Pertemuan tersebut membahas penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Aceh pascabencana.

Mentan Amran menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Aceh dan menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung pemulihan pertanian di Aceh.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kedatangan dan kunjungannya. Insya Allah sektor pertanian di Aceh, mulai dari sawah yang rusak hingga komoditas kopi, akan kita perbaiki. Mulai Januari, kami akan turun langsung ke lapangan,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menjelaskan bahwa permintaan beras sebesar 10 ribu ton yang diajukan Pemerintah Aceh telah terealisasi. Selain itu, bantuan senilai Rp75 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana, di mana dua pertiganya dialokasikan untuk Aceh, juga telah tiba dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Insya Allah, kami juga akan berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung perkembangan program cetak sawah bersama Bapak Gubernur,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menyebutkan bahwa luas sawah di Aceh yang terdampak dan akan dibangun kembali mencapai sekitar 89 ribu hektare. Tim Kementerian Pertanian dijadwalkan turun ke lapangan pada Januari mendatang, dengan persiapan dimulai dalam dua pekan ke depan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, kepada masyarakat Aceh.

“Terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian yang sudah membantu Aceh. Lebih-lebih lagi pada masa saat ini, yang paling urgent, dan alhamdulillah semua masyarakat di Aceh sudah menikmati,” ujarnya

Mualem juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi masyarakat sangat terbantu dengan dukungan logistik yang diberikan Kementerian Pertanian.

“Terlebih lagi bantuan sandang pangan dan sembako yang sudah Pak Menteri kirimkan ke Aceh. Mudah-mudahan, Aceh lebih baik lagi,” ungkapnya

Meski demikian, Mualem menyebutkan masih terdapat kebutuhan lanjutan, seperti obat-obatan, selimut, serta perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus menyiapkan stok dan bantuan sesuai kebutuhan daerah.

“Stok kami siapkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan. Fokus bantuan meliputi beras, minyak goreng, dan bantuan lainnya. Kita bantu saudara kita, ini adalah perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Mentan Amran juga memastikan akan ada penebalan stok menghadapi momentum akhir tahun.

“Kita siapkan stoknya di lapangan. Permintaan beliau insya Allah akan kita penuhi,” ungkapnya

Selain bantuan logistik, pertemuan juga membahas dukungan sarana produksi pertanian, termasuk program cetak sawah, pengembangan kebun kopi, serta kebutuhan alat dan mesin pertanian yang direncanakan mulai dikirimkan pada Januari 2026.

“Kita siap mendukung penuh pemulihan dan penguatan pertanian Aceh,” tutup Mentan Amran. (*)

Artikel Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran di Kediamannya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Praktik pembelian tebu oleh penggilingan tidak memenuhi rasa keadilan yang memberi keuntungan ke petani.

Para perwakilan dan tokoh masyarakat menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan menyampaikan keluhannya.

Mendapatkan keluhan seperti itu Mentan Amran lalu menugaskan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan untuk menyelesaikan permasalahannya.

Menteri kemudian mengarahkan agar rombongan petani diterima oleh Plt. Dirjen Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si., bersama Ketua Kelompok Hukum, Perizinan dan Humas, Hadi Dafenta, S.H., M.Sc.

Pertemuan lalu dilakukan di Kantor Ditjen Perkebunan Senin 22 September 2025.

Petani tebui yang bertemu Dirjen terdiri atas Ketua Asosiasi Petani Tebu Kab Gorontalo Heri Purnomo, Asosiasi Petani Tebu Kab Boalemo, Yatbanar, Ketua Kelompok (Petani), Agus Ilhami Putra.

Para petani didampingi tokoh masyarakat; Ahmad Masduki (Pimpinan Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin sekalgius Rais Syuriyah PCNU Kab. Gorontalo), Abdullah Aniq Nawawi (Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah sekaligus Katib Syuriyah PWNU Gorontalo) dan Dahlan Usman.

Kepada Plt Dirjen Abdul Roni, para petani meminta keadilan agar koreksi harga menjadi Rp660 diberlakukan sejak Januari 2025.

“Karena dalam koreksi harga yang dikeluarkan pada bulan Juli 2025 menjadi Rp660/ton untuk rendemen 7 wilayah Gorontalo tidak mencantumkan tanggal.

Diketahui, berdasarkan Surat B-853/KB.110/E/07/2025 Tentang Revisi Sistem Pembelian Tebu (SPT) Tahun 2025 harga Pokok Pembelian (HPP) Tebu Tahun 2025 untuk wilayah Gorontalo ditetapkan sebesar Rp660.000 per ton tebu pada rendemen 7 persen.

“Akan tetapi, surat ini tidak menyebutkan tanggal mulai berlakunya harga ini, sehingga dapat ditafsirkan pabrik gula hanya menerapkan harga baru setelah 21 Juli 2025, sedangkan pembelian sebelum tanggal tersebut tidak mendapatkan ketentuan harga baru,” kata Heri Purnomo.

Menurutnya, surat ini sendiri menyatakan bahwa revisi dilakukan karena perbaikan data biaya usahatani.

Kesalahan data tersebut bukan berasal dari petani, tetapi dari pihak yang menghitung BPP dan HPP. Karena itu, adalah wajar bila HPP Rp660.000 per ton berlaku sejak awal tahun 2025, sehingga seluruh transaksi pada tahun berjalan diperlakukan sama.

“Ini menjadi dasar bila keadilan bagi Petani Gorontalo ingin ditegakkan,” kata Aniq Nawawi.

Untuk menjaga asas kemitraan, ia menegaskan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan antara pabrik gula dan pekebun.

“Penegasan pemberlakuan harga sejak 1 Januari 2025 merupakan wujud perlindungan bagi petani Gorontalo agar tidak mengalami kerugian akibat keterlambatan penetapan harga,” katanya.

Kesalahan data tersebut bukan berasal dari petani, tetapi dari pihak yang menghitung BPP dan HPP. Karena itu, adalah wajar bila HPP Rp660.000 per ton berlaku sejak awal tahun 2025, sehingga seluruh transaksi pada tahun berjalan diperlakukan sama.

Petani tebu Gorontalo mengusulkan agar dalam surat atau addendum ditambahkan klausul:

Harga Pokok Pembelian (HPP) Tebu Tahun 2025 untuk wilayah Gorontalo sebesar Rp660.000/ton dengan rendemen 7 persen berlaku untuk seluruh transaksi tebu mulai tanggal 1 Januari 2025, tanpa kecuali.

Diketahui sebelumnya, Harga Pokok Pembelian (HPP) Tebu Januari – April 2025, Rp510.000/ton, kemudian menjadi Rp540.000/ton (April – Juli).

Lalu berdasarkan surat berdasarkan Surat B-853/KB.110/E/07/2025 Tentang Revisi Sistem Pembelian Tebu (SPT) Tahun 2025 harga Pokok Pembelian (HPP) Tebu Tahun 2025 untuk wilayah Gorontalo ditetapkan sebesar Rp660.000 per ton tebu pada rendemen 7%.

“Aspirasi kami sederhana, ingin harga selama Januari – Desember 2025 tidak berubah-ubah, yakni konsisten Rp660.000 perton di rendemen tujuh persen,” kata Heri Purnomo.

Apalagi pada meeting zoom tiga minggu lalu yang dihadiri oleh Direktur Tanaman Semusim (Dirtansim) sekaligus Plt Dirjen Perkebunan, Kadistan Prov, Kadis PTSP Prov, Asosiasi Petani Tebu (APTRI), Pihak PG, dll menyepakati;

1). Mendesak ke pihak PG utk melakukan pembelian mengacu sepenuhnya Harga yg ditetapkan Pemerintah (Kementan).

2). Bila dalam satu minggu kesepakatan itu tidak diindahkan oleh pihak PG, maka Pemerintah akan memberikan sanksi.

Setelah pertemuan tersebut, perwakilan petani tebu menyatakan sangat mengapresiasi sikap Mentan Amran yang selalu begitu peduli ketika mendengar keluhan petani. Mereka juga berterimakasih dan mendoakan agar Mentan Amran beserta jajaran selalu berada dalam lindungan Allah Swt dan diberi kesehatan selalu dalam menjalankan tugas.

Artikel Temui Mentan Amran, Asa Petani Tebu Gorontalo Kembali Menyala pertama kali tampil pada KABARIKA.