Regional CEO 3 Pupuk Indonesia Eko Suroso mengatakan, stok tersebut dapat ditebus petani yang telah terdaftar sesuai hak dan alokasi masing-masing. Ketersediaan pupuk ini diharapkan menopang aktivitas tanam sekaligus memastikan petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan ketentuan pemerintah.

Hal itu disampaikan Eko dalam kegiatan Media Gathering Regional 3 di Madiun, Jumat (9/10/2026).

Dari total stok 31.267 ton tersebut, porsi terbesar berasal dari pupuk urea sebanyak 16.433 ton. Selanjutnya NPK Phonska 10.886 ton, pupuk organik Petroganik 3.764 ton, ZA 166 ton, dan NPK Kakao 19 ton.

Eko mengingatkan petani agar penggunaan pupuk tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

“Kami berharap petani memanfaatkan stok pupuk bersubsidi ini dengan baik. Tidak serta-merta mengaplikasikan pupuk hanya berdasarkan pengalaman, tetapi sesuai kebutuhan tanaman,” ujar Eko kepada wartawan Minggu (11/10/2026).

Menurut dia, pemupukan yang sesuai kebutuhan dapat membantu meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjaga kondisi tanah. Karena itu, pola pemupukan berimbang dinilai penting untuk menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan.

Secara lebih luas, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi dalam jumlah besar untuk wilayah Jawa Timur.

Per 7 Oktober 2026, total stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai 251.954 ton.

Rinciannya terdiri atas urea 145.489 ton, NPK Phonska 90.294 ton, Petroganik 11.913 ton, ZA 2.724 ton, SP-36 sebanyak 1.187 ton, serta NPK Kakao 348 ton.

Sementara itu, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Madiun Raya telah mencapai 237.385 ton atau sekitar 77 persen dari total alokasi 306.864 ton sepanjang 2026.

Adapun untuk wilayah Jawa Timur secara keseluruhan, penyaluran mencapai 1.699.530 ton atau 78 persen dari alokasi tahunan sebanyak 2.182.522 ton.

Dorong Penggunaan Petroganik
Selain memastikan stok pupuk tersedia, Pupuk Indonesia juga mendorong pemanfaatan pupuk organik Petroganik secara lebih optimal.

Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia Wawan Arjuna mengatakan, bahan organik memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi tanah dan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.

Petroganik memiliki kandungan karbon organik minimal 15 persen. Kandungan tersebut dinilai dapat membantu memperbaiki media tanam serta menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang.

Pada 2026, alokasi Petroganik untuk Jawa Timur mencapai 146.459 ton. Hingga 7 Oktober 2026, realisasi penyalurannya mencapai 99.771 ton atau sekitar 68 persen.

Khusus Madiun Raya, alokasi Petroganik mencapai 55.183 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.732 ton atau sekitar 61 persen telah disalurkan.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun Suharno mengatakan, penggunaan Petroganik cukup membantu petani dalam menjaga kesuburan tanah.

Menurut dia, bentuk Petroganik yang berupa granul dan dikemas juga lebih praktis digunakan dibandingkan penggunaan kotoran ternak secara langsung.

Suharno menyebut, berdasarkan hasil uji laboratorium, kandungan bahan organik tanah di wilayah Madiun Raya masih berada pada kisaran 2 hingga 2,5 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan kualitas tanah agar lahan pertanian tetap produktif dan mampu menopang hasil pertanian dalam jangka panjang.

Petani Tak Wajib Tebus Pupuk Secara Paketan
Di sisi lain, Eko juga menegaskan bahwa petani tidak diwajibkan menebus pupuk bersubsidi dalam bentuk paket tertentu.

Petani, kata dia, dapat membeli pupuk sesuai hak dan alokasi masing-masing sebagaimana tercatat dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.

“Tidak ada konsep seperti itu (penebusan paketan). Konsepnya bagaimana petani bisa beralih menggunakan pemupukan berimbang,” tegasnya.

Dengan mekanisme tersebut, petani diharapkan dapat menyesuaikan pembelian pupuk dengan kebutuhan tanaman, sekaligus menerapkan pola pemupukan yang lebih efektif dan efisien.

Artikel Stok Pupuk Subsidi Madiun Raya Capai 31.267 Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Kebutuhan Petani Aman pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra, Hadi Susanto, mengatakan kenaikan NTP tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada indeks harga yang diterima petani dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayarkan.

“Pada September 2026, NTP Sulawesi Tenggara meningkat 2,16 persen, dari 113,12 pada Agustus menjadi 115,56. Kenaikan ini didorong oleh indeks harga yang diterima petani yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani,” kata Hadi.

Berdasarkan data BPS Sultra, indeks harga yang diterima petani (It) pada September 2026 meningkat 2,72 persen. Sementara indeks harga yang dibayar petani (Ib) hanya mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen.

Jika dilihat berdasarkan subsektor, NTP tanaman pangan tercatat sebesar 100,13. Kemudian hortikultura sebesar 107,59, tanaman perkebunan rakyat 129,06, peternakan 106,09, serta perikanan sebesar 110,99.

Hadi menjelaskan, capaian NTP tersebut juga menjadi gambaran perkembangan daya tukar petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga.

“Pergerakan NTP perlu dilihat bersama dengan perkembangan harga yang diterima dan harga yang dibayar petani. Dengan demikian, perubahan NTP dapat memberikan gambaran mengenai kondisi daya tukar petani pada periode tertentu,” ujarnya.

Sementara itu, NTP secara nasional pada September 2026 berada di angka 131,14 atau meningkat 1,51 persen dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar 129,19.

Selain NTP, BPS mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Sulawesi Tenggara pada September 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya nilai indeks pada kelompok pengeluaran kesehatan. (*)

Artikel NTP Sultra September 2026 Naik 2,16 Persen, Capai 115,56 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ebi Rusliani, Direktur Perbenihan Perkebunan, menyebutkan bahwa pada 2025 pemerintah bekerja sama dengan para produsen benih mengembangkan KBD seluas 1.989 hektare.

Dari luasan tersebut, 1.219 hektare telah lolos sertifikasi. Dari kebun tersebut, tersedia benih sebanyak 320 juta mata atau setara dengan pengembangan areal seluas 7.314 hektare. Sekitar 2.616 hektare telah disalurkan, sedangkan sisanya seluas 5.339 hektare, setara dengan pengembangan areal tersebut, masih menunggu kesiapan lahan petani.

“Petani dapat mengakses benih ini secara gratis dengan terlebih dahulu diusulkan sebagai CPCL oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten. Menariknya, kegiatan KBD ini tidak hanya membagikan benih bermutu secara cuma-cuma, tetapi juga mengintroduksi varietas-varietas unggul terbaru seperti NXI 4T, AAS, PSKA, dan Panjalu yang memiliki potensi produksi di atas 1.200 kuintal per hektare dengan rendemen mencapai 9-11 persen,” jelas Ebi.

Ia juga memperkirakan pengiriman benih KBD menciptakan perputaran uang untuk logistik dan HOK sebesar Rp5,2 miliar. Namun, manfaat sebenarnya akan dirasakan pada tahun depan saat tebu yang ditanam kemudian digiling, ketika terjadi peningkatan produktivitas tebu dan hablur gula.

Sementara itu, Ulya, pimpinan CV Joyorosan, salah satu mitra pengembangan KBD, menyebutkan bahwa saat ini perusahaannya telah menyalurkan benih untuk areal seluas 800 hektare. Kegiatan tersebut menciptakan perputaran uang untuk pengiriman dan tenaga angkut sebesar Rp2 juta per pengiriman atau setara dengan Rp1,6 miliar.

“Benih yang kami salurkan adalah jenis Panjalu. Beberapa waktu lalu, hasil giling di pabrik gula baru di wilayah Jawa Tengah memperlihatkan rendemen di angka 11 persen, dengan produktivitas mencapai 1.200 kuintal per hektare,” jelas Ulya.

Terkait belum seluruh benih disalurkan, Ulya menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan kondisi kemarau ekstrem yang membuat waktu penanaman mengalami kemunduran. Namun, stok benih masih akan tersedia hingga November 2026. (*)

Artikel Tersedia 320 Juta Mata Benih Tebu “Premium”, Siap Dibagikan Gratis pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penguatan NTP September terutama dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

“Nilai Tukar Petani atau biasa kita sebut dengan NTP pada kondisi September tahun 2026 tercatat sebesar 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan dengan Agustus tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani naik sebesar 1,93 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani yaitu naik 0,44 persen,” kata Ateng dalam rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (1/10/2026).

Menurut Ateng, sejumlah komoditas menjadi pendorong utama kenaikan indeks harga yang diterima petani. Komoditas tersebut antara lain gabah, karet, cabai rawit, dan kelapa sawit.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani yaitu gabah, karet, cabai rawit, dan juga kelapa sawit,” jelasnya.

Ateng menyampaikan bahwa penguatan NTP terjadi di seluruh subsektor utama pertanian. Subsektor hortikultura mencatat kenaikan tertinggi, yakni sebesar 4,04 persen. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani hortikultura meningkat 4,34 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani hortikultura hanya naik 0,30 persen.

“Untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami kenaikan NTP sebesar 4,04 persen, terutama didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani hortikultura yaitu naik 4,34 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani hortikultura mengalami kenaikan hanya sebesar 0,30 persen,” terang Ateng.

Ia menambahkan, cabai rawit, cabai merah, dan tomat menjadi komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani hortikultura.

“Komoditas yang dominan untuk mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima yaitu cabai rawit, cabai merah, dan juga tomat. Secara umum seluruh subsektor utama pertanian mengalami kenaikan NTP,” ujar Ateng.

Selain itu, berdasarkan data BPS, NTP subsektor tanaman pangan pada September 2026 sebesar 119,24, tanaman hortikultura 129,50, tanaman perkebunan rakyat sebesar 171,67, dan subsektor peternakan 102,91. Dengan demikian, seluruh subsektor pertanian mengalami penguatan NTP pada September 2026.

Tidak hanya itu, jika dilihat secara kumulatif Januari-September 2026, NTP nasional tercatat 127,03 atau meningkat 3,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kenaikan terbesar secara kumulatif terjadi pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,60 persen.

Kenaikan NTP tersebut memperlihatkan bahwa penguatan harga komoditas pertanian terjadi bersamaan dengan relatif terkendalinya kenaikan biaya yang harus dibayar petani. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan daya beli dan posisi ekonomi petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama produksi.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan agar kita swasembada pangan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak melalui kebijakan dari hulu hingga hilir.

“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara harus hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik. Kalau petani untung, pertanian akan terus tumbuh,” tegasnya.

Kementerian Pertanian terus mendorong agar peningkatan produksi pangan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penguatan harga hasil panen, kemudahan akses sarana produksi, pembangunan irigasi, mekanisasi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya menjaga agar pertumbuhan sektor pertanian memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi petani.

Capaian NTP September 2026 sebesar 131,11 melanjutkan tren penguatan yang telah terlihat pada bulan sebelumnya. Pada Agustus 2026, BPS mencatat NTP nasional sebesar 129,19 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.

Dengan perkembangan tersebut, peningkatan NTP menjadi salah satu indikator bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya tercermin dari sisi produksi, tetapi juga dari membaiknya posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Artikel Kesejahteraan Petani Terus Menguat, NTP September 2026 Tembus 131,11 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran

Kekeringan tidak berarti seluruh Indonesia akan berhenti menerima hujan. Atmosfer kita terlalu kompleks untuk dibaca hanya dengan kalimat “musim kemarau” atau “musim hujan”. BMKG mencatat bahwa dinamika atmosfer regional masih dapat memicu hujan lokal dengan intensitas signifikan, sementara Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang perlu mewaspadai potensi angin kencang pada periode 29 September–5 Oktober 2026.

Terkadang manusia menunggu hujan bukan karena ingin menikmati kesejukan, melainkan karena di balik hujan ada kehidupan. Di sebuah desa, seorang petani mungkin sedang menatap langit dengan cara yang berbeda: bukan menikmati pemandangan langit, tetapi sebagai harapan. Bagi petani, setetes hujan dapat berarti benih yang tumbuh, sawah yang menghijau, dan pada akhirnya beras yang sampai ke meja makan sebuah keluarga.

Hari-hari terakhir September 2026 mengingatkan kita bahwa urusan hujan sesungguhnya adalah urusan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam pembaruan 28 September 2026, menyebut kondisi atmosfer Indonesia pada akhir September masih didominasi keadaan kering di sejumlah wilayah. Bahkan, pada akhir September hingga awal Oktober 2026, Indonesia masih dipengaruhi El Niño dengan intensitas sangat kuat.

Di sinilah kita perlu mengubah cara memandang pangan dari perspektif yang lain. Ia bukan hanya perkara sawah yang luas, pupuk yang tersedia, benih yang unggul, atau teknologi pertanian yang semakin modern. Pangan adalah pertemuan antara langit dan tanah, antara air dan benih, antara kebijakan dan petani, antara harga dan daya beli, hingga akhirnya bertemu di  piring makan kita.

Ketika BMKG berbicara tentang El Niño, sesungguhnya yang sedang dibicarakan bukan hanya cuaca. Hal tersebut terkait juga dengan perubahan ritme produksi, kebutuhan air, biaya usaha tani, risiko gagal tanam, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi rumah tangga. Langit berada jauh di atas kepala kita, tetapi dampaknya dapat turun sampai ke dasar kehidupan: isi dompet dan isi piring.

Kekeringan bukan hanya persoalan petani. Seolah-olah petani yang sawahnya mengering harus menyelesaikan sendiri masalah air, sementara masyarakat lainnya cukup menunggu beras tersedia di pasar. Padahal ketika petani kehilangan air, sesungguhnya seluruh rantai pangan sedang menerima pesan peringatan.

Karena itu, respons terhadap El Niño tidak boleh berhenti pada imbauan agar petani berhati-hati. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan kekeringan, memastikan distribusi air untuk kawasan pertanian prioritas, mempercepat perbaikan jaringan irigasi yang rusak, serta menyesuaikan kalender tanam berdasarkan informasi iklim. BMKG sendiri mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk menghemat air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem informasi yang benar-benar sampai kepada petani. Informasi iklim tidak boleh berhenti di kantor pemerintah atau layar komputer, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan sederhana: kapan menanam, varietas apa yang digunakan, berapa kebutuhan air, kapan memupuk, dan kapan menunda tanam. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak berhenti menjadi laporan, tetapi berubah menjadi alat untuk menyelamatkan keputusan petani.

Bendungan, embung, irigasi, pompa air dan jaringan distribusi sebagai infrastruktur pangan. Itu benar. Tetapi menghadapi perubahan iklim dan El Niño yang kuat, Indonesia juga membutuhkan sesuatu yang lebih halus namun sangat menentukan yakni infrastruktur kesadaran.

Kesadaran bahwa air adalah sumber kehidupan harus tumbuh dari rumah tangga sampai pemerintah. Kesadaran bahwa membuang-buang air pada musim kering bukan sekadar tindakan boros, tetapi dapat memperbesar tekanan terhadap kehidupan petani. Kesadaran pula bahwa menjaga lahan, daerah tangkapan air, sungai, embung, hutan, dan lingkungan bukan agenda ekologis yang berdiri sendiri, melainkan bagian langsung dari menjaga makanan yang akan kita makan.

Di tingkat masyarakat, gerakan urban farming juga dapat menjadi bagian dari solusi. Rumah, sekolah, pesantren, masjid, kantor dan lingkungan permukiman dapat mengembangkan tanaman pangan sederhana yang hemat air, seperti sayuran dalam wadah, hidroponik skala rumah tangga, vertikultur, atau tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi lokal. Skala kecil memang tidak akan menggantikan sawah, tetapi dapat membangun budaya pangan yang lebih mandiri sekaligus mengajarkan satu hal penting: ketahanan pangan dimulai dari kesadaran untuk tidak selalu menjadi konsumen.

Pelajaran terbesar dari El Niño adalah bahwa ketahanan pangan tidak boleh dibangun ketika krisis sudah berada di depan mata. Ketahanan pangan seharusnya dibangun ketika keadaan masih relatif tenang, ketika gudang masih tersedia, ketika harga belum melonjak, dan ketika petani belum kehilangan harapan.

Pemerintah dapat melakukan setidaknya tiga hal secara konsisten. Pertama, membangun sistem peringatan dini pangan yang menggabungkan data BMKG, BPS, kondisi irigasi, luas tanam, produksi, harga, dan stok secara berkala sehingga keputusan dapat dibuat sebelum terjadi gangguan besar. Kedua, memperkuat perlindungan petani melalui akses pembiayaan, asuransi pertanian, benih adaptif, teknologi hemat air, dan pendampingan yang benar-benar hadir di lapangan. Ketiga, memastikan kebijakan pangan selain produksi nasional, juga menjaga kesejahteraan petani sebagai manusia yang menjadi fondasi produksi itu sendiri.

Kita juga membutuhkan diversifikasi pangan yang lebih serius. Ketika beras menjadi pusat hampir seluruh pembicaraan pangan, setiap gangguan produksi padi otomatis menjadi kegelisahan nasional. Padahal Indonesia memiliki jagung, singkong, sagu, ubi, sorgum dan berbagai pangan lokal yang dapat dikembangkan sesuai karakter ekologis masing-masing wilayah.

Pada akhirnya, persoalan hujan mengajarkan kita tentang keterhubungan. Awan tidak mengenal batas administrasi, sungai tidak mengenal batas kabupaten, dan kekeringan tidak bertanya siapa yang memilih pemerintah hari ini. Begitu pula pangan: ketika produksi terganggu di satu tempat, dampaknya dapat menjalar melalui harga, distribusi dan daya beli ke tempat lain.

Karena itu, menghadapi El Niño kita membutuhkan cara berpikir yang lebih luas daripada sekadar “menunggu hujan”. Kita harus menyiapkan air sebelum hujan datang, memperbaiki tanah sebelum tanah kehilangan kesuburannya, melindungi petani sebelum mereka jatuh dalam kesulitan, dan membangun sistem pangan sebelum krisis mengetuk pintu.

Sebab sesungguhnya pangan adalah sebuah perjanjian sosial. Petani menanam bukan hanya untuk dirinya, pemerintah membuat kebijakan bukan hanya untuk angka statistik, dan masyarakat membeli pangan bukan hanya untuk memenuhi selera. Di antara benih yang ditanam dan nasi yang kita makan terdapat kerja panjang, air, tanah, kebijakan, distribusi, harga, serta doa yang sering tidak terlihat.

Maka ketika hujan belum turun, mungkin yang perlu kita lakukan bukan hanya mendongak ke langit. Kita juga perlu menunduk ke tanah, melihat sawah yang mulai kering, mendengar kecemasan petani, lalu bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita membangun sistem pangan yang tidak menggantungkan masa depan bangsa hanya kepada kemurahan langit?

Hujan adalah rahmat, tetapi ikhtiar adalah tanggung jawab. Dalam bahasa kesadaran, manusia tidak diminta mengendalikan langit; manusia diminta belajar membaca tanda-tandanya, menjaga bumi yang dititipkan kepadanya, dan mempersiapkan kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Barangkali itulah makna terdalam dari ketahanan pangan. Kita tidak sedang sekadar menanam padi; kita sedang menanam harapan agar tidak ada anak yang tidur dengan perut lapar, tidak ada petani yang kehilangan martabat karena gagal panen, dan tidak ada keluarga yang harus memilih antara membeli beras atau memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dan ketika hujan akhirnya jatuh ke bumi, semoga kita tidak hanya melihat air yang turun dari langit. Semoga kita melihatnya sebagai pesan Tuhan bahwa kehidupan selalu memiliki jalan untuk tumbuh—asal manusia mau merawat tanah, menjaga air, menghormati petani, dan tidak berhenti melakukan ikhtiar.

“Jangan hanya menunggu hujan untuk menumbuhkan pangan; bangunlah kesadaran untuk menjaga air, tanah, petani, dan kehidupan, sebab rezeki yang turun dari langit membutuhkan tangan manusia untuk menjadikannya keberkahan.”
__________
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”.

Artikel Pangan di Bawah Langit yang Berubah pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Nah, namanya Kelompok Maju, Berani Berjuang. Kelompoknya, saya resmikan,” ujar Mentan Amran saat menerima para petani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (24/9/2026).

Lebih dari 1.000 petani Indramayu datang ke Jakarta membawa berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Para petani berangkat dari Indramayu sejak Rabu malam dan tiba di Jakarta pada Kamis pagi untuk menyampaikan kebutuhan terkait pengairan, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, benih, hingga sumber air.

Bagi Mentan Amran, kedatangan para petani tersebut merupakan bagian dari semangat perjuangan yang harus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah.

“Ini Hari Tani. Mereka datang silaturahmi, bukan demo. Saya sebagai bapaknya, saya wajib melayani. Apapun, siapapun, ada. Ini rakyat kita. Ini saudara kita. Ini anak kita. Inilah gunanya kita pemerintah melayani rakyat,” tegas Mentan Amran.

Salah satu persoalan yang disampaikan petani adalah keterbatasan pengairan yang berdampak pada produksi. Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kroya, Gantar, Terisi, dan Cikedung masih membutuhkan dukungan irigasi dan irigasi perpompaan (irpom). Para petani juga mengusulkan pembangunan sumber air melalui pengeboran serta jaringan irigasi air tanah (JIAT).

Kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena terdapat sumber air dari Bendungan Cipanas yang berjarak sekitar 1 hingga 5 kilometer dari wilayah pertanian. Para petani sebelumnya juga telah melakukan pendataan titik-titik sumber air untuk mendukung pengembangan jaringan pengairan di wilayah tersebut.

Selain persoalan pengairan, petani menyampaikan kebutuhan dukungan alsintan, pupuk, dan benih. Para petani mengusulkan benih untuk lahan sekitar 1.000 hektare serta tambahan dukungan alsintan untuk memperkuat kegiatan produksi di 24 basis kelompok tani.

Salah satu perwakilan petani menyampaikan harapan agar dukungan irpom dapat menjangkau seluruh basis.

“Pertama, harapan kami, karena kami ada 24 basis, agar diupayakan juga mendapatkan 24 irpom tersebut. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Amran yang sudah memberikan traktor dan combine kepada Serikat Tani Indramayu. Tapi kami itu 24 basis, sedangkan ini baru 11 traktor,” ujar salah satu perwakilan petani.

Ketua Serikat Tani Indramayu Casudi mengatakan kedatangan para petani juga menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Kementan dan terealisasi sesuai dengan yang dijanjikan.

“Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Amran atas pemberian bantuan alsintan dan irpomnya. Saya sangat senang, artinya untuk pertanian mudah-mudahan apa yang dikasih oleh Pak Menteri Amran bisa menjadi ringan untuk pekerjaan kita dan juga bermanfaat untuk semua petani Serikat Tani Indramayu,” ujar Casudi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Mentan Amran langsung mengoordinasikan kebutuhan yang berkaitan dengan infrastruktur pengairan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Mentan juga menghubungi pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar kebutuhan jaringan irigasi dapat segera ditindaklanjuti.

“Ini masih kecil sekali, nggak perlu sampai Menteri, Pak Dirjen. Nanti kolaborasi dengan Pak Dirjen. Yang butuh pompa dari saya, salurannya dari Bapak,” kata Mentan Amran.

Mentan menegaskan bahwa kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pertanian akan ditangani Kementan, sementara persoalan yang menjadi kewenangan kementerian lain akan dikoordinasikan agar dapat diselesaikan secara bersama.

“Kalau urusan pertanian, saya urusi. Kalau hubungan Kementerian lain, saya bisa jadi bapak. Tapi bersyukur tadi sudah saya telepon Pak Dirjen di Kementerian PU. Tapi kalau urusan pertanian, saya urusi,” ujar Mentan Amran.

Untuk memperkuat dukungan kepada petani, Kementan juga memberikan tambahan bantuan berupa dua unit combine harvester, tujuh unit irpom, dan dua unit traktor besar.

Pembentukan Kelompok “Maju, Berani Berjuang” menjadi penanda semangat para petani untuk terus memperjuangkan kemajuan pertanian sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Mentan Amran pun mengajak para petani menjaga semangat tersebut sebagai kekuatan dalam membangun pertanian.

Artikel Mentan Bentuk Kelompok “Maju, Berani Berjuang”, Simbol Perjuangan Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Suahasil bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa (22/9).

“Beras diselundupkan masuk ke Indonesia, itu sebenarnya menodai swasembada pangan. Swasembada kan ini terjadi karena produksi sendiri. Kita bekerja di sisi kebijakan, para petani kita bekerja menanam padi dengan produktivitas tinggi tapi dinodai dengan selundupan beras seperti ini,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, besarnya pasar Indonesia menjadi daya tarik bagi berbagai komoditas dari luar negeri untuk masuk ke pasar domestik. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat untuk melindungi pasar dan kepentingan masyarakat.

“Ini dilakukan karena pasar Indonesia yang besar, menggiurkan untuk seluruh pemain dunia di berbagai macam barang. Kita harus melindungi pasar kita,” ujarnya.

Ia menegaskan beras ilegal pada akhirnya merugikan petani dan konsumen. Selain berpotensi mengganggu pasar beras produksi dalam negeri, beras yang masuk secara ilegal juga tidak dapat dipastikan proses penyimpanan, pengiriman, pengemasan, hingga kualitasnya.

“Kalau beras, yang dirugikan petani dan konsumen kita. Karena beras ilegal tidak bisa dipertanggungjawabkan penyimpanan, pengiriman, pengemasan dan kualitas beras tersebut,” tegasnya.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi praktik ilegal yang merugikan petani. Menurutnya, sekitar 115 juta petani menjadi pihak yang dirugikan apabila beras ilegal masuk dan beredar di pasar dalam negeri.

“Ini merugikan petani, 115 juta petani rugi dengan adanya impor beras ilegal. Kita sudah swasembada tapi masih ada selundupan. Memang ini menggiurkan,” tegas Amran.

Amran mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena bukan pertama kalinya pelanggaran terjadi di sektor perberasan. Ia menyinggung sejumlah kasus yang sebelumnya telah ditangani pemerintah, termasuk persoalan beras premium dan medium serta dugaan pelanggaran beras fortifikasi.

“Ini merugikan petani beras dan konsumen. Sebelumnya, pelanggaran beras premium dengan beras medium kerugiannya mencapai Rp98 triliun, sedangkan dugaan pelanggaran beras fortifikasi mencapai Rp89 triliun. Bahkan ada pelaku yang sudah dua kali melakukan pelanggaran, ada residivis, dan kejadiannya berulang. Ini memang menggiurkan,” ungkapnya.

Karena itu, Amran menegaskan praktik yang merugikan petani dan masyarakat harus diberantas secara bersama-sama. Ia menyebut praktik tersebut sebagai musuh yang harus dihadapi pemerintah.

“Ini musuh negara. Merugikan 286 juta orang, petani 115 juta orang. Ini yang kita musuhi,” tegasnya.

Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan terhadap impor ilegal tersebut. Ia berharap pengawasan dan penegakan hukum di sektor pangan terus diperkuat.

“Pak Menkeu, Pak Dirjen, mewakili petani 115 juta orang saya terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak sehat memerangi mafia pangan Indonesia,” ujar Amran.

Ia menegaskan pemberantasan mafia pangan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pangan.

Penindakan impor ilegal beras yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pasar domestik, melindungi petani dan konsumen, serta memastikan capaian swasembada pangan tidak terganggu oleh praktik perdagangan ilegal. (*)

Artikel Menkeu Tegaskan Beras Ilegal Nodai Swasembada, Mentan Amran: 115 Juta Petani Dirugikan pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Pak Menkeu, Pak Dirjen, mewakili petani 115 juta orang saya terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak sehat memerangi mafia pangan Indonesia.” ujar Mentan Amran.

Apresiasi tersebut disampaikan Mentan Amran dalam konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Rawamangun, Selasa (22/9). Menurut Mentan Amran, penindakan terhadap beras impor ilegal merupakan kejadian yang tiga kali. Sebelumnya terjadi penindakan di Sabang dan Batam.

“Kami mengapresiasi dan bangga pada Pak Menkeu, dan Pak Dirjen Bea Cukai bisa menangkap beras impor ilegal. Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama dulu di Sabang, 200 ton. Kemudian Batam, 1.000 ton,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan, persoalan impor ilegal tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah barang yang berhasil ditemukan, tetapi dari dampaknya terhadap petani dan konsumen. Terlebih, Indonesia saat ini tengah memperkuat produksi pangan nasional dan telah mencapai swasembada beras.

“Ini merugikan petani, 115 juta petani rugi dengan adanya impor beras ilegal. Kita sudah swasembada tapi masih ada selundupan. Memang ini menggiurkan.” tegas Mentan Amran.

Ia menambahkan, praktik impor beras ilegal terjadi ketika Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Karena itu, sekecil apa pun volumenya, impor ilegal tetap berpotensi mengganggu pasar dan merugikan petani yang telah berproduksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Ini sudah sangat keterlaluan,” tegas Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, masuknya beras ilegal dapat mengganggu semangat petani yang selama ini bekerja meningkatkan produksi dalam negeri. Ia menyebut sekitar 115 juta petani menjadi kelompok yang terdampak apabila praktik tersebut dibiarkan.

“Ini musuh negara. Merugikan 286 juta orang, petani 115 juta orang. Ini yang kita musuhi.” tegasnya.

Mentan Amran menjelaskan, Indonesia sebelumnya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia. Pada 2023-2024, impor beras Indonesia mencapai sekitar 7 juta ton. Namun, pada 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras. Menurut Mentan Amran, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Karena itu, menurut Mentan Amran, keberhasilan menjaga swasembada harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap jalur masuk pangan ilegal. Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik karena besarnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat.

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa ancaman pangan ilegal bukan hanya terkait persaingan harga dan pasar, tetapi juga risiko masuknya penyakit. Mentan Amran mencontohkan kasus pada sektor peternakan pada 2022-2023 ketika masuknya daging ilegal disebut berdampak besar terhadap peternak akibat penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Yang kita takut kalau dia membawa penyakit. Kerugiannya bisa puluhan triliun, bahkan ratusan triliun,” ujar Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa masuknya beras ilegal merugikan petani sekaligus konsumen. Menurut Suahasil, beras produksi dalam negeri memiliki tata kelola dari sisi produksi, penyimpanan hingga distribusi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah menjamin pangan yang tersedia bagi masyarakat.

“Kalau beras yang dirugikan ya para petani kita. Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita bertanggung jawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut,” kata Suahasil.

Suahasil menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai serta kementerian dan lembaga yang bersinergi dalam penindakan tersebut. Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Perum Bulog, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Sementara itu, Bea Cukai juga melaporkan adanya penindakan terhadap 15 kontainer yang terkait dengan dugaan pemasukan beras melalui kawasan berikat di wilayah Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, modus yang ditemukan antara lain pemberitahuan jenis dan jumlah barang yang tidak sesuai, penggunaan kemasan yang sama untuk beras dan garam, serta penempatan barang yang disamarkan dengan pemberitahuan barang lain.

Mentan Amran menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap pangan ilegal perlu terus diperkuat agar capaian swasembada pangan tidak terganggu. Mentan Amran pun menyampaikan terima kasih kepada jajaran Bea dan Cukai yang telah menjalankan tugas tersebut.

“Atas nama petani 115 juta orang, saya terima kasih pada Bapak. Semoga Bapak sehat, memerangi mafia pangan di Indonesia,” ujar Mentan Amran.

Dugaan impor ilegal beras dan garam ditemukan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Berikat Bogor. Dari dua lokasi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan sekitar 397,35 ton beras yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam dokumen kepabeanan. Temuan ini memperkuat komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan arus barang impor dan menindak tegas setiap upaya memasukkan komoditas pangan secara ilegal. Nilai barang yang ditemukan dalam penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp7,853 miliar. (*)

Artikel Mentan Amran: Atas Nama 115 Juta Petani, Kami Ucapkan Terima Kasih kepada Bea dan Cukai pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bantuan diberikan secara langsung saat Mentan Amran melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri panen raya padi di Kecamatan Sentral Sari, Kabupaten Banggai, Kamis (10/9). Panen raya tersebut berlangsung di areal seluas 3.700 hektare dengan produktivitas rata-rata mencapai 6,4 ton per hektare.

Pemberian hand tractor bermula ketika Mentan Amran berdialog dengan seorang petani yang mengaku tidak memiliki lahan sendiri. Petani tersebut kemudian ditanya mengenai kondisi ekonominya dan jumlah orang lain yang memiliki kondisi serupa.

Mendengar kondisi tersebut, Mentan Amran spontan meminta jajarannya menyiapkan satu unit hand tractor untuk diberikan kepada petani tersebut.

“Saya tanya, keberatan enggak kalau saya bantu?” ujar Mentan Amran.

Setelah mendapat respons positif, Mentan Amran langsung meminta agar kunci hand tractor dibawa ke lokasi dan alat tersebut diserahkan kepada petani untuk dibawa pulang.

“Ada traktor, hand tractor sekarang di sini. Ambil kuncinya satu.” perintah Amran.

Mentan Amran menegaskan, bantuan tersebut bukan untuk diberikan kepada pemilik lahan, melainkan kepada petani yang membutuhkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Hand tractor tersebut dapat digunakan untuk mengolah lahan milik petani lain dengan skema jasa sewa yang wajar.

“Traktor itu nanti, itu punyamu. Bukan yang punya sawah. Pakai, sewakan, jangan mahal. Hasilnya ambil.” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, pola tersebut dapat menjadi salah satu cara pemerintah membuka peluang ekonomi bagi petani yang tidak memiliki lahan. Dengan memiliki alsintan, mereka dapat menjalankan usaha jasa pengolahan lahan sekaligus tetap terlibat dalam kegiatan produksi pertanian.

Bantuan hand tractor tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk mengolah lahan yang digarap petani penerima, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu petani lain di sekitarnya dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tani.

Mentan Amran mengatakan keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Ia mengaku dapat memahami situasi tersebut karena pernah merasakan hidup dalam keterbatasan.

“Kalau ada yang berteriak, itu tugas kita sebagai pembantu. Karena dia adalah saudara kita, membutuhkan uluran tangan,” tegas Mentan Amran.

Pemberian bantuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan dukungan pertanian benar-benar dirasakan petani di lapangan. Mentan Amran menegaskan, berbagai persoalan yang dihadapi petani harus direspons dengan tindakan nyata, termasuk memastikan akses terhadap pupuk dan sarana produksi pertanian. (*)

Artikel Tak Punya Lahan Sawah, Petani Banggai Dapat Hand Tractor dari Mentan Amran pertama kali tampil pada KABARIKA.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai sekitar 6,42 juta ton hingga 7 September 2026.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan penyaluran pupuk bersubsidi pada 7 September 2024 baru mencapai 4,57 juta ton.

Sementara pada periode yang sama 2025, jumlah pupuk bersubsidi yang telah tersalurkan mencapai sekitar 5,08 juta ton.

“Peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang telah mencapai 6,4 juta ton hingga tanggal 7 September 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 realisasi di tingkat 26%, atau jika dibandingkan periode sama tahun 2024 ini meningkat 40%,” ujar Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (8/9/2026).

Rahmad menilai peningkatan realisasi tersebut tidak terlepas dari pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi yang dilakukan pemerintah.

Perubahan mekanisme tersebut dinilai membuat akses petani terhadap pupuk menjadi lebih mudah sekaligus meningkatkan kepastian ketersediaan pupuk di lapangan.

“Peningkatan penyaluran ini merupakan bukti nyata bahwa ketersediaan pupuk mendorong petani untuk lebih bersemangat dalam menebus pupuk,” katanya.

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Diubah
Pemerintah melakukan perubahan dalam mekanisme distribusi pupuk bersubsidi setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Salah satu arah kebijakan tersebut adalah melakukan deregulasi terhadap proses penyaluran pupuk bersubsidi sehingga rantai distribusinya dapat dibuat lebih sederhana.

Rahmad menjelaskan, mekanisme sebelumnya membuat pupuk yang sebenarnya sudah tersedia di tingkat produsen belum tentu dapat segera dimanfaatkan petani.

“Pupuk tersedia di pabrik namun petani tidak dapat menebus karena aturan yang mengular, maka melalui aturan baru ini Pupuk Indonesia dapat langsung menyalurkan pada titik serah sesuai arahan pemerintah,” ujarnya.

Dengan mekanisme baru tersebut, distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada rantai penyaluran yang panjang dari produsen menuju petani.

Sebelumnya, pupuk bersubsidi bergerak dari pabrik produsen menuju gudang produsen. Dari gudang tersebut, pupuk kemudian dikirim ke titik serah sebelum akhirnya diterima petani.

Kini, produsen dapat menyalurkan pupuk bersubsidi secara langsung ke titik serah sesuai dengan arahan pemerintah.

Pupuk Indonesia selanjutnya menyiapkan mekanisme agar penerima pupuk di titik serah dapat melakukan pemesanan secara langsung kepada perusahaan.

Skema tersebut diharapkan semakin mempersingkat proses distribusi sekaligus membuat pupuk yang telah tersedia dapat lebih cepat sampai kepada petani.

“Pupuk Indonesia kemudian akan menugaskan para pelaku usaha distribusi untuk menyerahkan pupuk kepada pemesan di titik serah,” pungkas Rahmad. (*)

Artikel Pupuk Bersubsidi Tembus 6,42 Juta Ton, Tata Kelola Baru Bikin Penyaluran ke Petani Makin Cepat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 September 2026 membawa kabar menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19 atau naik 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.
Kenaikan itu terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani meningkat 1,14 persen, lebih tinggi daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani sebesar 0,09 persen.

Angka tersebut bukan sekadar deretan statistik. Ia dapat dibaca sebagai tanda bahwa posisi ekonomi petani sedang memperoleh angin yang lebih baik. Gabah dan kelapa sawit, bersama sejumlah komoditas lain seperti karet dan ayam ras pedaging, menjadi pendorong kenaikan harga yang diterima produsen.

Karena itu, ketika harga hasil pertanian membaik, sudah semestinya ada senyum yang tumbuh di wajah petani. Terlalu lama kita menyaksikan mereka berada dalam lingkaran paradoks: bekerja paling dekat dengan sumber pangan, tetapi belum tentu paling mudah menikmati kesejahteraan. Bangsa yang ingin berdaulat pangan seharusnya tidak membiarkan petaninya hidup dalam ketidakpastian.

Namun, setiap kabar baik dari sawah sering membawa pertanyaan lain ke meja makan. Ketika petani menerima harga yang lebih tinggi, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang setiap hari harus menghitung uang belanja? Di sinilah persoalan pangan memperlihatkan wajahnya yang paling rumit. Senyum di satu ujung rantai tidak boleh berubah menjadi kegelisahan di ujung yang lain.

BPS mencatat bahwa pada Agustus 2026, rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan mencapai Rp15.062 per kilogram, naik 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, beras kualitas medium rata-rata mencapai Rp13.897 per kilogram, atau naik 1,48 persen secara bulanan.

Kenaikan harga di tingkat produksi memang tidak serta-merta berarti seluruh kenaikan itu menjadi keuntungan petani. Ada biaya benih, pupuk, tenaga kerja, transportasi, sewa lahan, dan berbagai risiko yang harus mereka tanggung. Tetapi bagi konsumen, harga pangan yang terus bergerak naik tetap terasa nyata di dapur, ketika belanja harian harus disesuaikan dengan isi dompet.

Dapur adalah ruang ekonomi yang paling jujur. Di sana, teori tentang inflasi bertemu dengan kenyataan tentang kebutuhan makan keluarga. Tidak semua orang memahami grafik pertumbuhan ekonomi, tetapi setiap ibu rumah tangga memahami perubahan harga beras, cabai, ayam, telur, dan minyak goreng.

BPS mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,19 persen. Bank Indonesia juga mencatat kelompok volatile food mengalami inflasi 0,88 persen secara bulanan pada Agustus 2026, dengan komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan beras menjadi penyumbang utamanya.

Angka-angka itu mengingatkan kita bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Pangan adalah soal ketenangan sosial, daya beli, kesehatan keluarga, bahkan martabat manusia. Ketika harga pangan bergejolak, yang pertama kali merasakan getarannya adalah dapur-dapur kecil di rumah rakyat.
Karena itu, kita tidak seharusnya mempertentangkan petani dan konsumen. Petani membutuhkan harga yang layak agar tetap mau menanam. Konsumen membutuhkan harga yang terjangkau agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Keduanya sesungguhnya berada dalam satu perahu yang sama: perahu bernama sistem pangan nasional.
Masalahnya sering kali bukan terletak pada harga di sawah atau harga di dapur semata. Persoalan besar justru berada di ruang di antara keduanya. Rantai distribusi yang panjang, biaya logistik, ketimpangan informasi pasar, keterbatasan penyimpanan, dan lemahnya posisi tawar petani dapat membuat nilai ekonomi pangan menguap di tengah perjalanan.

Petani mungkin menjual dengan harga yang belum tentu tinggi, tetapi konsumen membeli dengan harga yang sudah jauh meningkat. Di antara sawah dan dapur, terdapat mata rantai yang kadang terlalu panjang. Maka, tugas besar pembangunan pertanian bukan hanya meningkatkan produksi, melainkan juga memperpendek jarak antara mereka yang menanam dan mereka yang makan.

Indonesia membutuhkan harga pangan yang adil. Adil bukan berarti semua harga harus murah tanpa mempertimbangkan biaya produksi. Harga yang terlalu rendah dapat mematikan semangat petani untuk menanam, tetapi harga yang terlalu tinggi juga dapat menggerus daya beli rakyat.
Keadilan pangan seharusnya menghadirkan keseimbangan. Petani memperoleh keuntungan yang cukup untuk hidup layak dan melanjutkan usaha taninya. Konsumen mendapatkan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Negara hadir memastikan keseimbangan itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada gelombang pasar.

Data NTP Agustus 2026 juga mengajarkan satu hal penting bahwa kesejahteraan pertanian tidak boleh dibaca hanya dari satu angka nasional. Di balik kenaikan NTP secara agregat, terdapat subsektor dan komoditas yang mengalami dinamika berbeda. Bahkan, BPS mencatat subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP pada Agustus 2026, terutama dipengaruhi pergerakan harga bawang merah, tomat, serta kol atau kubis.

Artinya, senyum petani belum tentu tumbuh merata di seluruh ladang. Ada yang menikmati harga membaik, ada pula yang masih berhadapan dengan harga panen yang jatuh. Pertanian memang tidak pernah sesederhana statistik nasional, karena setiap komoditas memiliki musim, risiko, dan nasib pasarnya sendiri.
Di situlah pentingnya kebijakan yang tidak hanya melihat pertanian dari balik meja. Kebijakan yang hadir di sawah, di kebun, di pasar, di gudang, dan di dapur. Negara perlu memastikan ketersediaan sarana produksi, memperkuat irigasi, membangun sistem penyimpanan, memperbaiki distribusi, dan memperluas akses petani terhadap pasar serta informasi harga.
Kita juga harus mulai mengubah cara memandang pangan. Sebutir beras bukan hanya hasil panen. Ia adalah kumpulan dari tanah yang digemburkan, air yang dialirkan, benih yang ditanam, punggung yang membungkuk, dan doa yang dipanjatkan.

Ketika kita menyendok nasi ke piring, sesungguhnya ada perjalanan panjang yang ikut hadir di sana. Ada matahari yang menyengat, ada hujan yang dinantikan, ada kegagalan panen yang pernah ditanggung, dan ada harapan agar musim berikutnya lebih baik. Pangan adalah hasil kerja manusia yang bersahabat dengan rahmat Tuhan.

Maka, ketika NTP mencapai 129,19, kita patut menyambutnya sebagai kabar baik. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada kegembiraan terhadap angka. Sebab, keberhasilan pertanian yang sesungguhnya bukan hanya ketika indikator kesejahteraan petani meningkat, melainkan ketika peningkatan itu berlangsung berkelanjutan dan berjalan seiring dengan terjaganya keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat.
Kita membutuhkan Indonesia di mana petani tidak takut pada musim panen karena harga jatuh. Kita juga membutuhkan Indonesia di mana keluarga kecil tidak cemas memasuki pasar karena harga pangan melambung. Keduanya bukan cita-cita yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan yang harus dipertemukan oleh kebijakan yang adil.

Pada akhirnya, sawah dan dapur adalah dua ruang kehidupan yang tidak boleh dipisahkan. Dari sawah, kehidupan ditanam. Di dapur, kehidupan dipelihara. Jika salah satunya terluka, maka sesungguhnya seluruh rantai kehidupan bangsa sedang kehilangan keseimbangannya.

Dalam jalan kesadaran sufistik, rezeki bukan hanya tentang banyaknya yang masuk ke tangan kita, melainkan tentang keberkahan yang mengalir kepada sebanyak mungkin kehidupan. Pangan yang berkah adalah pangan yang membuat petani memperoleh keadilan tanpa membuat rakyat kehilangan kemampuan untuk makan.

Kemakmuran yang sejati bukan ketika satu pihak tersenyum karena pihak lain menangis, melainkan ketika dari pematang sawah hingga dapur rakyat, rezeki mengalir sebagai keadilan dan keberkahan.

Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”

Artikel Senyum Petani di Tengah Kegelisahan Dapur pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan produktivitas menjadi kunci agar kebutuhan pangan tetap dapat dipenuhi tanpa harus terus bergantung pada penambahan luas lahan.

“Ini adalah solusi. Pertama adalah meningkatkan kesejahteraan petani, yang kedua adalah keberlanjutan swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Nah, juga benar alih fungsi lahan, jadi ini dampaknya luar biasa,” ujar Mentan Amran saat meninjau penerapan PM-AAS di Subang, Rabu (2/9/2026).

Menurut Mentan Amran, PM-AAS telah melalui uji coba selama sekitar dua tahun dan kini mulai diterapkan di 10–11 provinsi. Di masing-masing daerah, penerapannya dilakukan pada lahan percontohan dengan luasan yang bervariasi, mulai dari 10 hektare, 50 hektare, 100 hektare hingga 200 hektare.

Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Jika sebelumnya produksi padi rata-rata berada di kisaran 5–5,5 ton per hektare, penerapan PM-AAS mampu menghasilkan sekitar 11 ton, 12 ton bahkan hingga 13 ton per hektare.

Mentan Amran menjelaskan peningkatan tersebut terutama berasal dari pengaturan populasi tanaman yang lebih rapat. Pada pola sebelumnya, populasi sekitar 360 ribu rumpun per hektare dapat ditingkatkan menjadi sekitar 800 ribu hingga 1 juta rumpun.

“Produktivitas naik karena populasinya bertambah. Dulu ada jarak 25 sentimeter, 20 sentimeter sehingga populasinya 360 ribu. Sekarang karena rapat, populasinya naik 800 ribu sampai 1 juta. Itulah yang menaikkan dua kali lipat,” jelasnya.

Menurut Mentan Amran, peningkatan produktivitas tersebut menjadi penting dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.

Dengan produktivitas yang meningkat hampir dua kali lipat, produksi pangan dapat didorong dari lahan yang sama. Artinya, peningkatan produksi tidak semata-mata bergantung pada penambahan luas areal persawahan.

“Bagaimana tingkatkan produktivitas, bagaimana tingkatkan planting index. Ini produktivitas naik karena populasinya bertambah,” kata Mentan Amran.

Lahan yang sebelumnya menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektare dapat menghasilkan sekitar 10 ton dengan penerapan metode tersebut. Bahkan, pada sejumlah lokasi hasil panen telah mencapai 11 hingga 13 ton per hektare.

Mentan Amran menilai pendekatan tersebut penting untuk memperkuat keberlanjutan produksi pangan nasional. Terlebih, peningkatan produktivitas juga dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan produksi yang dapat ditingkatkan secara signifikan dari lahan yang sama, PM-AAS menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga pasokan pangan nasional sekaligus mengurangi tekanan kebutuhan ekspansi lahan pertanian.

Artikel Produktivitas PM-AAS Tembus Hingga 13 Ton, Mentan Amran: Jadi Solusi Hadapi Alih Fungsi Lahan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran mengecek langsung kondisi lahan, ketersediaan air, serta pemasangan dan pemanfaatan pompa untuk mengairi sawah. Ia menemukan sumber air di sekitar lahan masih tersedia, bahkan melimpah, namun sebagian sawah belum terairi secara optimal.

Mentan Amran menegaskan kondisi tersebut harus segera ditangani. Air yang tersedia harus dialirkan ke lahan agar petani tidak kehilangan kesempatan tanam pada musim kemarau.

“Ada dua, kita kirim pompa karena kekeringan. Ada juga karena tidak bisa tanam seperti sekarang. Ada air, air melimpah, tetapi di sini tidak bisa tanam. Hari ini kita bisa tanam, sebelah sudah tanam,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, sidak tersebut penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan dan bantuan yang diberikan tepat sasaran serta dimanfaatkan di lapangan.

“Kunjungan ini untuk melihat langsung apa benar pompa sudah dipasang, apa benar yang kekeringan ini sudah dipasang pompa. Ternyata benar. Makanya terima kasih kepada jajaran. Kita cek langsung, jangan dicek dari Jakarta,” tegasnya.

Mentan Amran mengatakan optimalisasi sumber air melalui pompanisasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga pertanaman tetap berjalan sepanjang tahun. Lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami dua kali ditargetkan dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam.

“Ini harus kita resonansikan ke seluruh Indonesia. Dulu tanam dua kali, bisa tiga kali. Nanti kita sisir seluruh Jawa dan luar Jawa. Kita sisir semua yang ada sumber air, kita pasangkan pompa,” kata Mentan Amran.

Karawang menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produksi padi. Dengan optimalisasi pengairan, Mentan Amran menargetkan IP yang sebelumnya dua kali tanam dapat meningkat menjadi tiga kali tanam.

Ia menilai peningkatan frekuensi tanam tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani. Di lokasi yang dikunjungi, luas areal yang dapat dioptimalkan mencapai sekitar 3.000 hektare.

Mentan Amran juga melihat peluang peningkatan produktivitas padi di Karawang. Saat ini produktivitas petani di lokasi berada di kisaran tujuh ton per hektare. Dengan penerapan metode budidaya yang lebih baik, produktivitas tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan.

“Produksinya petani tujuh ton. Ini bisa naik 12 ton, 11 ton dengan metode baru,” ujarnya.

Menurut Mentan Amran, pertanian tetap dapat menghasilkan produktivitas tinggi pada musim kemarau selama kebutuhan air tanaman terpenuhi. Bahkan, kondisi tersebut dapat mendukung proses fotosintesis tanaman sehingga produksi berpotensi meningkat.

“Ini ditanami di saat musim kering. Bahkan kalau ditanami musim kering, itu produksinya bisa 10 ton, bisa 9 ton. Kenapa? Fotosintesis itu penuh,” katanya.

Mentan Amran mengungkapkan, program pompanisasi yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi di Pulau Jawa. Sekitar 100 ribu pompa yang dipasang telah mendorong tambahan produksi sekitar 2,8 juta ton gabah di Jawa.

“Dulu kita pasangkan pompa kurang lebih 100 ribu. Hasilnya adalah meningkat untuk Jawa saja 2,8 juta ton gabah. Hampir tiga juta ton,” jelasnya.

Karena itu, Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus menyisir wilayah-wilayah yang memiliki sumber air tetapi belum optimal dimanfaatkan untuk pertanian. Pompanisasi akan diperkuat baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memastikan lahan pertanian tetap produktif menghadapi musim kemarau.

Mentan Amran mengapresiasi kolaborasi Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta jajaran teknis di lapangan dalam mempercepat pengelolaan air untuk pertanian.

“Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen SDA, luar biasa, Pak Menteri PU. Saya kagum pada Dirjen SDA. Terima kasih, ini adalah putra terbaik bangsa,” ujarnya.

Mentan Amran menekankan bahwa pemerintah harus melihat langsung persoalan yang dihadapi petani sehingga solusi dapat segera diberikan. Menurutnya, program pertanian harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita jangan sibuk berdebat, rapat, dan seterusnya. Kita lihatlah langsung lapangan ini,” kata Mentan Amran.

Dengan optimalisasi sumber air, pompanisasi, percepatan tanam, dan peningkatan produktivitas, pemerintah terus berupaya memastikan lahan pertanian tetap menghasilkan meski memasuki musim kemarau. Dari Karawang, Mentan Amran menegaskan target peningkatan indeks pertanaman dari dua kali menjadi tiga kali tanam menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi dan kesejahteraan petani. (*)

Artikel Mentan Amran Sidak Sawah di Karawang, Pastikan Petani Tetap Tanam di Musim Kemarau pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan perusahaan terhadap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan penguatan sistem distribusi pupuk berbasis koperasi.

Penghargaan yang diberikan dalam ajang yang digelar Kementerian Koperasi RI tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hatta, Halida Nuriah Hatta Kamis (20/8/2026) malam.

Apresiasi ini menjadi pengakuan terhadap langkah Pupuk Indonesia dalam membangun sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memastikan rantai pasok pupuk dapat menjangkau petani hingga wilayah desa.

Integrasi koperasi desa ke dalam ekosistem distribusi pupuk tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Kebijakan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pupuk Indonesia mendukung agenda pemerintah, termasuk pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia di sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan kehadiran KDMP di tingkat desa akan melengkapi jaringan distribusi pupuk yang selama ini telah dibangun perusahaan.

Menurut dia, koperasi desa dapat menjadi titik yang semakin mendekatkan kebutuhan sarana produksi pertanian kepada petani.

“Kami memastikan petani bisa mendapatkan akses yang menyeluruh terhadap input pertanian melalui KDMP, mulai dari pupuk subsidi, nonsubsidi seperti ZA, ZK, Phosgreen, Phonska Plus, pupuk organik, hingga pestisida. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian. Dengan kehadiran koperasi di setiap desa, mendekatkan petani kepada pupuk,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.
Perpendek Jalur Distribusi

Kolaborasi Pupuk Indonesia dengan KDKMP juga diarahkan untuk memperpendek mata rantai distribusi pupuk hingga ke tingkat desa.

Melalui skema tersebut, perusahaan memastikan komoditas pupuk utama, termasuk NPK Phonska dan Urea, tersedia di titik serah koperasi.

Keberadaan titik distribusi yang lebih dekat dengan petani diharapkan membuat proses penebusan pupuk menjadi lebih praktis. Selain memudahkan akses, sistem tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi hambatan birokrasi dalam mendapatkan pupuk.

Penguatan distribusi melalui koperasi menjadi penting karena ketersediaan pupuk merupakan salah satu faktor yang mendukung produktivitas pertanian.

Dengan semakin dekatnya titik penyaluran, petani diharapkan tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk memperoleh sarana produksi pertanian.

Lima Kategori Penghargaan

Koperasi Awards 2026 digelar Kementerian Koperasi bersama Detikcom. Ajang tersebut memberikan apresiasi dalam lima kategori.

Kelima kategori tersebut yakni Bakti Koperasi Makarti Guna Swasembada, Bakti Koperasi Satya Bhakti Pamong Artha, Bakti Koperasi Sri Radhana Swasembada, Bakti Koperasi Nayaka Mahambara, serta Anugerah Amerta Bakti.

Bagi Pupuk Indonesia, penghargaan tersebut memperkuat komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan sistem distribusi pupuk yang mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Integrasi dengan koperasi desa diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan distribusi, tetapi juga membuat akses terhadap pupuk menjadi semakin dekat, mudah, dan transparan bagi petani di berbagai daerah. (*)

Artikel Pupuk Indonesia Diganjar Koperasi Awards 2026, Perkuat Akses Pupuk Petani Lewat Koperasi Desa pertama kali tampil pada KABARIKA.

Padi, jagung, singkong, buah-buahan, sayuran, rempah, komoditas perkebunan, beras hingga produk peternakan menghiasi kendaraan Kementan. Alat dan mesin pertanian dalam bentuk ornamen juga memperlihatkan bagaimana teknologi dan mekanisasi kini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Bagi warga, apa yang ditampilkan Kementan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beti, warga Bekasi, yang datang ke Monas untuk Karnaval Kemerdekaan 17 Agustus, menilai kendaraan karnaval Kementan berhasil menampilkan kekayaan hasil bumi Indonesia sekaligus membawa tema pertanian secara kuat.

“Cukup bagus, cukup kreatif. Isinya lengkap, terlihat banget hasil bumi Indonesia dan semuanya lokal. Memang mengusung tema sesuai Kementan,” kata Beti.

Menurutnya, tampilan kendaraan Kementan semakin menarik dengan dominasi warna hijau, beragam ornamen dan pencahayaan. Kehadiran traktor di bagian depan juga membuat pesan pertanian terasa semakin kuat.

“Dari warnanya juga bagus, warna hijau melambangkan Indonesia penuh kehijauan. Lampunya bagus, banyak ornamen dan banyak warna. Di depan mobilnya ada traktor, jadi memang mengusung tema pertanian banget,” ungkapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sezi, warga Klender, yang menilai kehadiran hasil-hasil bumi dalam karnaval menjadi cara yang menarik untuk memperkenalkan sekaligus memberi semangat kepada petani Indonesia.

“Bagus sih, hasil-hasil bumi diperlihatkan, jadi para petani itu bisa kasih semangat. Ini mulai bagus, tahun-tahun sebelumnya kan belum ada. Kalau bisa ditingkatkan lagi,” ujar Sezi.

Ia berharap perhatian terhadap sektor pertanian terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pangan nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan pangan yang besar sehingga produksi dalam negeri perlu terus didorong.

“Buat petani terus semangat, kualitas pangan ditingkatkan lagi. Pemerintah harus memperhatikan masalah pertanian, terutama untuk Indonesia ini. Kalau bisa jangan ada impor lagi, kita kan pangannya banyak di Indonesia,” katanya.

Pesan yang disampaikan warga tersebut sejalan dengan tema yang dibawa Kementan dalam Karnaval Kemerdekaan: memperlihatkan bahwa kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada hasil bumi yang diproduksi petani dan peternak, sekaligus diperkuat teknologi, mekanisasi dan tata kelola pertanian yang semakin modern.

Dari kendaraan karnaval tersebut, swasembada pangan tidak hanya ditampilkan melalui beragam komoditas. Di balik hasil bumi yang dipamerkan, terdapat rangkaian proses panjang mulai dari benih, pupuk, air, alat dan mesin pertanian, produksi hingga penyerapan hasil panen.

Hal ini sejalan dengan capaian swasembada pangan yang berhasil diraih Indonesia lebih cepat dari target. Hingga Agustus 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga tercatat mencapai 5,25 juta ton. Cadangan tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 31,10 juta ton. Dengan demikian, produksi beras diproyeksikan surplus sekitar 3,67 juta ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan pertanian, terutama petani yang menjadi garda terdepan dalam menjaga produksi pangan nasional.

“Kami apresiasi seluruh petani Indonesia, seluruh pegawai kementerian, seluruh yang membantu kementerian, kami apresiasi. Kado ulang tahun Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah swasembada dan ekspor,” kata Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, capaian tersebut bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kerja bersama yang terus dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

“Ini adalah persembahan dari seluruh insan pertanian. Bukan kerja saya, ini kerja kita semua,” ungkap Mentan Amran.

Semangat tersebut juga terlihat dari keberagaman yang dibawa dalam kendaraan Kementan. Sebanyak 15 pengiring mengenakan pakaian khas petani dari berbagai daerah Nusantara, membawa pesan bahwa kekuatan pangan nasional tumbuh dari banyak wilayah dengan karakter, budaya dan komoditas yang berbeda.

Mentan Amran bersama para pimpinan Kementan dan Bulog mengenakan pakaian adat Alor, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor, turut memperkuat pesan bahwa pembangunan pertanian juga melibatkan generasi muda dari berbagai daerah Indonesia.

Dari Alor hingga Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, setiap daerah memiliki kekayaan alam dan komoditas yang berbeda. Namun, seluruhnya bertemu dalam satu kepentingan yang sama, yakni membangun kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangan dari kekuatan sendiri.

Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, semangat tersebut menjadi bagian dari bentuk perjuangan Indonesia hari ini. Jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan dengan merebut kebebasan, kini perjuangan diteruskan dengan membangun kekuatan bangsa agar mampu berdiri di atas kemampuan sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

“Kementerian Pertanian bekerja tanpa tanggal merah, semuanya tanggal hitam. Itu demi Merah Putih, demi kehormatan bangsa,” tegas Mentan Amran.

Melalui Karnaval Kemerdekaan, Kementan tidak hanya menampilkan hasil bumi Indonesia, tetapi juga memperlihatkan wajah pertanian yang terus berubah: tetap bertumpu pada petani dan kekayaan alam Nusantara, namun semakin diperkuat teknologi, mekanisasi dan kerja bersama untuk mewujudkan pangan yang berdaulat.

Artikel Karnaval Kemerdekaan, Warga Apresiasi Kementan Tampilkan Hasil Bumi dan Pertanian Modern Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mentan Amran menjelaskan, prajurit TNI yang membantu kegiatan pertanian tidak memperoleh tambahan honor atas pekerjaan yang dilakukan di luar tugas rutinnya. Prajurit tetap menerima gaji sebagai anggota TNI, sementara berbagai aktivitas membantu petani, seperti mendorong traktor, mengolah lahan hingga mengangkat dan memasang pompa, dilakukan sebagai bentuk pengabdian.

“Ini selalu ditanyakan mahasiswa, wartawan, dan ditanyakan juga di Komisi IV. Inilah membantu siang malam. Jadi bukan tidak ada tambahan honor, membantu mendorong traktor, mengolah lahan, mengangkat pompa, itu tidak ada,” ujar Mentan Amran, Rabu (12/8).

Mentan Amran menegaskan, tidak ada tambahan pembayaran bagi prajurit yang bekerja pada Sabtu, Minggu, hari libur, maupun pada waktu malam untuk membantu percepatan pekerjaan pertanian di lapangan.

“Jadi gajinya ada, tapi gaji TNI-nya. Tapi untuk kerja Sabtu, Minggu, hari libur, siang malam, memasang pompa, itu tidak ada. Tidak ada, tidak diberikan gaji,” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, dukungan TNI dibutuhkan karena pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga produksi pangan, khususnya memasuki kondisi El Nino ekstrem. Dalam situasi tersebut, kebutuhan terhadap dukungan tenaga di lapangan meningkat, terutama untuk mempercepat pengolahan lahan dan penanganan irigasi dengan pompa.

Di sisi lain, jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan. Mentan Amran menyebut kebutuhan ideal tenaga pendamping jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang tersedia saat ini.

“PPL kita 37ribu, kita butuh 80 ribu lebih. Kita kurang sekitar 50 ribu,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Mentan Amran, menjadi salah satu alasan pemerintah membutuhkan dukungan lintas sektor untuk memastikan kegiatan pertanian tetap berjalan, terutama ketika petani menghadapi ancaman kekeringan akibat El Niño.

“Nah, di saat kondisi El Niño ekstrem seperti sekarang, ke mana kita mau minta tolong dalam waktu sekejap? TNI,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan, keterlibatan TNI dalam membantu sektor pertanian bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran petani maupun tenaga penyuluh, melainkan menjadi kekuatan pendukung untuk mempercepat respons pemerintah ketika kondisi di lapangan membutuhkan mobilisasi secara cepat.

Mentan Amran pun mengajak masyarakat melihat keterlibatan prajurit dalam membantu petani sebagai bagian dari semangat gotong royong dan pengabdian untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Jadi tolong netizen, ini yang membantu kita menjaga pangan. Kita mengabdi, ini kan pengabdian,” pungkasnya. (*)

Artikel Soal Tentara Bantu Petani Banyak Dipertanyakan, Ini Penjelasan Mentan Amran pertama kali tampil pada KABARIKA.

Rekor tersebut menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan petani, sekaligus mencerminkan bahwa berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani berhasil meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka di tengah penguatan produksi pangan nasional.

NTP merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin besar pula kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun membiayai usaha taninya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai yang diterima petani dari hasil produksi tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang mereka keluarkan, sehingga keuntungan usaha tani terus meningkat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beberapa saat lalu menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan tujuan utama seluruh kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Menurutnya, swasembada pangan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga harus menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

“Bapak Presiden Prabowo menugaskan kepada kami agar swasembada pangan segera terwujud. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, capaian tersebut bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Pemerintah melakukan reformasi menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui deregulasi, penyederhanaan pelayanan, penguatan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga perlindungan terhadap harga hasil panen. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Salah satu reformasi mendasar dilakukan melalui pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi. Selama bertahun-tahun petani menghadapi persoalan rumitnya birokrasi distribusi pupuk. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang menyederhanakan proses penyaluran sehingga pupuk dapat diterima petani lebih cepat, lebih mudah, dan tepat sasaran.

Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga pupuk urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Kebijakan tersebut secara langsung menekan biaya usaha tani sehingga ruang keuntungan petani semakin besar tanpa mengurangi kebutuhan pemupukan untuk menjaga produktivitas.

Di sisi lain, penyederhanaan regulasi juga mempercepat penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada petani, mulai dari benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program-program strategis lainnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah memperkuat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta program pompanisasi sebagai langkah menghadapi tantangan perubahan iklim. Ketersediaan air yang semakin baik membuat petani mampu mempertahankan bahkan meningkatkan intensitas tanam sehingga produktivitas lahan tetap terjaga.

Reformasi juga dilakukan pada sisi hilir melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga dan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil panen tidak lagi mudah tertekan ketika memasuki musim panen raya.

“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara harus hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik. Kalau petani untung, pertanian akan terus tumbuh,” tegas Mentan Amran.

Kombinasi berbagai kebijakan tersebut membentuk ekosistem pertanian yang semakin sehat. Deregulasi mempercepat pelayanan kepada petani, pupuk yang lebih murah menekan biaya produksi, bantuan sarana produksi meningkatkan produktivitas, pembangunan irigasi memperkuat ketahanan usaha tani, sementara perlindungan harga melalui HPP memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak. Seluruh upaya tersebut kemudian tercermin pada capaian NTP Juli 2026 yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Dampak kebijakan tersebut tidak hanya terlihat pada data statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh petani di berbagai daerah. Salah satunya datang dari Brigade Pangan (BP) Masseddi di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kelompok tani inspiratif yang dipimpin Ardiansyah ini dikenal aktif mengembangkan mekanisasi pertanian dan pernah meraih penghargaan tingkat regional Sulawesi atas inovasi serta kontribusinya dalam menggerakkan sektor pertanian di wilayahnya.

Melalui dukungan pemerintah, BP Masseddi memperoleh berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), antara lain combine harvester, traktor roda empat, traktor roda dua, serta rotavator. Kehadiran alsintan tersebut mampu mempercepat pengolahan lahan, mengurangi biaya produksi, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani.

Ardiansyah mengatakan manfaat terbesar yang dirasakan petani bukan hanya pada kemudahan mengolah lahan, tetapi juga meningkatnya intensitas tanam. Menurutnya, sebelum adanya dukungan mekanisasi dan perbaikan sarana produksi, sebagian besar lahan hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun. Kini petani mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari semula sekitar IP 100 menjadi IP 200, bahkan pada sejumlah hamparan telah mencapai IP 300.

“Dulu kami hanya bisa menanam satu kali dalam setahun karena keterbatasan alat dan kondisi lahan. Sekarang, dengan bantuan combine harvester, traktor, rotavator, serta dukungan pemerintah lainnya, kami bisa menanam dua sampai tiga kali. Produksi meningkat, biaya lebih efisien, dan tentu pendapatan petani juga ikut bertambah. Inilah yang benar-benar kami rasakan dari kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani,” ujar Ardiansyah.

Keberhasilan BP Masseddi menjadi salah satu contoh bagaimana reformasi kebijakan pertanian tidak hanya tercermin pada indikator makro seperti meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP), tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani di tingkat lapangan. Peningkatan indeks pertanaman dan efisiensi usaha tani menjadi fondasi penting dalam memperkuat produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.

Petani lainnya yang merasakan kebijakan pemerintah saat ini pro petani adalah Jarwanto, petani asal Desa Manggis, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengaku kondisi usaha tani saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurutnya, kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi, turunnya biaya produksi, tersedianya air melalui pembangunan irigasi dan bantuan pompa, serta kepastian harga gabah telah membuat usaha tani menjadi lebih menguntungkan.

“Sekarang harga gabah basah sudah bisa mencapai sekitar Rp7.500 per kilogram. Itu jauh lebih menguntungkan bagi petani. Kami juga lebih mudah mendapatkan pupuk, biaya usaha tani lebih ringan, dan air untuk sawah lebih terjamin. Saya benar-benar merasakan perhatian pemerintah kepada petani,” ujar Jarwanto.

Jarwanto menambahkan, bantuan alat dan mesin pertanian juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas lahannya. Jika sebelumnya hasil panen hanya berkisar lima hingga enam ton per hektare, kini produktivitas sawahnya mampu mencapai sekitar tujuh ton per hektare. Baginya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya tercermin dari meningkatnya produksi nasional, tetapi juga dari meningkatnya pendapatan dan optimisme petani dalam menjalankan usaha taninya.

Pengalaman serupa dirasakan Marjoko, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Mulyo di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menurutnya, reformasi kebijakan pemerintah dalam dua tahun terakhir memberikan kepastian yang jauh lebih besar bagi petani, baik dari sisi harga hasil panen maupun kemudahan memperoleh sarana produksi.

“Sekarang harga gabah sudah menguntungkan petani. Kami tidak lagi khawatir harga turun saat panen karena pemerintah hadir menjaga harga. Ini membuat petani lebih semangat untuk terus meningkatkan produksi,” katanya. Ia juga mengapresiasi penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi yang membuat proses penebusan pupuk jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

Sebagai Ketua Gapoktan, Marjoko menilai dukungan pemerintah terhadap mekanisasi pertanian juga semakin memperkuat efisiensi usaha tani. Gapoktan Margo Mulyo baru saja menerima bantuan satu unit rotavator yang melengkapi berbagai alat dan mesin pertanian yang telah dimanfaatkan anggota kelompok tani.

“Bantuan alsintan yang kami terima, terbaru satu unit rotavator, sangat membantu pekerjaan petani. Pengolahan lahan menjadi lebih cepat, biaya bisa ditekan, dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Bantuan seperti ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota kelompok tani,” ungkapnya.

Rekor NTP Juli 2026 menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian kini tidak lagi hanya diukur dari meningkatnya produksi pangan nasional, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Melalui reformasi kebijakan yang semakin berpihak kepada petani, pemerintah optimistis swasembada pangan dapat diwujudkan secara berkelanjutan sekaligus menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi jutaan keluarga petani di seluruh Indonesia.

Artikel Kebijakan Berpihak kepada Petani Cetak Rekor NTP Tertinggi, Kesejahteraan Petani Terus Meningkat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sore harinya, traktor yang dijanjikan telah tiba di lokasi dan langsung dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani.

Kedatangan traktor disambut penuh haru oleh para petani. Jadiyah, salah satu perwakilan petani, mengaku tidak pernah membayangkan bantuan yang dijanjikan pada siang hari benar-benar datang hanya dalam hitungan jam.

“Ya Allah, enggak disangka-sangka. Rezekinya bertubi-tubi. Enggak ada berita, enggak ada kabar, enggak ada apa. Biasanya kalau ada bantuan dari kelurahan atau dinas pasti ada kabar dulu. Ini enggak, tiba-tiba datang,” ujar Jadiyah.

Ia mengatakan, kecepatan realisasi bantuan tersebut membuat para petani merasa diperhatikan secara langsung oleh pemerintah. Menurutnya, bantuan itu menjadi harapan baru bagi kelompok tani yang selama ini masih mengolah lahan secara manual.

Jadiyah menceritakan pada saat Mentan Amran tiba-tiba menghampiri lahan yang sedang digarap dan mengajak berdialog, suasana berlangsung penuh keakraban. Ia mengakui sebelumnya para petani tidak mengetahui bahwa sosok yang menghampiri mereka adalah Menteri Pertanian.

Mentan Amran bahkan sempat memperkenalkan diri dengan nada bercanda sebagai “ketua penyuluh petani”, sehingga para petani mengira beliau hanya seseorang yang datang melihat aktivitas di sawah.

Bahkan, saat bantuan traktor tiba, para petani masih sempat bertanya-tanya mengenai sosok yang telah menemui mereka sebelumnya.

“Kami sampai bertanya-tanya, jangan-jangan itu Bupati. Ternyata setelah tahu, yang datang langsung Pak Menteri. Alhamdulillah, sore harinya traktornya benar-benar sudah datang,” ungkap Jadiyah.

Bersama dengan petani lainnya, Jadiyah merasa bersyukur Mentan Amran datang memperhatikan kondisi para petani di lapangan. Ia pun berharap suatu saat Presiden Prabowo bersedia untuk meninjau juga lahan sawah di lokasi tersebut.

”Terima kasih Pak Menteri atas bantuan traktornya buat bekerja. Semoga kedepannya Pak Presiden juga bisa kesini,” ujar Jadiyah.

Sebelumnya, Mentan Amran melakukan sidak dengan menghampiri para petani yang mayoritas merupakan ibu-ibu dan masih menanam padi secara manual. Dalam dialog tersebut, Mentan Amran menanyakan kondisi usaha tani mereka sekaligus menawarkan bantuan traktor untuk mempermudah pengolahan lahan.

“Kalau saya kasih satu traktor, bisa dipakai?” tanya Mentan Amran kepada para petani.

Mentan Amran langsung memberikan traktor kepada petani tersebut walaupun mereka mengaku tidak bisa mengoperasikan alat tersebut. Ia pun menawarkan agar traktor disewakan supaya tetap memberikan manfaat bagi kelompok tani.

“Kalau belum bisa mengoperasikan, disewakan saja. Kan sewanya sekitar satu juta rupiah per hektare. Nanti bisa menjadi tambahan pendapatan kelompok,” ujar Mentan Amran.

Lahan sawah yang dikelola Jadiyah dan kelompok tani setempat memiliki luas sekitar 17 hektare dengan produktivitas mencapai 6,8 hingga 7 ton per hektare. Namun, dalam pengelolaannya, petani di lokasi tersebut masih menghadapi keterbatasan alat dan sebagian besar proses tanam masih dilakukan secara manual.

Kecepatan penyaluran bantuan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Pertanian dalam memberikan solusi cepat atas kebutuhan petani di lapangan. Melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, memperkuat kesejahteraan petani, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. (*)

Artikel Janji Mentan Amran Langsung Terealisasi, Traktor Tiba di Tangan Petani dalam Hitungan Jam pertama kali tampil pada KABARIKA.