Sebanyak 22.330 pelajar menerima bantuan seragam dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Gowa, Husniah Talenrang, dan Wakil Bupati, Darmawangsyah Muin, kepada sejumlah perwakilan murid di Lapangan Sultan Hasanuddin, Selasa (8/7/2025).

Pembagian seragam ini sekaligus menjadi bagian dari kegiatan peluncuran 7 Gerakan Anak Sehat Indonesia, yang digelar di lokasi yang sama.

“Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pendidikan anak-anak di Gowa. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena terbebani biaya, termasuk untuk membeli seragam,” ujar Bupati Husniah.

Menurutnya, pembagian perlengkapan sekolah gratis ini juga merupakan bagian dari janji politik yang kini mulai direalisasikan. Dengan total 18 kecamatan di Gowa, pembagian seragam dilakukan secara bertahap dan akan menjangkau seluruh wilayah.

“Bukan hanya soal seragam, tapi ini juga tentang kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak. Semoga bisa memotivasi mereka untuk lebih semangat belajar,” tambah Husniah.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari para orang tua dan guru. Selain meringankan beban biaya pendidikan, program ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan dan kesehatan anak.

Rahmi, siswi SMP Negeri 5 Sungguminasa mengaku senang bisa dapat seragam sekolah termasuk tas dan sepatu. “Ini pertama kalinya saya dapat pakaian, topi dan semuanya,” singkatnya. (*)

Artikel Pelajar di Gowa Dapat Seragam Gratis, Tak Perlu Pusing Jelang Tahun Ajaran Baru pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebanyak 1.323 siswa dari 16 SMP Negeri di Makassar tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga terancam gagal memperoleh ijazah kelulusan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Makassar untuk mendalami masalah ini.

Ismu menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan agar para siswa yang belum terdaftar segera dimasukkan dalam Dapodik sebelum batas akhir 31 Januari 2025.

“Ombudsman akan memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan dan mencari solusi terbaik agar hak pendidikan siswa tidak terhambat,” tegas Ismu.

Masalah ini bermula dari penerimaan siswa tahun ajaran 2024 yang melebihi kapasitas di sejumlah SMP negeri.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan bahwa banyak kelas yang terisi lebih dari 50 siswa, padahal seharusnya maksimal 32 siswa per rombongan belajar.

Hal ini disebabkan oleh jalur solusi yang diterapkan untuk memberi kesempatan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri favorit, namun terjadinya ketidakseimbangan kapasitas sekolah menyebabkan banyak siswa tidak terdaftar.

Meskipun masalah serupa juga terjadi di daerah lain, Nielma menyebutkan bahwa konsultasi dengan pemerintah pusat di Makassar terlambat dan tidak sampai dilaporkan kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Ombudsman kini tengah mengevaluasi dan mengidentifikasi kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berpotensi menyebabkan masalah pengelolaan.

“Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan keadilan dan kelancaran proses pendidikan bagi seluruh siswa,” tutup Ismu, Minggu (19/1/2025). (*)

Artikel Ombudsman Lakukan Investigasi Terkait Ribuan Pelajar SMP di Makassar Terancam Tak Punya Ijazah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu disampaikan Ketua Baznas Kota Makassar HM Azhar Tamanggong, saat menemui Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, di ruang rapat Wali Kota Makassar, Jumat (18/10/2024).

Menurut Azhar Tamanggong, penyerahan batuan tersebut merupakan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Penyerahan bantuan akan dilakukan Minggu (20/10/2024) lusa.

“Selain menyalurkan bantuan biaya pendidikan, kami juga menyalurkan bantuan usaha bagi penggiat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” ungkap Azhar Tamanggong.

Bantuan biaya pendidikan yang akan diserahkan sebesar Rp1 juta untuk SD, Rp1,25 juta untuk SMP, dan Rp1,5 juta rupiah untuk SMA, dan Rp2 juta untuk mahasiswa, dengan total biaya pendidikan lebih dari Rp600 juta yang ditujukan bagi lebih dari 300 anak didik.

Sementara bantuan modal UMKM, akan diberikan kepada 15 penggiat UMKM, dengan besaran modal yang diberikan disesuaikan dengan hasil assesment tim Baznas di lapangan.

“Bantuan biaya pendidikan dan modal UMKM bukan pertama kalinya dilakukan, dan akan terus berkelanjutan,” lanjut Azhar.

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, pun menyampaikan apresiasi atas kinerja Baznas selama ini. “Tentunya kita dukung dan apresiasi, karena program ini menyentuh dan membantu masyarakat,” serunya.

Andi Arwin pun menyampaikan agar apa yang dilakukan akan terus berkelanjutan, memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

“Patut dipahami peran pemerintah dan lembaga non pemerintah, ketika mampu berkolaborasi untuk berkontribusi bagi masyarakat,” seru Arwin.(*)

Artikel Baznas Makassar Akan Beri Bantuan Pendidikan bagi 300 Anak Usia Sekolah dan Mahasiswa pertama kali tampil pada KABARIKA.