Langkah Sulawesi Tengah menuju kursi penyelenggara dipastikan setelah sukses menumbangkan rival kuatnya, Provinsi Sumatera Utara, melalui kemenangan mutlak dalam sesi pemungutan suara. Mekanisme voting ini terpaksa ditempuh oleh pimpinan sidang lantaran kedua delegasi daerah sama-sama menyajikan pemaparan kesiapan yang impresif dan bersikukuh untuk tidak mundur dari pencalonan.

“Setelah melalui proses presentasi yang dinamis dari kedua belah pihak, di mana masing-masing provinsi tetap memegang teguh komitmennya untuk menjadi episentrum Pesparawi Nasional XV Tahun 2029, forum akhirnya menyepakati jalur pemungutan suara. Berdasarkan penghitungan akhir, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mengantongi dukungan mayoritas sebanyak 27 suara, sementara Provinsi Sumatera Utara harus puas dengan perolehan 11 suara,” ungkap pimpinan sidang Munas LPPN, Pdt. Adrie Oktovianus Massie, S.Th, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pdt. Adrie menegaskan bahwa keunggulan mutlak ini merupakan cerminan dari keputusan bulat kolektif seluruh representasi peserta Munas yang hadir. Dirinya mengonfirmasi secara definitif bahwa tanah Sulawesi Tengah akan menjadi pusat perhatian seluruh kontingen se-Indonesia pada bulan Juni 2029. “Inilah hasil representatif dari komitmen kita bersama. Selamat kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai jumpa di panggung kemegahan Pesparawi Nasional XV di Sulawesi Tengah,” tuturnya penuh optimisme.

Sebelum konstelasi suara bergeser ke arah Indonesia tengah, Ketua LPPD Provinsi Sumatera Utara, Arnot Napitupulu, sebenarnya tampil memukau di hadapan peserta Munas melalui eksposisi kesiapan wilayahnya yang sangat matang. Arnot secara lantang menyuarakan bahwa Sumatera Utara sudah lebih dari layak untuk merepresentasikan zona Sumatera yang mengoordinasikan total 10 provinsi di bagian barat Indonesia.

Dari segi daya tampung dan mobilitas, Arnot menguraikan bahwa Sumatera Utara disokong oleh modalitas infrastruktur yang mumpuni untuk skala masif. Ia memaparkan kesiapan wilayahnya yang memiliki jejaring akomodasi mencakup sedikitnya 1.500 kamar hotel siap pakai, serta integrasi konektivitas transportasi yang prima di sektor darat, laut, maupun udara.

“Sumatera Utara sejatinya berada dalam posisi kesiapan tertinggi, baik dari segi ketersediaan venue pertandingan, klaster perhotelan, hingga skema transportasi makro. Kami telah memetakan beberapa titik strategis yang siap dikonversi menjadi arena lomba bertaraf nasional jika mandat ini diberikan kepada kami,” papar Arnot saat itu meyakinkan forum.

Nilai tawar Sumatera Utara kala itu kian diperkuat dengan adanya jaminan dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara serta elemen masyarakat lintas sektoral. Kesolidan dukungan domestik inilah yang menjadi motor penggerak utama di balik optimisme pencalonan mereka di panggung Munas.

Namun, angin kemenangan berembus ke arah berbeda saat Ketua LPPD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd, mendapatkan giliran berorasi. Mengusung narasi yang emosional namun taktis, Diah menyuarakan fakta historis bahwa sepanjang sejarah berdirinya Pesparawi Nasional, bumi Sulawesi Tengah belum pernah sekalipun merasakan kehormatan sebagai tuan rumah—sebuah argumen kuat yang menjadi landasan moral utama pengajuan diri mereka.

“Kami hadir sebagai salah satu provinsi yang merindukan momentum bersejarah ini, karena kami belum pernah mengecap status sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami mengemban amanah sebagai penyelenggara Pesparawi Nasional XV,” pintanya tulus, yang langsung diperkuat oleh visualisasi video maklumat dukungan resmi dari Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.

Diah, yang dalam kesehariannya juga mengomandoi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, meluruskan bahwa ambisi ini bukan sekadar keinginan elite semata, melainkan manifestasi dari kebulatan tekad pemerintah daerah bersama masyarakat di seluruh kabupaten dan kota se-Sulteng.

Guna menepis keraguan publik terkait kapasitas eksekusi, ia membeberkan portofolio kesuksesan Sulteng dalam mengorkestrasi berbagai agenda berskala besar yang melibatkan massa dalam jumlah masif. “Kami memiliki rekam jejak empiris dalam memimpin acara nasional berkapasitas sekitar 2.000 peserta, di mana seluruh rangkaian acara mampu berjalan dengan parameter keamanan tinggi dan ketertiban yang terjaga,” jelasnya.

Bagi Sulawesi Tengah, mengelola hajatan kolosal tingkat nasional bukanlah sebuah wilayah baru yang asing. Menengok kilas balik sejarah pasca-reformasi (Juli 1998), Kota Palu selaku ibu kota provinsi terbukti sukses menjadi pusat perhimpunan aktivis mahasiswa melalui Kongres GMKI pada Oktober 1998 yang sukses menyerap ribuan partisipan dari Sabang sampai Merauke.

Sejak kesuksesan awal tersebut, deretan megaproyek acara nasional lainnya terus mengalir dan sukses diselenggarakan di Sulteng. Portofolio mentereng tersebut di antaranya mencakup Kejurnas Karate Piala Mendagri pada 2018, gelaran akbar Munas KAHMI XI pada November 2022, hingga yang paling aktual adalah kesuksesan penyelenggaraan Perayaan Paskah Nasional V pada April 2026 yang lalu.

Tidak hanya modal rekam jejak, Sulawesi Tengah menyodorkan lompatan transformasi infrastruktur yang masif, khususnya pada peningkatan kapasitas gerbang udara, laut, dan darat. Wilayah ini bahkan siap mengoperasikan bandar udara internasional baru yang dalam waktu dekat akan diresmikan, serta kapasitas akomodasi yang jauh lebih superior, yakni menembus angka 3.300 unit kamar hotel dan penginapan komersial.

Lebih jauh, Diah menggarisbawahi keunggulan geopolitik Sulteng yang bertengger tepat di jantung atau poros tengah kepulauan Indonesia. Posisi strategis ini diklaim menjadi stimulus positif karena memangkas jarak tempuh dan mempermudah aksesibilitas bagi seluruh kontingen dari berbagai penjuru wilayah nusantara. “Jika kepercayaan ini diletakkan di pundak kami, Sulawesi Tengah sepenuhnya siap lahir dan batin untuk menyajikan Pesparawi Nasional XV yang tak terlupakan,” cetusnya mantap.

“Keberhasilan mengamankan status tuan rumah ini tentunya bertransformasi menjadi tantangan nyata bagi jajaran pemerintah daerah beserta panitia lokal dalam menyongsong tahun 2029. Optimalisasi infrastruktur fisik, manajemen transportasi massal, standardisasi akomodasi, serta pelayanan prima bagi para delegasi akan menjadi fokus absolut demi kesuksesan Pesparawi Nasional XV nanti,” pungkas Diah, yang langsung disambut dengan gemuruh jabat tangan dan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta Munas yang memadati ruangan. (*)

Artikel Menang Telak atas Sumut, Sulawesi Tengah Resmi Terpilih Jadi Tuan Rumah Pesparawi Nasional XV 2029 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa ketiga provinsi tersebut menunjukkan tren penurunan harga secara month to month pada awal 2026.

“Khusus inflasi pascabencana pada tiga provinsi yang terkena bencana hidrometeorologi, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami deflasi di awal tahun 2026 setelah sebelumnya di Desember 2025 mengalami inflasi cukup tinggi,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Secara rinci, Aceh pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 3,60 persen namun berbalik menjadi deflasi 0,15 persen pada Januari 2026. Sumatera Utara yang sebelumnya mencatat inflasi 1,66 persen pada Desember, mengalami deflasi 0,75 persen pada Januari. Sementara itu, Sumatera Barat dari inflasi 1,48 persen pada Desember 2025, turun menjadi deflasi 1,15 persen pada Januari 2026.

Menurut Ateng, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar di ketiga provinsi tersebut. Hal ini mencerminkan terjaganya pasokan pangan pokok di tengah proses pemulihan pascabencana, sehingga tekanan harga pada komoditas pangan utama dapat ditekan.

“Pada periode secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar pada ketiga provinsi tersebut. Seperti Aceh yang utamanya didorong oleh penurunan telur ayam ras sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utamanya didorong oleh penurunan harga cabai merah,” jelasnya.

Deflasi ini juga tidak terlepas dari langkah cepat pemerintah termasuk Kementerian Pertanian dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi. Melalui penguatan distribusi, penyaluran bantuan pangan, serta pengamanan pasokan komoditas strategis, pemerintah memastikan ketersediaan pangan pokok tetap terjaga di wilayah terdampak sehingga tekanan inflasi pascabencana dapat segera diredam.

Sementara itu, secara nasional, pada Januari 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15 persen secara month to month, dengan penurunan indeks harga dari 109,92 pada Desember 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat deflasi terbesar, yakni 1,03 persen dengan andil deflasi 0,30 persen. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

“Pada Januari 2026 terjadi deflasi 0,15 persen secara month to month atau terjadi penurunan indeks harga dari 109,92 pada Desember 2025 menurun menjadi 109,75 pada Januari tahun 2026,” sebut Ateng.

Selain itu, BPS juga mencatat bahwa memasuki awal 2026, sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah mulai memasuki masa panen. Kondisi ini meningkatkan pasokan di pasar dan turut menekan harga pangan di tingkat konsumen.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di wilayah rawan bencana, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. (*)

Artikel Pascabencana, Inflasi Berbalik Jadi Deflasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Berkat Terjaganya Pasokan Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman beberapa pekan lalu saat kembali mengunjungi Provinsi Aceh.

Andi Sudirman menyampaikan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak, serta membantu percepatan pemulihan pascabencana di masing-masing daerah.

“Alhamdulillah kami telah menyerahkan langsung bantuan donasi tersebut untuk penanganan dan membantu pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. Semoga bantuan ini membawa manfaat dan keberkahan kepada saudara-saudara kita,” ujar Andi Sudirman, Selasa (20/1/2026).

Lebih dari 30 titik pendistribusian bantuan telah dilakukan dan disalurkan langsung kepada para korban bencana. Pendistribusian tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat, logistik, serta dukungan untuk penanganan darurat dan pemulihan.

Untuk Provinsi Aceh, Sulawesi Selatan kembali menyalurkan bantuan pascabencana banjir senilai Rp1 miliar. Dengan tambahan tersebut, total bantuan yang telah disalurkan ke Aceh mencapai lebih dari Rp4,5 miliar.

Sentara Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Sulsel menyalurkan bantuan susulan senilai Rp500 juta guna penanganan pascabencana banjir. Total bantuan yang telah disalurkan ke Sumatera Utara mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Adapun Provinsi Sumatera Barat juga menerima bantuan senilai Rp500 juta. Secara keseluruhan, total bantuan Pemprov Sulsel ke Sumatera Barat tercatat mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Bantuan kemanusiaan dari Sulawesi Selatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kabupaten Bone, dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), serta partisipasi masyarakat melalui Andalan Peduli sebagai wadah penyaluran bantuan kebencanaan. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Telah Serahkan Simbolis ke Aceh, Sumut dan Sumbar Bantuan Kemanusiaan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Melalui program KKSS Peduli, bantuan kemanusiaan telah resmi disalurkan oleh Tim Bencana KKSS yang turun langsung ke lapangan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pekan lalu.

Bantuan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan penuh dari Yayasan Gemilyar KKSS yang menyalurkan dana sebesar Rp 350.000.000 untuk misi kemanusiaan ini. “Dana tersebut digunakan untuk penyaluran logistik, kebutuhan darurat, serta dukungan operasional tim relawan KKSS di lapangan,” kata Bendahara Gemilyar KKSS Sri Asri Wulandari, Rabu (10/12).

Dalam surat resmi yang diajukan kepada Ketua Yayasan Gemilyar, BPP KKSS menyampaikan bahwa pembentukan Tim KKSS Peduli merupakan langkah respon cepat untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Bantuan dialokasikan untuk mempercepat distribusi logistik dan memastikan kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi secara efektif.

Sekretaris Jenderal BPP KKSS Abdul Kadir Karding, yang juga adalah Ketua Satuan Tugas KKSS Peduli Bencana Alam 2025, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan dan dukungan Yayasan Gemilyar.

“KKSS Peduli berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Dukungan Yayasan Gemilyar sangat berarti dan akan langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita di tiga provinsi terdampak,” ujar Karding dalam pernyataan tertulis.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening resmi KKSS Peduli di Bank Sulselbar dan sepenuhnya diperuntukkan untuk operasi kemanusiaan di wilayah bencana.

Dengan tersalurkannya bantuan ini, KKSS berharap dapat meringankan beban para korban dan membantu mempercepat pemulihan kondisi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Semangat solidaritas, kepedulian, serta nilai kekeluargaan kembali menjadi penggerak utama KKSS dalam menjalankan misi sosial kemanusiaan di seluruh Indonesia. (*)

Artikel Tim Bencana KKSS Salurkan Bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Prosesi pelepasan digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Selasa (2/12/2025) malam, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengirimkan dukungan cepat bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat.

Dalam rombongan tersebut, terdapat sekitar 40 personel, di mana 16 di antaranya merupakan tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Para tenaga medis ini akan dibagi ke tiga wilayah terdampak untuk memperkuat penanganan darurat, termasuk layanan kesehatan primer hingga tindakan medis khusus.

Andi Sudirman menyampaikan kehadiran tenaga medis spesialis menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas kondisi di lapangan. Selain tim medis, Pemprov Sulsel juga mengirimkan personel dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Mereka akan membentuk posko pelayanan kedaruratan di masing-masing lokasi untuk memberikan bantuan logistik, pendampingan, serta penanganan bencana secara terkoordinasi. “Totalnya sekitar 30 sampai 40 orang, lengkap dengan tim medis dan tim bantuan lainnya,” ujar Andi Sudirman kepada media.

Ia juga mengungkapkan tim medis telah dipersiapkan untuk menangani berbagai kondisi darurat, termasuk tindakan pembedahan bila diperlukan. Andi Sudirman menyebut pengalaman Sulsel dalam membantu Aceh saat tsunami menjadi modal penting dalam memastikan kesiapan tim.

“Dokter spesialis kita kirim 16 orang, termasuk jika ada tindakan pembedahan yang harus ditangani langsung untuk menolong warga disana,” ungkapnya.

Tak hanya mengirimkan personel, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel sebelumnya telah menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar Rp1,5 miliar yang langsung ditransfer ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) provinsi terdampak.

Selain itu, sejumlah perusahaan besar yang berinvestasi di Sulsel serta beberapa pihak swasta melalui program CSR juga turut memberikan dukungan berupa logistik, makanan cepat saji, tenda darurat, hingga perlengkapan penting lainnya.

Gubernur Sulsel menjelaskan pengiriman tim ini direncanakan untuk satu minggu pertama sebagai fase tanggap darurat. Namun, jika kondisi di lokasi masih membutuhkan bantuan tambahan, Pemprov Sulsel siap memperpanjang masa penugasan maupun mengirimkan personel tambahan.

Ia menekankan fleksibilitas menjadi kunci dalam memastikan respon cepat dan tepat sasaran. Tim Pemprov Sulsel dijadwalkan berangkat malam ini, dengan satu tim tambahan yang akan menyusul pada subuh keesokan harinya. Rombongan terdiri dari enam tenaga medis di setiap tim, ditambah unsur TRC, Tagana, dan dapur umum yang telah lebih dulu bergerak.

Dengan kesiapan ini, Gubernur Sulsel berharap bantuan dari Pemprov dapat meringankan beban masyarakat di tiga provinsi yang sedang terdampak bencana. “Semoga kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” pungkasnya. (*)

Artikel 40 Tim Kemanusiaan Pemprov Sulsel Berangkat ke Lokasi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Prosesi pelepasan digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Selasa (2/12/2025) malam, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengirimkan dukungan cepat bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat.

Dalam rombongan tersebut, terdapat sekitar 40 personel, di mana 16 di antaranya merupakan tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Para tenaga medis ini akan dibagi ke tiga wilayah terdampak untuk memperkuat penanganan darurat, termasuk layanan kesehatan primer hingga tindakan medis khusus.

Andi Sudirman menyampaikan kehadiran tenaga medis spesialis menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas kondisi di lapangan. Selain tim medis, Pemprov Sulsel juga mengirimkan personel dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Mereka akan membentuk posko pelayanan kedaruratan di masing-masing lokasi untuk memberikan bantuan logistik, pendampingan, serta penanganan bencana secara terkoordinasi. “Totalnya sekitar 30 sampai 40 orang, lengkap dengan tim medis dan tim bantuan lainnya,” ujar Andi Sudirman kepada media.

Ia juga mengungkapkan tim medis telah dipersiapkan untuk menangani berbagai kondisi darurat, termasuk tindakan pembedahan bila diperlukan. Andi Sudirman menyebut pengalaman Sulsel dalam membantu Aceh saat tsunami menjadi modal penting dalam memastikan kesiapan tim.

“Dokter spesialis kita kirim 16 orang, termasuk jika ada tindakan pembedahan yang harus ditangani langsung untuk menolong warga disana,” ungkapnya.

Tak hanya mengirimkan personel, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel sebelumnya telah menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar Rp1,5 miliar yang langsung ditransfer ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) provinsi terdampak.

Selain itu, sejumlah perusahaan besar yang berinvestasi di Sulsel serta beberapa pihak swasta melalui program CSR juga turut memberikan dukungan berupa logistik, makanan cepat saji, tenda darurat, hingga perlengkapan penting lainnya.

Gubernur Sulsel menjelaskan pengiriman tim ini direncanakan untuk satu minggu pertama sebagai fase tanggap darurat. Namun, jika kondisi di lokasi masih membutuhkan bantuan tambahan, Pemprov Sulsel siap memperpanjang masa penugasan maupun mengirimkan personel tambahan.

Ia menekankan fleksibilitas menjadi kunci dalam memastikan respon cepat dan tepat sasaran. Tim Pemprov Sulsel dijadwalkan berangkat malam ini, dengan satu tim tambahan yang akan menyusul pada subuh keesokan harinya. Rombongan terdiri dari enam tenaga medis di setiap tim, ditambah unsur TRC, Tagana, dan dapur umum yang telah lebih dulu bergerak.

Dengan kesiapan ini, Gubernur Sulsel berharap bantuan dari Pemprov dapat meringankan beban masyarakat di tiga provinsi yang sedang terdampak bencana. “Semoga kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” pungkasnya. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Lepas Tim Medis dan TRC, Siap Bentuk Posko Kedaruratan di Aceh-Sumut-Sumbar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Mentan Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya pada Rabu (3/12/2025).

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai. “Kami beri waktu 1–2 minggu, selesaikan administrasi patok bidang-bidangnya mana, pemiliknya karena ini sawahnya rata. Kita akan perbaiki kembali. Itu tanggung jawab pusat. Kami yang ambil alih,” ucapnya.

Penanganan setiap lokasi dilakukan berbeda, sesuai tingkat kerusakan. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah melakukan pencetakan ulang; untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan. Pendekatan ini memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama.

“Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini, tapi seluruh yang terdampak. Ada yang hanya ditanami, kami kirim benih dan traktor; ada yang seperti ini rusak, kita perbaiki kembali. Semua kita tangani sesuai kondisinya,” jelasnya.

Untuk mempercepat pekerjaan lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan kontraktor lokal dengan pendanaan berasal sepenuhnya dari pemerintah pusat. Ia menargetkan pemulihan selesai dalam 1–2 bulan, menyesuaikan ketersediaan alat berat dan kesiapan administrasi di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran juga memastikan stok beras di wilayah terdampak berada pada kondisi sangat aman. Pemerintah telah menambah cadangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan.

“Yang pertama, kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” ungkapnya.

Dengan kombinasi pemulihan sawah dan jaminan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian menegaskan kesungguhan pemerintah menangani dampak bencana sekaligus memastikan aktivitas produksi pertanian dapat kembali berjalan dalam waktu dekat. (*)

Artikel Mentan: 40.000 Ha Sawah Terdampak akan Dapatkan Bantuan Kementan, Termasuk Alsintan di Sumut pertama kali tampil pada KABARIKA.

Prosesi pelepasan digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Selasa (2/12/2025) malam, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengirimkan dukungan cepat bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat.

Dalam rombongan tersebut, terdapat sekitar 40 personel, di mana 16 di antaranya merupakan tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Para tenaga medis ini akan dibagi ke tiga wilayah terdampak untuk memperkuat penanganan darurat, termasuk layanan kesehatan primer hingga tindakan medis khusus.

Andi Sudirman menyampaikan kehadiran tenaga medis spesialis menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas kondisi di lapangan. Selain tim medis, Pemprov Sulsel juga mengirimkan personel dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Mereka akan membentuk posko pelayanan kedaruratan di masing-masing lokasi untuk memberikan bantuan logistik, pendampingan, serta penanganan bencana secara terkoordinasi. “Totalnya sekitar 30 sampai 40 orang, lengkap dengan tim medis dan tim bantuan lainnya,” ujar Andi Sudirman kepada media.

Ia juga mengungkapkan tim medis telah dipersiapkan untuk menangani berbagai kondisi darurat, termasuk tindakan pembedahan bila diperlukan. Andi Sudirman menyebut pengalaman Sulsel dalam membantu Aceh saat tsunami menjadi modal penting dalam memastikan kesiapan tim.

“Dokter spesialis kita kirim 16 orang, termasuk jika ada tindakan pembedahan yang harus ditangani langsung untuk menolong warga disana,” ungkapnya.

Tak hanya mengirimkan personel, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel sebelumnya telah menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar Rp1,5 miliar yang langsung ditransfer ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) provinsi terdampak.

Selain itu, sejumlah perusahaan besar yang berinvestasi di Sulsel serta beberapa pihak swasta melalui program CSR juga turut memberikan dukungan berupa logistik, makanan cepat saji, tenda darurat, hingga perlengkapan penting lainnya.

Gubernur Sulsel menjelaskan pengiriman tim ini direncanakan untuk satu minggu pertama sebagai fase tanggap darurat. Namun, jika kondisi di lokasi masih membutuhkan bantuan tambahan, Pemprov Sulsel siap memperpanjang masa penugasan maupun mengirimkan personel tambahan.

Ia menekankan fleksibilitas menjadi kunci dalam memastikan respon cepat dan tepat sasaran. Tim Pemprov Sulsel dijadwalkan berangkat malam ini, dengan satu tim tambahan yang akan menyusul pada subuh keesokan harinya. Rombongan terdiri dari enam tenaga medis di setiap tim, ditambah unsur TRC, Tagana, dan dapur umum yang telah lebih dulu bergerak.

Dengan kesiapan ini, Gubernur Sulsel berharap bantuan dari Pemprov dapat meringankan beban masyarakat di tiga provinsi yang sedang terdampak bencana. “Semoga kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” pungkasnya. (*)

Artikel Gubernur Andi Sudirman Kirim 40 Personel Sulsel Bantu Penanganan Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam tanggapannya yang disampaikan pada 13 Juni 2025, dikediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Jusuf Kalla memastikan perebutan empat pulau yang dimaksud bukan dipicu karena temuan migas.

“Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari nanti ada, tapi hari ini tidak ada,” ujar Jusuf Kalla.

Mantan Wapres RI tersebut berharap agar kiranya pemerintah pusat dapat mengambil keputusan terkait polemik tersebut dengan baik untuk kemaslahatan bersama, terlebih ia mengatakan bahwa tidak adanya faktor penting yang diperebutkan di empat pulau yang dimaksud.

“Saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ,” tuturnya.

Ia mempertanyakan Pemprov Sumut yang mengambil alih empat pulau yang masuk wilayah Aceh tersebut.

“Kenapa diambil? Dan itu masalah kepercayaan ke pusat,” tanyanya.

JK juga mengomentari terkait wacana empat pulau tersebut yang nantinya dikelola oleh dua provinsi tersebut, ia berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

“Setahu saya tidak ada pulau atai daerah yang dikelola bersama, tidak ada, masa dua bupatinya, bayar pajaknya kemana?” tegasnya.

Diketahui, empat nama pulau yang saat ini menjadi rebutan antara Pemprov Aceh dengan Sumatra Utara tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Pemerintah Pusat melalui Kepmendagri pada 25 April 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut. (*)

Artikel Soal 4 Pulau yang Jadi Rebutan Aceh dan Sumut, Jusuf Kalla Tanggapi Ini pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam keterangannya menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan Presiden Prabowo terkait polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau tersebut ke Sumut.

Dasco menerangkan bahwa Presiden Prabowo akan mengambil alih terkait persoalan yang dimaksud, yang kemudian akan mencari solusi terbaiknya.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Sufmi Dasco, 14 Juni 2025.

Ia mengatakan bahwa presiden menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan pulau tersebut dapat segera terselesaikan dengan waktu yang tidak lama kira-kira minggu depan.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh presiden tentang hal itu,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya pemerintah melalui Kepmendagri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2025, menyatakan bahwa 4 pulau milik Provinsi Aceh masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut.

Empat pulau yang dinyatakan masuk dalam wilayah Sumut saat ini tersebut di antaranya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

Keputusan pemerintah pusat terkait pemindahan kepemilikan pulau tersebut mendapat respon beragam dari dua wilayah provinsi tersebut.

Pemprov Aceh banyak menyinggung terkait jejak historis dari keempat pulau tersebut, sementara Pemprov Sumut memiliki dalil dan hasil survei dari pihak Kemendagri. (*)

Artikel Presiden Prabowo akan Ambil Alih Persoalan Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pada kunjungan ini sekaligus melakukan Apel Siaga Brigade Pangan di Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin, Kab Serdang Bedagai, Sumatera Utara (11/12/2024).

Mentan Amran menyebutkan petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan akan diberikan bekal dan pelatihan khusus demi tercapainya swasembada pangan nasional.

“Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota brigade dalam mengatasi tantangan di sektor pangan, sehingga dapat berperan aktif dalam memastikan ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujar Amran di sela-sela Apel Siaga yang dihadiri oleh para petani, penyuluh pertanian, brigade pangan, jajaran TNI dan Polri.

Untuk mencapai swasembada pangan, Mentan Amran menyebutkan pihaknya akan mengoptimalkan setiap potensi yang ada, termasuk Sumatera Utara yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur.

Serdang Bedagai sendiri disebutnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra utama produksi padi di Sumatera Utara.

Optimasi lahan dan intensifikasi pertanian akan menjadi langkah utama dalam mendukung program percepatan swasembada pangan.

Amran menekankan pemerintah, petani, dan seluruh pihak harus bersinergi sehingga program optimasi lahan dapat diakselerasikan secara masif. Dengan begitu, hasil pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai dapat meningkat signifikan.

“Optimasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi,” kata Amran

Kami berkomitmen untuk mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan langkah ini, kami berharap dapat membawa sektor pertanian Indonesia ke level yang lebih maju dan berkelanjutan,” tambahnya.

Seusai lakukan apel siaga, Mentan Amran menyerahkan bantuan program Kementan untuk provinsi Sumatera Utara berupa traktor roda 4, traktor roda 2, pompa air, handsprayer, combine harvester besar, benih padi inbrida, benih jagung hibrida, pestisida, pupuk, optimasi lahan, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.

“Saya percaya, dengan semangat dan dukungan yang kuat dari semua pihak, kita bisa menciptakan perubahan besar di sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan tentu saja memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari agenda optimasi lahan, Kementerian Pertanian juga berencana untuk mengimplementasikan berbagai teknologi pertanian yang dapat membantu petani di Serdang Bedagai meningkatkan hasil pertanian mereka, mulai dari penggunaan benih unggul, sistem irigasi modern, hingga penggunaan traktor dan mesin panen canggih.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS) ini optimistis, Serdang Bedagai akan menjadi salah satu daerah penyangga pangan utama di Sumatera dan turut mendukung ketahanan pangan nasional Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto selaku Penanggung Jawab Oplah Sumatera Utara, berharap program percepatan swasembada pangan dapat mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah Sumut.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan. Sumatera Utara adalah sentra produksi pangan strategis jadi kita perlu bergerak cepat dan terus memperkuat semua program di sini,” ujarnya.(*)

Artikel Sentra Produksi Strategis, Mentan Amran Perkuat Brigade Pangan di Sumatera Utara pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kenaikan ini optimis dapat dicapai melalui kegiatan cetak sawah dan optimalisasi lahan (Oplah) dengan meningkatkan indeks tanam dari 1 kali menjadi 3 kali dalam setahun.

“Ini luar biasa semangatnya, targetnya naik 700 ribu ton. Dan mudah-mudahan ini dicapai. Kalau ini dicapai bantuan 2026,
Insya Allah kami tambah lagi,” kata Mentan Amran pada Rapat Koordinasi (Rakor) Brigade Pangan di Hotel Four Points, Medan, Selasa (10/12/2024).

Mentan Amran mengatakan produksi pangan di Sumut belum dilakukan dengan optimal terbukti dari adanya penurunan produksi pada tahun ini sehingga indeks pertanaman (IP) harus didorong untuk meningkat menjadi 3 sampai 4 tahun sekali.

“Kita sudah hitung tambahan bantuan pupuk naik 1,2 triliun, kemudian bantuan langsung dari Kementerian Pertanian sekitar 380 miliyar. Ini luar biasa bantuan dari Pemerintah Pusat atas arahan Bapak Presiden,” kata Mentan yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin.

Lebih lanjut, Mentan mengatakan sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian (Kementan) didorong untuk terus memperhatikan sarana produksi petani dan memberikan solusi yang cepat dan tepat pada setiap kendala petani dalam peningkatan produksi pangan.

“Untuk itu kami hadir di Sumut, kita mau bantu petani, turun, kontrol, cek langsung ke lapangan. Kami terimakasih pada seluruh saudaraku sahabatku itu di Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa semangatnya, targetnya, moga-moga kita capai,” lanjut Mentan Amran.

Pada kesempatan yang sama, Plh Sekda Sumut Arman Effendy Pohan mengatakan pelaksanaan kegiatan Oplah di Sumut telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Untuk tahun 2024, Sumut mandapat alokasi target Oplah seluas 30.442 hektar (ha) dan telah teralisasi tanam seluas 28.220 ha atau sekitar 92,70 persen.

“Sisanya akan segera kita lakukan pertanaman sehingga realisasi nantinya dapat sesuai target yang sudah ditentukan,” kata Arman Effendy.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementan, Heru Tri Widiarto melaporkan bahwa Provinsi Sumut mendapat alokasi target Oplah seluas 80.752 ha yang terdiri tahun 2024 seluas 30.442 ha tersebar di 14 kabupaten dan tahun 2025 seluas 50.310 ha di 7 kabupaten.

“Sisa belum tanam seluas 2.222 hektar di Kabupaten Langkat ditargetkan minggu ini sudah dapat terealisasi.,” kata Heru.

Selain itu, dalam pengelola sistem pertanian di Sumut, saat ini juga telah terbentuk 158 Brigade Pangan di Provinsi Sumut.

Penguatan kelembagaan Brigade Pangan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimtek pendampingan oleh tenaga pendamping beserta mentor dan para penyuluh.

“Brigade pangan ini mengelola lahan dengan target peningkatan IP 100 menjadi 300, dengan begini tahun depan produksi pangan di Sumut kita targetkan surplus,” tutup Heru.

Artikel Mentan Amran Optimis Sumut Capai Target Produksi Padi pada 2025 pertama kali tampil pada KABARIKA.