Acara pembukaan yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025, dihadiri oleh Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sektor Pendidikan, Prof. Amilin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. drg. Muh. Ruslin, Sp.BM(K), jajaran manajemen LSP UNHAS, dan para master asesor yang akan menjadi instruktur dalam pelatihan.

Ketua Panitia pelaksana, Dr. Abdul Azis, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari penambahan ruang lingkup skema sertifikasi yang dikelola oleh LSP UNHAS. Sehingga, dibutuhkan asesor baru untuk menyesuaikan dengan jumlah asesi (atau peserta asesmen).

“Saat ini ada 72 calon asesor yang dibagi dalam tiga batch untuk 38 skema baru. Peserta pelatihan ini akan memperoleh pelatihan tentang cara melakukan asesmen, dan pada akhir pelatihan akan diuji untuk memperoleh sertifikasi sebagai asesor BNSP,” kata Abdul Azis.

Ketua LSP UNHAS, Mukti Ali, ST, MT., Ph.D, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan persyaratan wajib untuk menjadi asesor kompetensi. Saat ini, kebutuhan terhadap asesor kompetensi sangat tinggi, sebab tidak semua perguruan tinggi memiliki LSP. Ini sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan asesor kompetensi di sektor pendidikan.

“Kita berharap LSP UNHAS menjadi rujukan dalam sertifikasi kompetensi, khususnya sektor pendidikan, bukan saja di Indonesia Timur, namun juga di seluruh Indonesia. Untuk itu, kita rancang peta jalan pengembangan LSP UNHAS yang terstruktur dan terukur,” kata Mukti Ali.

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan oleh calon pekerja sebagai bukti pengakuan terhadap kemampuan dan keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Lulusan perguruan tinggi didorong untuk memiliki sertifikat kompetensi, sehingga BNSP mendorong lembaga pendidikan tinggi menyiapkan mekanisme untuk memberi pengakuan terhadap kompetensi lulusan.

Komisioner BNSP Sektor Pendidikan, Prof. Amilin, menjelaskan bahwa LSP UNHAS merupakan salah satu LSP yang menunjukkan kemajuan paling aktif. Dalam usia yang masih sangat muda, LSP UNHAS telah dapat menyiapkan sejumlah skema sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lulusan.

“Unhas memiliki posisi strategis. Saya sudah keliling penugasan di berbagai daerah. Berbagai LSP di pendidikan tinggi tergabung dalam forum yang spesifik. Ada Forum LSP untuk PTN, PTS, PT Keagamaan, Politeknik, dan PT Muhammadiyah dan Aisyiyah. Untuk mempersatukan kelimanya, kami mendorong pendirian Konsorsium LSP P1, yang ketua dan sekjennya adalah dari UNHAS,” kata Prof. Amilin.

Kemajuan LSP Unhas tidak lepas dari dukungan pimpinan universitas, yang memberikan komitmen nyata dalam mengembangkan lembaga ini. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Prof. Amilin mengatakan bahwa Unhas dapat menjadi hub bagi LSP sektor pendidikan di Indonesia.

“Makassar ini bisa menjadi ibukota LSP. Kalau mau belajar LSP, khususnya sektor pendidikan, maka datanglah ke Makassar, di kota ini ada UNHAS,” kata Prof. Amilin.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNHAS, Prof. Muh. Ruslin, mengungkapkan rasa bangga atas dukungan BNSP terhadap LSP UNHAS. Dalam penyiapan sumber daya manusia unggul, Unhas berkomitmen mengembangkan implementasi sertifikasi lulusan, sehingga mereka dapat lebih mudah terserap di dunia kerja.

“Sertifikasi lulusan akan meningkatkan reputasi. Hal ini menunjukkan alumni memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Kami menargetkan setiap satu lulusan UNHAS memiliki minimal satu sertifikat kompetensi. Khusus untuk program studi vokasi, kita targetkan minimal memiliki dua sertifikat kompetensi,” tegas Prof. Ruslin. (*)

Artikel LSP UNHAS Gelar Pelatihan Asesor Kompetensi untuk Menjadi Pionir Sertifikasi di Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kapoposang II, Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, yang dikuri 90 dosen UNHAS pengusul skema sertifikasi mengikuti kegiatan ini.

Hadir sebagai narasumber adalah Bapak Saleh, yang merupakan Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hadir pula Kepala Pusat LSP UNHAS (Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D), Manajer Skema LSP UNHAS (Prof. Dr. Ir. Sri Purwanti, S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN.Eng), dan jajaran pengurus LSP UNHAS.

Dalam pengantarnya, Ketua LSP UNHAS menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan salah satu mandat bagi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pengakuan terhadap kompetensi lulusan dapat diberikan melalui beberapa instrumen, seperti ijazah dan sertifikat kompetensi.

“Tidak semua lembaga pendidikan dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi ini. Ada regulasi yang ketat sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi. LSP Unhas adalah salah satu di antara sedikit perguruan tinggi yang telah memiliki lisensi oleh BNSP untuk menerbitkan sertifikasi,” kata Mukti Ali.

LSP UNHAS merupakan lembaga sertifikasi kompetensi Pihak Pertama (P1), yang telah memperoleh Sertifikat Lisensi sejak Januari 2023.

Kehadiran LSP UNHAS memiliki peran strategis dalam melakukan proses sertifikasi terhadap kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang profesi. Saat ini LSP UNHAS telah memiliki 65 skema yang terverifikasi BNSP. Tahun 2025, ditargetkan minimal ada penambahan 40 skema baru.

“Dari 17 fakultas yang ada di UNHAS, masih ada 7 fakultas yang belum memiliki unit kompetensi sebagai turunan dari skema sertifikasi. Workshop hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara dosen pengusul, sehingga jika usulan penambahan ruang lingkup ini disetujui oleh BNSP, kita akan memiliki lebih banyak lagi sertifikasi untuk mahasiswa kita,” kata Mukti Ali.

Pemateri utama workshop, Saleh, menjelaskan bahwa pengusulan penambahan ruang lingkup skema membutuhkan pemahaman terhadap bagaimana proses itu dilaksanakan. Dirinya berharap para peserta dapat melaksanakan pengisian usulan penambahan ruang lingkup skema.

“Proses ini membutuhkan keseriusan. Selain memahami bagaimana prosedur dan mekanisme dari setiap skema dan unit kompetensi, juga tahap-tahap dalam pengusulan ini perlu dipahami,” kata Saleh.

Workshop Penyelarasan Skema Sertifikasi dengan SKKNI dan Kurikulum ini direncanakan berlangsung dalam dua hari. Diharapkan, pada akhir workshop akan dihasilkan skema sertifikasi yang nantinya akan diusulkan kepada BNSP.(*)

Artikel Unhas Gelar Workshop Penyelarasan Skema Sertifikasi dengan SKKNI dan Kurikulum pertama kali tampil pada KABARIKA.

Perubahan status tersebut tentu melalui proses yang panjang sejak 2019. Dengan demikia, bisa memberikan perluasan cakupan layanan pemeriksaan halal, baik secara nasional maupun internasional.

Menjadi salah satu LPH yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), PPH UNHAS memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

Sejak awal pendiriannya pada periode 2019-2020, PPH Unhas telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memperoleh akreditasi sebagai LPH. Namun, proses ini sempat mengalami kendala akibat pandemi Covid-19 yang memperlambat penyusunan dokumen administrasi.

Ketua PPH UNHAS, Prof. Dr. Ir. Nahariah, S.Pt., M.P.,IPM., ASEAN.Eng., menuturkan, proses visitasi untuk akreditasi dimulai pada 2021 lalu. Pada 8 April 2022 PPH UNHAS resmi memperoleh akreditasi sebagai LPH Pratama.

Sejak itu, PPH UNHAS mulai beroperasi sebagai lembaga pemeriksa halal untuk produk makanan dan minuman dengan cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap sertifikasi halal, serta implementasi wajib halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, PPH Unhas berupaya meningkatkan statusnya dari LPH Pratama menjadi LPH Utama. Upaya tersebut membuahkan hasil.

”Sejak 12 Maret 2025, PPH UNHAS resmi beroperasi sebagai LPH Utama,’’ ujar dosen Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan UNHAS ini, Rabu (19/3/2025).

Ia menjelaskan, perubahan status ini membawa sejumlah keuntungan strategis. Salah satunya UNHAS dapat memperluas cakupan layanan pemeriksaan halal ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke tingkat internasional. Hal ini menjadikan Unhas sebagai salah satu LPH terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

“Dengan pengakuan sebagai LPH Utama, Unhas semakin berperan dalam memastikan produk halal yang beredar di masyarakat sesuai standar halal. Keberadaan PPH Unhas yang lebih kuat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung sertifikasi halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan status ini juga berdampak pada pengembangan kapasitas layanan PPH Unhas sebagai salah satu unit bisnis universitas,” urai ahli Teknologi Hasil Ternak itu. (*)

Artikel Pusat Pemeriksa Halal UNHAS Naik Status, Jadi Terbesar di Indonesia Timur pertama kali tampil pada KABARIKA.

Acara ini berlangsung di Hotel Karebosi Premier pada Sabtu, 29 Juni 2024.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, khususnya dalam inkubasi produksi musik yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Ujian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para musisi serta tenaga profesional di bidang musik melalui sertifikasi yang diakui oleh negara.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf, Faisal, S.ST.Par., MM. Par, CHE, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar, Fathur Rahim, ST., M.T., dan Direktur LPSMI, Johny W Maukar, SH., MM, serta tim asesor dari LPSMI dan staf Dinas Pariwisata Kota Makassar. Peserta ujian terdiri dari anggota PAPRI, KPJ, musisi, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur LPSMI, Johny W Maukar, SH., MM, mengapresiasi kerjasama dengan Kemenparekraf dan Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti dengan sertifikasi.

Johny menekankan bahwa sertifikasi ini penting untuk mengantisipasi kerjasama dengan vendor nasional dan internasional. Ia juga berpesan kepada peserta agar penilaian sertifikasi tidak hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi juga attitude dan disiplin waktu.

Fathur Rahim menekankan bahwa sertifikasi ini menjadi modal bagi pelaku industri kreatif di bidang musik untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka, sehingga dapat bersaing secara lebih kompetitif.

Ia berharap bidang ini dapat membantu dalam peningkatan pengelolaan pariwisata, khususnya di Kota Makassar.

Faisal menjelaskan bahwa kegiatan ini didukung oleh semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber daya lain untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.

Ia juga menyebutkan bahwa Presiden RI telah meluncurkan kemudahan perijinan dan rekomendasi berbasis online untuk mendukung sektor⁰ pariwisata Indonesia. Faisal menekankan pentingnya mendefinisikan standar kompetensi dan mengembangkan skema pelatihan berbasis okupasi dan jabatan di industri musik.

Setelah sambutan tersebut, peserta menjalani ujian tertulis yang dilanjutkan bergeser untuk ujian praktek di Kawai Music School Indonesia.

Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari musisi, penyanyi, dan penata bunyi mengikuti ujian praktek ini.

Alexander Tampi salah satu peserta, berharap agar setelah pelatihan ini, mereka bisa menjadi asesor sehingga ada asesor lokal dari Makassar.

Tampi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan pengetahuan baru.

Musisi Opik melodica, peserta lainnya, menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar karena telah memberikan ruang untuk belajar, bersilaturahmi, dan berbagi pengalaman dengan sesama musisi.

Ia berharap pelatihan serupa dapat terus berlanjut dan sertifikat yang diperoleh dapat diaplikasikan di lapangan.

Acara ini menunjukkan komitmen kuat dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, LPSMI, dan Kemenparekraf dalam meningkatkan kualitas SDM di sektor ekonomi kreatif, khususnya musik, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Artikel LSPMI Gelar Ujian Sertifikasi Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif Sub Sektor Musik pertama kali tampil pada KABARIKA.