“Sekarang mungkin 50 ribuan hektare (lahan terdampak). Tiga bulan lalu, 30 ribu hektare. Perkiraan sekarang maksimal 50 ribu hektare dan itu masih aman,” kata Mentan Amran saat doorstop bersama wartawan usai melakukan inspeksi mendadak di lingkungan Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).

Mentan Amran menyebut luas terdampak tersebut masih berada dalam skala yang terkendali dibandingkan total luas pertanaman padi nasional. Pemerintah, lanjutnya, terus memastikan berbagai intervensi di lapangan berjalan untuk menjaga produksi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai langkah untuk menjaga produktivitas pertanian dari dampak kekeringan, mulai dari penguatan irigasi, pompanisasi, irigasi perpompaan (irpom), optimalisasi lahan (oplah), hingga penggunaan benih tahan kekeringan dan berproduktivitas tinggi.

“Irigasi jalan, pompanisasi jalan, irpom jalan, oplah jalan, semua jalan. Dan benih yang tahan kekeringan. Ada juga yang produktivitasnya tinggi dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern-Advanced Agricultural System),” jelasnya.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memastikan keseimbangan antara harga yang diterima petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Mentan Amran mengatakan tingginya harga gabah saat ini menjadi keuntungan bagi petani, sementara pemerintah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga harga di tingkat konsumen.

“Petani senang kan? Ya makanya kita lakukan operasi pasar, karena beras kita banyak. Petani biarkan nikmati harganya, tetapi Bulog melakukan operasi pasar. Dan ada juga SPHP, kemudian ada juga bantuan pangan,” ujarnya.

Mentan Amran juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. “Kita aman,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian juga berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Dengan metode budidaya dan teknologi yang lebih tinggi, pendapatan petani disebut dapat mencapai sekitar Rp15–16 juta per bulan per hektare.

“Pendapatan petani yang metode baru (PM-AAS), dengan benih unggul, dengan teknologi tinggi itu hitungannya Rp15–16 juta per bulan per hektare. Jadi memang kalau katakanlah setengah hektare, berarti bisa Rp8 juta, dengan metode baru. Ini kita gerakkan seluruh Indonesia,” katanya.

Di tengah kondisi produksi yang tetap aman, pemerintah juga mulai menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara. Setelah Malaysia, Mentan Amran menyebut Filipina, Papua Nugini, dan Timor-Leste menjadi negara yang sedang dijajaki sebagai pasar berikutnya.

“Kita masih jajaki ada dua-tiga negara. Jejaki Filipina, Papua Nugini, dengan Timor Leste, negara tetangga kita,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, terkait penanganan kasus beras fortifikasi, Mentan Amran memastikan proses penindakan tetap berjalan. Kementerian Pertanian juga telah menyampaikan surat kepada Mabes Polri untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Iya, kita tetap tindaki. Kita sudah menyurat ke Mabes Polri,” pungkasnya.

Artikel Mentan Amran Pastikan Produksi Pangan Tetap Aman di Tengah Tantangan Iklim pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang tidak lagi dipahami sebatas mengejar peningkatan produksi. Pemerintah memilih membangun fondasi pertanian yang lebih kuat dengan menyelesaikan hambatan-hambatan mendasar yang selama ini dihadapi petani agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan mereka.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa petani tidak bisa diminta meningkatkan produksi apabila negara belum menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

“Petani jangan lagi dipersulit. Tugas pemerintah adalah memastikan pupuk tersedia, air ada, alat pertanian siap, dan hasil panennya memiliki harga yang menguntungkan. Kalau itu kita selesaikan, produksi akan naik dan kesejahteraan petani ikut meningkat,” ujar Mentan Amran.

Perubahan pertama dilakukan melalui deregulasi besar-besaran. Sekitar 240 regulasi yang selama bertahun-tahun memperlambat pelayanan dipangkas agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbagai program pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh petani. Langkah tersebut diperkuat dengan penerbitan 17 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan percepatan swasembada pangan.

Salah satu reformasi yang paling dirasakan petani adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi. Selama bertahun-tahun distribusi pupuk identik dengan birokrasi yang panjang sehingga petani kerap terlambat memperoleh pupuk pada awal musim tanam.

Pemerintah kemudian memangkas sekitar 145 regulasi yang menghambat distribusi pupuk. Jalur penyaluran dipersingkat sehingga pupuk dapat langsung diterima petani dengan proses yang lebih sederhana. Reformasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

“Dulu ada 145 regulasi. Sekarang, dari produsen langsung ke petani. Saya minta semua mengawal ini agar petani jangan lagi dipersulit,” tegas Mentan Amran.

Tidak berhenti pada penyederhanaan birokrasi, pemerintah juga mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Di saat banyak negara menghadapi kenaikan harga pupuk akibat gejolak global, Indonesia justru memilih menurunkan biaya produksi petani.

“Harga pupuk subsidi turun 20 persen. Dulu petani mengeluh pupuk mahal dan langka. Sekarang tebusnya cukup pakai KTP, distribusi dipermudah, dan petani jauh lebih bahagia,” ujar Mentan Amran.

Bagi petani, perubahan tersebut bukan sekadar penyederhanaan aturan. Akses pupuk yang lebih mudah dan biaya produksi yang lebih rendah membuat musim tanam dapat dimulai tepat waktu, penggunaan pupuk menjadi lebih optimal, dan produktivitas lahan terus meningkat. Reformasi tata kelola pupuk inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting di balik peningkatan produksi pangan nasional dalam dua tahun terakhir.

Perubahan iklim membuat musim tanam semakin sulit diprediksi. Di banyak wilayah, petani tidak lagi hanya menunggu hujan, tetapi juga menghadapi ancaman kekeringan yang semakin panjang. Menyadari tantangan tersebut, pemerintah mengubah strategi dari sekadar merespons bencana menjadi membangun sistem mitigasi permanen.

Melalui program pompanisasi nasional, air dari sungai, waduk, embung, maupun sumber air permukaan dialirkan menuju sawah-sawah yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Program tersebut diperkuat melalui pembangunan irigasi perpompaan, embung, dam parit, serta berbagai bangunan konservasi air lainnya.

Hingga 2026, lebih dari 150 ribu unit pompa telah beroperasi dengan cakupan sekitar empat juta hektare lahan pertanian. Dampaknya jauh melampaui sekadar tersedianya air. Di banyak daerah, sawah yang sebelumnya hanya mampu ditanami sekali dalam setahun kini dapat ditanami dua bahkan tiga kali. Produksi meningkat tanpa harus membuka lahan baru.

Transformasi juga terjadi melalui modernisasi pertanian. Pemerintah mendistribusikan lebih dari 40 ribu unit alat dan mesin pertanian (alsintan) sepanjang 2026, mulai dari traktor roda empat, rice transplanter, combine harvester, dryer, hingga berbagai mesin pascapanen.

Modernisasi ini bukan sekadar mengganti tenaga manusia dengan mesin. Ia memangkas waktu olah tanah, mempercepat musim tanam, mengurangi kehilangan hasil panen, sekaligus menekan biaya produksi.

Langkah tersebut diperkuat melalui pembentukan Brigade Pangan, model kelembagaan baru yang mengintegrasikan mekanisasi, pengelolaan lahan skala luas, dan pemberdayaan generasi muda. Hingga kini telah terbentuk lebih dari 1.900 Brigade Pangan, dengan lebih dari 1.100 brigade aktif mengelola ratusan ribu hektare lahan menggunakan pendekatan pertanian modern.

Selain meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada, pemerintah juga memperluas basis produksi melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah. Lahan rawa, lahan tadah hujan, dan lahan tidur kembali dihidupkan melalui perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, mekanisasi, serta pendampingan budidaya. Sementara itu, kawasan-kawasan baru di luar Pulau Jawa dipersiapkan menjadi lumbung pangan masa depan dengan dukungan infrastruktur yang lebih lengkap sejak awal.

Di sektor hilir, pemerintah memastikan peningkatan produksi diikuti dengan perlindungan terhadap pendapatan petani. Melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram, petani memperoleh kepastian harga sehingga hasil panennya tetap memiliki nilai ekonomi yang layak. Kebijakan tersebut juga memperkuat Cadangan Beras Pemerintah melalui peningkatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi pertanian agar sektor ini tidak berhenti sebagai penghasil bahan baku, tetapi berkembang menjadi penggerak industri nasional yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Seluruh kebijakan tersebut saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan pertanian. Deregulasi mempercepat pelayanan, pupuk yang lebih murah menekan biaya produksi, pompanisasi menjamin ketersediaan air, mekanisasi meningkatkan efisiensi, Brigade Pangan mempercepat adopsi teknologi, Oplah dan Cetak Sawah memperluas basis produksi, sementara HPP memberikan kepastian harga bagi hasil panen petani.

Hasilnya mulai terlihat. Produksi pangan nasional terus meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 mencapai 127,84, tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.

Bagi Kementerian Pertanian, capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan statistik. Angka-angka itu mencerminkan bahwa kebijakan yang tepat mampu menghadirkan perubahan nyata di tingkat petani. Pada akhirnya, swasembada pangan bukan hanya tentang bertambahnya produksi beras nasional, tetapi tentang petani yang semakin mudah memperoleh pupuk, memiliki kepastian air, menikmati harga panen yang menguntungkan, dan semakin yakin bahwa bertani tetap menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Artikel Dari Pupuk Murah hingga HPP Gabah, Jalan Menuju Swasembada Dimulai dari Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Gerakan tanam serentak yang dilaksanakan Jumat (22/5/2026) dipusatkan di Desa Bojonglegok, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, serta dilakukan serentak di berbagai wilayah Indonesia pada lahan Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024–2025 dan lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.

Hadir dalam kegiatan di Sukabumi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, serta jajaran pemerintah daerah yang diwakili Staf Ahli Bupati Sukabumi, Tri Romadhono.

Secara nasional, gerakan tanam serentak ini dilaksanakan di 25 provinsi dengan target tanam sekitar 50 ribu hektare. Kegiatan mencakup lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 seluas 21.093 hektare, Oplah 2025 seluas 27.472 hektare, serta Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025 seluas 1.700 hektare.

Provinsi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, serta sejumlah wilayah lainnya.

Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan.

Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, yang berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam serentak menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas produksi nasional di tengah tantangan global dan iklim. Percepatan tanam dilakukan untuk menjaga momentum produksi nasional agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim.

Mentan Amran juga telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah sebagai langkah mitigasi dan antisipasi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, pendataan potensi sumber air, serta optimalisasi indeks pertanaman di wilayah masing-masing.

Selain itu, langkah mitigasi juga dilakukan melalui percepatan tanam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, penggunaan benih tahan kekeringan, serta pembangunan infrastruktur air seperti embung, long storage, dan sumur bor guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan tanam serentak yang kembali dilaksanakan untuk keenam kalinya menjadi upaya percepatan peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

“Kami kembali melaksanakan Gerakan Tanam Serentak untuk keenam kalinya yang dipusatkan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan diikuti 25 provinsi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Alhamdulillah, lebih dari 50 ribu hektare lahan telah kembali tertanami,” ujarnya.

“Gerakan ini menjadi akselerator untuk mendorong petani terus melakukan tanam setelah panen, sehingga produktivitas dan indeks pertanaman dapat meningkat, dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa percepatan tanam perlu dilakukan dengan memanfaatkan sisa air pada penghujung musim hujan agar tanaman dapat tumbuh optimal sebelum memasuki periode kering.

“Penggunaan alat dan mesin pertanian seperti rice transplanter, drone pertanian, dan dukungan teknologi lainnya akan mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi, serta membantu petani dalam menghadapi keterbatasan tenaga kerja,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan tanam tidak hanya dilakukan saat gerakan tanam serentak, tetapi terus berlanjut secara konsisten di lapangan.

“Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat gerakan tanam serentak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Dalam sesi dialog, Bupati Mesuji, Hj. Elfianah Khamamik, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Mesuji.

Apresiasi terhadap pelaksanaan gerakan tanam serentak juga disampaikan oleh Bupati Aceh Besar, Muharram Idris; Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga; Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan; Sekretaris Daerah Pinrang, Andi Calo Kerrang; serta Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Andrianto Wicaksono.

Mereka menilai gerakan tanam serentak memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian di wilayah masing-masing.

Menanggapi berbagai kebutuhan yang disampaikan daerah, Kepala BPPSDMP menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh pemerintah daerah dan menegaskan bahwa kebutuhan pendukung pertanian dapat diusulkan melalui mekanisme yang berlaku.

“Untuk kebutuhan alsintan, benih, jalan usaha tani, dan kebutuhan pendukung lainnya dapat segera diusulkan sesuai mekanisme yang ada agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, hingga penyuluh pertanian dan petani di lokasi pelaksanaan.

Gerakan tanam serentak ini juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pertanian dan regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian nasional.

Artikel Kementan Akselerasi Tanam Serentak 50 Ribu Hektare untuk Jaga Produksi Pangan Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa produksi pangan nasional tetap berada dalam kendali meskipun menghadapi dinamika iklim.

“Pemerintah telah menyiapkan Langkah-langkah strategis, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan,” ujar Mentan Amran.

Mengacu pada proyeksi iklim, kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dengan intensitas yang lebih tinggi.

Namun demikian, kondisi tersebut telah diantisipasi sejak awal melalui penguatan sistem mitigasi berbasis wilayah dan percepatan intervensi di lapangan. Sejumlah wilayah sentra produksi, khususnya di Pulau Jawa, berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air irigasi yang berdampak pada terganggunya pola tanam, penurunan indeks pertanaman, hingga risiko gagal panen.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pertanian telah mempercepat intervensi di wilayah rawan kekeringan salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan pompa air dan sumber-sumber air permukaan.

Langkah ini tidak bersifat reaktif, melainkan telah dikoordinasikan sejak awal ke seluruh daerah agar dapat memitigasi kekeringan dengan memetakan wilayah terdampak dan potensi sumber air terdekat.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menegaskan bahwa pompanisasi menjadi instrumen kunci dalam menjaga stabilitas produksi saat kemarau, sekaligus menunjukkan skala intervensi pemerintah yang masif dalam beberapa tahun terakhir.

“Optimalisasi pompanisasi menjadi langkah strategis untuk mengamankan produktivitas pertanian di tengah musim kemarau. Dengan dukungan sarana pompa air, petani tetap dapat mengakses sumber air alternatif, sehingga kegiatan budidaya tidak terhenti.

Pada periode 2023 hingga 2025, Kementerian Pertanian telah menyalurkan sebanyak 80.158 unit pompa air ke sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi kekeringan di tingkat lapangan, dan pada tahun 2026 ini ditargetkan 11.00 unit pompa air bisa dialokasikan untuk seluruh Indonesia” tegasnya di Jakarta (21/4).

Selain penguatan infrastruktur air, Kementerian Pertanian juga memastikan ketersediaan sarana produksi utama tetap terjaga, khususnya pupuk subsidi sebagai faktor kunci dalam menjaga efisiensi biaya usaha tani di tengah tekanan iklim.

“Hingga saat ini ketersediaan pupuk subsidi masih sangat cukup. Per 20 April 2026, dari alokasi sebesar 9,55 juta ton, masih tersedia sekitar 7 juta ton yang dapat dimanfaatkan oleh petani di seluruh Indonesia. Ketersediaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memberikan keringanan biaya produksi bagi petani,” terang Andi.

Dengan dukungan pupuk subsidi yang terjamin serta intervensi pompanisasi di lapangan, pemerintah memastikan bahwa tekanan ganda baik dari sisi iklim maupun biaya produksi dapat dikelola secara simultan.

Implementasi di lapangan menunjukkan dampak langsung dari intervensi tersebut. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, petani mulai merasakan manfaat dari dukungan sarana produksi dan infrastruktur yang disalurkan pemerintah.

Junaedi, anggota Kelompok Tani Cibogor, Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, menyampaikan bahwa akses terhadap pupuk subsidi kini semakin mudah dan terjangkau.

“Alhamdulillah harga di lapangan sesuai, sekarang juga terjadi pengurangan harga, maka biaya produksi saya juga berkurang, jadi lebih hemat,” ujar Junaedi pada 20 April 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bantuan pompa air yang diterima sejak 2023 menjadi faktor krusial dalam menghadapi potensi kekeringan.

“Alhamdulillah dengan bantuan pompa air dari pemerintah. Sekarang jadi aman dan nyaman. Bantuan ini sangat membantu, jadi kami bisa menarik air dari sungai terdekat. Kalau tidak ada pompa air itu, tidak mungkin kami bisa mengairi lahan,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa strategi menghadapi kemarau tidak hanya bertumpu pada intervensi sarana, tetapi juga pada penguatan sistem peringatan dini, pendampingan intensif, serta penyesuaian kalender tanam berbasis kondisi iklim aktual. Dengan pendekatan ini, risiko terhadap produksi dapat dikelola secara sistematis dan terukur. (*)

Artikel Pompanisasi dan Pupuk Terjaga, Petani Tetap Produksi di Tengah Kemarau pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketua KTNA, Mohammad Yadi Sofyan Noor, menyampaikan bahwa capaian swasembada pangan nasional merupakan hasil kerja keras kolektif yang terus dijaga konsistensinya oleh petani di lapangan.

“Kalau bicara swasembada, kita all out. Kita bangga karena capaian tahun lalu itu luar biasa, bahkan terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak kendur. Dalam kondisi El Nino sekalipun, teman-teman di lapangan tetap bergerak, bahkan ada yang swadaya membangun infrastruktur air hingga ratusan juta rupiah demi menjaga produksi,” terangnya di Kantor Pusat, Kementerian Pertanian pada Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara KTNA dan Kementerian Pertanian terus berjalan intensif, salah satunya terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk menjaga produktivitas di daerah terdampak kekeringan.

“Kami terus melaporkan ke Pak Menteri. Apa yang terjadi di lapangan, termasuk kebutuhan mesin untuk daerah seperti Jombang dan sekitarnya. Respons pemerintah sangat cepat, dan ini membuat kami optimistis swasembada pangan tetap aman,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal KTNA, Zulharman Djusman, menegaskan kesiapan petani dalam menjaga keberlanjutan swasembada melalui penguatan lahan dan pemanfaatan alsintan.

“Alhamdulillah untuk tahun-tahun ke depan kita sudah mempersiapkan pengembangan lahan baru secara konsisten dan terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan sektor perbenihan menjadi fokus penting ke depan.

“Kami juga terus berkontribusi dalam pengembangan benih-benih unggul untuk petani di seluruh Indonesia. Insya Allah swasembada pangan ini akan berkelanjutan dan kita siap menjadi negara yang kuat dalam sektor pangan,” lanjutnya.

Kondisi stok nasional saat ini semakin kuat dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah mencapai 4,9 juta ton dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan tren kinerja produksi yang positif, di mana produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut baik dukungan KTNA tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, khususnya petani sebagai ujung tombak produksi.

“Keberhasilan yang kita capai hari ini bukan karena satu orang, tetapi karena kerja keras kita semua,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi dan percepatan adopsi teknologi di tingkat petani, Kementerian Pertanian bersama KTNA akan menggelar Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan pada 20–26 Juni 2026 di Gorontalo.

Mentan Amran menegaskan bahwa PENAS harus menjadi ajang strategis yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas petani.

“PENAS ini bukan sekadar ajang berkumpul, tapi harus menjadi panggung untuk menunjukkan hasil karya terbaik anak bangsa di sektor pertanian. Kita ingin petani melihat langsung teknologi, inovasi, dan alat mesin pertanian buatan dalam negeri yang bisa meningkatkan produktivitas. Ini bagian dari transformasi menuju pertanian modern dan mandiri,” tegasnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, akan digelar Gelar Teknologi (Geltek) yang menampilkan berbagai inovasi pertanian terbaru, mulai dari penggunaan drone, mesin tanam dan panen, hingga penerapan pola tanam modern seperti sistem Arkansas.

KTNA menyatakan kesiapan penuh dalam penyelenggaraan PENAS tersebut, termasuk pelaksanaan demonstrasi teknologi di lapangan yang saat ini telah memasuki fase pertumbuhan tanaman sebagai bagian dari penerapan inovasi secara langsung.

Dengan dukungan aktif KTNA sebagai representasi petani di lapangan, serta penguatan inovasi teknologi oleh pemerintah, Indonesia optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian swasembada pangan secara berkelanjutan di tengah tantangan global. (*)

Artikel KTNA Dukung Penuh Program Swasembada Pangan, Siap Perkuat Produksi Lewat Teknologi pertama kali tampil pada KABARIKA.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendukung rencana pemerintah dalam memperluas ekspor pupuk urea ke pasar global. Namun, langkah tersebut tetap dilakukan secara terukur dengan memastikan pasokan domestik dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menekankan bahwa kebijakan ekspor mengikuti arahan pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Kan memang arahan dari Kementerian Pertanian sudah jelas, bahwa kita baru akan ekspor saat kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Menurut Rahmad, kesiapan industri pupuk nasional saat ini berada pada level yang sangat baik, baik dari sisi produksi maupun ketersediaan pasokan. Dengan kapasitas besar yang dimiliki, Indonesia dinilai mampu mengambil peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan pupuk global.

Ia menilai, gejolak geopolitik dunia yang memicu terganggunya distribusi pupuk justru membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemain penting di pasar internasional.

“Banyak orang berpikir bahwa di tengah gejolak global, posisi kita akan rentan. Tapi ternyata di sektor industri pupuk, posisi kita bukan rentan, tapi justru bisa tampil sebagai salah satu penyelamat ekosistem pangan regional. Kita justru bisa bantu negara-negara lain yang membutuhkan pupuk,” ujar Rahmad.

Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk mengimpor urea dari Indonesia, di antaranya Australia, India, Filipina, dan Brasil. Permintaan tersebut muncul sebagai respons atas terganggunya jalur distribusi global, termasuk akibat dinamika di Selat Hormuz.

Meski peluang pasar terbuka lebar, perusahaan menegaskan ekspor tidak akan dilakukan secara gegabah. Prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan petani dalam negeri, terutama pada periode krusial seperti musim tanam.

“Jadi kami tidak mungkin juga melakukan (ekspor) saat musim tanam. Itu sudah kami sampaikan juga ke perwakilan dari India dan lain-lain, dan bisa dipahami bahwa kami hanya akan ekspor di luar musim tanam,” tegas Rahmad.

Dari sisi produksi, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas urea mencapai 9,4 juta ton per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan domestik yang berkisar antara 6 hingga 7 juta ton. Kelebihan kapasitas ini menjadi peluang untuk menggarap pasar ekspor tanpa mengganggu pasokan dalam negeri.

Kondisi tersebut diperkuat oleh ketersediaan bahan baku gas alam domestik yang terjamin, baik dari sisi volume maupun harga, sehingga menjaga stabilitas produksi nasional.

Selain itu, stok pupuk nasional juga berada pada level yang aman. Hingga pertengahan April 2026, cadangan pupuk tercatat sekitar 1,2 juta ton, ditopang oleh produksi harian yang terus berjalan optimal.

“Saat ini (stok kami) 1,2 juta ton. Jadi 1,2 juta ton ditambah dengan produksi kita yang setiap hari itu untuk urea saja sekitar 25 ribu ton per hari. Ditambah untuk NPK kita itu kira-kira sekitar 15 ribu ton per hari. Jadi sangat cukup,” jelas Rahmad.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani melalui kebijakan stabilisasi harga. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi bahkan telah diturunkan sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Rahmad memastikan, meskipun harga pupuk di pasar global mengalami fluktuasi, harga pupuk subsidi di dalam negeri tetap dijaga agar tidak memberatkan petani.

“Pemerintah melalui Kementan sudah menegaskan bahwa HET pupuk subsidi untuk petani akan tetap sama. Artinya, ketika harga dunia naik, harga pupuk subsidi di Indonesia justru turun,” ujarnya.

Dengan kombinasi produksi yang kuat, stok melimpah, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani, Indonesia kini berada pada posisi strategis—tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berpotensi menjadi penopang pasokan pupuk di tingkat global. (*)

Artikel Produksi Melimpah, Pupuk Indonesia Siap Ekspor Urea ke 4 Negara pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ekspor ke Arab Saudi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jemaah haji Indonesia. Ke depan, potensi pasar diperkirakan terus meningkat, mencakup jemaah umrah dan warga Indonesia (mukimin) yang jumlahnya mencapai sekitar 2 juta orang per tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata kekuatan produksi dan stok beras nasional.

“Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini momentum yang baik karena produksi kita meningkat. Ini yang kita ekspor. Kita juga sudah menjajaki beberapa negara seperti Saudi Arabia, Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina,” ujar Mentan Amran

Selain ekspor, pemerintah juga menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui penyaluran bantuan beras ke Palestina. Bantuan sebanyak 10.000 ton tersebut merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Palestina.

“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” ujar Mentan Amran.

Dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga April 2026 mencapai sekitar 4,7 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

“Dengan swasembada pangan, kita aman. Kita tidak boleh lagi bergantung pada sumber dari luar negeri. Dalam krisis global, tidak ada negara yang akan rela melepas pangannya ke luar negeri. Ini adalah hukum sejarah, “ ujarnya.

Ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Di pasar domestik dan sektor HoReCa (Hotel, Restoran, dan Katering), ketersediaan beras tercatat mencapai 12 juta ton. Selain itu, potensi standing crop diproyeksikan terus memberikan kontribusi produksi hingga akhir tahun. Kombinasi tersebut memastikan pasokan nasional tetap aman dan mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan kedepan.

Kondisi ini turut tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,35—tertinggi dalam lebih dari tiga dekade. Sementara itu, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Dengan produksi yang melampaui kebutuhan domestik bulanan yang berada pada kisaran 2,5–2,6 juta ton, Indonesia memiliki ruang untuk memperluas ekspor sekaligus berkontribusi dalam misi kemanusiaan internasional secara berkelanjutan.

Capaian ini menegaskan transformasi sektor pertanian Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan panggung kemanusiaan dunia. (*)

Artikel Indonesia Ekspor Beras ke Arab Saudi dan Salurkan Bantuan ke Palestina, Bukti Produksi Kuat dan Stok Nasional Aman pertama kali tampil pada KABARIKA.

Farid mencontohkan secara konkret bagaimana peningkatan produksi pangan justru terjadi di lapangan melalui berbagai intervensi pemerintah. Ia menjelaskan, ukuran swasembada tidak bisa dilihat semata dari luas lahan, melainkan dari total produksi yang dihasilkan.

“Misalnya saya punya sawah satu hektare, sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 5 ton. Tapi ketika ada perbaikan pengairan, saya bisa tanam dua sampai tiga kali dalam setahun. Artinya produksi saya bukan lagi 5 ton, tapi bisa 10 sampai 15 ton dalam setahun,” ujar Farid.

Ia menambahkan, dukungan alat mesin pertanian modern juga memberikan dampak signifikan terhadap hasil panen petani.

“Kalau saya dapat bantuan combine, panen jadi lebih cepat dan kehilangan hasil bisa ditekan. Gabah tidak banyak yang jatuh atau terbuang. Hasil yang saya dapat otomatis lebih besar,” lanjutnya.

Selain itu, penggunaan benih unggul serta kemudahan akses pupuk turut meningkatkan produktivitas per hektare.

“Dengan bibit yang lebih baik, yang sebelumnya hanya 5 ton per hektare bisa meningkat jadi 5,5 ton atau lebih. Ditambah pupuk yang sekarang tidak lagi sulit didapat, tentu ini sangat membantu petani meningkatkan hasil,” jelas Farid.

Menurutnya, seluruh faktor tersebut merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan dalam menilai capaian swasembada pangan nasional.

Ia pun menyayangkan pendekatan yang digunakan Feri Amsari yang dinilai hanya berfokus pada isu penyusutan lahan, tanpa melihat adanya faktor pendongkrak produksi dari sisi teknologi dan intervensi kebijakan.

“Kalau hanya melihat luas sawah yang katanya berkurang, tapi tidak melihat peningkatan produktivitas dari intervensi pemerintah, itu jelas cara berpikir yang tidak utuh,” tegasnya.

Lebih jauh, Farid menilai bahwa kesalahan dalam cara membaca persoalan ini berpotensi menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan publik.

“Kalau cara berpikirnya sudah keliru sejak awal, maka kesimpulan yang diambil juga pasti salah. Ini yang berbahaya, karena bisa membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan hasil dari berbagai upaya terintegrasi, mulai dari perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, hingga dukungan distribusi pupuk.

Karena itu, Farid mengingatkan agar kritik terhadap isu strategis nasional disampaikan secara utuh dan berbasis data, bukan dengan pendekatan parsial yang justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap capaian negara.

“Pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak bisa dibahas dengan cara berpikir yang sempit dan tanpa pijakan data yang jelas,” pungkasnya. (*)

Artikel Sesali Pernyataan Feri Amsari, Putra Ketum MUI: Cara Berpikir Keliru Abaikan Realitas Peningkatan Produksi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Perusahaan menyatakan dampak konflik tersebut terhadap industri pupuk nasional relatif kecil karena sebagian besar bahan baku produksi berasal dari sumber domestik maupun negara yang tidak berada di wilayah konflik.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat operasional produksi pupuk di Indonesia masih berjalan normal.

“Untuk saat ini konflik di kawasan Selat Hormuz tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap produksi pupuk di Indonesia,” ujar Yehezkiel dalam media briefing di Mercure Jakarta Cikini, Jumat (6/3).

Ia menerangkan, Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni urea dan NPK.

Untuk pupuk urea, bahan baku utamanya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan konflik.

Sementara itu, bahan baku pupuk NPK memang sebagian diperoleh dari impor. Namun, sumber pasokannya tidak berasal dari negara-negara yang sedang terlibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Yehezkiel, bahan baku fosfat untuk produksi NPK dipasok dari negara-negara Afrika Utara seperti Maroko dan Aljazair.

Adapun bahan kalium atau KCL diperoleh dari sejumlah negara produsen utama seperti Belarusia, Rusia, dan Kanada.

Dengan sumber pasokan tersebut, perusahaan memastikan kegiatan produksi tetap berjalan stabil. Bahkan, stok bahan baku yang dimiliki saat ini diperkirakan cukup untuk menopang produksi hingga enam sampai tujuh bulan ke depan.

Meski demikian, perusahaan tetap mencermati potensi dampak tidak langsung dari konflik global tersebut, khususnya terkait biaya logistik internasional.

Yehezkiel menjelaskan bahwa biaya pengiriman atau freight berpotensi meningkat apabila harga minyak dunia naik sebagai efek lanjutan dari ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, Pupuk Indonesia memastikan distribusi pupuk subsidi bagi petani tetap berjalan sesuai dengan penugasan pemerintah.

Pada tahun 2026, perusahaan mendapat mandat untuk menyalurkan sekitar 9,84 juta ton pupuk subsidi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,55 juta ton.

Selain sektor pertanian, alokasi pupuk subsidi tahun ini juga diperluas untuk mendukung sektor perikanan.

Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk subsidi tercatat telah mencapai sekitar 1,7 juta ton atau sekitar 18 persen dari total target distribusi nasional tahun ini. Angka tersebut disebut menjadi salah satu capaian awal tahun tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah penutupan Selat Hormuz oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menyusul serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Teheran pada akhir Februari lalu.

Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan laut paling vital di dunia karena menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab.

Setiap tahun lebih dari 30 ribu kapal melintas di kawasan tersebut dengan membawa sekitar 11 persen perdagangan laut global.

Selain minyak dan gas, jalur tersebut juga menjadi rute penting bagi distribusi berbagai komoditas dunia, termasuk pupuk. Lebih dari 30 persen perdagangan pupuk urea global berasal dari negara-negara kawasan Teluk dan dikirim melalui jalur laut tersebut.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai gangguan pada jalur distribusi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sektor pertanian global serta memicu risiko krisis pangan apabila konflik berlangsung dalam waktu lama.

Artikel Selat Hormuz Ditutup, Pupuk Indonesia Sebut Produksi Urea dan NPK Tetap Stabil pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kepada generasi muda, ini Pak Mentan, Pak Amran luar biasa! Kita banyak belajar sama beliau,” kata Raffi usai pertemuan bersama Mentan Amran di Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

Raffi menilai capaian swasembada pangan serta kuatnya stok pangan nasional merupakan bukti konkret keberhasilan kebijakan pertanian pemerintah yang sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fondasi utama bagi kekuatan dan kedaulatan bangsa.

“Ketahanan pangan itu adalah hal yang terpenting di Republik ini dan juga prioritasnya Bapak Presiden,” ungkapnya.

Ia mengakui keberhasilan Mentan Amran beserta jajaran dan semua pihak terlibat yang telah mengantarkan Indonesia kembali swasembada pangan di tahun 2025. Tidak hanya itu, Raffi juga mengapresiasi capaian stok pangan Indonesia yang saat ini berada dalam posisi kuat.

“Alhamdulillah Indonesia sudah swasembada dan alhamdulillah stok pangan kita juga kuat sekali ya. Ini kita mau belajar dari Pak Amran. Pokoknya Indonesia kuat, swasembada pangan!” ucapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditas strategis, penguatan cadangan pangan nasional, serta pengawalan distribusi agar pasokan tetap aman dan harga terkendali. Di tengah tantangan global dan perubahan iklim, Indonesia mampu menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka tetap produksi beras Indonesia di tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan konsumsi beras nasional yang diperkirakan sebesar 30 juta ton di tahun 2025, Indonesia surplus beras dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa impor. Capaian produksi ini juga didukung dengan stok nasional yang kuat. Cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat berada di posisi 3,34 juta ton.

Menanggapi apresiasi tersebut, Mentan Amran menyampaikan terima kasih atas dukungan Raffi Ahmad dan berbagai pihak yang terus memberikan perhatian pada sektor pertanian. Menurutnya, capaian swasembada dan terjaganya stok pangan nasional merupakan hasil kerja keras bersama, mulai dari petani hingga seluruh pemangku kepentingan.

“Ini berkat dukungan semua pihak, termasuk Pak Raffi dan generasi muda Indonesia,” pungkas Mentan Amran.

Capaian swasembada pangan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi berdampak nyata pada meningkatnya kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dari membaiknya daya beli dan pendapatan petani yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) di Desember 2025 mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah, dengan rata-rata NTP sepanjang 2025 mencapai 123,26 atau tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Selain itu, Kementan juga terus mendorong modernisasi pertanian melalui optimalisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penguatan peran petani muda. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan swasembada pangan tetap terjaga dan sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. (*)

Artikel Produksi dan Stok Beras Surplus, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Kuatkan Sektor Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan sebanyak 16,55 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,41 juta ton atau 9,34 persen dibandingkan dengan Januari hingga Desember 2024.” demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Peningkatan produksi ini sejalan dengan bertambahnya luas panen jagung secara nasional. Potensi luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 2,79 juta hektar, naik 0,24 juta hektar (9,40 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengamatan survei KSA itu juga BPS mencatat adanya prospek yang menjanjikan di sisa tahun ini.

“Potensi luas panen jagung pipilan pada subround III, yaitu September hingga Desember 2025, diperkirakan mencapai 0,81 juta hektar, atau mengalami peningkatan 0,03 juta hektar, atau 3,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” lanjutnya.

BPS menambahkan bahwa angka potensi ini sudah mencakup tanaman jagung yang dipanen bukan untuk pipilan, seperti yang dipanen muda atau untuk hijauan pakan ternak. Meski demikian, angka tersebut masih dapat berubah tergantung kondisi lapangan hingga akhir tahun, termasuk kemungkinan pengaruh cuaca ekstrem, serangan hama, banjir, kekeringan, maupun penundaan waktu panen oleh petani.

Sementara itu, produksi jagung pipilan kering pada September 2025 diperkirakan mencapai 1,34 juta ton. Kemudian secara keseluruhan, pada subround III September–Desember 2025, produksi diproyeksikan mencapai 5,13 juta ton, atau naik 0,02 juta ton atau 0,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kenaikan produksi tahunan ini menunjukkan keberhasilan langkah-langkah perbaikan di sektor tanaman pangan, terutama melalui perluasan areal tanam, intensifikasi budidaya, dan dukungan Kementerian Pertanian terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian. (*)

Artikel Produksi Jagung Nasional Meningkat 9,34 Persen Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan itu menghasilkan komitmen penting: pengembangan antibiotik sintetik generasi baru yang diproyeksikan dapat mengatasi ancaman resistensi antibiotik di seluruh dunia.

Kolaborasi Internasional, Produksi Perdana di 2026

Recce menggandeng PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai mitra nasional. Melalui mekanisme investigational new drug (IND), perusahaan Australia itu akan melakukan transfer teknologi sehingga Indonesia bisa menjadi pusat produksi antibiotik inovatif.

CEO Recce, James Graham, menyebut kerja sama ini sebagai yang pertama di Indonesia dan memuji kepemimpinan Taruna Ikrar dalam mempercepat proses perizinan farmasi. Target awal mereka adalah memproduksi antibiotik untuk terapi diabetic foot infection (DFI) pada 2026.

Regulasi Progresif Jadi Daya Tarik

Dalam sambutannya, Prof. Taruna Ikrar menegaskan bahwa Indonesia terbuka bagi investasi farmasi global dan terus memperkuat regulasi agar adaptif, transparan, serta ramah bagi industri.

“BPOM menyambut baik inovasi ini, mengingat resistensi antibiotik merupakan masalah kesehatan global yang harus segera ditangani,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri, dan akademisi untuk mempercepat hadirnya obat baru. BPOM saat ini juga tengah memperkuat mekanisme perizinan uji klinis agar lebih kompetitif di tingkat internasional.

Indonesia Bukan Hanya Pasar, Tapi Mitra Strategis

Selain pertemuan resmi, Taruna Ikrar juga memberikan kuliah tamu di University of New South Wales (UNSW). Di hadapan akademisi dan peneliti, ia menekankan konsep triple helix collaboration—sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi—sebagai kunci menjadikan Indonesia pusat riset medis global.

Ia juga mengunjungi UNSW RNA Institute untuk menjajaki peluang riset bersama dengan para ilmuwan terkemuka.

Diplomasi Kesehatan ke Panggung Dunia

Langkah BPOM RI di Sydney menandai bentuk diplomasi kesehatan yang visioner: memperluas jejaring, menarik investasi, dan menempatkan Indonesia di garda depan inovasi farmasi dunia.

Jika target produksi 2026 tercapai, Indonesia bukan hanya pengguna, melainkan juga produsen pionir antibiotik inovatif di Asia—sebuah lompatan besar menuju kedaulatan farmasi dan kontribusi nyata bagi kesehatan global. (*)

Artikel Indonesia Siap Produksi Antibiotik Inovatif 2026, BPOM RI Gaet Raksasa Farmasi Australia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras selama periode tersebut diperkirakan mencapai 24,97 juta ton atau naik 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.

Peningkatan produksi beras ini sejalan dengan pertumbuhan luas panen dan hasil produktivitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa potensi produksi beras yang tinggi didorong oleh kondisi pertanaman yang relatif kondusif sepanjang musim tanam, meskipun terdapat variasi curah hujan di sejumlah wilayah.

“Potensi produksi beras sepanjang Juni hingga Agustus 2025 diperkirakan sebesar 8,09 juta ton, meningkat 0,99 juta ton atau 13,88 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Dengan demikian produksi beras sepanjang Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan akan mecapai 24,97 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,08 juta ton, atau 14,09 persen dibandingkan periode sama tahun 2024,” kata Pudji dalam keterangannya Selasa (1/7/2025).

Dari segi produksi padi, potensi produksi padi sepanjang Juni-Agustus 2025 diperkirakan sebesar 14,03 juta GKG atau mengalami peningakatan sebesar 1,72 juta ton GKG atau 13,94 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Total gabah kering giling (GKG) Januari-Agustus yang dihasilkan diperkirakan mencapai 43,34 juta ton, meningkat 14,11 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan gambaran luas panen. Potensi luas panen padi sepanjang Juni-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 2,77 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 0,32 juta hektare atau 13,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Dengan demikian, luas panen padi sepanjang Januari-Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 8,24 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 0,96 juta hektare atau 13,22 persen dibandingkan periode sama tahun 2024,” jelasnya.

Data BPS juga menunjukkan bahwa sebaran potensi panen padi pada Juni–Agustus 2025 tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Di Pulau Jawa, potensi panen terbesar ada di Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Cianjur), Jawa Tengah (Grobogan, Sragen, Pati), dan Jawa Timur (Bojonegoro, Lamongan, Ngawi).

Di luar Jawa, daerah berkontribusi besar antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain produksi yang meningkat, BPS juga mencatat adanya tren kenaikan tukar petani (NTP). Pada Juni 2025, NTP tercatat sebesar 121,72, naik 0,47 persen dibanding Mei 2025.

Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani sebesar 0,70 persen, yang lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani sebesar 0,23 persen.

Peningkatan produksi beras nasional dan catatan positif di sektor pertanian ini menjadi bukti hasil kerja keras dan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, para petani, dan berbagai pelaku di sektor pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa lonjakan produksi tersebut sejalan dengan kebijakan afirmatif yang telah dilakukan, mulai dari penambahan pupuk bersubsidi, pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan infrastruktur pengairan, dan berbagai bantuan lainnya.

“Ketahanan pangan adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kita lakukan yang terbaik agar produksi kita meningkat, stok pangan kita kuat, dan petani semakin sejahtera,” ungkap Mentan Amran.

Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus mendorong percepatan tanam dan menjaga stok pangan, serta bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk mewujukan Indonesia swasembada pangan.

Artikel Produksi Beras Nasional Januari-Agustus 2025 Capai 24,97 Juta Ton, Naik 14,09 Persen pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pemaparan Taufiq Ratule disampaikan saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik: Pers Mengawal Ketahanan Pangan pada acara Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Provinsi Lampung sekaligus perayaan Hari Jadi ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Rabu (28/5/2025).

Menurut Taufiq, swasembada pangan penting sebagai instrumen ketahanan pangan dan ketahanan nasional sehingga ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditugaskan untuk swasembada, terutama beras dalam waktu secepatnya dan sesingkat-singkatnya, produksi beras semakin membaik.

“Kementerian pertanian melakukan program solusi cepat, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul dan penyederhanaan birokrasi distribusi pupuk,” kata plt Dirjen Hortikultura.

Ia memberi contoh pupuk yang volumenya bertambah dua kali menjadi 9,55 juta ton yang dulu dsitribunya lambat karena proses bertele-tele dan berbelit, sekarang penebusannya dipermudah dan bisa menggunakan KTP, yang penting tercatat dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

“Untuk swasembada pangan Kementan melakukan pengawalan sejak di hulu hingga di hilir, sehingga koordinasi dengan berbagai pihak menjadi mudah dalam satu komando,” katanya.

Koordinasi dalam kesatuan gerakan “komando” yang menjadi pendorong utama swasembada pangan ini berkaitan dengan Irigasi/infrastruktur (PU), benih unggul (ID Food), PTPN, pupuk Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Bulog (Serap Gabah), serta pengawalan Polri dan TNI.

Taufiq menjelaskan bahwa swasembada pangan juga diperkuat dengan peningkatan indeks pertanaman (IP) dari satu kali jadi dua kali atau tiga kali panen pertahun.

“Kementan juga melakukan optimalisasi lahan, cetak sawah 3
juta hektar, revitalisasi sistem irigasi, pelibatan petani milenial, brigade pangan, transformasi pertanian tradisional ke modern,” katanya.

Program-program tersebut menaikkan IP dan produksi sehingga mampu mencapai kondisi swasemabada pangan.

Swasembada

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Mei 2025 mencapai 16,55 juta ton, meningkat 11,95 persen dibandingkan produksi 2024.

Peningkatan produksi beras Indonesia turut diakui oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang mencatat estimasi produksi Indonesia di angka 34,6 juta ton untuk periode 2024/2025—tertinggi di ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam, dan bahkan melebihi target pemerintah sendiri sebesar 32 juta ton.

Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lonjakan ini sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri, tanpa ada tambahan beras medium impor sejak awal tahun 2025.

“Ini murni hasil panen petani kita sendiri. Tidak ada impor. Publik perlu tahu, keberhasilan ini adalah hasil nyata dari kerja keras petani dan kebijakan pemerintah yang berpihak,” tegas Mentan Amran.

Menteri Koordinasi Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjadi pembicara kunci pada kegiatan yang dihadiri sekira 300 wartawan dan Forkopimda serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Ir. Bani Ispriyanto, M.M.

Artikel Plt Dirjen Hortikultura: Peningkatan Indeks Pertanaman Perkuat Swasembada pertama kali tampil pada KABARIKA.

Media seperti Tempo dinilai konsisten menyerang Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang dikenal tegas membela kepentingan petani dan membabat habis mafia pupuk, mafia beras, dan mafia impor.

“Media seperti Tempo ini seperti tak pernah lelah mencari celah menyerang Kementan. Sikap redaksionalnya tampak berpihak pada mafia pangan. Pak Amran terlalu berani membela petani. Mafia pupuk dihajar, mafia beras dibongkar, mafia impor ditekan—jelas mereka tak nyaman,” ujar Debi Saputra, anggota Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia (AMMPI), Senin (26/5).

Debi juga menyinggung narasumber langganan yang kerap digunakan media tersebut, padahal diduga memiliki rekam jejak kasus. “Jangan sampai media dipakai jadi alat propaganda mafia. Karena faktanya, produksi naik, stok aman, dan petani diuntungkan.”

Ironisnya, narasi yang dilontarkan media-media tersebut justru berdiri di atas asumsi, bukan data. Padahal, tiga lembaga kredibel—Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), dan Perum Bulog—telah menyajikan data kuat yang membantah pesimisme soal produksi dan stok beras nasional.

Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa produksi beras nasional Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, naik 52,32% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (5,69 juta ton). Proyeksi hingga Juni 2025 bahkan mencapai 18,76 juta ton, jauh di atas capaian 2024 yang sebesar 16,87 juta ton.

Tak hanya itu, laporan resmi USDA tahun 2024/2025 mencatat estimasi produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton, meningkat dari 34,084 juta ton pada musim sebelumnya. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia kini menjadi negara dengan volume produksi beras tertinggi, mengungguli Thailand dan Vietnam.

Pencapaian lebih spektakuler datang dari Perum Bulog. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per Mei 2025 mencapai 3,9 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri. Sebagai perbandingan, stok Bulog biasanya hanya berkisar 1,5–2 juta ton.

Namun, capaian luar biasa itu malah dituding sebagai akal-akalan. Debi menduga ada upaya sistematis membangun pesimisme publik melalui pemberitaan yang menyesatkan. Ia menilai kuat bahwa mafia pangan tengah bergerilya lewat media, menyebarkan keraguan publik.

“Kalau sudah melawan data resmi BPS, USDA, dan Bulog, itu bukan jurnalisme profesional. Itu jurnalisme kepentingan!” tegas Debi.

Menurutnya, mafia pangan selama ini diuntungkan saat negara lemah. Kini, ketika produksi naik, stok berlimpah, dan celah impor makin tertutup, pihak-pihak yang selama ini bermain pun mulai panik.

Debi juga menilai aneh jika ada yang mengaku sebagai pelaku atau pengamat pertanian, tapi justru menolak Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg dan penghapusan rafaksi, padahal dua kebijakan ini nyata menguntungkan petani.

“Jangan-jangan mereka bukan bicara atas nama petani, tapi jadi corong para tengkulak dan importir,” tandasnya.

Debi menambahkan bahwa narasi pesimistis tentang produksi dan stok beras langsung terpatahkan oleh satu hal: data resmi. “Dengan data-data sekuat ini, sulit untuk membantah bahwa Indonesia sedang dalam jalur penguatan kedaulatan pangan. Maka wajar jika muncul pertanyaan: siapa yang terganggu oleh keberhasilan ini?”

Ia juga mengungkap bahwa Polri kini tengah memproses sekitar 20 calon tersangka mafia pangan, dan 50 perusahaan lainnya sedang dalam tahap penyelidikan.

“Kalau Anda bermain-main dengan data, lalu mengganggu stabilitas pangan nasional, bersiaplah. Pemerintah sangat serius memberantas mafia pangan sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menetapkan HPP beras Rp12.000/kg, dan meskipun harga pasar sedikit lebih tinggi, hal itu masih dalam batas wajar.

“Tidak semua kenaikan harga itu buruk. Kalau petani dan pedagang untung, ekonomi rakyat hidup. Yang penting stok aman dan inflasi terkendali,” pungkas Debi.(*)

Artikel Data BPS, USDA, dan Bulog: Produksi dan Stok Beras Naik Ekstrem – Data Tempo dari Mafia Beras? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Prima Gandhi, Mahasiswa Doktoral Ekonomi Pertanian Tokyo University of Agriculture, sekaligus Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang, menjelaskan bagaimana gejolak yang terjadi di Jepang hingga berujung pada pengunduran diri Menteri Jepang Taku Eto.

“Harga beras saat ini naik 100 persen dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Menyikapi mahalnya harga beras di pasaran, pemerintah Jepang pada awal Maret 2025 telah melepaskan cadangan beras nasional ke pasar. Biasanya, tindakan ini hanya dilakukan setelah bencana alam. Namun, hingga Mei 2025 belum terlihat dampak positif dari pelepasan beras cadangan pemerintah ini,” kata Prima Gandhi dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

Prima Gandhi juga menyoroti pengunduran diri Menteri Pertanian, Taku Eto, pada 21 Mei 2025, imbas pernyataannya yang kontroversial di tengah kenaikan harga beras.

Taku Eto mendapat kritik dari masyarakat luas dan anggota parlemen Jepang karena dianggap tidak sensitif di tengah mahalnya harga beras serta ketidakpuasan publik terhadap penanganan pemerintah atas lonjakan harga beras.

Prima Gandhi yang juga merupakan dosen IPB University, mengemukakan bahwa kenaikan harga beras di Jepang disebabkan oleh kombinasi faktor, mulai dari penurunan hasil panen akibat perubahan iklim, peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan restoran, hingga kendala distribusi yang dipengaruhi oleh persoalan demografi dan logistik.

Pemerintah Jepang pun telah melepas cadangan beras nasional ke pasar, namun distribusinya masih menghadapi tantangan tersendiri.

Meski Jepang dikenal dengan sistem pertanian yang maju dan efisien, tantangan perubahan iklim dan penuaan populasi petani menjadi isu yang semakin nyata.

Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk terus memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.

Prima Gandhi mengungkapkan bahwa kondisi Indonesia lebih beruntung dari Jepang. Kekuatan geografis Indonesia memungkinkan pertanaman 3-4 kali setahun, dibandingkan dengan Jepang yang hanya menanam satu kali setahun.

Perbedaan jumlah musim tanam padi menyebabkan perbedaan produksi beras. Data USDA mencatat jumlah produksi beras Jepang dan Indonesia pada 2023 secara berurutan sejumlah 7,48 juta ton dan 34 juta ton.

Selain itu, Prima Gandhi menyampaikan bahwa upaya pemerintah Indonesia juga mempunyai andil besar dalam menjaga stabilitas pangan terutama beras.

Mulai dari upaya peningkatan produksi nasional, perluasan lahan tanam, regulasi pupuk subsidi yang lebih baik, pendistribusian alat dan mesin pertanian, pembelian gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), hingga penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

”Kita patut mengapresiasi langkah lembaga pangan seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog yang melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan stok beras nasional mencukupi kebutuhan masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas dalam negeri,” ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya menjaga produksi pangan khususnya beras di tengah tantangan perubahan iklim, kondisi geopolitik global, alih fungsi lahan, dan tantangan lainnya.

”Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Kita terus lakukan berbagai program peningkatan produksi pangan, penyesuaian regulasi untuk mendukung sektor pertanian, hingga penguatan stok beras kita,” jelas Mentan Amran.

Langkah-langkah konkret pun telah dilakukan. Untuk peningkatan produksi padi, pemerintah telah menjalakan program ekstensifikasi dan intensifikasi, didukung dengan kegiatan pompanisasi, distribusi alat dan mesin pertanian, perbaikan saluran irigasi, kemudahan pupuk subsidi bagi masyarakat, dan sebagainya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk membeli hasil panen petani, sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat cadangan beras pemerintah, yang kini mencapai 3,8 juta ton per Mei 2025, yang juga merupakan stok tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Mentan Amran menekankan bahwa dengan segala potensi dan strategi yang telah dijalankan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjaga kestabilan pangan dalam negeri dan bahkan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global.

Ketahanan pangan yang kuat adalah fondasi utama bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik bangsa ke depan.

Bagi Indonesia, krisis beras yang terjadi di Jepang menjadi pembelajaran untuk terus berbenah dan memastikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi slogan, tetapi dijalankan melalui kebijakan nyata, kolaborasi antarlembaga, dan dukungan penuh kepada petani sebagai garda terdepan.

“Swasembada pangan khususnya beras harus kita wujudkan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bersinergi dengan seluruh elemen bangsa. Kalau semua bergerak, Indonesia pasti bisa mandiri pangan,” pungkasnya.

Artikel Jepang Terpuruk oleh Harga Beras, Indonesia Maju dengan Strategi Pangan Unggulan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini disampaikannya saat berdialog langsung dengan petani di Kompleks Pergudangan Tanete, Bulog Bone, Sulawesi Selatan, bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Dalam rapat terbatas, Bapak Presiden selalu mengingatkan, jangan biarkan petani jalan sendiri, berikan mereka ruang untuk untung, sehingga mereka akan terus tanam dan produksi tetap terjaga,” tegas Mentan Amran, Jumat (16/5/2025).

Dalam kunjungannya, Mentan Amran berinteraksi langsung dengan petani dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Di antaranya Kasmir dari kelompok tani yang ada di Bone, Sulawesi Selatan.

Kasmir menyampaikan apresiasi terhadap program pemerintah yang berpihak kepada petani.

Ke depan, dia berharap petani juga mendapatkan bantuan untuk alat pengeringan padi ataupun jagung.

”Terima kasih Pak Mentan dan Pak Kapolri. Program-programnya bagus sekali membantu kelompok tani dan masyarakat sekitar. Kami berharap ini berkelanjutan. Kalau boleh kami minta bantuan alat pengering sehingga kadar air jagung kami rendah dan bisa disimpan dalam waktu lama,” ungkap Kasmir.

Menanggapi hal itu, Mentan menyatakan pemerintah terus bekerja keras menyejahterakan petani.

Mulai dari peningkatan alokasi pupuk, perbaikan harga gabah, hingga kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Kita bersyukur Presiden sangat peduli petani. Kita sudah tingkatkan pupuk dua kali lipat. Harga gabah pun terus diperhatikan. Nanti kita kolaborasi dengan Kapolri, Panglima TNI, dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa,” jelasnya.

Ia juga memotivasi petani untuk terus berproses dan bekerja secara maksimal. Apalagi, pertanian saat ini menjadi sektor yang menjanjikan dan memberikan keuntungan.

“Mari kita terus berproses. Pertanian itu menjanjikan, InsyaAllah jadi jalan menuju kesejahteraan,” kata Amran.

Sementara itu, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung swasembada pangan, termasuk menjaga kualitas dan harga hasil panen petani khususnya pada komoditas jagung.

“Kami mendorong pendampingan di lapangan, termasuk rekayasa teknologi hingga mempersiapkan gudang dan alat pengering agar kualitas jagung tetap terjaga,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, wilayah-wilayah berbasis pertanian menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung petani agar Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

“Kita dorong petani untuk terus bertanam. Mari kita wujudkan bersama kemandirian dan swasembada pangan sesuai harapan Bapak Presiden,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan juga menyampaikan kabar baik, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp5 triliun untuk menyerap 1 juta ton jagung petani dengan harga Rp5.500/kg.

“Dana sudah disetujui. Tidak ada alasan harga jatuh. Ini bentuk nyata kehadiran negara,” pungkas Amran.

Artikel Mentan Amran Tegaskan Arahan Presiden Prabowo: Jaga Produksi dan Harga, Petani Jangan Dirugikan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Lusben Simanjuntak, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengungkapkan rasa syukur atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani dan masyarakat.

“Kami petani ini merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Bapak Presiden Prabowo yang sangat memperhatikan kehidupan petani. Dengan program swasembada pangan didukung Kementerian Pertanian yang sudah memberikan perhatian besar kepada petani, pupuk, alat-alat pertanian lancar, kami sangat berterima kasih,” kata Lusben saat dihubungi pada Rabu (16/4/2025).

Ia menerangkan bahwa terdapat peningkatan produksi pada panen kali ini dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada lahan Kelompok Tani Maju Bersama seluas 223 hektare, mengalami peningkatan produktivitas menjadi 7 ton per hektare.

Lusben juga merasa sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Menurutnya, hal ini berdampak signifikan dalam meningkatkan penghasilan petani.

“Di tempat kami, harga gabah Rp6.600 per kilogram. Petani sangat berterima kasih karena dengan munculnya harga yang ditetapkan pemerintah dan Bapak Presiden, petani kita mendapatkan penghasilan yang lumayan sehingga bisa menghidupi keluarganya,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ruhiana, petani dari Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Ia mengungkapkan terdapat peningkatan panen pada periode panen Maret-April 2025.

“Alhamdulillah ada peningkatan pada panen Maret-April dibanding Desember-Januari. Yang sekarang produksinya rata-rata 5-6 ton per hektare,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya meningkatkan produksi padi, mulai dari kegiatan optimasi lahan, pompanisasi, bantuan, pendampingan, hingga peningkatan HPP. Namun, ke depan ia berharap agar pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pascapanen untuk mendukung pencapaian swasembada.

“Ini sangat membantu para petani dengan HPP dari pemerintah yang meningkat ditambah lagi dengan kemudahan mengakses pupuk, juga ada bantuan alsintan, pompanisasi, alat-alat pertanian, itu sangat membantu untuk mempercepat tanaman bagi petani,” pungkasnya. (*)

Artikel Petani Rayakan Panen dengan Syukur: Produksi Meningkat, Dukungan Pemerintah Nyata pertama kali tampil pada KABARIKA.