Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dukungan terhadap pengembangan bawang putih akan terus diperkuat, termasuk untuk memastikan kebutuhan benih guna mendukung peningkatan produksi dalam negeri.

“Terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajarannya, Kapolda seluruh Indonesia dalam dukungan untuk swasembada bawang putih. Benih kita upaya untuk mendukung produksi, kalau ketersediaan dalam negeri kurang kita upayakan impor,” kata Mentan Amran usai menghadiri penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi yang dipusatkan di Sembalun, Lombok Timur, Rabu (19/8/2026).

Dukungan Kementan di Lombok Timur meliputi pengembangan kawasan bawang putih seluas 658 hektare senilai Rp52,64 miliar. Selain itu, Kementan memberikan 15 unit irigasi perpompaan, 9 unit hand traktor, dan 17 unit pompa air. Total dukungan mencapai Rp55,65 miliar.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan produksi bawang putih nasional di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor. Dalam kegiatan tersebut disebutkan produksi bawang putih dalam negeri saat ini berada di kisaran 39 ribu–40 ribu ton, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun. Ketergantungan impor masih berada di kisaran 90–95 persen.

Penanaman bawang putih serentak yang dipusatkan di Sembalun merupakan bagian dari kegiatan ketahanan pangan Polri dan mencakup potensi lahan sekitar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 provinsi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan panen bawang putih dan peresmian gudang ketahanan pangan Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kerja Mentan Amran dan jajaran Kementan dalam mendorong swasembada pangan nasional.

“Alhamdulillah dipimpin Bapak Mentan kita semakin hari bisa terus meningkatkan apa yang diharapkan atau diperintahkan Bapak Presiden Prabowo untuk swasembada,” ujar Sigit.

Ia mengatakan capaian swasembada pada sejumlah komoditas menjadi kebanggaan bersama. Namun, bawang putih masih menjadi tantangan karena produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Ia menyebut Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih dan berharap kondisi tersebut dapat kembali diwujudkan.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua apakah kita bisa melaksanakan tugas tersebut,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto juga mengapresiasi kerja keras Mentan Amran dan jajaran Kementan dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Ia mengatakan capaian tersebut perlu dilanjutkan dengan komoditas lain, termasuk bawang putih, kedelai, dan gula.

“Apresiasi juga kepada Mentan Amran dan jajaran yang bekerja keras sehingga kita bisa swasembada beras, swasembada jagung, swasembada telur, dan lainnya,” ujar Titiek.

Titiek mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencapai masa kejayaan bawang putih pada 1994–1995. Saat itu, produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi motivasi untuk kembali mengejar swasembada.

“Pertanyaan sederhana kita, kita pernah swasembada, mengapa kita tidak mampu lagi untuk swasembada?” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanaman bawang putih harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, dengan tetap memastikan petani memperoleh pendapatan yang layak.

Dengan dukungan pengembangan kawasan, sarana produksi, serta ketersediaan benih, pengembangan bawang putih diharapkan dapat terus diperluas sehingga target swasembada dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Artikel Kejar Swasembada Bawang Putih, Mentan Amran Perkuat Produksi Lombok Timur dengan Rp55,6 Miliar pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini. Ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” ujar Siti Hediati Soeharto dilansir pada Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, Komisi IV DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, serta dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan tersebut penting mengingat pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.

Selain penyederhanaan regulasi, Titiek juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus meningkatkan semangat mereka untuk bercocok tanam.

“Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu bagi petani-petani dan petani lebih bergairah lagi untuk bercocok tanam dalam rangka kita segera swasembada pangan ini,” jelasnya.

Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran.

Titiek menekankan perlunya peran aktif penyuluh pertanian dalam membantu petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan pupuk, waktu penggunaan, hingga jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas yang ditanam petani.

“Ini diperlukan peran daripada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tegasnya. (*)

Artikel Titiek Soeharto Sebut Diskon Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen Tambah Gairah Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Rombongan Komisi IV turut didampingi oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto, Wakil Pemimpin Perum BULOG Kanwil Sulsel & Sulbar Suarsi, serta sejumlah mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi stok pangan, khususnya jagung, yang disimpan di fasilitas tersebut.

Dalam agenda kunjungan, Komisi IV juga menggelar diskusi bersama para mitra dan perwakilan petani maupun peternak.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan di daerah.

Titiek Soeharto menyampaikan apresiasinya atas kondisi gudang serta kualitas komoditas yang tersimpan.

Menurutnya, fasilitas pergudangan yang digunakan BULOG telah memenuhi standar dan berjalan dengan baik.

“Tidak ada temuan. Semuanya bagus di sini,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan jagung di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi nasional.

“Kalau untuk beras sudah cukup. Nah, untuk jagung, BULOG harus sewa dan kita sudah lihat tempatnya memadai,” jelas Titiek.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pengawasan Komisi IV DPR RI untuk memastikan rantai pasok pangan berjalan optimal, serta memastikan BULOG memiliki dukungan fasilitas yang memadai dalam menjaga stabilitas pangan nasional. (*)

Artikel Komisi IV DPR RI Tinjau Gudang Sewa BULOG di Makassar, Titiek Soeharto: Tidak Ada Temuan, Semuanya Bagus pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) mendorong Kabupaten Maros untuk menjadi penggerak utama sektor pertanian di Sulawesi Selatan.

Titiek menyebut Maros sebagai salah satu sentra produksi beras penting, tidak hanya bagi Sulawesi, tetapi juga untuk Indonesia.

“Panennya luar biasa. Satu hektare di sini bisa menghasilkan lebih dari 9 ton, dan setahun bisa panen sampai tiga kali. Ini harus kita jaga dan tingkatkan lagi produksinya,” ujarnya usai melakukan panen padi di Kecamatan Turikale, Kelurahan Raya Kabupaten Maros, Selasa (12/8/25).

Untuk mendukung hal tersebut, Komisi IV DPR RI berkomitmen memperjuangkan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah pusat ke Maros.

Bantuan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani yang sudah terdaftar, di antaranya combine harvester, traktor roda empat, pompa air, dan sumur dalam untuk lahan tadah hujan.

Titiek juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Maros, seperti perubahan iklim, keterbatasan pupuk, benih, dan pestisida, kondisi irigasi yang perlu ditingkatkan, serta terbatasnya akses pembiayaan dan teknologi. Menurutnya, kunci keberhasilan pertanian adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas antara petani, penyuluh, pemerintah, lembaga riset, dunia usaha, dan perbankan adalah kunci. Mari jadikan momen panen dan hari ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan produksi padi, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan kemandirian beras secara berkelanjutan,” kata Titiek.

Titiek juga sekaligus mengajak seluruh pihak menjaga semangat gotong royong dan berinovasi dalam pertanian.

“Dari sawah dan ladang inilah masa depan bangsa kita dibangun. Mari kita panen hasil kerja keras hari ini, dan tanam harapan baru untuk masa depan pertanian Maros yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera, serta menjadi lokomotif produksi padi terbaik di Sulawesi Selatan,” ucap Titiek.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro di tempat yang sama menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan Ketua Komisi IV DPR RI terkait bantuan untuk petani Maros.

“Kami akan segera meminta Dinas Pertanian mengajukan CPCL atau Calon Petani Calon Lokasi penerima bantuan. Semua yang diarahkan Ibu Ketua akan kami penuhi, tentu dengan verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Jika ada kelompok yang sudah menerima di tahun yang sama, maka akan diprioritaskan pada tahun berikutnya,” kata Yudi.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Kementan siap mengakselerasi program peningkatan produksi padi melalui berbagai langkah strategis.

“Saat ini kami melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan kita. Salah satunya melalui program oplah, memperluas areal tanam, melakukan percepatan tanam dan panen dengan bantuan alsintan, serta memperkuat penyediaan benih unggul dan pupuk tepat waktu.” kata Amran.

Mentan Amran juga mengungkapkan komitmen Kementan yang menargetkan peningkatan produksi padi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam implementasinya, diperlukan sinergitas berbagai pihak agar target ini dapat tercapai dengan optimal.

“Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin Indonesia mampu kembali mencapai swasembada beras secara berkelanjutan dan petani kita tambah sejahtera,” kata Amran.

Artikel Kementan dan Komisi IV DPR RI Dorong Maros Jadi Penggerak Pertanian Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Opini ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Kementan hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Boleh kita beri tepuk tangan karena ini capaian yang sangat menggembirakan mengingat pada tahun 2023 Kementerian Pertanian mendapatkan opini wajar dengan pengecualian,” kata Titiek pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI Dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR/MPR, Rabu, 16 Juli 2025.

Tidak hanya itu, Titiek juga menyoroti bahwa pencapaian ini menjadi semakin penting karena diraih di tengah tantangan global yang berat pada tahun 2024, seperti perlambatan ekonomi dunia, meningkatnya tekanan geopolitik, risiko perubahan iklim, serta penurunan harga komoditas ekspor unggulan.

“Sejalan dengan itu, sektor pertanian tetap mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan menjadi salah satu dari lima sektor utama penopang pertumbuhan, bersama industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi,” jelasnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,82 persen dan menyumbang 12,61% terhadap PDB nasional. Hal ini menandakan peran penting sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

“Hal ini mencerminkan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik,” ujar Titiek

Lebih lanjut, Titiek menyampaikan bahwa realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2024 mencapai Rp14,30 triliun dari total pagu Rp14,73 triliun, atau sebesar 97,09 persen, sebuah pencapaian yang menunjukkan komitmen pengelolaan anggaran secara efisien, akuntabel, dan transparan.

Titiek, berharap agar kinerja positif ini tidak berhenti di tahun 2024, namun dapat terus ditingkatkan pada tahun 2025. Dirinya menegaskan pentingnya penguatan program ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta peningkatan daya saing melalui hilirisasi agroindustri dan ekspor komoditas pertanian.

“Sektor pertanian bukan hanya penopang pembangunan nasional, tetapi juga kunci dalam meningkatkan devisa negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata,” kata Titiek.

Bersamaan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2024 pada tabel rincian Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementan tahun 2024.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, termasuk arahan, bimbingan, dan pengawalan yang dilakukan oleh Ibu Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kedepan Kementan akan terus mendorong peningkatan sektor pertanian, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani semakin terjamin,”tukas Mentan Amran

Artikel Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2024 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Nilai anggaran yang sebelumnya hanya sebesar Rp13,75 triliun, kini direkomendasikan naik signifikan hingga mencapai Rp44,64 triliun.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), secara resmi mengumumkan keputusan tersebut dalam rapat kerja yang digelar bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Keputusan itu disambut bulat oleh anggota dewan yang hadir dalam forum.

“Komisi IV DPR RI menerima dan akan menyampaikan usulan anggaran Kementerian Pertanian 2026 sebesar Rp44,64 triliun ke Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan lanjutan sesuai aturan,” ungkap Titiek. Ia pun mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali sebagai penanda disahkannya keputusan tersebut.

Lonjakan Anggaran Dorong Produksi Pangan Strategis

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam pemaparannya menjelaskan bahwa lonjakan usulan anggaran didasari oleh target ambisius peningkatan produksi komoditas pangan nasional.

Beberapa target tahun 2026 meliputi produksi beras sebesar 33,8 juta ton, jagung 22 juta ton, kedelai 343 ribu ton, serta komoditas strategis lainnya seperti cabai, bawang merah, daging sapi, dan ayam.

Menurut Amran, anggaran awal yang tersedia sebagian besar digunakan untuk belanja yang sifatnya tetap dan mengikat, seperti belanja pegawai dan operasional.

Dari total pagu awal Rp13,75 triliun, hanya Rp1,64 triliun untuk pegawai dan Rp890 miliar untuk operasional. Sisanya, Rp11,23 triliun digunakan untuk belanja non-operasional yang tidak fleksibel.

“Oleh karena itu, kami ajukan penyesuaian ke Bappenas dan Kementerian Keuangan agar program-program prioritas bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Empat Program Prioritas Jadi Fokus Penambahan

Dalam usulan tambahan tersebut, Kementan menekankan empat fokus program utama. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan diusulkan naik dari Rp10,4 triliun menjadi Rp29,22 triliun.

Program peningkatan daya saing sektor pertanian diusulkan meningkat dari Rp760 miliar ke Rp5,7 triliun. Pendidikan vokasi juga melonjak dari Rp9,5 miliar menjadi Rp688 miliar, dan program dukungan manajemen dari Rp2,54 triliun ke Rp9,03 triliun.

Tak hanya itu, Kementan juga merinci penyesuaian pagu anggaran di berbagai direktorat. Misalnya, Ditjen Tanaman Pangan dari Rp1,31 triliun menjadi Rp5,54 triliun, Ditjen Hortikultura dari Rp2,36 miliar ke Rp7,71 miliar, serta Ditjen Perkebunan dari Rp843,7 miliar ke Rp4,54 triliun.

Sedangkan untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), anggaran naik dari Rp2,45 triliun ke Rp8,21 triliun.

Dukungan Penuh DPR untuk Ketahanan Pangan Nasional

Dukungan dari Komisi IV DPR RI terhadap tambahan anggaran Kementan ini menjadi bukti komitmen legislatif untuk mendorong ketahanan pangan nasional.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan krisis pangan global, penguatan sektor pertanian dipandang sebagai strategi vital untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Sidang pun ditutup secara resmi oleh Titiek Soeharto yang menyampaikan rasa syukurnya atas hasil rapat.

“Dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin, rapat kerja hari ini resmi saya tutup,” ujarnya sambil mengetuk palu tiga kali.

Artikel Komisi IV DPR Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian Pertanian 2026 Jadi Rp44,6 Triliun pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam tanggapannya, Titiek Soeharto mengatakan bahwa pencapaian surplus sebanyak 4 juta ton beras tersebut menjadi langkah baik pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Titiek Soeharto pun menyampaikan selamat atas keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo tersebut, dengan harapan para petani di tanah air dapat lebih sejahtera lagi.

“Selamat kepada pemerintah atas capaian surplus beras 4 juta ton, ini merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan pertanian dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional,” ucap putri dari mantan Presiden Soeharto tersebut, 3 Juni 2025, di Jakarta.

“Semoga surplus ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” harapnya.

Titiek mengatakan bahwa hasil surplus beras tersebut adalah bukti nyata kebijakan pertanian di tanah air telah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Surplus yang besar tersebut menurutnya dapat membuka peluang untuk meningkatkan ekspor beras ke sejumlah negara.

“Dengan surplus ini, kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi bisa memanfaatkan peluang ekspor untuk meningkatkan pendapatan petani,” jelasnya.

Terkait hal tersebut pihaknya di Komisi IV DPR RI akan senantiasa melakukan pemantauan, dan mendukung program-program pertanian untuk memastikan produksi beras nasional tetap stabil dan meningkat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung petani dan pemerintah dalam meningkatkan produksi beras,” tuturnya.

Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut berperan penting dalam memastikan surplus beras di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, yang mencapai rekor hingga 4 juta ton dan surplus tertinggi dalam 57 tahun terakhir. (*)

Artikel Pemerintahan Prabowo Sukses Surplus Stok Cadangan Beras, Titiek Soeharto: Selamat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Hediati Soeharto atau yang biasa dipanggil Titiek Soeharto ditunjuk sebagai Ketua Komisi dalam rapat yang turut diikuti Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, 22 Oktober 2024.

“Komisi IV sudah tadi ketuanya Ibu Siti Hediati ya, jadi Bu Titiek ya dari Gerindra,” ungkap Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, pasca penetapan para Ketua Komisi tersebut para anggota Dewan periode 2024-2029 akan mulai bekerja secara efektif dengan para mitra kerja mulai minggu depan.

“Minggu depan mereka sudah mulai efektif bekerja dengan para mitra kerja terkait di masing-masing Komisi,” jelasnya.

Di Komisi IV DPR, mantan istri Prabowo Subianto tersebut didampingi oleh empat Wakil Ketua Komisi, yakni Alex Indra Lukman dari fraksi PDIP, Panggah dari Golkar, Abdul Kharis dari PKS, dan Ahmad Yohan dari PAN.

Komisi IV yang saat ini dipimpin oleh Titiek Soeharto tersebut membidangi isu pertanian, kehutanan dan kelautan.

Artikel Titiek Soharto Resmi Jadi Ketua Komisi IV DPR RI, Mengurus Bidang Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.