KABARIKA.ID, CANBERRA — Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese mengatakan, Australia akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Albanese itu menandakan sebuah perubahan sikap yang cepat di Sidney, sekaligus sebuah langkah yang menambah tekanan internasional terhadap Israel setelah pengumuman serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada.
“Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum PBB pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera,” kata Albanese dalam konferensi pers usai sidang kabinet, Senin (11/08/2025).
PM Albanese mengatakan, pengakuan itu didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok militan Islam Hamas tidak akan terlibat dalam negara mana pun di masa mendatang.
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Albanese dalam konferensi pers.
Albanese menambahkan bahwa selama dua minggu terakhir, ia telah berbicara mengenai masalah ini dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Selandia Baru, dan Jepang, serta dengan PM Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestiona, Mahmoud Abbas.
Albanese mengatakan bahwa panggilan teleponnya dengan Netanyahu berlangsung sopan dan relatif panjang.
Albanese mengatakan bahwa argumen yang Netanyahu ajukan kepadanya sangat mirip dengan argumen yang ia ajukan lebih dari setahun yang lalu.
“Bagi saya, sangat jelas dan saya sampaikan argumen kepadanya bahwa kita membutuhkan solusi politik, bukan solusi militer,” tegas PM Albanese.
Ia menambahkan bahwa keputusan untuk mengakui negara Palestina semakin didorong oleh pengabaian PM Netanyahu terhadap seruan komunitas internasional dan kegagalannya untuk mematuhi kewajiban hukum dan etika di Gaza.
Pekan lalu, Australia mengkritik rencana Israel untuk mengambil alih kendali militer atas Gaza.
“Pemerintah Netanyahu memadamkan prospek solusi dua negara dengan memperluas permukiman ilegal secara cepat, mengancam aneksasi di wilayah Palestina yang diduduki, dan secara eksplisit menentang negara Palestina mana pun,” kata Albanese dalam pernyataan bersama dengan Menlu Australia, Penny Wong.
PM Netanyahu pada hari Minggu (10/08/2025) mengkritik Australia dan negara-negara Eropa lainnya yang telah mengakui negara Palestina.
“Memasukkan negara-negara Eropa dan Australia ke lubang kelinci …itu omong kosong, ini mengecewakan dan menurut saya sungguh memalukan,” kata Netanyahu.
Menurut Albanese, komitmen Otoritas Palestina untuk mereformasi pemerintahan, demiliterisasi, dan menyelenggarakan pemilihan umum, serta tuntutan Liga Arab agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza, menciptakan peluang yang baik.
“Ini adalah kesempatan untuk mengisolasi Hamas,” tambah PM Albanese.
Perkembangan terakhir sikap Australia ini menyusul desakan selama berminggu-minggu dari kabinet Albanese dan aktivis pro-Palestina di Australia, untuk mengakui negara Palestina, dan di tengah meningkatnya kritik dari para pejabat di pemerintahannya atas krisis kemanusiaan di Gaza.
Pemerintah Australia juga mengkritik rencana yang diumumkan Netanyahu dalam beberapa hari terakhir untuk melancarkan serangan militer baru yang bertujuan menaklukkan Kota Gaza. (rus)
