“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026,” tegas Mentan Amran dalam keterangan persnya (3/2/2026)

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat pada hari besar keagamaan.

Sebagai tindak lanjut, Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan yang terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, POLRI, dinas yang membidangi perdagangan provinsi dan kabupaten/kota telah melaksanakan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung pada Minggu, 8 Februari 2026. Dalam sidak tersebut terindikasi terdapat over faktur harga penjualan sapi hidup di tingkat rumah potong hewan.

Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan langsung mengundang para pimpinan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan RPH untuk hadir dalam rapat stabilisasi. Dalam suratnya, disebutkan adanya indikasi penjualan dengan harga Rp 56.500 per kilogram bobot hidup di tingkat RPH.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan, pertemuan tersebut memastikan kembali disiplin harga di seluruh rantai pasok agar menjaga stabilisasi harga daging sapi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

“Dan kami pada malam itu juga langsung melakukan penelusuran dan hari ini kami memastikan lagi bahwa ke-3 feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya di atas harga yang ditetapkan pemerintah ini ternyata di harga feedloter-nya sesuai dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp55.000 per kilogram berat hidup bahkan ada salah satu feedloter itu menjualnya di RPH Rp55.500 (red: dibawah Rp56 ribu),” kata dia, Minggu (8/2/2026)

Namun berdasarkan penelusuran di lapangan, harga Rp56.500 per kilogram bobot hidup tersebut bukan berasal dari feedloter, melainkan terjadi pada transaksi lanjutan di tingkat distributor. Jika dari distributor diteruskan lagi ke pihak berikutnya, pemerintah menegaskan harga di RPH tetap harus mengacu pada kesepakatan, yakni Rp56.000 per kilogram bobot hidup.

Ia menekankan disiplin tersebut penting demi menjaga harga daging di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah.

“Hal ini tentu akan menjaga harga daging sapi di pasar di bawah atau paling tidak itu di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 di mana harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000,” kata Agung.

Dari sisi pelaku usaha, komitmen mengikuti kebijakan pemerintah juga ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Djoni Liano.

“Tadi arahan pak Dirjen menyampaikan kepada kami dan kami atas nama asosiasi seluruh anggota sampai saat ini masih komit dan mengikuti surat Dijen dengan harga tersebut,” ujar Djoni.

Gapuspindo, lanjut dia, akan segera mengomunikasikan kembali ke seluruh pelanggan. “Tadi juga arahan pak Dirjen diminta seluruh anggota Gapuspindo akan mengkomunikasikan ke semua customer-nya bahwa harga di RPH itu 56.000. Kalau customer distributor melanjutkan ke distributor lain, silakan tapi harganya tetap Rp56.000,” ujarnya.

Dari pengelola RPH, komitmen pengawasan juga diperkuat. Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan, memastikan pihaknya akan menjaga disiplin harga di area pemotongan.

Ia menambahkan koordinasi dengan asosiasi segera dilakukan agar implementasi berlangsung cepat. Bila ditemukan pelanggaran, pengelola RPH siap mengambil langkah tegas dan meminta dukungan aparat.

“Kami menyampaikan bahwa meminta bantuan juga dari pihak kepolisian agar mendampingi kami apabila terjadi kami memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pemotong pemotong yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan,” katanya.

Komitmen pengawalan juga datang dari unsur penegak hukum. Perwakilan Satgas Pangan Polri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah.

“Kami pada intinya adalah Satgas Pangan POLRI kami siap untuk bekerja sama dan koordinasi dengan para pihak dalam hal ini Kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan dan menjamin stabilisasi harga pokok pangan dalam hal ini mungkin adalah daging sapi,” ujarnya.

Bagi masyarakat, hasil rapat ini memberi kepastian bahwa harga daging sapi tetap berada dalam kendali pemerintah. Disiplin di tingkat feedlot, distributor, hingga RPH diharapkan mencegah kenaikan yang bisa membebani pembeli. Negara hadir memastikan aturan dipatuhi, sementara asosiasi dan aparat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan.

Dengan pola pengawasan aktif dan respons cepat, pemerintah berharap stabilitas terus terjaga sehingga pasokan tersedia dan masyarakat dapat memperoleh daging sapi dengan harga yang wajar hingga periode hari besar keagamaan nasional. (*)

Artikel Pemerintah Pastikan Harga Sapi Hidup Stabil, Pelaku Usaha: Kami Ikuti Aturan Pemerintah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga pangan sekaligus meninjau kondisi kebersihan dan kerapian pasar.

Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar, instansi lintas sektor, dan jajaran PD Pasar Makassar, Munafri yang akrab disapa Appi menyusuri setiap lapak dan kios.

Ia juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk menanyakan harga sejumlah komoditas pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng.

“Kita ingin memastikan harga pangan strategis tetap terkendali. Alhamdulillah, beras SPHP sekarang sudah lebih terjangkau dan masyarakat bisa menikmatinya. Ini bukti kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan di pasar, harga beras tercatat stabil, Beras SPHP Medium (Bulog): Rp62.500 per 5 kilogram, Beras Medium lainnya: Rp13.000 – Rp14.000 per kilogram dan Beras Premium: Rp16.000 per kilogram

Selain memantau harga, Appi juga menyoroti penataan Pasar Pabaeng-baeng. Ia mengapresiasi perbaikan yang telah terjadi, seperti relokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di luar area sehingga lingkungan pasar menjadi lebih bersih dan tertib.

Namun, ia mengakui masih diperlukan waktu untuk mencapai kondisi ideal.

Appi secara khusus mendorong perbaikan fasilitas penunjang, terutama area parkir. Ia meminta agar penataan dan pengaspalan di sekitar pasar segera dilakukan untuk kenyamanan pengunjung.

“Harapan kita, pasar yang tertib dan bersih akan menarik lebih banyak pengunjung, meningkatkan transaksi, dan memberi keuntungan bagi pedagang maupun pembeli. Pasar adalah titik temu penjual dan pembeli. Kalau tertata rapi, bersih, dan fasilitasnya memadai, maka interaksi ekonomi akan semakin meningkat,” tuturnya.

Kegiatan sidak ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan terus meningkatkan kualitas pasar tradisional.

“Inilah yang kita harapkan, pasar bisa memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat,” pungkas Munafri. (*)

Artikel Wali Kota Sebut Harga Beras di Makassar Stabil pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kita rencana ada gagasan besar dari Bapak Presiden, yaitu satu desa satu koperasi. Kita beri Koperasi Merah Putih dan itulah nanti menstabilkan harga, tidak perlu ada operasi pasar lagi,” kata Mentan Amran saat memantau Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Jakarta Timur, Sabtu (8/3/2025).

Mentan Amran mengungkapkan bahwa dengan Koperasi Desa Merah Putih, rantai distribusi pangan dapat disederhanakan dari yang sebelumnya delapan lini menjadi tiga lini. Dengan demikian, harga bahan pokok dapat lebih terjangkau dan stabil.

“Ini solusi permanen dari Bapak Presiden yang dulunya rantai pasoknya delapan menjadi tiga, delapan menjadi tiga lini, dari petani, koperasi, langsung ke konsumen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan manfaat, salah satunya mengatasi permasalahan praktik tengkulak (middleman) yang mengambil keuntungan dari distribusi bahan pokok tersebut.

”Middleman mengambil keuntungan sembilan bahan pokok itu Rp313 triliun. Ini pemerintah membangun sistem yaitu solusi permanen, setiap desa satu koperasi. Cantik kan? Ini nanti motor penggeraknya termasuk PT Pos Indonesia,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa. Kehadiran koperasi ini bertujuan untuk menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah dipatok pemerintah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat luas.

Selain itu, dalam Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Jakarta Timur, Mentan Amran kembali menegaskan agar tidak ada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menekankan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap perusahaan ataupun pedagang yang melanggar ketentuan HET.

“Ini pesan Bapak Presiden, jangan ada menjual di atas HET, gak ada alasan. Kenapa? Stok banyak, stok beras panennya melimpah, stoknya di gudang melimpah, minyak goreng kita produsen terbesar di dunia. Tidak ada alasan, komoditas ini semua melimpah,” pungkasnya. (*)

Artikel Mentan Amran: Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Permanen untuk Stabilkan Harga Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kami tadi melakukan pengecekan harga barang-barang kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Hasilnya, harga barang pokok di Makassar ternyata lebih rendah dibandingkan kota-kota lain, bahkan dibandingkan dengan beberapa daerah dan di Pulau Jawa,” urai Zulhas.

Dari pemantauan di Pasar Pa’baeng-baeng disebutkan, harga ayam potong yang berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram.

Telur dijual dengan harga Rp28.000 per papan, sementara beras medium tetap stabil di kisaran harga Rp11.500 hingga Rp12.500 per kilogram.

“Komoditas lain yang mengalami perubahan harga adalah cabai, di mana cabai merah kering dijual seharga Rp35.000 per kilogram, masih sedikit lebih tinggi namun sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelas Zulhas.

Sementara itu, cabai rawit dijual di harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah mengalami penurunan menjadi Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih tetap stabil di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram.

Minyak goreng juga terpantau dijual dengan harga sekitar Rp17.000 per liter, sedikit lebih tinggi dibandingkan HET yang tercatat Rp15.700.

Harga tersebut oleh Zulhas dianggap masih wajar mengingat jarak distribusi yang cukup jauh, terutama di wilayah Sulawesi.

“Secara keseluruhan, seluruh harga bahan pokok di Makassar menunjukkan stabilitas dan tidak ada kenaikan signifikan, meskipun beberapa komoditas mengalami sedikit penyesuaian harga,” serunya.

Zulhas juga memastikan bahwa harga-harga ini tetap terkendali tidak ada kenaikan yang disebabkan oleh faktor pajak atau kebijakan lainnya. (*)

Artikel Harga Bapok di Makassar Lebih Murah Dibandingkan Kota Lain pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan dan ketersediaan cabai dalam kondisi aman.

Namun demikian, kata dia, pemerintah tetap bergerak dengan membagikan bibit cabai gratis untuk masyarakat Indonesia agar bisa ditanam di pekarangan rumah.

“Ya kita harapkan ada pembagian bibit. Pak Dirjen Hortikultura menggalakkan tanam cabai 5-10 pot di rumah bisa mencukupi keluarganya,” kata Amran, Kamis (16/11/2023).

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi saat ini disebabkan karena cuaca ekstrem atau musim kering el nino yang berlangsung lama sejak awal tahun 2023.

Akibatnya, petani tak bisa menanam karena kekurangan air. Untungnya, kata Prihasto, saat ini musim hujan sudah tiba yang berlangsung sejak awal bulan lalu.

“Situasi panen bulan lalu kurang maksimal dan banyak terserang penyakit. Sementara pertanaman di bulan Februari-April telah memasuki masa habis panen. Untung lah saat itu memasuki musim penghujan,” katanya.

Prihasto mengatakan, cuaca ekstrem atau musim kering memiliki dampak besar terhadap dinamika harga cabai di tingkat grosir.

Harga cabai rawit misalnya berkisar di Rp 55.000 hingga 70.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai keriting berada di kisaran Rp 50.000 hingga 60.000 per kilogram dan cabai TW di kisaran Rp 40.000 hingga 50.000 per kilogram.

Meski demikian, Prihasto memastikan pemerintah melalui kementan terus menjaga stabilitas agar harga cabai yang dinikmati petani tidak dimanfaatkan para cukong dan pedagang nakal sehingga membuat harga cabai di konsumen melonjak tinggi.

Kebijakan tersebut diantaranya tetap menjaga pasokan dari para petani Champion Cabai.

“Champion ini adalah mitra strategis Pemerintah dalam menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan, baik lokal maupun nasional. Kurang lebih selama dua pekan ini, sejak 31 Oktober 2023, Champion Cabai telah menambah pasokan cabai ke wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan cukup besar,” katanya.

Prihasto menambahkan, para petani yang tergabung dalam Champion Cabai juga telah menambah pasokan ke Pasar Induk Keramat Jati (PIKJ) sebanyak 28 ton dan dijual dengan harga lebih murah yakni sekitar Rp 5.000 dari rata-rata harga pasar.

“Peran champion yang bekerjasama dengan Guyup Rukun-PIKJ ini terbukti mampu menahan lonjakan harga drastis yang kerap terjadi di PIKJ di bulan-bulan shortage,” katanya.

Di samping itu, kementan terus menyediakan sarana penanganan dampak perubahan iklim untuk pertanaman cabai seluas 250 hektare yang dialokasikan di 33 Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di seluruh Indonesia.

Adapun dukungan sarana yang diberikan adalah pemberian pompa air, pipanisasi, embung sederhana, biopori, sumur bor, tandon air, dan teknologi hemat air (irigasi sprinkler, tetes, kabut).

“Ditjen Hortikultura Kementan juga memfasilitasi penanganan dampak perubahan iklis seluas 75 hektare yang dialokasikan di 16 Provinsi, 67 Kabupaten/Kota dalam bentuk sumur dalam,” katanya.

Untuk diketahui, Kementan melalui Ditjen Hortikultura terus memberikan dukungan kepada para petani agar berproduksi melalui fasilitasi prasarana seperti smart green house (SGH) untuk budidaya dan nursery untuk pembenihan seedling siap tanam.

Kementan juga memberi dukungan pascapanen dalam bentuk bangsal pascapanen, sarana pascapanen dan pengolahan.

“Terakhir, pemerintah terus berupaya mendorong petani di daerah untuk mendaftarkan varietas lokal yang memiliki keunggulan, seperti: tahan organisme pengganggu tanaman (OPT), tahan perubahan iklim dan provitas tinggi,” jelasnya. (**)

Artikel Stabilkan Harga, Kementan Gandeng Petani Champion Guyur Pasokan Cabai ke Pasaran pertama kali tampil pada KABARIKA.