Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa. Menyebut untuk di marketplace, kementeriannya telah memanggil sejumlah pihak meminta setidaknya mulai 1 Oktober 2025, tidak ada lagi pedagang yang menjual rokok ilegal.

“Jadi yang masih mau jual, harus berhenti, jangan jual lagi. Itu saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 22 September 2025.

Ia mengklaim mengatakan bahwa pihaknya akan terjun memberantas peredaran rokok ilegal hingga ke warung-warung kelontongan yang ada di masyarakat.

“Kami juga akan cek ke supplier, bukan di situ aja, di warung-warung, katanya ada yang jual per stoples murah, kita akan cek,” kata nya.

“Tapi yang jelas, siapapun yang jual rokok ilegal, tempat mana, saya akan datangi secara random,” ancam Menkeu pengganti Sri Mulyani tersebut.

Ia berharap dengan beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pihaknya, dalam jangka waktu periode tiga bulan ke depan peredaran rokok ilegal di Tanah Air dapat hilang atau berkurang.

Purbaya memastikan setiap pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal melalui jalur hijau kepabeanan dan cukai akan ditindak.

“Kita harap tiga bulan ke depan (rokok ilegal) hilang karena ada siklus impor kan sehingga kami harap semua ikuti aturan yang benar, jangan akali aturan impor yang ada di sini,” imbuh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (*)

Artikel Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Janji Berantas Peredaran Rokok Ilegal pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam keterangannya pada wartawan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dana pemerintah tersebut mulai disalurkan ke 6 Bank Himbara pada 12 September 2025.

“Besok (12 September 2025) sudah masuk ke enam bank Himbara semua,” ungkap Purbaya, 11 September 2025, di Jakarta.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut di Gedung DPR RI, Menkeu tersebut menjelaskan bahwa nantinya setiap bank dimaksud akan mendapatkan porsi dana yang tidak sama.

Terkait kebijakan tersebut, ia menjelaskan akan menyusun aturan secara resmi. Beleid tersebut akan ditandatangani Menkeu pengganti Sri Mulyani tersebut pada tanggal 11 September 2025.

“Harus cepat, malam ini saya tandatangan, besok sudah masuk ke bank-bank itu,” tuturnya saat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Purbaya menerangkan bahwa dana pemerintah yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut di berikan ke perbankan yang kemudian akan disalurkan ke masyarakat melalui kredit.

Ia pun menegaskan agar pihak perbankan yang menerima dana tersebut untuk dapat berhati-hati, tidak menggunakan dana yang dimaksud untuk membeli Surat Berharga (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Kita sudah bicara dengan pihak bank, janganlah beli SRBI atau SBN. Suka-suka bank, yang pentingkan kita likuiditas masuk ke sistem,” jelas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (*)

Artikel Kemenkeu Salurkan Dana Rp 200 Triliun Bank Himbara, Purbaya Yudhi Sadewa Jelaskan Ini pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan anggaran untuk kementeriannya untuk tahun 2026 mendatang.

“Kami mohon pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI berkenan untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2026,” ungkap Menkeu Purbaya, 10 September 2025.

Dalam penuturannya ia mengatakan pengajuan anggaran sebesar Rp 52.016.000.000.000 untuk Kementerian Keuangan di tahun 2026 mendatang.

Angka tersebut berbeda dari pengajuan serupa yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Sri Mulyani pada 14 Juli 2025 lalu, di mana saat itu jumlah totalnya mencapai Rp 52.017.195.644.000.

Adapun alokasinya meliputi dukungan pelaksanaan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

Pada Komisi XI DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa alokasi tersebut sangatlah diperlukan.

Kami percaya alokasi ini sangat diperlukan,” ucap Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani.

Turut hadir mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang turut merinci alokasi anggaran tersebut. (*)

Artikel Purbaya Yudhi Sadewa Usulkan Anggaran, Jumlahnya Beda dengan saat Sri Mulyani Menjabat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Presiden Prabowo mempercayakan posisi jabatan Menteri Keuangan pada Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya telah cukup lama diduduki Sri Mulyani sejak pemerintahan Presiden RI sebelumnya.

Pelantikan Purbaya Yudha Sadewa digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, 8 September 2025. Di hadiri banyak anggota Kabinet Merah Putih.

Diketahui, sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dikutip dari situs resmi LPS, Purbaya tercatat sebagai lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan teknik elektro.

Ia juga diketahui sebagai lulusan dari Purdue University Indiana, Amerika Serikat. Dengan sukses meraih gelar master of science (MSc) dan gelar doktor bidang ilmu ekonomi.

Pada tahun 2018 hingga 2020, Purbaya pernah menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Polhukam pada tahun 2015 hingga 2016.

Sebelum bergabung di pemerintahan, Purbaya pernah berkarir sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada tahun 1989 hingga 1994.

Ia juga pernah menjabat posisi Direktur Utama PT Danareksa Securities pada April 2006 hingga Oktober 2008.

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan jabatan Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo, mencuri perhatian banyak publik di tanah air. (*)

Artikel Prabowo Tunjuk Purbaya Yudhi Sadewa Sebagai Menkeu Gantikan Sri Mulyani, Ini Profilnya pertama kali tampil pada KABARIKA.