Aksi yang berlangsung di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di simpang tiga poros Trans menuju pelabuhan PT Vale jalur Balantang, sempat menyebabkan arus lalu lintas lumpuh selama kurang lebih tiga jam. Massa memblokir badan jalan sejak pukul 09.00 WITA hingga sekitar pukul 12.00 WITA sambil melakukan orasi secara bergantian.

Dalam aksinya, massa menuntut agar dokumen AMDAL PT IHIP dibuka kepada publik karena dinilai menyangkut dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri yang beroperasi di wilayah tersebut, terlebih perusahaan tersebut diketahui bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menggunakan lahan milik pemerintah.

Koordinator Lapangan AMPLi, Yolan Johan, dalam orasinya menegaskan bahwa keterbukaan dokumen AMDAL penting agar masyarakat mengetahui potensi dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Selain menggelar aksi di jalan Trans Sulawesi, massa AMPLi juga melakukan aksi di depan Islamic Center Malili dengan menyoroti penundaan pembangunan proyek tersebut serta transparansi penggunaan anggaran.

Dalam aksi tersebut, massa mengangkat tuntutan terkait alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp25–26 miliar dari total proyek multi-years sekitar Rp65 miliar. Massa mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran tersebut karena hingga Maret 2026 pembangunan fisik lanjutan dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

“Rp26 miliar itu uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami ingin ada kejelasan terkait penggunaan anggaran dan kelanjutan pembangunan,” ujar Yolan Johan dalam orasinya.

Massa juga menyoroti pernyataan Bupati Irwan Bachri Syam yang sebelumnya menyinggung adanya persoalan kualitas pekerjaan seperti desain atap, kondisi lantai, dan beberapa item pekerjaan yang perlu diperbaiki. Namun massa menilai proses perbaikan dan perencanaan ulang berjalan lambat sehingga pembangunan lanjutan belum menunjukkan perkembangan berarti.

Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah daerah membuka laporan penggunaan anggaran secara rinci, menjelaskan alasan penundaan pembangunan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek.

AMPLi menyatakan akan membawa seluruh tuntutan tersebut, termasuk soal AMDAL PT IHIP dan audit Islamic Center, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 April 2026 bersama DPRD dan pemerintah daerah.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur melakukan pengamanan di sejumlah titik aksi untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib dan kondusif. Hingga aksi berakhir, situasi terpantau aman meskipun sempat terjadi kemacetan panjang akibat penutupan jalan Trans Sulawesi.

Aksi tersebut menjadi sinyal meningkatnya pengawasan masyarakat sipil terhadap sejumlah proyek strategis dan aktivitas industri di Luwu Timur, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah dan dampak lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait tuntutan keterbukaan dokumen AMDAL PT IHIP dan audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili. (*)

Artikel Aksi Mahasiswa Lumpuhkan Trans Sulawesi, Tuntut Audit Islamic Center dan AMDAL PT IHIP pertama kali tampil pada KABARIKA.

Proyek strategis ini bertujuan menghubungkan Stasiun Mandai di Kabupaten Maros dengan Pelabuhan Makassar New Port (MNP), sebagai langkah besar dalam meningkatkan efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Deby Hospital, menyampaikan bahwa progres pengadaan lahan saat ini telah mencapai 70 persen. “Ke depan, langkah terdekat adalah menyambungkan dan mengintegrasikan jalur kereta api ini dengan Pelabuhan Makassar New Port,” ujarnya di Stasiun Mandai, Maros, dikutip Minggu (15/6/2025).

Pengadaan lahan tersebut didukung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sisa lahan yang menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Makassar saat ini sedang dalam proses perundingan untuk transfer aset.

Deby menjelaskan, jalur rel akan dibangun di atas aset Pemda melalui mekanisme transfer ini, bukan dengan pembebasan lahan konvensional.

“Proses ini masih berprogres dan kami berharap dapat segera diselesaikan agar jalur kereta api dari Kota Makassar ke Stasiun Mandai dan stasiun lain di Kabupaten Barru bisa terealisasi. Ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” tambahnya.

Deby menyoroti banyaknya industri di wilayah tersebut, seperti industri semen dari Tonasa, Bosowa, dan komoditas lainnya. “Harapan kami dengan jalur kereta ini adalah menekan biaya logistik secara signifikan,” ujarnya.

Dengan tersambungnya jalur kereta api ke Pelabuhan MNP, biaya jasa transportasi logistik diharapkan bisa lebih efisien dan merata di seluruh Indonesia, bahkan lebih rendah dibandingkan saat ini.

Dari perspektif transportasi laut, Pelabuhan MNP dan Pelabuhan Bitung akan berfungsi sebagai hub berskala internasional, membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

“Kami ingin mengambil peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan ekonomi tidak hanya di bagian barat Indonesia, tetapi juga di bagian timur yang menjadi sentral dari negara ini,” tutup Deby.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, memang sudah meminta Pemerintah Kota Makassar, agar penetapan lokasi jalur kereta api bisa dipercepat, tidak mandek lagi. “Karena 2023 itu kita sudah tanda tangani penlok,” tegasnya (*)

Artikel Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Makassar Dipercepat pertama kali tampil pada KABARIKA.