Momen tersebut terjadi saat Mentan Amran berdialog dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan pangan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Ketika Wakil Bupati Manggarai Barat menyampaikan adanya kebutuhan beras namun terkendala karena tidak membawa stempel, Mentan Amran justru meminta agar proses tetap dilanjutkan.

“Bisa nggak Pak Wakil Bupati tanda tangan? Ada stempelnya nggak? Stempel nggak ada, tulis tangan aja. Tulis tangan aja, kertas tulis tangan disaksikan. Udah, nggak apa-apa 200 ton. Minta aja 200 ton,” ujar Mentan Amran, Rabu (19/8/2026).

Mentan Amran mengatakan, bantuan harus segera sampai kepada masyarakat dan tidak boleh tertahan hanya karena persoalan administrasi. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menggunakan cara paling sederhana agar beras dapat segera diambil dari gudang.

“24 jam kami buka gudang. Jadi Bapak ambil aja dari gudang. Jadi nanti saya pulang, nanti di pesawat saya tanda tangan,” katanya.

Langkah tersebut menjadi bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa tetap terpenuhi. Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat yang sedang menghadapi bencana justru mengalami kesulitan mendapatkan pangan.

Mentan Amran juga memastikan permintaan bantuan tidak berhenti pada 200 ton. Jika persediaan kembali menipis, pemerintah daerah dapat segera meminta tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kalau nanti belum cukup tiga bulan, atau baru dua bulan habis lagi, tambah! Jadi tidak ada alasan. Jangan ada saudara kita yang kelaparan. Ini perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Kecepatan pemerintah memenuhi permintaan tersebut sejalan dengan besarnya kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Berdasarkan laporan di lapangan, jumlah pengungsi di Manggarai mencapai sekitar 59 ribu orang.

Dengan asumsi kebutuhan beras sekitar 9 kilogram per orang per bulan, maka kebutuhan beras untuk 59 ribu pengungsi mencapai sekitar 531 ton setiap bulan.

“Pengungsinya rata-rata Manggarai 59 ribu. Kalau dikali kebutuhan beras per orang satu bulan itu 9 kilo, 531 ribu. Lima ratus ton kan? Lima ratus ton. Gak masalah,” kata Mentan Amran.

Karena itu, Mentan Amran menegaskan pemerintah siap terus menambah pasokan beras selama masyarakat masih membutuhkan. Pemerintah bahkan memastikan ketersediaan pangan dapat dijaga untuk beberapa bulan ke depan.

“Pangan beras kita jamin. Pemerintah jamin,” tegasnya.

Beras yang disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana juga dipastikan gratis dan tidak dipungut biaya.

“Tidak ada bayar-bayar, nggak ada. Yang kita kirim ini adalah khusus diberikan gratis kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya.

Selain beras, bantuan yang dikirim juga mencakup mi instan, minyak goreng, dan gula. Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan bantuan beras mencapai 6.801 ton untuk lima kabupaten di NTT yang terdampak gempa yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Naggekeo. Bantuan tersebut terdiri atas bantuan bencana dan bantuan pangan reguler.

Mentan Amran menegaskan penanganan masyarakat terdampak bencana harus mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Pemerintah tidak boleh membiarkan prosedur administratif menghambat masyarakat memperoleh bantuan.

Pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui pemerintah daerah dan bahkan dapat dibantu oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Itu cukup PPL. Kita bypass semua. Itu perintah Bapak Presiden. Jangan persulit rakyat kita, orang kita, rakyat Indonesia yang butuh bantuan,” tegas Mentan Amran.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar bantuan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat pada saat paling dibutuhkan.

Artikel Taktis! Mentan Amran ACC 200 Ton Beras untuk Manggarai, Cukup Tanda Tangan di Secarik Kertas pertama kali tampil pada KABARIKA.