Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan anggaran untuk kementeriannya untuk tahun 2026 mendatang.

“Kami mohon pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI berkenan untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2026,” ungkap Menkeu Purbaya, 10 September 2025.

Dalam penuturannya ia mengatakan pengajuan anggaran sebesar Rp 52.016.000.000.000 untuk Kementerian Keuangan di tahun 2026 mendatang.

Angka tersebut berbeda dari pengajuan serupa yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Sri Mulyani pada 14 Juli 2025 lalu, di mana saat itu jumlah totalnya mencapai Rp 52.017.195.644.000.

Adapun alokasinya meliputi dukungan pelaksanaan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

Pada Komisi XI DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa alokasi tersebut sangatlah diperlukan.

Kami percaya alokasi ini sangat diperlukan,” ucap Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani.

Turut hadir mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang turut merinci alokasi anggaran tersebut. (*)

Artikel Purbaya Yudhi Sadewa Usulkan Anggaran, Jumlahnya Beda dengan saat Sri Mulyani Menjabat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, 8 September 2025. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pergantian jabatan Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki Sri Mulyani, adalah hak prerogatif presiden atas dasar evaluasi.

Prasetyo menyebut bahwa Sri Mulyani diganti bukan karena yang bersangkutan mundur ataupun dicopot jabatannya.

“Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” ungkap Prasetyo Hadi pada para wartawan.

Ia pun mengajak publik mendoakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia kedepannya, setelah presiden menetapkan keputusannya.

“Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama,” tutur Mensesneg.

“Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” harap Prasetyo.

Diketahui, di reshuffle kali ini Presiden Prabowo mengganti lima menteri di Kabinet Merah Putih. Para menteri tersebut sebelumnya kerap menjadi sorotan banyak pihak.

Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani. 4 menteri lainnya yang diganti adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setadi, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menkopolhukam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo. (*)

Artikel Menkeu Sri Mulyani Diganti, Prasetyo Hadi: Bukan Mundur atau Dicopot pertama kali tampil pada KABARIKA.

Presiden Prabowo mempercayakan posisi jabatan Menteri Keuangan pada Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya telah cukup lama diduduki Sri Mulyani sejak pemerintahan Presiden RI sebelumnya.

Pelantikan Purbaya Yudha Sadewa digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, 8 September 2025. Di hadiri banyak anggota Kabinet Merah Putih.

Diketahui, sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dikutip dari situs resmi LPS, Purbaya tercatat sebagai lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan teknik elektro.

Ia juga diketahui sebagai lulusan dari Purdue University Indiana, Amerika Serikat. Dengan sukses meraih gelar master of science (MSc) dan gelar doktor bidang ilmu ekonomi.

Pada tahun 2018 hingga 2020, Purbaya pernah menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Polhukam pada tahun 2015 hingga 2016.

Sebelum bergabung di pemerintahan, Purbaya pernah berkarir sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada tahun 1989 hingga 1994.

Ia juga pernah menjabat posisi Direktur Utama PT Danareksa Securities pada April 2006 hingga Oktober 2008.

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan jabatan Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo, mencuri perhatian banyak publik di tanah air. (*)

Artikel Prabowo Tunjuk Purbaya Yudhi Sadewa Sebagai Menkeu Gantikan Sri Mulyani, Ini Profilnya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kabar reshuffle Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo tersebut diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, 8 September 2025, di Istana Negara Jakarta Pusat.

Mensesneg menjelaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut dilakukan setelah melewati banyaknya pertimbangan, masukan dan evaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka sore hari ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ungkap Prasetyo Hadi.

Dalam konferensi pers di Istana, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut beberapa nama menteri yang diganti dalam reshuffle kali ini.

Beberapa menteri yang dimaksud adalah Menkopolkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

Sebelum reshuffle diumumkan, ada sejumlah tokoh yang datang ke Istana negara. Beberapa tokoh tersebut tampak berpakaian rapi mengenakan stelan jas seperti yang biasa dipakai oleh sejumlah menteri.

Salah satu tokoh yang datang ke Istana tersebut yakni Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, M Irfan Yusuf.

Kabar direshuffle nya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan banyak pihak di tanah air, terlebih pasca insiden peristiwa penjarahan di kediamannya pada akhir bulan Agustus 2025 lalu. (*)

Artikel Mensesneg Umumkan Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Ada Sri Mulyani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Anggaran program MBG tersebut menurut Sri Mulyani lebih besar lima kali lipat dari anggaran program tersebut tahun 2025 ini.

Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo tersebut mengatakan tingginya anggaran program MBG tahun 2026 mendatang menjadi tantangan pemerintah saat ini.

“Untuk program makan bergizi gratis yang disediakan anggaran Rp 335 triliun, kalau dibandingkan tahun ini Rp 71 triliun, lebih dari lima kali lipat. Tentu tantangan yang paling nyata adalah eksekusinya,” kata Sri saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, 21 Agustus 2025.

Lebih lanjut Sri menerangkan bahwa arah program MBG adalah dalam upaya untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar unggul dan berdaya saing.

Menkeu mengatakan belanja besar tersebut juga untuk meningkatkan peran UMKM dan ekonomi lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggaran sebesar Rp 335 triliun tersebut menurut Sri diharapkan dapat dirasakan langsung di tiap daerah baik oleh para siswa, ibu hamil, maupun anak-anak usia dini.

Sri memastikan realisasi anggaran MBG yang sangat besar tersebut akan dilakukan dengan asas hati-hati dan efektif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk penerima program MBG ibu hamil dan anak usia dini, dianggarkan sebesar Rp 24,7 triliun dan masuk dalam kategori anggaran kesehatan. (*)

Artikel Anggaran Program MBG Naik Jadi Rp 335 Triliun, Sri Mulyani: Tantangan yang Paling Nyata pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sri Mulyani menerangkan bahwa upaya tersebut jika negara Indonesia saat ini mampu membangun struktur ekonomi berbasis syariah secara tepat, tanpa menambah beban atau menciptakan inefisiensi dan moral hazard.

“Kalau kita bisa membangun struktur ekonomi syariah yang benar, saya yakin kita akan melejit nomor satu di dunia,” tutur Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih tersebut mengatakan bahwa APBN diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan meneladani karakter dari Rasulullah SAW.

Beberapa karakter yang dimaksud adalah perlunya integritas (shidiq dan amanah), transparasi (tabligh), dan kecerdasan adaptif (fathonah) dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Sri menyebut keuangan negara sebagai instrumen yang ingin mengantarkan, membuka jalan keinginan untuk menciptakan ekonomi syariah terbesar di dunia.

Ia menegaskan bahwa jika negara mampu mengelola ekonomi secara baik, maka berpeluang menjadi role model bagi negara muslim lain, yang berharap memadukan nilai-nilai agama Islam dengan pertumbuhan ekonomi modern.

Terkait cita-cita tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto melalui Astacita mulai membangun ekonomi mulai dari level akar rumput. Melalui sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ketahanan Pangan dengan memperkuat petani dan nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dalam sarasehan yang digelar tersebut, dapat lebih fokus kepada menyusun strategi dari platform Presiden yang sudah memberikan pemihakan dan tujuan untuk mencapai keadilan di Indonesia. (*)

Artikel Sri Mulyani Sebut Indonesia Punya Potensi Besar Jadi Role Mode Negara Muslim Dunia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penetapan tarif 32 persen untuk produk impor tersebut memicu kekhawatiran, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang utama negara Indonesia saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam tanggapannya menyebut bahwa meskipun telah ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, namun menurutnya upaya negosiasi tetap masih ditempuh.

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini pihaknya dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi kembali.

“Kami bersama kementerian terkait, Pak Menko sekarang pergi ke Amerika Serikat,” ungkapnya, 9 Juli 2025, di Gedung DPD RI, Jakarta.

“Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga dengan pemerintah AS, akan terus kita bahas,” tuturnya.

Dalam negosiasi tersebut akan dibahas beberapa hal, termasuk kekhawatiran terkait tarif dan hambatan non tarif yang diterapkan Indonesia.

Menteri Keuangan Kabinet merah Putih tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah RI terus berupaya mengatur langkah strategis untuk memberikan tawaran tambahan agar dapat mendapat keringanan dari AS.

Pihaknya berharap sebelum awal bulan Agustus, Indonesia bisa mendapatkan hasil negosiasi yang menggembirakan.

“Saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus mengorganize langkah-langkah apa yang perlu untuk tetap bisa memberikan tambahan-tambahan,” sambungnya.

“Diharapkan pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik,” harap Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)

Artikel Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Sri Mulyani: Terus Kita Bahas pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan lebih dini dan tepat sasaran, ditopang oleh penyederhanaan regulasi oleh Kementan, telah berdampak signifikan terhadap keberhasilan musim tanam dan panen tahun ini. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4).

“Tahun ini musim tanam berjalan baik, subsidi pupuk dilakukan secara sangat dini dan dengan reform distribusi pupuk oleh Kementerian Pertanian, petani bisa mendapat pupuk lebih cepat. Ini yang menyebabkan kenapa banyak panen sangat bagus,” jelas Menkeu.

Capaian ini diperkuat oleh lonjakan serapan beras Perum Bulog yang mencapai 1,3 juta ton hanya dalam satu bulan—angka yang melampaui rata-rata serapan tahunan selama tujuh tahun terakhir. Di sisi lain, data BPS memproyeksi produksi gabah nasional menembus 13,9 juta ton per April 2025.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari reformasi regulasi pupuk yang telah memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas kementerian hingga kepala daerah. Kini, kebijakan baru yang dirumuskan dalam bentuk Perpres dan Inpres memangkas birokrasi menjadi hanya melibatkan Kementan, PT Pupuk Indonesia, dan Gapoktan atau pengecer.

“Hasilnya, tanggal 1 Januari pukul 00.00 lewat 2 detik, petani sudah tebus pupuk. Volume distribusi Januari yang biasanya 300 ribu ton, naik dua kali lipat jadi 630 ribu ton,” ungkap Mentan Amran.

Dengan cadangan beras nasional di gudang Bulog yang kini menyentuh di atas 3,4 juta ton—tertinggi dalam 23 tahun terakhir—kebijakan percepatan dan penyederhanaan subsidi pupuk dinilai berhasil menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling produktif di dunia dalam sektor pangan. (*)

Artikel Sri Mulyani Puji Reformasi Pupuk Subsidi, Berhasil Dongkrak Produksi Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kinerja sektor _agriculture_ kita lagi bagus, terutama sesudah kita mengalami el Nino beberapa tahun terakhir. Itu prestasi di saat dunia goncang kalau sektor pangan tenang maka itu adalah modal yang kuat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi April 2025, Rabu, 30 April 2025.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan langkah cepat dengan menambah subsidi pupuk sehingga bisa terdistribusikan kepada jutaan petani secara baik dan berdampak besar pada peningkatan produktivitas.

“Tahun ini musim tanam berjalan baik, subsidi pupuk dilakukan secara sangat dini, bahkan APBN memberikan subsidi pupuk sehingga bisa terbagikan kepada petani dan dengan reform (pembaruan) di sektor distribusi pupuk yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sehingga petani bisa mendapat pupuk. Ini yang menyebabkan kenapa banyak panen sangat bagus,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan, kinerja serapan gabah yang dilakukan Bulog dan dorongan langsung Kementerian/Lembaga telah memberi dampak besar terutama pada stabilitas hasil panen petani.

“Kita menginjeksi Bulog sebesar Rp16,6 triliun sehingga pada saat panen Bulog bisa melakukan stabilisasi. Jadi waktu tanamnya pas, pupuknya pas, dan waktu panennya distabilkan, karena harga gabahnya sesuai instruksi bapak Presiden, dibeli sebesar Rp6.500,” katanya.

Diketahui, capaian dan lompatan mengejutkan terjadi dalam pengadaan beras nasional sehingga Indonesia mampu menjadi salah satu negara paling produktif di dunia. Pada sepanjang bulan April 2025 saja, Perum Bulog berhasil menyerap 1,3 juta ton beras, angka yang mencengangkan mengingat rata-rata serapan tahunan tujuh tahun terakhir hanya berkisar 1,2 juta ton. Artinya, dalam waktu hanya satu bulan, Bulog melampaui rekor serapan tahunannya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton. Tidak hanya itu, hingga 28 April 2025, Bulog telah menyewa gudang tambahan untuk menampung 1,15 juta ton beras. Serapan harian Bulog saat ini tercatat sebesar 51.530 ton per hari, sehingga stok beras nasional di gudang Bulog telah mencapai 3.256.428 ton.

“Pertama,capaian stok beras kita tertinggi selama 23 tahun. Bahkan bisa jadi itu selama merdeka. Yang kedua adalah produksi kita lompatannya tertinggi juga sesuai BPS, bukan kata saya,” jelas Mentan. (*)

Artikel Sri Mulyani: Sektor Pertanian Jadi Kekuatan Ekonomi di Tengah Guncangan Global pertama kali tampil pada KABARIKA.

Beberapa tokoh wanita yang ditampilkan oleh Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati tersebut adalah sosok yang dinilai telah berkiprah membangun negeri melalui tenaga dan pemikiran dan tenaganya seperti apa yang diharapkan pejuang emansipasi, RA Kartini.

Dalam foto pertama yang diunggahnya, Sri Mulyani terlihat bersama mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketu DPR Puan Maharani, dan mantan Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Di foto kedua, ia terlihat bersama mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan anaknya, Puan Maharani.

Di slide berikutnya, Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih tersebut tampak tengah bersama dengan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Isyana Bagoes Oka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Wamendag Dyah Roro Esti, dan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

Dalam keterangannya, Sri mengungkapkan bahwa dirinya bersama kaum wanita di tanah air berupaya untuk dapat mengikuti jekak Kartini yang menginspirasi.

Ia berharap agar kaum wanita di Indonesia saat ini dapat terus berkarya, memberikan kontribusi, dan memberi inspirasi kepada banyak orang seperti Kartini.

“Mengikuti jejak Raden Ajeng Kartini. Brave, bold, smart, elegant, beautiful mind. Perempuan Indonesia terus berkarya, berkontribusi, berprestasi dan memberi inspirasi,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)

Artikel Hari Kartini, Sri Mulyani Bagikan Foto saat Ia Bersama Wanita Inspiratif Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebelumnya, Donald Trump telah mengumumkan penundaan jeda tiga bulan penuh atau sekitar 90 hari pada semua tarif impor tinggi yang ditetapkan pada berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam komentarnya mengatakan bahwa adanya penundaan dari Donald Trump tersebut memberikan kesempatan waktu untuk membahas solusi dalam menghadapi dampak dari kebijakan tersebut.

Sri Mulyani menyebut akan memanfaatkan jeda tersebut untuk menghasilkan kerangka kerja sama yang saling dihormati oleh beberapa negara lainnya.

Menteri Keuangan dalam Kabinet pemerintahan Presiden Prabowo tersebut menyinggung perlunya sikap kewaspadaan, dan efisiensi.

“Kami terus bersikap sangat hati-hati. Pengeluaran harus dibuat lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalan mendukung pertumbuhan di sisi moneter,” ungkap Sri, di sela-sela acara pertemuan menteri keuangan di Malaysia, 10 April 2025.

Sri juga menjelaskan bahwa pihak pemerintah akan melakukan kerja sama dengan sejumlah negara ASEAN untuk dapat meningkatkan ketahanan di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa negara Indonesia saat ini tengah mengupayakan kuota impor Amerika Serikat (AS) lebih tinggi, pemotongan pajak, dan proses impor yang lebih mudah untuk menghindari tarif tinggi dari negara Paman Sam tersebut. (*)

Artikel Donald Trump Tunda Tarif Impor Baru, Begini Respon Sri Mulyani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”.

Sri Mulyani menekankan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro. Ia menyebut APBN menjadi andalan pemerintah saat menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” ujarnya.

Menkeu juga menyampaikan berbagai program subsidi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu wujud dari perlindungan APBN kepada masyarakat di tengah gejolak perekonomian global.

“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” tambahnya.

Hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja penerimaan pajak pada bulan Maret sudah mengalami turn around pada angka positif 9,1.

Belanja pemerintah juga tetap terjaga on track, sedangkan dari sisi pembiayaan defisit tetap terjaga sesuai dengan desain dalam UU No. 62 tahun 2024 yang sudah disetujui bersama DPR yakni sebesar 2,53%.

Menkeu menambahkan APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor. (*)

Artikel Sri Mulyani: Postur APBN Menunjukkan Perbaikan Signifikan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Presiden Prabowo memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam keterangan singkatnya, Airlangga mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana tersebut dalam rangka mendengar masukan dari pihak Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

“Kita mendengarkan DEN,” ungkap Menko Perekonomian Kabinet Merah Putih tersebut singkat.

Diketahui, sebelumnya IHSG mengalami penurunan tajam pada 18 Maret 2025, dengan sempat terperosok 420,97 poin atau minus 6,58 persen.

Anjolknya IHSG tersebut memicu penghentian sementara perdagangan di bursa saham untuk merendam volatilitas pasar selama setengah jam.

Terkait anjloknya IHSG, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi XI telah terjun melakukan pemantauan ke Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 18 Maret 2025 lalu. (*)

Artikel IHSG Anjlok, Prabowo Panggil Sri Mulyani, Luhut dan Airlangga ke Istana pertama kali tampil pada KABARIKA.

Isu peniadaan gaji ke-13 dan 14 tersebut beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp, serta unggahan di berbagai media sosial lainnya.

Isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 menjadi bahan perbincangan publik, khususnya di kalangan para ASN, mengingat dana tambahan penghasilan tersebut menjadi hal yang dinantikan dalam tiap tahunnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Turut menanggapi secara singkat terkait gaji ke-13 dan 14 untuk para ASN tersebut.

Sri mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan proses terkait gaji ke-13 dan 14.

Sri mengimbau publik khususnya para ASN untuk tetap bersabar terkait gaji tambahan tersebut.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya proses saja. Insyaallah,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani, 6 Februari 2025. (*)

Artikel Isu Hapus Gaji ke 13 Berhembus, Sri Mulyani Tanggapi Begini pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Ada 11,4 persen masyarakat yang menyebut Sri Mulyani sebagai menteri dengan kinerja paling baik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).

“Kedua Erick Thohir, ketiga AHY, keempat Teddy Indra Wijaya, kelima Nasaruddin Umar, keenam Andi Amran Sulaiman, ketujuh Yusril Ihza Mahendra,” ujar Burhanuddin melanjutkan.

Burhanuddin mengatakan, tujuh menteri itu muncul ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada responden atau top of mind.

Namun, ketika mereka mencoba memberi daftar nama menteri pun, tujuh nama yang muncul teratas tetap sama.

Burhanuddin menyebut mereka sengaja menampilkan tujuh nama menteri saja, karena kepuasan mereka berada di atas 1 persen, sementara sisanya di bawah.

Menurut dia, hal itu menandakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap menteri hanya tergantung kepada nama-nama menteri yang ada di kepala mereka saja.

“Artinya penilaian kinerja paling banyak itu sangat dipengaruhi oleh awareness responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka.

Sehingga ketika kita kasih daftar nama sekalipun, tidak berkurang signifikan terhadap nama-nama yang dipersepsi positif ini,” ujar Burhanuddin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri masuk daftar tujuh besar menteri dengan kinerja terbaik versi survei Indikator Politik Indonesia, karna mencatat berbagai pencapaian signifikan dalam sektor pertanian.

Selama masa kepemimpinannya, produksi pangan nasional mengalami peningkatan, didukung oleh program modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta pemberdayaan petani melalui berbagai inisiatif strategis.

Selain itu, kebijakan diversifikasi pangan dan penguatan ketahanan pangan juga menjadi prioritas utama, membantu mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan berbagai upaya ini, Andi Amran Sulaiman berhasil memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional.

Berikut daftar menteri yang dianggap publik berkinerja baik versi survei Indikator:

1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan): 11,4 persen

2. Erick Thohir (Menteri BUMN): 11,2 persen

3. Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan): 4,8 persen

4. Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet): 4,0 persen

5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama): 3,1 persen.

6. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian): 2,7 persen

7. Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): 1,6 persen.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025. (*)

Artikel Survei Indikator: Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik, Andi Amran Sulaiman Nomor 6 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Mengutip studi Bank Dunia yang menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi bermanfaat mengurangi malnutrisi dan masalah stunting.

Studi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2021 mencatat bahwa program serupa mampu membantu mengendalikan pola makan dan risiko obesitas dan diabetes sejak dini.

Sri menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis di pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tidak hanya meningkatkan kualitas SDM tapi juga menggerakkan perekonomian hingga lapangan kerja.

“Dampak Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Sri, 8 Januari 2025 dalam keterangan tertulisnya.

“Terutama melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis telah dimulai sejak 6 Januari di sejumlah sekolah di Indonesia, dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun yang menargetkan penerima manfaat yang lebih luas ke depannya.

Program Makan Bergizi Gratis melibatkan beberapa kementerian di Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani. (*)

Artikel Sri Mulyani Sebut Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lapangan Kerja pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebagai negara kepulauan yang membentang seluas 3.300 mil dari Barat ke Timur dengan 270 juta orang penduduknya, Indonesia tercatat telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat menjadi $1,4 triliun selama dua dekade terakhir. Hal ini menunjukan transformasi dan ketahanan ekonomi Indonesia yang luar biasa di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Kami membangun infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi melalui perubahan undang-undang untuk menciptakan ekosistem yang baik. Kami juga berinvestasi di bidang sumber daya manusia dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Melalui beasiswa, kami telah membiayai 50.000 orang untuk belajar di universitas terbaik dunia. Namun, kami tidak bisa mendanai semuanya dengan uang publik. Karena itu kami mengembangkan kemitraan publik dan swasta, serta terus meningkatkan iklim bisnis dan investasi,” ungkap Menteri Keuangan dikutip dari laman website International Monetary Fund (IMF), Selasa (1/1/2025).

Dikutip dari laman IMF, tingkat kemiskinan Indonesia yang juga mengalami penurunan sepuluh kali lipat, yaitu dari yang sebelumnya lebih dari 20% penduduk hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2,15 per hari, kini menjadi kurang dari 2%.

Bahkan, DKI Jakarta mencatatkan pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa, seperti Polandia dan Portugal.

Sedangkan pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan berada di level 5% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,5%. Meski demikian, dalam proyeksi World Economic Outlook edisi Oktober 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5,1% pada periode 2024-2029.

Namun, Indonesia tetap optimis dan terus berupaya memperkuat ekonomi domestik dengan menjaga daya saing dan investasi yang berkelanjutan.

“Selama 30 tahun terakhir, dunia telah membuat kemajuan besar dalam mengurangi kemiskinan, berbagi kemakmuran, dan membuka diri terhadap globalisasi. Saat ini, Indonesia berada dalam posisi yang lebih kuat dan kompetitif. Bahkan ketika dunia sedang terpuruk dalam krisis, Indonesia memanfaatkan krisis untuk mendorong reformasi lebih lanjut.” tukasnya. (*)

Artikel RI Berhasil Tingkatkan PDB Empat Kali Lipat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani. Membandingkan tarif PPN Indonesia dengan negara Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan Filipina.

Sri Mulyani menyebut bahwa negara berkembang Brasil saat ini menerapkan tarif PPN 17 persen dan itu cukup jauh dari yang diterapkan di Indonesia.

Sri juga menyampaikan bahwa tarif PPN di salah satu negara Asia Tenggara yakni, Filipina. Telah diterapkan sebesar 12 persen.

“12 persen itu adalah Filipina dengan tax ratio mereka sudah di 15,6 persen,” ungkap Sri.

“Jadi Indonesia saat ini dengan PPN 11 persen dan tax ratio kita masih di 10,4 persen, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan,” lanjutnya.

Keterangan yang ia sampaikan tersebut menurutnya sebagai gambaran posisi Indonesia dibandingkan beberapa negara di dunia.

“Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain, tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia,” imbuhnya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebut bahwa pemerintah tetap menaikan tarif PPN menjadi sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2024 mendatang, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.6
Tahun 2021 tetang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (*)

Artikel Menteri Keuangan Sri Mulyani: Tarif PPN Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Negara Lain pertama kali tampil pada KABARIKA.