

“Aku ini mantan PPL, aku tahu denyut nadi PPL seluruh Indonesia, aku tahu perasaan mereka, aku tahu kebutuhan mereka dan aku tahu perjuangan mereka untuk mengantar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” katanya.

Mentan mengingatkan saat ini merupakan masa tersulit karena hampir semua negara menutup akses pangan bagi kebutuhan negara luar. Sebagai contoh, dia menyebut ada puluhan negara yang hampir mengalmi kelaparan.

Karena itu, Mentan ingin semua persoalan pangan dapat dibenahi satu persatu melalui kolaborasi semua pihak. Termasuk persolan pupuk dan juga pengambilannya yang sebelumnya dianggap rumit karena harus menggunakan kartu tani.

“Kami ingin menyelesaikan persoalan pupuk dengan memutus kerumitan. Hari ini petani dapat mengambilnya hanya dengan menggunakan KTP,” jelasnya. (**)

Artikel Mentan Amran Naikkan Biaya Operasional Penyuluh pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Sekarang dengan memakai KTP sudah bisa membeli pupuk subsidi,” kata Mentan Amran.

Mentan menyampaikan kemudahan itu saat menghadiri kegiatan Pembinaan Penyuluh Pertanian Wilayah Kalimantan Tengah, di halaman Kantor Gubernur, Senin (11/12/2023).

Kegiatan pembinaan penyuluhan ini bertujuan mempercepat program cetak sawah baru di lahan rawa mineral untuk peningkatan produksi padi dan jagung.

Di depan hadirin dilaporkan  bahwa penyuluh di Kalteng telah mencairkan BOP.

Pembinaan penyuluh ini dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Pangdam XII Tanjunngpura, Kapolda Kalteng, Forkopimda, penyuluh pertanian.

Juga hadir anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), P4S, serta Petani Milenial Kalimantan Tengah, anggota KTNA Provinsi Kalimantan Tengah, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) dan Mahasiswa.

“Tujuan kami ke Kalimantan Tengah ini adalah untuk membangun, mencetak sawah baru kurang lebih seluas 136 ribu ha. Ini lahanya sudah siap,” kata Amran.

Kemudian, lanjut Mentan yang juga Ketua Umum PP Ikatan Alumni Universsitas Hasanuddin, Makassar ada lahan yang akan dioptimasi dengan IP (indeks pertanaman) dengan luas 100 ribu lebih.

“Bagaimana IP-nya kita tingkatkan menjadi 2 dan 3. Itu target kita,” kata Amran pada kegiatan yang diikuti 2.800 lebih peserta, dimeriahkan dengan pameran UMKM yang olahan dan industri produk-produk pertanian.

Di hadapan fibuan peserta,  Mentan Amran mengungkapkan baru saja pulang mengunjungi lokasi Food Estate di Gunung Mas.

Kondisi Food Estate Gunung Mas saat ini ditanami jagung dan singkong yang tumbuh subur sehingga harus dilanjutkan sebagai lumbung pangan.

“Setelah saya dilantik, saya minta itu ditanami bukan diiskusikan dan ternyata berhasil. Tinggi tanaman setelah 1 bulan lebih (40 hari) 3 meter. Itu yang ada di Gunung Mas dan itu akan kita tindak lanjuti kita sudah lihat bersama jagungnya subur dan singkongnya subur,” tuturnya.

Ia menegaskan luas Food Estate Gunung Mas 600 hektar optimia dapat ditanami semua mengingat luasnya yang kecil yakni 0,08 persen dibandingkan 7,4 juta ha di seluruh Indonesia.

Untuk itu, pengembanganya adalah masalah kecil jangan dibesar-besarkan, dalam waktu 3 sampai 6 bulan akan selesai semua.

“Komoditas yang akan ditanam, singkong dan jagung kemudian nanti sayur-sayuran dan sorgum. Terima kasih pak Gubernur, pak Pangdam luar biasa dan pak Kapolda yang ikut membantu ketahanan pangan Indonesia,” tegasnya.

Amran optimis kalau Food Estate digarap secara berkelanjutan, maka dalam 3 tahun ke depan akan swasembada, bahkan tahun keempat dan kelima bisa ekspor.

“Tapi dengan catatan lanjutkan ini program (lahan rawa). Dulu 2019 kita sudah swasembada kalau dilanjutkan program ini kita sudah ekspor seharusnya,” sambung Amran.

Amran juga nenyampaikan kemudahan tambahan memperoleh pupuk bagi petani yang mampu menanam dua kali, maka bisa membeli pupuk dua kali.

Begittu pun bagi masyarakat yang selama ini tidak bisa membeli pupuk dengan harga subsidi, yakni masyarakat hutan produksi,  sekarang boleh membeli pupuk subsidi.

Gubernur Sugianto Dukung Penuh Program Kementan

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menegaskan mendukung sepenuhnya program ketahanan pangan nasional. Presiden Jokowi telah menujuk Kalimantan Tengah sebagai lokasi Food Estate dan menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional sehingga harus dioptimalkan pengembanganya.

“Kami mendukung sepenuhnya. Kami tegak lurus dengan Pak Presiden dan mendukung program program pemerintah di Kalimantan Tengah dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan penambahan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan kegiatan Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani di Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian dan petani dalam peningkatan produksi padi dan jagung.

Penyuluh pertanian adalah kunci keberhasilan program pembangunan pertanian dalam hal peningkatan produksi untuk mencapai swasembada.

“Kewajiban penyuluh untuk mendampingi petani dalam mencapai peningkatan produktivitas dan produksi padi dan jagung. Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) akan naik sesuai kinerja penyuluh pertanian, jika produktivitas naik, BOP akan ikut naik, begitu sebaliknya,” ungkapnya. (**)

Artikel Mentan Amran Buktikan Anggaran Penambahan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Sudah Cair pertama kali tampil pada KABARIKA.

Gercep ini memastikan petani boleh mengakses pupuk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya tidak bisa karena harus lewat kartu tani,

“Saya baru kembali menjadi Menteri Pertanian, tetapi banyak keluhan soal pupuk bersubsidi, sementara kita tengah memasuki musim tanam, kami gerak cepat mengubah Permentan, saya pastikan sekarang petani bisa tebus pupuk hanya dengan KTP,” ungkap Mentan di hadapan puluhan ribu petani dan penyuluh pertanian wilayah Jawa Barat di Gedung Bale Rame Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Seperti pada tahun sebelumnya, bila memasuki musim tanam ketersediaan pupuk menjadi salah satu yang sangat krusial bagi petani.

Mentan Amran mengatakan revisi Permentan ini menitikberatkan pada kemudahan petani mengakses pupuk bersubsidi dengan KTP, sehingga kartu tani tidak menjadi satu satunya metode penebusan pupuk bersubsidi, dan petani diberikan kemudahan menebus pupuk bersubsidi dengan berbagai cara.

“Kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian kami pastikan produksi turun, jadi ini harus serius dibenahi, jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia,” kata Amran yang juga Ketua Umum PP Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin, Makassar.

Senada dengan Mentan Amran, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil, menekankan memasuki masa tanam, Kementan terus berupaya memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.

Alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

“Petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi, dengan membawa Kartu Tani atau KTP, namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan,” ungkap Ali Jamil.

Lebih lanjut, dirinya merinci berdasarkan e-alokasi, alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sebesar 939.895 ton pada tahun 2023 ini dan telah direalisasikan sampai 30 November sebesar 695.765 ton atau 74.0%.

Petani penerima pupuk bersubsidi dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan dan dapat melihat alokasinya melalui cek pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

“Sungguh besar kemudahan yang diberikan Bapak Mentan Amran, sekarang penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP, Permentan soal pupuk bersubsidi juga tengah dikejar untuk segera di revisi agar petani semakin mudah mengakses pupuk bersubsidi dan berproduksi” ungkapnya.

Sementara itu, Dadang, salah satu petani di Kecamatan Soreang yang juga ditunjuk untuk melakukan simulasi penebusan pupuk bersubsidi dengan kios resmi, mengaku senang dengan adanya mekanisme baru yang memudahkan petani dilapangan.

“Terimakasih Pak Menteri Amran, saya kira ini sangat bagus, karena bagi petani yang tidak bisa akses pupuk bersubsidi dengan kartu tani, kini bisa hanya dengan KTP, sungguh ini mempermudah kami, kami petani sangat senang dan menyambut baik kemudahan ini,” ungkapnya. (**)

Artikel Mentan Amran Gercep Revisi Peraturan Pupuk Bersubsidi Permudah Petani Dapat Pupuk Pakai KTP pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID, SIGI – Sebanyak 2.000-an penyuluh pertanian dari seluruh penjuru Nusantara hadir pada Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (6/11/2023).

Jambore dengan tema ‘Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyangga Pangan Utama IKN’, dibuka Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman.

Menurut Amran, Jambore Penyuluh Pertanian bertujuan meningkatkan semangat kerja dan motivasi bagi penyuluh, serta meningkatkan keterampilan juga wawasan.

Penyuluh pertanian, punya peran penting dalam mentransfer ilmu dan teknologi, serta memberi pendampingan kepada petani.

“Keberadaan penyuluh sangat penting, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Penyuluh pertanian harus meningkatkan kinerja, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang ada, salah satunya, dengan penerapan digitalisasi pertanian,” kata Amran.

Bagi Amran, kehadirannya pada Jambore Penyuluh Pertanian yang berlangsung empat hari hingga 8 November mendatang karena rasa cintanya kepada para penyuluh.

Jika potensi dan keahlian penyuluh pertanian yang jumlahnya mencapai 50 ribu orang , lalu mereka bergerak semua, maka persoalan pangan akan selesai.

“Dalam kurun waktu 2-3 tahun kita bisa swasembada, tidak ada lagi impor. Penyuluh adalah pahlawan pangan, garda terdepan swasemabda,” kata Amran.

Keberhasilan program pertanian berkat keberadaan penyuluh. Penyuluh tidak boleh mengeluh, kalau mengeluh, akan gagal menaikkan produksi.

Di tangan Amran, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi hingga 35 juta ton setara beras. Agar bisa tercapai, itu menjadi tugas penyuluh pertanian.

“Kerja harus optimal, menjadi pendamping yang mampu mengantarkan sekaligus mengawal kebijakan pemerintah dalam hal pertanian hingga tingkat petani. Mulai dari penggunaan benih bermutu, penyaluran pupuk, penyaluran sarana dan prasarana produksi, hingga pemanfaatan asuransi pertanian,” sebutnya.

Harapannya, selain di tangan penyuluh pertanian, KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan) dari seluruh Indonesia, saling bahu membahu agar produksi pertanian kita seperti pasa 2017-2019.

“Saat itu, tidak ada impor beras dari negara lain. Tahun 2024, kita targetkan meningkatkan produksi, sehingga 2026 nanti sudah kembali swasembada,” jelas Amran.

Dengan demikian, keadaan akan berbalik, Indonesia yang melakukan ekspor ke berbagai negara.

“Tentu dengan catatan, program harus berkelanjutan. Tidak boleh ganti menteri, maka program terhenti,” katanya.

. Program pertanian modern, bertransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Dan itu sudah berhasil dijalankan saat El Nino melanda 2015 lalu,” pungkas Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menambahkan, Jambore Penyuluh Pertanian ini bisa membangkitkan semangat para penyuluh dalam melaksanakan tugas di lapangan. Penyuluh dan petani merupakan garda terdepan dalam pembangunan pertanian, harus mampu menjadi sahabat dan pemberi solusi untuk petani.

“Memanfaatkan sumber daya yang ada, pengetahuan dan teknologi, karena penyuluh dan petani, tulang punggung bangsa. Jambore Penyuluh Pertanian juga merupakan kesempatan berharga untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan keberadaan para penyuluh telah diterima oleh masyarakat,” tambah Dedi.

Sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura mengaku daerahnya masih terus berbenah agar bisa bangkit.

“Adanya Jambore Penyuluh Pertanian diharapkan para penyuluh pertanian terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya mendampingi para petani meningkatkan produktivitas, memberikan informasi pasar dan teknologi, juga pengembangan diri sehingga menjadi pengelola usaha agribisnis yang handal dan mandiri,” ungkapnya. (**)

Artikel Mentan Amran Sulaiman: Penyuluh Pertanian Garda Terdepan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.