Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan luas panen dan produktivitas padi yang telah berstatus angka tetap.

“Produksi padi dari Januari sampai dengan Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton GKG atau naik 0,07 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025,” ujar Ateng dalam penyampaian Rilis BPS, Kamis (1/10/2026).

Kenaikan produksi tersebut juga tercermin dari luas panen. BPS mencatat luas panen padi pada Januari-Agustus 2026 mencapai 8,32 juta hektare, meningkat 0,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Luas panen padi pada Januari sampai dengan Agustus 2026 mencapai 8,32 juta hektare atau naik sebesar 0,11 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025,” kata Ateng.

Pertumbuhan produksi padi turut menopang produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat. BPS mencatat produksi beras pada Januari-Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton, meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Dengan demikian untuk produksi beras pada kondisi Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 mencapai 25,29 juta ton atau naik sebesar 0,07 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025,” ujarnya.

Capaian tersebut menjadi penting karena produksi padi berlangsung di tengah tantangan iklim yang perlu diantisipasi. Potensi El Nino yang diperkirakan terjadi dengan intensitas kuat dapat meningkatkan risiko kekeringan dan memengaruhi ketersediaan air untuk pertanian. Namun, hingga Agustus 2026, produksi padi nasional masih menunjukkan pertumbuhan.

Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi tetap berjalan, terutama melalui penguatan pengelolaan air dan optimalisasi pompanisasi di wilayah yang menghadapi keterbatasan air. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air dan petani dapat mempertahankan aktivitas produksi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Pemerintah terus turun langsung untuk memperkuat dukungan sarana produksi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi pertanian.

“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” tegas Mentan Amran.

Ateng menjelaskan, capaian produksi Januari-Agustus 2026 telah berstatus angka tetap karena penghitungan luas panen dan produktivitas pada periode tersebut telah menggunakan data final.

Sementara itu, perkembangan produksi pada periode berikutnya masih dapat berubah mengikuti kondisi pertanaman di lapangan. Data produksi September-November 2026 saat ini masih berstatus angka potensi, sedangkan data produktivitas masih berupa angka sementara.

Perubahan kondisi cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, hingga perubahan waktu panen dapat memengaruhi realisasi produksi pada periode tersebut.

Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Agustus 2026, sejumlah wilayah sentra masih memiliki potensi panen pada September-November 2026. Sentra tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Di Jawa Barat, potensi panen antara lain berada di Majalengka, Subang, Indramayu, Karawang, Cirebon, dan Bekasi. Sementara di Jawa Timur terdapat Ngawi. Di Sulawesi, sejumlah sentra antara lain Bone, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Luwu, dan Banggai.

Dengan produksi padi mencapai 43,89 juta ton GKG hingga Agustus, produksi nasional tetap menunjukkan pertumbuhan meski menghadapi tantangan iklim dan potensi El Nino. Capaian tersebut menunjukkan produksi padi tetap bergerak kuat, sementara pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas hingga akhir tahun. (*)

Artikel Angka Tetap BPS: Produksi Padi 2026 hingga Agustus Capai 43,89 Juta Ton pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional pada Januari-Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sejalan dengan itu, produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Januari-Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton, meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi luas panen, BPS mencatat luas panen padi mencapai 8,32 juta hektare, meningkat 0,11 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya produksi dan pasokan beras nasional. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menekankan pentingnya memastikan ketersediaan beras tetap terjaga hingga tingkat masyarakat.

“Kami hadir di sini untuk memastikan stok beras cukup, ada, aman, dan harganya juga stabil serta terjaga untuk masyarakat,” ujar Titiek saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jumat (2/10).

Ketersediaan stok tersebut terlihat langsung di tingkat pedagang PIBC. Anto, pemilik Toko Beras Idolaku, menjelaskan, pasokan beras di kawasan PIBC masih melimpah dan rata-rata berasal dari sejumlah sentra produksi di Pulau Jawa. Salah satu sumber pasokan berasal dari Indramayu, Jawa Barat, terutama saat daerah tersebut memasuki masa panen.

“Kalau ini dari Indramayu, ada dari yang panen saja. Tapi untuk hampir dua tahun ini beras dari Jawa saja,” katanya.

Ia menambahkan sumber pasokan beras di PIBC bisa juga masuk dari daerah di luar Jawa saat memasuki musim panen. Beras dari Sulawesi, misalnya, juga dapat masuk ke PIBC untuk memenuhi kebutuhan perdagangan.

Ketersediaan pasokan di PIBC tersebut sejalan dengan pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pada September 2026, Bapanas mencatat pasokan beras yang masuk ke PIBC berada di kisaran 1.500 ton per hari, dengan stok yang tersedia dalam kondisi aman.

Gambaran serupa terlihat di pasar daerah. Kepala Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Mulyadi, mengatakan ketersediaan beras di pasar tersebut berjalan normal. Beras medium maupun premium tersedia, sementara pasokan dari distributor dan pedagang tetap mengalir.

“Tidak ada kekurangan, apalagi kelangkaan seperti yang banyak dibicarakan masyarakat,” kata Mulyadi.

Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Pasar Leuwiliang karena distribusi dari distributor hingga pedagang berjalan normal.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa di Leuwiliang, beras tersedia dan masyarakat masih dapat memperoleh beras sesuai kebutuhannya,” jelasnya.

Dengan produksi padi nasional yang tetap tumbuh dan pasokan yang terus mengalir dari berbagai sentra produksi, ketersediaan beras di tingkat perdagangan terpantau tetap terjaga. Stok yang tersedia di PIBC maupun pasar daerah menunjukkan pasokan beras masih berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (*)

Artikel Produksi Padi 2026 Naik, Pasokan Beras di Pasar Tetap Melimpah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertumbuhan produksi beras tersebut sejalan dengan peningkatan produksi padi. Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 24,36 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 28.765 ton atau 0,12 persen dibandingkan Januari–April 2025 sebesar 24,33 juta ton GKG.

Peningkatan juga terjadi pada luas panen padi. BPS mencatat luas panen Januari–April 2026 mencapai 4,51 juta hektare, bertambah 19.182 hektare atau 0,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,49 juta hektare.

Angka tetap BPS tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi beras pada awal 2026 ditopang oleh penguatan produksi di tingkat hulu. Bertambahnya luas panen turut mendorong kenaikan produksi padi yang kemudian memperkuat ketersediaan bahan baku beras nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum produksi tersebut dengan memastikan petani memperoleh dukungan yang diperlukan, terutama dalam menghadapi musim kemarau dan potensi El Niño.

“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” tegas Mentan Amran.

Berdasarkan catatan BPS, produksi beras pada Januari 2026 mencapai 1,73 juta ton, kemudian meningkat menjadi 2,88 juta ton pada Februari. Produksi mencapai 5,02 juta ton pada Maret dan 4,40 juta ton pada April. Secara kumulatif, produksi beras selama empat bulan pertama 2026 mencapai 14,03 juta ton dan tetap lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pergerakan tersebut sejalan dengan produksi padi sebagai bahan baku beras. Produksi padi tercatat sebesar 3,01 juta ton GKG pada Januari, 5,01 juta ton GKG pada Februari, 8,71 juta ton GKG pada Maret, dan 7,63 juta ton GKG pada April. Dengan demikian, produksi padi Januari–April 2026 mencapai 24,36 juta ton GKG atau meningkat 28.765 ton dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Capaian ini menjadi modal penting untuk mempertahankan produksi pada periode berikutnya, terutama ketika sektor pertanian memasuki musim kemarau dan menghadapi potensi El Niño. Kementerian Pertanian (Kementan) telah memperkuat berbagai langkah mitigasi agar keterbatasan air tidak menghambat musim tanam maupun menekan produktivitas petani.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pompanisasi. Pada periode sebelumnya, pemanfaatan sekitar 100 ribu unit pompa mampu mendorong tambahan produksi sekitar 2,8 juta ton gabah di Pulau Jawa. Pada 2026, Kementan kembali menyiapkan 56 ribu unit pompa air sebagai bagian dari mitigasi kekeringan.

Upaya tersebut disertai dengan penguatan jaringan irigasi, optimalisasi embung dan perpipaan, percepatan tanam, serta pemanfaatan varietas padi yang adaptif dan tahan terhadap kekeringan. Optimalisasi sumber air juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami dua kali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam.

Mentan Amran mengatakan, pengalaman menghadapi El Niño pada 2015 dan 2023 menjadi modal penting bagi Kementan untuk menyiapkan langkah antisipasi lebih dini. Intervensi dilakukan secara menyeluruh melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, peningkatan produktivitas, dan penggunaan benih yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan.

“Sekarang El Niño dampaknya insyaallah kita mitigasi karena kita sudah persiapan jauh sebelumnya. Satu, pompanisasi. Dua, irigasi. Tiga, kita tingkatkan produksi. Kemudian ada benih yang tahan kekeringan,” ujar Mentan Amran.

Melalui penguatan produksi dan mitigasi dampak perubahan iklim, Kementan berupaya mempertahankan momentum positif yang tercermin dalam angka tetap BPS Januari–April 2026. Pertumbuhan produksi beras, produksi padi, dan luas panen menjadi fondasi penting untuk menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus memastikan kegiatan produksi dan pendapatan petani tetap terpelihara.

Artikel Angka Tetap BPS: Produksi Beras Januari–April 2026 Tumbuh, Luas Panen dan Produksi Padi Ikut Naik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mentan Amran mengatakan PM-AAS kini mulai diterapkan di sejumlah provinsi melalui demfarm. Hasil pengujian menunjukkan produktivitas yang sebelumnya rata-rata berada di kisaran 5–5,5 ton per hektare dapat meningkat menjadi 11 ton, 12 ton, bahkan 13 ton per hektare.

“Hasilnya sangat menggembirakan, naik dua kali lipat. Yang dulu rata-rata 5 ton, 5,5 ton, sekarang menjadi 11 ton, 12 ton, bahkan ada 13 ton per hektare,” kata Mentan Amran, Rabu (2/9/2026).

Menurut Mentan Amran, peningkatan produksi tersebut terutama didorong oleh optimalisasi populasi tanaman dalam satu hektare. PM-AAS mengatur jarak tanam sehingga jumlah tanaman dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa harus menambah luas lahan.

“Kalau populasi 800 ribu, 13,8 gram dikalikan 800 ribu itu sekitar 11 ton. Kalau 900 ribu sekitar 12 ton, dan 1 juta bisa mendekati 13 ton,” jelasnya.

Bagi petani, peningkatan produktivitas tersebut memberikan peluang peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan tambahan biaya budidaya. Mentan Amran menyebut tambahan biaya untuk benih, pupuk, dan kebutuhan budidaya akibat peningkatan populasi sekitar Rp2 juta per hektare.

“Lebih tinggi Rp2 juta, tetapi penghasilannya naik Rp30 juta, Rp35 juta. Jadi bertambah biaya Rp2 juta tetapi bertambah penghasilan Rp35 juta,” ujar Mentan Amran.

Dengan harga pembelian gabah pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram, kenaikan produksi dari sekitar 5 ton menjadi 10 ton per hektare berarti penerimaan kotor petani meningkat sekitar Rp32,5 juta per hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa tambahan biaya budidaya relatif kecil dibandingkan potensi tambahan penerimaan dari peningkatan produksi.

“Kalau dulu 5 ton nilainya sekitar Rp32 juta, kalau 10 ton sekitar Rp65 juta. Ada delta, sementara pengeluaran untuk menambah populasi ini hanya sekitar Rp2 juta per hektare,” katanya.

Selain meningkatkan populasi tanaman, PM-AAS menggunakan sistem direct seeding atau tanam langsung. Benih ditanam langsung tanpa melalui proses persemaian dan pemindahan bibit.

“Ini langsung direct seeding. Tidak ada lagi biaya untuk pembibitan. Pembibitan bisa memakan waktu dua sampai tiga minggu, kemudian pindah tanam. Ini langsung,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, efisiensi waktu tersebut juga membuka peluang peningkatan indeks pertanaman, terutama pada lahan yang memiliki dukungan irigasi memadai. Waktu yang lebih singkat memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih optimal untuk penanaman berikutnya.

Untuk mempercepat penerapan PM-AAS, pemerintah menyiapkan skema subsidi benih. Mentan Amran mengatakan pemerintah menargetkan penerapan metode tersebut sedikitnya pada 1 juta hektare secara nasional pada tahun depan.

“Untuk tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektare. Kita mulai sekarang, tetapi tahun depan minimal 1 juta hektare,” kata Mentan Amran.

Jika produktivitas meningkat sekitar 5 ton per hektare, penerapan PM-AAS pada 1 juta hektare berpotensi menambah produksi sekitar 5 juta ton gabah. Skala tersebut menunjukkan besarnya dampak PM-AAS jika diterapkan secara luas, sekaligus memperkuat ketersediaan pangan nasional tanpa harus bergantung pada penambahan luas lahan.

Mentan Amran menegaskan peningkatan produktivitas merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, memperkuat indeks pertanaman, menekan biaya produksi, serta memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani.

“Bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan planting index. Produktivitas naik karena populasinya bertambah. Pupuk ada tambahan sekitar Rp2 juta karena populasinya lebih banyak, tetapi setelah dihitung masih menguntungkan,” katanya.

Ia menilai kombinasi produktivitas yang meningkat, harga pupuk yang lebih terjangkau, serta HPP gabah Rp6.500 per kilogram menjadi fondasi penting untuk memperkuat keuntungan petani.

“Produktivitas naik, harga pupuk turun, harga gabah HPP Rp6.500, produktivitas naik, petani sejahtera,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, PM-AAS pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai perubahan metode tanam, tetapi bagaimana satu lahan yang sama mampu menghasilkan produksi lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.

“Solusi pertama adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua adalah keberlanjutan swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dampaknya luar biasa,” tegasnya.

Artikel Mentan Amran: PM-AAS Gandakan Hasil Panen, Pendapatan Petani Ikut Naik pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Pada hari ini kami Tim Swasembada Pangan Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat, dinas pertanian dan penyuluh melalukan Bimtek dan Demplot tanam padi metode PM-AAS agar penerapan di lapangan bisa lebih luas diadopsi petani sehingga dengan cepat meningkatkan produksi padi untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan,” demikian dikatakan Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kabupaten Sukabumi sekaligus Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Leli Nuryati saat kegiatan Bimtek dan Demplot tanam padi metode PM-AAS di Kelompok Tani Rancasalak, Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Selasa (7/7/2026).

Leli menambahkan Bimbingan Teknis (bimtek) dan demplot metode PM-AAS ini merupakan salah satu strategi efektif dalam mempercepat diseminasi inovasi pertanian kepada petani. Pasalnya, untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian hingga petani sebagai pelaku utama di lapangan.

“Bimtek dan Demplot menjadi media pembelajaran yang efektif karena petani dapat melihat langsung penerapan teknologi di lapangan. Dengan metode PM-AAS ini, tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman,” ujarnya.

“Melalui kegiatan bimtek dan demplot ini, diharapkan teknologi PM-AAS semakin dikenal dan diterapkan oleh petani di Kabupaten Sukabumi maupun daerah lainnya. Sinergi antara pemerintah dan petani diharapkan mampu mempercepat transformasi budidaya padi menuju sistem produksi yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mencapai target swasembada pangan Indonesia,” tandas Leli.

Sementara itu, pemateri Bimtek perwakilan BRMP Jawa Barat, Adhitya Tri Diwa mengungkapkan Bimtek metode PM-AAS ini membahas secara rinci tahapan penerapan metode PM-AAS, yakni mulai dari persiapan benih, pengolahan lahan, penggunaan drum seeder, hingga teknik pemeliharaan tanaman. Salah satu keunggulan utama metode PM-AAS dibandingkan sistem tanam konvensional adalah pengaturan populasi tanaman dengan jarak tanam yang lebih rapat dan lebih optimal melalui penggunaan drum seeder dengan sistem tanam Legowo 6:1.

“Jarak antar baris diatur sekitar 25 cm, sedangkan jarak tanam dalam baris sekitar 3 cm, sehingga populasi tanaman lebih seragam dan mampu memaksimalkan pemanfaatan ruang tumbuh,” terangnya.

Lebih lanjut Adhitya menjelaskan selain pengaturan jarak tanam, keberhasilan metode ini juga ditentukan beberapa perlakukan lainnya. Yakni ketepatan perlakuan benih melalui perendaman dan pemeraman sebelum tanam, penggunaan pupuk organik sejak pengolahan lahan, aplikasi herbisida pratumbuh, penyulaman untuk menjaga populasi tanaman dan pengendalian hama dan penyakit secara preventif serta penggunaan pupuk silika juga dianjurkan untuk memperkuat batang tanaman sehingga mengurangi risiko rebah.

“Apabila seluruh tahapan budidaya diterapkan secara tepat dan konsisten, metode PM-AAS memiliki potensi meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton gabah per hektare, sehingga menjadi salah satu teknologi yang menjanjikan dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional.

Perlu diketahui, kegiatan demplot ini pada lahan seluas 2.800 meter persegi yang terbagi dalam 8 petak. Sebagai bagian dari pembelajaran, peserta juga memperoleh informasi mengenai implementasi PM-AAS di berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Indramayu yang telah menerapkan metode ini pada areal yang lebih luas dengan hasil yang menunjukkan perkembangan positif.

Artikel Metode PM AAS Tingkatkan Produksi Padi di Kabupaten Sukabumi pertama kali tampil pada KABARIKA.

PM-AAS merupakan hasil riset dan pengujian lapangan selama hampir dua tahun. Model ini memadukan pengalaman penerapan sistem jajar legowo di Indonesia dengan praktik budidaya modern yang dipelajari di Arkansas, Amerika Serikat, serta pemanfaatan teknologi pertanian presisi yang berkembang di China.

“Setelah dua tahun kami melakukan penelitian dan pengujian di lapangan, saya semakin yakin metode ini mampu meningkatkan produksi secara signifikan. Targetnya minimal 10 ton per hektare, bahkan hasil uji lapangan sudah mencapai 12,4 ton per hektare,” ungkap Mentan Amran saat memimpin Rapat Koordinasi Perluasan Pelaksanaan PM-AAS secara hybrid, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, PM-AAS dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni optimalisasi fotosintesis tanaman melalui pengaturan jarak tanam yaitu menggunakan sistem tanam 4:1 dan sistem tanam 6:1, peningkatan populasi tanaman secara berkesinambungan (continuous planting), serta penerapan pertanian yang presisi (precision agriculture) agar penggunaan input produksi menjadi lebih efisien.

“Kalau ini diterapkan dengan benar, biaya pupuk dan air bisa jauh lebih efisien. Input turun, tetapi hasil panen meningkat. Di situlah keuntungan petani akan naik,” ujar Mentan.

Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi kunci menjaga swasembada beras secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

“Kalau jajar legowo memperbaiki fotosintesis, maka sistem kontinyu meningkatkan populasi tanaman. Populasi yang biasanya sekitar 300 ribu hingga 360 ribu rumpun per hektare bisa meningkat menjadi 800 ribu sampai satu juta rumpun. Dengan populasi hampir tiga kali lipat, produksinya juga sangat masuk akal meningkat hingga mendekati tiga kali lipat,” jelasnya.

Menurut Mentan Amran, peningkatan produksi harus dibarengi dengan efisiensi biaya usaha tani sehingga keuntungan petani ikut meningkat. Dengan produktivitas mencapai sekitar 10 ton per hektare dan biaya produksi yang lebih efisien, petani berpotensi memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pola budidaya konvensional.

“Kalau petani sudah merasakan keuntungan yang besar, mereka akan menanam dengan sendirinya. Tidak perlu lagi didorong terus-menerus karena usaha taninya sudah terbukti menguntungkan,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan, keberhasilan PM-AAS akan menjadi salah satu indikator penting dalam pengawalan program peningkatan produksi nasional. Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih dan pendampingan teknis agar petani lebih mudah mengadopsi metode tersebut. Seluruh penyuluh pertanian lapangan (PPL) diminta menjadi ujung tombak pendampingan agar metode tersebut dapat diterapkan secara luas dan menghasilkan peningkatan produksi yang nyata.

“Seluruh PPL harus bergerak. Fokus kita di daerah irigasi terlebih dahulu. PM-AAS akan kita kawal bersama hingga 2029 agar benar-benar mampu meningkatkan produksi nasional,” tegasnya.

Mentan Amran optimistis, peningkatan produktivitas melalui PM-AAS tidak hanya memperkuat swasembada pangan, tetapi juga menciptakan surplus produksi yang dapat mendukung ekspor di masa depan.

“Sekarang target kita bukan hanya swasembada. Swasembada harus dijaga secara berkelanjutan. Setelah itu kita berpikir bagaimana meningkatkan ekspor dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sesuai arahan Bapak Presiden,” pungkasnya.

Seebelumnya, dalam Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekagumannya terhadap teknologi PM-AAS serta area Gelar Teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi yang berkembang di sektor pertanian menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.

“Banyak sekali inovasi, teknologi baru, teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian dipimpin Menteri Pertanian. Hasilnya menurut saya sangat revolusioner,” ucap Presiden Prabowo.

Artikel PM-AAS Dongkrak Produksi Padi hingga Tiga Kali Lipat, Mentan Pastikan Swasembada Pangan Berkelanjutan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu, mengatakan berdasarkan pemantauan rutin yang dilakukan pemerintah daerah, harga beras premium dan medium di wilayah Merauke masih terkendali. Pemantauan dilakukan melalui petugas enumerator yang mencatat perkembangan harga di lapangan dan dilaporkan setiap hari kepada Badan Pangan Nasional.

“Untuk HET beras premium di Papua Selatan sebesar Rp15.800 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Dari hasil pemantauan kami selama tiga bulan terakhir, harga beras di pasar Merauke masih berada di bawah HET, baik premium maupun medium,” ujar Martha saat dihubungi pada Senin (22/6).

Martha menilai stabilitas harga beras saat ini tidak terlepas dari meningkatnya produksi padi lokal yang didorong oleh program Oplah dan Cetak Sawah Rakyat yang mulai berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Program tersebut berhasil meningkatkan ketersediaan beras sekaligus memperkuat keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Sebelum peningkatan produksi melalui Oplah dan Cetak Sawah Rakyat, harga beras di sejumlah wilayah Papua Selatan, khususnya daerah yang sulit dijangkau, kerap mengalami fluktuasi. Bahkan di beberapa wilayah luar Merauke, harga beras pernah mencapai Rp26.500 per kilogram.

“Sebelum adanya program ini, harga beras di beberapa wilayah cukup tinggi, bahkan pernah mencapai Rp26.500 per kilogram. Setelah kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat berjalan, sekarang harga beras yang banyak dijual di lapak-lapak berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.500 per kilogram,” ungkapnya.

Menurut Martha, berkat program Oplah dan Cetak Sawah Rakyat, masyarakat sangat terbantu dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan pangan. Pasokan beras di lapangan tersedia dengan baik sehingga harga tetap stabil dan terjangkau. Saat ini, harga beras yang dijual di Kota Merauke umumnya berada pada kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram, tergantung kualitas dan mutu beras.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat adat di Merauke. Selvius Mbitu Gebze, pemilik hak ulayat sekaligus Manajer Brigade Pangan di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, mengatakan masyarakat menyambut baik program Cetak Sawah Rakyat yang masuk ke wilayahnya pada 2025.

“CSR masuk di sini tahun 2025. Saya bersama keluarga dan masyarakat menerima program ini karena sangat bermanfaat bagi kami. Kami ingin maju dan berhasil melalui usaha tani padi. Kalau kerja harian, hasilnya habis untuk hari itu juga. Kalau bertani padi, hasilnya bisa terus dikembangkan lagi,” ujar Selvius.

Ia mengaku hasil panen yang diperoleh cukup menjanjikan. Pada musim panen terakhir, lahan yang dikelolanya mampu menghasilkan sekitar 6 ton gabah. Ke depan, ia berharap semakin banyak masyarakat Papua yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Panen terakhir saya kurang lebih 6 ton. Ke depan saya ingin hasilnya lebih baik lagi dan mengajak saudara-saudara saya untuk bersama-sama menjadi petani,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Marga Gebze sekaligus pemilik hak ulayat, Yohanes Yandi Gebze. Menurutnya, program Cetak Sawah Rakyat telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kebanggaan Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi petani.

“Orang Asli Papua bangga jadi petani. Saat program ini masuk pada 2024, kami coba bersama masyarakat dan hasilnya berhasil. Bahkan anak saya bisa membeli motor dari hasil usaha tani. Program cetak sawah ini sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya orang Marind,” ujar Yohanes.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada penolakan masyarakat terhadap program tersebut. Dari total potensi lahan sekitar 5.000 hektare, sekitar 2.800 hektare telah dikembangkan dan ditanami. Seluruh kegiatan pertanian juga melibatkan keluarga dan masyarakat setempat.

“Semua keluarga ikut bekerja di sini. Mereka senang dan bangga memiliki lahan sawah. Pemerintah juga membantu alat dan mesin pertanian. Yang sebelumnya kekurangan bahan makanan di rumah, sekarang sudah tersedia. Uang juga sudah ada di saku. Saat ini pertanian menjadi sektor yang paling bisa kami andalkan,” tuturnya.

Meski demikian, Martha menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah terluar yang mencatat harga beras lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan, melainkan tingginya biaya distribusi menuju daerah yang sulit dijangkau.

“Kalau semakin jauh dari pusat distribusi, harga akan mengikuti biaya angkutan. Untuk daerah yang distribusinya melalui jalur laut, harga beras bisa berada pada kisaran Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram,” jelasnya.

Menurut Martha, kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu ketika pasokan beras masih banyak bergantung dari luar daerah. Meningkatnya produksi dari petani lokal berkat dukungan program Kementerian Pertanian membuat ketersediaan beras semakin terjaga dan masyarakat lebih mudah memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Ia juga menegaskan bahwa hingga tahun 2026 tidak terdapat gejolak harga beras yang signifikan di Papua Selatan. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga dan stok pangan secara berkala guna memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali.

Keberhasilan menjaga stabilitas harga beras di Papua Selatan menunjukkan bahwa program Oplah dan Cetak Sawah Rakyat tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi padi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Kementerian Pertanian akan terus mendorong peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam guna memperkuat peran Papua Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Artikel Oplah dan Cetak Sawah Rakyat Tingkatkan Produksi Padi, Harga Beras Papua Selatan Tetap Stabil pertama kali tampil pada KABARIKA.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional, dengan luas baku lahan sawah sekitar 900.772 hektare, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi padi nasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan.

Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan jaringan irigasi pertanian, optimalisasi irigasi perpompaan, bantuan pompa air, serta optimasi lahan non-rawa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih padi sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor di lapangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat didampingi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana beserta Ketua Tim Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) melaksanakan rapat koordinasi peningkatan fungsi jaringan irigasi di Kabupaten Garut dan Bandung pada Rabu, 25 Maret 2026 yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan terkait.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh untuk menghadapi musim kemarau, khususnya melalui penguatan irigasi dan pompanisasi guna menjaga ketersediaan air bagi pertanian.

“Air adalah faktor kunci. Karena itu, penguatan irigasi, pompanisasi, dan dukungan benih harus berjalan bersamaan agar petani tetap bisa berproduksi secara optimal,” ujarnya.

Melalui langkah terkoordinasi ini, diharapkan ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga, sehingga produksi dan produktivitas padi di Provinsi Jawa Barat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. (*)

Artikel Hadapi Kemarau 2026, Kementan Perkuat Antisipasi untuk Amankan Produksi Padi di Jawa Barat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam rapat tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah terus memantau kondisi produksi dan stok pangan nasional secara intensif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, kondisi pangan nasional khususnya beras berada dalam keadaan aman.

Produksi beras nasional tercatat berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, lebih tinggi dari rata-rata konsumsi nasional sekitar 2,59 juta ton per bulan.

Total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Produksi kita tetap terjaga, bahkan dalam beberapa bulan bisa mencapai 5,7 juta ton, sehingga pasokan domestik sangat kuat,” ujar Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan.

Salah satunya melalui program pompanisasi yang telah menjangkau 1,2 juta hektare lahan pada tahun sebelumnya dan akan ditambah 1 juta hektare lagi pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan irigasi perpompaan (irpom) untuk 1 juta hektare lahan guna memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi saat musim kering.

“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga. Kita juga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi geopolitik global maupun potensi El Niño. Produksi kita kuat, stok kita aman,” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, stok beras pemerintah juga terus meningkat dan diperkirakan dalam dua bulan ke depan dapat mencapai 5 juta ton seiring masuknya hasil panen raya di berbagai daerah.

Selain itu, komoditas pangan lain seperti ayam dan telur juga berada dalam kondisi surplus, sementara ketersediaan pupuk dipastikan aman dengan harga yang bahkan turun sekitar 20 persen.

“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20 persen. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam. Insya Allah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” pungkas Mentan Amran.

Rapat pada hari Minggu ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi beserta sejumlah Tenaga Ahli Menteri (TAM), antara lain Prof Desrial, Prof. Mat Syukur, Prof A.M. Syakir, Ali Jamil (Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur), Ida Bagus, dan Imam Wahyudi.

Artikel Mentan Amran Rapat Hari Minggu Antisipasi Kekeringan dan Ketegangan Geopolitik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi dinamika distribusi curah hujan pada awal 2026 masih didominasi kategori menengah di sebagian besar wilayah Indonesia. Pergeseran pola hujan di sejumlah daerah menjadi sinyal kewaspadaan terhadap potensi gangguan produksi dan ketidakpastian usaha tani.

Kondisi tersebut memperkuat pentingnya perlindungan usaha tani sebagai bagian strategi nasional menjaga produksi pangan. Pemerintah menegaskan perlindungan petani dijalankan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari stabilisasi harga gabah hingga penguatan mitigasi risiko usaha tani, agar keberlanjutan produksi nasional tetap terjaga.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani berada dalam posisi yang terlindungi.

“Perlindungan petani adalah fondasi swasembada pangan. Negara hadir untuk memastikan petani tidak menanggung risiko sendirian, sehingga mereka memiliki kepastian untuk terus menanam dan berproduksi,” tegas Mentan Amran, Rabu (4/2/2026).

AUTP dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani di lapangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyebut AUTP menjadi bagian penting dari strategi pengamanan produksi dari sisi hulu.

“Melalui mekanisme asuransi, risiko usaha tani dapat dikendalikan, sehingga petani tetap memiliki modal dan keberanian untuk melanjutkan musim tanam berikutnya,” ujar Nur Alam.

Ia menambahkan, pendaftaran AUTP dilakukan oleh petani atau kelompok tani dengan pendampingan penyuluh melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) agar pendataan hingga proses klaim berjalan tertib dan transparan.

Pada 2026, dukungan pemerintah daerah melalui APBD tetap menjadi penopang utama keberlanjutan AUTP. Mitigasi risiko usaha tani padi didukung untuk luasan 94.036,67 hektare, meski belum tersedia alokasi APBN.

Hingga kini, tercatat 13 provinsi telah mengalokasikan APBD I dan II untuk mendukung AUTP, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Kementerian Pertanian terus mendorong daerah lain mengikuti langkah tersebut. Penguatan AUTP ditegaskan sebagai kebijakan konkret untuk memitigasi risiko iklim, melindungi petani, serta menjaga produksi padi nasional tetap berkelanjutan. (*)

Artikel Hadapi Pola Hujan Awal 2026, Kementan Perkuat AUTP Jaga Produksi Padi dan Lindungi Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Taufik Ratule kembali mengingatkan pentingnya swasembada sebagai tonggak utama ketahanan bangsa. Itu sebabnya semua upaya dikerahkan untuk mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Terimakasih kepada seluruh stake holder di Lampung yang telah berkolaborasi dan bersinergi bahu-membahu mencapai swasembada,” kata Taufiq.

Sebagai penanggungjawab swasembada Lampung, Taufiq menyebut stakeholder di Lampung kompak. Mulai Danrem, Kapolda, Kajati, Bulog, para Kadis hingga Gubernur dan petani.

“Karena kekompakan kita semua, produksi Lampung naik 14 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kerja keras kita di Lampung ada hasilnya. Kerja kita tercatat berhasil,” ungkapnya.

Namun demikian ia juga mengingatkan bahwa yang dicapai tahun ini sekaligus tantangan untuk menaikkan 20 persen tahun depan, atau paling tidak mempertahankannya.

“Tidak boleh turun. Kalau hasil tahun depan turun, maka kita bisa dianggap tidak berhasil,” kata Taufiq Ratule.

Tahun 2026, kata Taufiq Ratule, Lampung menargetkan produksi hingga 3,50 juta ton gabah kering panen (GKP).

Rakor Lintas instansi yang membahas hasil, evaluasi dan program ke depan ini dihadiri Tenaga Ahli Menteri (TAM) Dr Ir. Pamuji Lestari, M.Sc, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi, Elvira Umihanni, SP, MT, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Endro Gunawan, SP, ME, Ph.D yang sekaligus bertindak sebagai tuan rumah.

Juga hadir Kepala Balai Besar Mekanisasi Pertanian (Mektan), Agung Prabowo, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Adi Destriadi, Kepala Seksi II Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung (Kajati), Andre, Rindo Safutra (Pinwil Perum Bulog Lampung), Samuelson (Kabid OP BBWS); Kepala BPS Lampung, Herman (TAM bidang Informasi dan teknologi) serta Kepala-kepala Dinas dan unsur terkait.

Menurut Taufiq, terdapat enam unsur penentu keberhasilan swasembada yang bergerak dalam satu komando yakni Irigasi (PU), Benih Unggul (ID Food), Pupuk Bersubsidi (Pupuk Indonesia/PIHC), Padi Gogo/Sawit (PTPN), Program Cetak Sawah 3 Juta Hektar (Kementan, PU), dan Bulog sebagai penyerap hasil panen.

“Dulu kalau ke lapangan ada empat hal yang selalu disampaikan petani, yakni benih, alsintan, pupuk dan air. Sekarang pupuk tidak lagi jadi persoalan,” ungkapnya.

Berbagai indikator keberhasilan dukungan Lampung terhadap swasembada terlihat pada peningkatan produksi, kenaikan luas tambah tanam dan dukungan berbagai pihak.

Pada akhir paparannya, Taufiq Ratule menyampaikan enam poin penting, yakni:

1. Melanjutkan swasembada pangan berkelanjutan. Target produksi padi Lampung 2026 sebanyak 3,50 juta ton gabah kering Panen (GKP).

2. Melanjutkan program oplah seluas 14.055 hektar di enam kabupaten (Lampung Selatan, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan dan Pringsewu).

3. Cetak sawah seluas 1.480 hektar di tiga kabupaten (Lampung Timur, Tulang Bawang dan Mesuji).

4. Kegiatan Irigasi meliputi irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, ji alan usahatani, RJIT dan rehabilitasi lahan sawah.

5. Bantuan Benih; reguler, padi Gogo, dan benih oplah.

6. Bantuan alsintan dari kegiatan I Care BRMP di empat kabupaten (Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Tulang Bawang) akan meluncur pada 2026.

Rakor Lintas instansi diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada stake holder yang selama ini dinilai berhasil dalam mendukung program swasembada di Provinsi Lampung.(*)

Artikel Perkuat Dukungan Swasembada Pangan Nasional, Tahun 2026 Lampung Target Produksi Padi 3,50 Juta Ton GKP pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa peningkatan produksi ini sejalan dengan bertambahnya luas panen di hampir seluruh wilayah utama.

“Pada September 2025, luas panen padi mencapai 1,13 juta hektare atau meningkat 10,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, potensi luas panen sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 11,35 juta hektare, naik sekitar 12,98 persen dibanding tahun 2024,” ujar Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Pudji menyampaikan bahwa peningkatan luas panen terutama terjadi pada subround I (Januari–April 2025) yang tumbuh 25,82 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menunjukkan aktivitas tanam petani yang lebih cepat dan meluas sejak awal tahun.

“Potensi produksi padi subround III (September–Desember 2025) diperkirakan sebesar 16,48 juta ton GKG atau naik 8,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara total, potensi produksi padi nasional tahun ini mencapai 60,34 juta ton GKG,” terang Pudji.

BPS mencatat bahwa kenaikan produksi padi 2025 ini juga dipengaruhi oleh kondisi pertanaman yang cukup baik di banyak daerah, serta minimnya gangguan besar akibat banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Namun demikian, BPS menekankan bahwa angka potensi produksi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi lapangan hingga akhir Desember.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi padi tahun 2025 merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani.

“Kenaikan produksi ini adalah hasil kerja bersama. Dari penyediaan benih unggul, pompanisasi, hingga operasi pasar untuk stabilisasi harga. Kami ingin petani terus sejahtera dan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” tegas Mentan Amran.

Dengan capaian produksi 60 juta ton GKG, tahun 2025 menjadi periode produksi tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kementan menilai tren positif ini menjadi landasan penting menuju kemandirian pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sektor pertanian yang tangguh di tengah ketidakpastian global.

“Produksi yang naik ini bukan sekadar angka statistik, tapi cerminan kerja keras seluruh bangsa. Kita ingin petani bahagia, pangan cukup, dan Indonesia semakin berdaulat,” pungkas Mentan Amran. (*)

Artikel Proyeksi Produksi Padi Tembus 60 Juta Ton, Luas Panen Meningkat Dua Digit pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi lahan yang sangat luas, namun sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Melihat peluang besar ini, pemerintah pusat menggulirkan program cetak sawah seluas 30.000 hektare di Kalimantan Selatan, di mana 4.056 hektare di antaranya berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Melalui program ini, lahan-lahan tidur diharapkan dapat diubah menjadi lahan produktif yang siap ditanami padi dengan dukungan mekanisasi pertanian modern.

Kebutuhan akan program cetak sawah di Tanah Laut menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya alih fungsi dan alih komoditas lahan setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya luas sawah produktif di wilayah tersebut. Saat ini, luas baku sawah Tanah Laut mencapai 27.115 hektare, dengan Indeks Pertanaman (IP) padi yang masih di bawah 200. Melalui kegiatan Cetak Sawah Rakyat, pemerintah menargetkan peningkatan IP agar lahan dapat dimanfaatkan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, di Kabupaten Tanah Laut telah disalurkan 693 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen yang terdiri dari traktor roda dua dan empat, traktor crawler, rice transplanter, pompa air, hingga handsprayer. Kehadiran alsintan ini diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan lahan, menghemat tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) sekaligus Penanggung Jawab kegiatan akselerasi swasembada pangan wilayah Kalimantan Selatan Mulyono mengungkapkan bahwa mekanisasi adalah kebutuhan mendesak dalam sistem pertanian modern, terutama di daerah dengan potensi lahan yang luas seperti Tanah Laut.

“Mekanisasi pertanian adalah kunci keberlanjutan. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya lahan di Tanah Laut, penggunaan alsintan menjadi solusi yang tidak bisa ditunda. Tanpa mekanisasi, mustahil kita bisa menjaga produktivitas secara berkelanjutan,” tegas Mulyono, Kamis (16/10/2025).

Selain dukungan alsintan, pemerintah juga memperkuat kelembagaan petani agar lahan hasil cetak sawah dapat dikelola secara efisien dan berkesinambungan. Melalui wadah seperti Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Brigade Pangan, petani didorong untuk mengelola alsintan secara kolektif sehingga pemanfaatan alat lebih optimal dan berkelanjutan dari musim ke musim.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia menilai program cetak sawah dan optimasi lahan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan jangka panjang terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar.

“Kita menargetkan Indonesia kembali swasembada pangan dalam waktu dekat. Daerah harus menjadi motor penggerak. Kalau optimalisasi dan cetak sawah berjalan bertahap selama tiga tahun, swasembada yang kita capai nanti akan berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Dengan sinergi antara program cetak sawah, mekanisasi modern, dan kelembagaan petani yang kuat, Kabupaten Tanah Laut diharapkan menjadi model pertanian berkelanjutan di Kalimantan Selatan pertanian yang produktif, efisien, dan berdaya saing untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan Indonesia. (*)

Artikel Kementan Perkuat Mekanisasi Pertanian, Sawah Baru Di Tanah Laut Siap Dongkrak Produksi Padi Kalsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Acara ini berlangsung meriah dengan kehadiran Anggota DPRD Sidrap H. Kartini Bekka, Kadis PSDA Andi Safari, Camat Dua Pitue Andi Sammang, serta para penyuluh pertanian, aparat kepolisian, dan mahasiswa KKN dari IAIN maupun UMS.

Dalam sambutannya, Syaharuddin mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus mengenang masa lalunya.

“Dulu saya datang sebagai petani, hari ini saya datang sebagai Bupati Sidenreng Rappang,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.

Fokus pada Pertanian Sebagai Sektor Utama

Syaharuddin menegaskan, pertanian tetap menjadi prioritas pemerintahannya. Mengingat 90 persen warga Sidrap menggantungkan hidup dari sektor ini, ia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani.

Data menunjukkan, produksi padi Sidrap melonjak tajam. Dari 200 ribu ton pada 2024, naik menjadi 303 ribu ton pada 2025—bertambah sekitar 100 ribu ton.

Beberapa strategi yang diterapkan pemerintah daerah di antaranya:

Menjamin pasokan pupuk agar tidak terjadi kelangkaan.

Menyiapkan air irigasi melalui Dinas PSDA.

Mengendalikan harga gabah agar petani tetap untung.

Harga gabah di Sidrap tercatat Rp6.800 per kilogram, lebih tinggi dari harga pemerintah Rp6.500. Transaksi pun dilakukan tunai dengan timbangan kelompok tani dan potongan maksimal hanya 2 kilogram.

Langkah Lanjutan dan Pembangunan Sawah Baru

Untuk musim tanam ketiga, pemerintah menyiapkan benih seragam, obat-obatan, dan pupuk. Di Desa Bila Riawa, sudah disurvei lahan baru seluas 60 hektare untuk sawah tambahan.

Selain pertanian, Syaharuddin menekankan pentingnya kesehatan dan pendidikan. Ia mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan serta memastikan anak-anak tetap bersekolah tanpa terkendala biaya.

Acara panen raya ini ditutup dengan penyerahan bantuan pestisida kepada petani, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap sektor pertanian Sidrap.

Artikel Produksi Padi Sidrap Naik 100 Ribu Ton, Asa Tambah 60 Hektare Sawah Baru pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dengan dukungan pemerintah pusat, Jambi diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menyuplai wilayah sekitar hingga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

“Ini mutlak swasembada, kami siapkan 12 ribu hektare lahan optimasi lahan (Oplah),” kata Mentan Amran dalam kegiatan Gerakan Percepatan Tanam di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada Rabu (23/7/2025).

Mentan Amran mengungkapkan bahwa selain 12.000 hektare lahan Oplah, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memberikan berbagai dukungan lainnya.

Di antaranya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, dan bantuan lainnya.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi swasembada beras di Jambi. Sekaligus menekan inflasi akibat ketergantungan pada pasokan dari provinsi lain. Mentan Amran menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan Provinsi Jambi dapat menyuplai pangan ke negara tetangga.

“Kami harap Jambi juga swasembada beras agar tidak mengambil beras dari tempat lain dan itu menekan inflasi. Nanti, arah kita 2-3 tahun ke depan, bagaimana menyuplai negara tetangga yang dekat, yaitu Singapura dan Malaysia,” jelasnya.

Ia menyoroti potensi Kabupaten Kerinci yang tercatat surplus beras. Menurutnya, kawasan strategis tersebut perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. “Ini besar potensinya.

Sekarang kan Kerinci sudah surplus. Tinggal kita tambah lagi untuk menyuplai kabupaten lainnya atau negara tetangga,” ungkapnya.

Bupati Kerinci, Monadi, menjelaskan bahwa produksi padi Kabupaten kerinci pada tahun 2024 mencapai 87.791 ton dengan luas panen 16.332 hektare dan produktivitas 5,3 ton per hektare. Terdapat surplus beras sekitar 30.887 ton beras.

“Kabupaten Kerinci bisa dikatakan sudah surplus beras. Tapi kalau memang ini bisa dioptimalkan dengan potensi yang ada, dari IP (indeks pertanaman) yang satu menjadi dua, insyallah kami yakin dan percaya surplus beras dapat menopang produksi Provinsi Jambi. Tentu irigasi juga menjadi faktor penentu di tempat ini,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Haris, melaporkan bahwa saat ini sudah ada peningkatan produksi di Jambi sejak masa COVID-19. Ia berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang menguntungkan bagi petani.

“Waktu COVID-19 harga agak turun, sehingga sebagian petani kita itu alih fungsi lahannya. Tapi insyaallah sekarang dengan harga sudah betul-betul bagus dari pemerintah dan kami juga sudah ada peraturannya bahwa tidak ada lagi yang alih fungsi lahannya, insyaallah sudah stabil,” ucapnya.

Artikel Mentan Amran Dorong Produksi Padi Jambi, Target Ekspor ke Negara Tetangga pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan, melalui kegiatan ini, pemerintah berkomitmen untuk mendorong modernisasi pertanian nasional serta berupaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

“Prioritas kita adalah bagaimana meningkatkan jumlah yang ditanam dan jumlah yang dipanen dalam setahun. Lahannya sudah subur, maka apapun yang dibutuhkan supaya masyarakat bisa nanam dan panen lebih banyak, dari yang panennya setahun sekali, bagaimana caranya bisa tiga kali panen, akan kita dukung,” ujar Wamen Sudaryono usai melakukan tanam sekaligus panen padi yang di lokasi tersebut.

Wamentan Sudaryono mengatakan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) seperti rice transplanter ini menjadi bagian dari mekanisasi pertanian yang didorong Kementerian Pertanian (Kementan) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

Tidak hanya alsintan, lanjutnya, pemerintah juga siap hadir dengan berbagai dukungan strategis guna mendukung peningkatan produktivitas para petani.

“Kalau butuh dana, kita bantu. Irigasi kita perbaiki, alat pertanian kita kasih. Tujuan utamanya dua yaitu meningkatkan produktivitas pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Wamentan.

Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa fokus program Kementerian Pertanian di Kabupaten Kayong Utara tersebut untuk peningkatan produktivitas lahan melalui optimalisasi lahan yang sudah ada.

“Di sini tidak ada cetak sawah baru. Yang ada adalah bagaimana lahan yang biasanya hanya panen satu kali, kita dorong supaya bisa panen tiga kali. Tahun ini ada 1.700 hektar. Tahun lalu ada sekitar 1.500 hektar kita selesaikan dan ini akan terus kita lanjutkan,” ucap Sudaryono.

Sesuai arahan dan fokus Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan swasembada pangan harus diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk itu, Kementan telah menetapkan beberapa langkah strategi diantaranya, melalui cetak sawah baru, optimalisasi lahan (oplah), pengembangan benih unggul dan berbagai kebijakan strategis lainnya yang mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan para petani.

Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data BPS (KSA), potensi panen padi Januari–April 2025 mencapai 4,56 juta hektar atau setara 13,95 juta ton beras – tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Total produksi Januari–Juli 2025 diperkirakan mencapai 21,76 juta ton, naik hampir 15 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Stok beras nasional kita sekarang 4 juta ton lebih, tertinggi dalam 57 tahun. Ini patut kita syukuri. Bahkan lembaga luar seperti dari Amerika Serikat mengakui lompatan produksi Indonesia. langkah kita tidak boleh kendor, kita harus terus maksimalkan lagi upaya kita” kata Sudaryono.

Di lokasi yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan terima kasih atas kunjungan wamentan Sudaryono di Kabupaten Kayong Utara.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pertanian nasional, terutama peningkatan produktivitas dan kemandirian pangan.

“Alhamdulillah, hari ini kita memiliki Presiden yang luar biasa, yang ingin agar bangsa ini mandiri dan tidak lagi tergantung pada negara lain,” ujarnya.

Gubernur juga menyambut baik berbagai program pertanian yang tengah dijalankan pemerintah pusat, khususnya Kementan yang terus mengoptimalkan potensi-potensi daerah. Ia berharap melalui sinergi lintas sektor dan penguatan program-program strategis seperti revitalisasi irigasi, dukungan alsintan, optimalisasi lahan, cetak sawah dan lainnya diharapkan mampu mengembalikan kejayaan sektor pertanian nasional.

“Dengan program Asta-Cita Presiden Prabowo dan berbagai inisiatif strategis Kementan saat ini, kita optimis pertanian dan ketahanan pangan Bangsa Indonesia akan bangkit kembali,” tutup Ria Norsan. (*)

Artikel Wamentan Sudaryono Tanam Pakai Alat Modern Ini, Produksi Padi di Kayong Naik Tinggi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam Kegiatan Koordinasi Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (24/3/2025), Mentan Amran juga menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peningkatan produksi pangan nasional.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pertanian. Stok sembilan bahan pokok kita lebih dari cukup, terutama beras yang mencapai 2,2 juta ton. Ini adalah stok tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, dengan peningkatan produksi yang juga tertinggi selama tujuh tahun terakhir,” ujar Mentan Amran.

Berdasarkan proyeksi, produksi padi pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), tertinggi untuk periode yang sama selama tujuh tahun terakhir.

Selain itu, penyerapan gabah oleh pemerintah juga meningkat signifikan. Pada periode Januari hingga pertengahan Maret 2025, penyerapan gabah sudah mencapai 539.274 ton, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 35 ribu ton.

“Kalau pangan bermasalah, negara juga bermasalah. Oleh karena itu, kami mengapresiasi semua pihak yang telah aktif mendukung peningkatan produksi pangan,” tambah Mentan Amran yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin.

Kondisi tahun ini berbading terbalik bila dibandingkan tahun lalu. Pada Januari-Februari 2024, Indonesia sempat menghadapi kenaikan harga beras akibat krisis iklim global, sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat dengan melakukan impor.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk melaksanakan program pompanisasi secara masif guna meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kebijakan ini berbuah hasil, kita berhasil meningkatkan produksi sebesar 1,49 juta ton senilai Rp17,89 triliun pada Agustus-Desember 2024. Awalnya, kita memperkirakan defisit beras hingga 10 juta ton, namun dengan pompanisasi dan bantuan semua pihak termasuk TNI yang telah bekerja keras membantu di lapangan, defisit bisa ditekan hingga hanya 400 ribu ton,” jelas Amran.

Koordinator Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) ini juga menyoroti dedikasi pegawai Kementerian Pertanian yang bekerja tanpa mengenal hari libur demi memastikan keberlanjutan sektor pertanian.

“Semua pencapaian ini tidak mungkin kita raih tanpa kerja keras bapak dan ibu sekalian. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Pertanian karena di sini kita sudah tidak mengenal tanggal merah. Namun, saya bangga, meskipun harus bekerja Sabtu-Minggu, tidak ada yang mengeluh,” ucap Mentan Amran.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun birokrasi yang bersih dan efisien.

Tahun ini, Kementerian Pertanian mencatatkan lompatan tertinggi dalam penilaian kinerja reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Antikorupsi.

“Ini adalah kerja keras bersama, dan saya yakin kita bisa terus membawa Indonesia swasembada beras dan bahkan ekspor,” kata Amran lagi.

Artikel Produksi Padi Tertinggi selama 7 Tahun, Mentan Amran: Presiden Apresiasi Kerja Keras Insan Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini disampaikan Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar dalam acara panen padi dan serap gabah di Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Jumat, (21/3/2025).

“Kita harus akui pertanian di Bantul ini yang terbaik di seluruh Indonesia. Karena itu, saya minta atau saya perintahkan kepada panjenengan (para petani) semua kalau sehabis panen raya mohon segera untuk ditanam kembali. Para penyuluh pertanian juga semua bergerak ya, kalau sudah panen langsung tanam,” ujar Wamentan Sudaryono dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya percepatan tanam agar indeks pertanaman (IP) tanaman pangan bisa mencapai tiga kali panen dalam setahun.

Wementan Sudaryono juga mengingatkan pentingnya program Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai langkah untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia.

“Percepatan dan luas tambah tanam penting untuk kita lakukan supaya apa? Supaya kita semua bisa melakukan tanam 3 kali panen dalam setahun. Kalau itu bisa dilakukan saya optimis swasembada terwujud dalam waktu dekat,” tambahnya.

Salah satu langkah penting yang juga disoroti Wamentan Sudaryono adalah penjualan gabah yang harus dilakukan langsung kepada Bulog dengan harga yang sudah ditentukan, yaitu 6.500 IDR per kilogram, tanpa melalui tengkulak yang sering membeli dengan harga lebih rendah.

Wementan Sudaryono mengingatkan agar petani melaporkan jika ada yang membeli gabah di bawah harga HPP (Harga Pokok Pembelian) agar Bulog bisa turun tangan.

“Harga panen se-Indonesia sudah 6.500. Dan perlu bapa ibu ketahui, Bulog ini sudah gak pernah tidur, gak pernah sakit karena semua siaga panen raya. Jadi mohon ini juga dihargai dan kita apresiasi bahwa bulog yang tadinya orang ragu sekarang Alhamdulliah bisa melaksanakan pembelian 6.500. Kalau ada yang dibawah HPP kasih tahu kepala dinas dan penyuluh nanti bulog akan datang,” katanya.

Wamentan Sudaryono juga mengungkapkan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan petani, dengan memastikan ketersediaan pupuk, benih, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dapat mengurangi biaya produksi.

“Saya dalam beberapa hari ini ditelpon terus sama Bapak Presiden hanya untuk memastikan nasib petani agar diperhatikan. Jadi bisa saya katakan Pak Prabowo ini perhatian sama petani itu luar biasa. Presiden tanya ke saya gimana harga gabah, gimana serapan gabah dan harga sembako di bulan puasa bagaimana. Alhamdulliah tahun ini semua dalam kendali dan harga cenderung stabil,” ungkapnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Wamentan terhadap sektor pertanian di Bantul. Menurutnya, sektor pertanian, terutama padi, menjadi penopang utama ekonomi di wilayah tersebut.

“Pertanian adalah sektor unggulan kami. Bantul merupakan daerah penghasil padi yang mampu memproduksi sepanjang tahun. Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Bapak Wamentan yang terus mendukung pembangunan pertanian di Bantul,” ujar Abdul Halim.

Dengan keberhasilan sektor pertanian di Bantul, diharapkan daerah ini terus menjadi salah satu penyumbang utama dalam meningkatkan produksi gabah nasional dan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. (*)

Artikel Wamentan Sudaryono: Bantul Konsisten Produksi Padi Terbaik Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.