Menanti Pesta Panen di Merauke

Ismawan Amir, MSc
Turkiye – Indonesia Scholar Network 
Pengurus IKA UNHAS 2022–2026

ADA pertanyaan sederhana yang dilontarkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam diskusi publik di Universitas Negeri Makassar. Jika suatu hari negara lain tidak lagi mampu memasok pangan, sementara Indonesia masih bergantung pada impor, bagaimana nasib rakyat?

Pertanyaan yang perlu perenungan menjawabnya.
Sebab ia menyentuh pusat soal yang sering kita hindari, siapa yang memberi makan bangsa ini? Petani kita sendiri, atau kapal-kapal impor dari negeri jauh?

Menteri Amran menawarkan pilihan yang tegas. Indonesia harus memilih pesta panen, bukan pesta ketergantungan. Lahan tidur harus dihidupkan. Rawa yang tidak produktif harus diolah. Infrastruktur pertanian harus dibangun dengan tata kelola yang baik. Petani harus menjadi pusat dari agenda besar kedaulatan pangan.

Pilihan itu kini sedang diupayakan di Merauke.

Pada 4 Juli 2026, Kementerian Pertanian mengucurkan tambahan bantuan pertanian senilai Rp1,3 triliun untuk Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Bantuan itu hadir dalam bentuk alsintan, gudang pupuk, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Menteri Amran datang langsung ke Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, menghadiri gerakan tanam padi bersama pemerintah daerah dan ratusan petani.

Merauke ditempatkan sebagai salah satu kawasan strategis pangan nasional. Targetnya tidak kecil, indeks pertanaman dinaikkan dari dua menjadi tiga kali musim tanam.

Dalam dialog dengan petani, masalah solar untuk alsintan sudah muncul. Tampaknya teknis tetapi di sawah, masalah teknis bisa menentukan hidup-matinya program besar.

Tanpa bahan bakar, mesin hanya menjadi besi diam. Tanpa logistik yang rapi, tata kelola pertanian yang baik, dan tindak lanjut. Percaya saja, modernisasi pertanian berhenti sebagai seremoni biasa.

Merauke jadi pusat pembicaraan karena polemik film “Pesta Babi”. Ia bukan sekadar polemik judul. Ia adalah bagian dari perang narasi yang lebih besar. siapa yang berhak menafsirkan masa depan pangan Indonesia? Negara yang sedang membangun kemandirian pangan, atau kelompok yang sejak awal melihat setiap proyek besar negara sebagai ancaman?

Merauke tidak boleh dibaca hanya dengan kecurigaan. Papua juga tidak boleh dijadikan panggung retorika moral tanpa memahami kompleksitas sejarah, sosial, ekonomi, dan kebutuhan strategis bangsa. Tetapi negara juga tidak boleh masuk ke Papua dengan bahasa pembangunan yang gagah, namun abai terhadap manusia, tanah adat, dan ekologi. Dua-duanya harus dijaga.

Karena itu, menyebut proyek pangan di Merauke sebagai kolonialisme bukan perkara ringan. Kata itu menyimpan sejarah panjang, penaklukan, perampasan, eksploitasi, dan penghancuran martabat manusia. Kalau istilah itu dipakai, ia harus disertai data kuat, argumentasi terang, dan pembacaan yang adil.

Tentu proyek pangan Merauke wajib dikawal. Hak masyarakat adat harus dihormati. Lingkungan harus dilindungi. Petani lokal harus menjadi subjek utama. Tetapi mengawal proyek berbeda dengan membunuh gagasan besarnya.

Swasembada pangan bukan sekadar urusan beras, jagung, atau kedelai. Ini urusan kedaulatan nasional. Bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan selalu rentan didikte pasar global, perang dagang, krisis iklim, konflik geopolitik, dan kebijakan ekspor negara lain.

sampai kapan perut rakyat Indonesia digantungkan pada kapal impor?

Sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan tidak ada negara kuat yang menyerahkan urusan pangan sepenuhnya kepada pasar.

Amerika Serikat menjadi raksasa pangan melalui proses panjang. Pembukaan lahan, irigasi, mekanisasi, riset benih, subsidi, dan perlindungan petani. Homestead Act 1862 membuka akses tanah bagi warga yang mau tinggal dan mengolah lahan. ebih dari 109 juta hektare akhirnya menjadi basis permukiman dan pertanian.

Tetapi tanah saja tidak cukup. Amerika membangun bendungan, kanal, waduk, irigasi, riset, kredit, asuransi, dan sistem agribisnis. Sensus pertanian Amerika 2022 mencatat sekitar 880 juta ha lahan pertanian, atau 39 persen dari seluruh daratan Amerika Serikat.

Kunjungan Menteri Amran ke Dale Bumpers National Rice Research Center di Stuttgart, Arkansas, perlu dibaca dalam konteks itu.

Stuttgart dikenal sebagai Rice and Duck Capital of the World. Arkansas adalah negara bagian penghasil padi terbesar di Amerika. Dari total lahan padi Amerika yang berkisar 2,5 hingga 3 juta ha, Arkansas memegang porsi terbesar dan dalam banyak tahun menghasilkan hampir separuh produksi padi nasional.

Amerika tidak membangun pangan hanya dengan pidato. Mereka membangun kawasan produksi, pusat riset, jaringan irigasi, teknologi benih, industri penggilingan, pasar, dan ekspor. Sawah yang kuat tidak cukup dengan air dan tanah. Ia butuh laboratorium, data, varietas unggul, mekanisasi, dan kebijakan yang konsisten.

China juga memberi pelajaran penting. Dengan penduduk lebih dari satu miliar jiwa dan lahan subur terbatas, China menjadikan pangan sebagai agenda strategis negara. Beijing menetapkan garis merah lahan subur sekitar 120 juta hektare yang tidak boleh ditembus. Lahan pangan tidak boleh seenaknya berubah menjadi industri, perumahan, atau proyek spekulatif.

China juga membangun high-standard farmland: lahan pertanian berstandar tinggi dengan irigasi, akses jalan tani, pengelolaan air, perbaikan tanah, mekanisasi, dan pemantauan berbasis data. Hasilnya, produksi pangan China naik dari sekitar 113 juta ton pada 1949 menjadi sekitar 714,88 juta ton pada 2025.

Amerika dan China berbeda sistem politik. Tetapi keduanya bertemu pada satu titik, negara tidak boleh absen dalam urusan pangan. Negara merancang. Negara membangun infrastruktur. Negara menggerakkan riset. Negara menyiapkan teknologi. Negara memastikan pangan menjadi bagian dari strategi nasional.

Dalam kerangka itulah langkah Menteri Amran perlu dibaca. Ia bukan semata menjalankan program teknis kementerian. Ia sedang mendorong Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang lebih dulu menempatkan pangan sebagai fondasi kedaulatan.

Indonesia tidak boleh terus menjadi pasar bagi pangan dunia. Dengan tanah yang luas, petani yang besar, dan potensi lahan yang belum sepenuhnya produktif, Indonesia harus berani membangun basis pangan sendiri.

Tetapi langkah besar harus disertai kehati-hatian besar. perdebatan Merauke harus keluar dari jebakan slogan. Kritik yang sehat harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan menggagalkan. Kritik harus menjadi alarm agar negara tidak menyimpang, bukan senjata untuk membangun kebencian terhadap setiap agenda besar pembangunan.

Sebaliknya, negara juga tidak boleh defensif. Data harus dibuka dan skema kerja harus dijelaskan. masyarakat harus dipastikan terlibat mengelola daerahnya.

Polemik Pesta Babi yang pernah terjadi menunjukkan bahwa pertarungan pangan tidak hanya terjadi di sawah, rawa, dan ladang. Ia juga terjadi di ruang narasi, media sosial, film, poster, diskusi, dan kepala publik.

Merauke tidak boleh dibunuh oleh propaganda yang menolak melihat masa depan. Ia harus menjadi ruang antara target produksi dan penghormatan kepada manusia.

Sebab pada akhirnya, bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan kehilangan kedaulatan.

Kini kita menanti apa yang sedang ditanam Menteri Amran di tanah Merauke. Menanti benih harapan, bahwa negara membangun kedaulatan pangan dengan rasa keadilan. Dari Merauke kelak kita tidak lagi mendengar riuh polemik yang melelahkan, melainkan suara riang pesta panen