Menurut JK, para alumni perguruan tinggi kini dihadapkan pada dua tantangan besar: mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan baru.

“Saat ini, mencari pekerjaan sangat sulit. Oleh karena itu, alternatif utama adalah menciptakan pekerjaan. Kita perlu membuka wirausaha, menjadi pengusaha kecil, serta mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan,” ungkap JK.

JK juga mengajak seluruh alumni untuk kembali ke desa dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Kembali ke daerah, memajukan desa, dan jangan semua berkumpul di kota. Itu akan menyulitkan kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa meskipun kualitas pendidikan di kampus-kampus Indonesia semakin baik, para lulusan harus siap menghadapi tantangan di dunia nyata. “Sekolahnya baik, tetapi dunia nyatanya sulit,” tambahnya.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini memang memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi, di mana belasan ribu orang berbondong-bondong mencari pekerjaan.

JK juga menyoroti hubungan antara pengangguran dan maraknya premanisme. “Banyak yang menjadi preman karena tidak ada pekerjaan. Mereka ingin hidup, tetapi terpaksa memilih jalan yang salah,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya mencari solusi untuk menciptakan lapangan kerja, bukan hanya menghukum para pelanggar hukum.

Dalam kesempatan yang sama, JK mengungkapkan bahwa banyak insinyur di Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan akibat situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. “Banyak perusahaan di Indonesia, tetapi tidak semuanya membuka lapangan pekerjaan. Contohnya, perusahaan saya hanya membuka lowongan untuk 20 insinyur, tetapi yang melamar mencapai 23 ribu,” katanya.

Situasi ekonomi global yang tidak stabil, akibat konflik di Eropa, Palestina, dan perang dagang antara Amerika dan China, semakin memperburuk keadaan. “Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kita harus siap menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini,” jelas JK.

Dengan banyaknya konflik yang terjadi, JK memperingatkan bahwa perekonomian Indonesia akan terus terpengaruh, dan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan sawit akan menurun. “Akibatnya,

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, JK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa.(*)

Artikel Jusuf Kalla : Menciptakan Lapangan Kerja sebagai Kunci Mengatasi Krisis Pengangguran di Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Beruntung tidak ada korban jiwa. Hanya saja, banjir kali ini yang terparah, dengan ketinggian air hingga 3 meter. “Di Jalan Ujung Bori Raya, RW 8 dan Kecaping Raya RW 13 Blok 10 yang mengalami banjir parah, sampai tiga meter ketinggian air,” ungkap Arwinah.

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry meninjau langsung beberapa titik banjir yang terjadi di Perumnas Antang Blok VIII dan Blok X, Makassar, berharap, ke depan harus dipikirkan bersama solusi permanen untuk menyelesaikan masalah yang terjadi setiap tahun ini.

“Kita harus memikirkan untuk memitigasi hal ini agar dampak banjir ini tidak terulang. Jadi, Pemkot, Pemprov harus duduk bersama termasuk Kementrian PU untuk mencari solusi permanen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, mengatakan, sampai saat ini pengungsi yang tersentralisasi di beberapa masjid dan kantor pemerintahan, kurang lebih sekitar dua ribu orang. Semuanya diberikan dukungan bufferstock dari Pemprov Sulsel.

“Khusus Kota Makassar ini, kita terjun langsung dengan Bapak Gubernur Sulsel untuk melihat kondisi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang ada di pengungsian. Kami juga membawakan makanan siap saji,” ungkapnya.

Selain itu, Dinas Sosial Sulsel juga menyiapkan beras sebanyak 2 ton dan nantinya Dinas Sosial Kota Makassar yang akan membagikan beras tersebut untuk didistribusi ke dapur-dapur umum, juga ada mie instan sebanyak 100 dos.

“Warga yang tidak ke pengungsian karena rumahnya dua lantai, tapi terdampak banjir, juga kita support dengan memberikan bahan baku makanan,” ungkapnya. (*)

Artikel Pj Gubernur Sulsel Harap Ada Solusi Permanen untuk Warga Terdampak Banjir di Makassar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebanyak 1.323 siswa dari 16 SMP Negeri di Makassar tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga terancam gagal memperoleh ijazah kelulusan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Makassar untuk mendalami masalah ini.

Ismu menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan agar para siswa yang belum terdaftar segera dimasukkan dalam Dapodik sebelum batas akhir 31 Januari 2025.

“Ombudsman akan memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan dan mencari solusi terbaik agar hak pendidikan siswa tidak terhambat,” tegas Ismu.

Masalah ini bermula dari penerimaan siswa tahun ajaran 2024 yang melebihi kapasitas di sejumlah SMP negeri.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan bahwa banyak kelas yang terisi lebih dari 50 siswa, padahal seharusnya maksimal 32 siswa per rombongan belajar.

Hal ini disebabkan oleh jalur solusi yang diterapkan untuk memberi kesempatan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri favorit, namun terjadinya ketidakseimbangan kapasitas sekolah menyebabkan banyak siswa tidak terdaftar.

Meskipun masalah serupa juga terjadi di daerah lain, Nielma menyebutkan bahwa konsultasi dengan pemerintah pusat di Makassar terlambat dan tidak sampai dilaporkan kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Ombudsman kini tengah mengevaluasi dan mengidentifikasi kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berpotensi menyebabkan masalah pengelolaan.

“Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan keadilan dan kelancaran proses pendidikan bagi seluruh siswa,” tutup Ismu, Minggu (19/1/2025). (*)

Artikel Ombudsman Lakukan Investigasi Terkait Ribuan Pelajar SMP di Makassar Terancam Tak Punya Ijazah pertama kali tampil pada KABARIKA.