Menuai Kedaulatan : Ketika Deregulasi, Teknologi, dan Kepemimpinan Melahirkan Ketahanan Pangan Baru

Oleh Ir. Amril Taufik Gobel, ST,IPU.,ASEAN Eng.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)

“Food is the moral right of all who are born into this world” — pangan adalah hak moral setiap insan yang lahir ke dunia.

Kalimat itu diucapkan Norman Borlaug, Bapak Revolusi Hijau, dalam pidato Nobel Perdamaian 1970.

Lebih dari setengah abad kemudian, di petak-petak sawah dari Karawang hingga Merauke, kalimat itu menemukan gemanya kembali. Sebuah revolusi tengah berlangsung di Indonesia.

Ia tidak riuh oleh spanduk, tidak gaduh oleh seremoni. Ia bekerja dalam senyap, lewat pupuk yang tiba tepat waktu, pompa air yang berdengung di lahan tadah hujan, dan regulasi yang dipangkas agar tidak lagi mencekik petani.

Angka-angka menjadi saksinya. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, melonjak 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya, melampaui rekor tertinggi 2022 sebesar 31,54 juta ton.

Puncaknya, pada 7 Januari 2026 di Desa Kertamukti, Karawang, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan, mengulang kejayaan 1984 yang dulu membawa Presiden Soeharto berpidato di markas FAO di Roma.

Sepanjang 2025 Indonesia tidak mengimpor beras untuk konsumsi, sementara stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri.

Di balik angka itu berdiri sosok yang gemar turun langsung ke gudang dan pematang: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ketika dilantik, Presiden memberinya target swasembada empat tahun.

Target itu dipercepat menjadi tiga tahun, lalu satu tahun, dan Amran menjawabnya dengan kerja, bukan keluhan. Resepnya bukan anggaran raksasa, melainkan keberanian membenahi hal yang paling ditakuti birokrat: aturan buatan sendiri.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, sebanyak 145 regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dipangkas, sehingga petani bisa menebus pupuk sejak detik pertama tahun berjalan, 1 Januari pukul 00.00. Harga eceran tertinggi pupuk kemudian diturunkan 20 persen.

Bagi petani kecil yang selama puluhan tahun harus mengemis tanda tangan berlapis demi sekarung urea, perubahan ini terasa seperti pintu yang akhirnya terbuka.

Deregulasi itu berjalan seiring modernisasi. Pompanisasi menghidupkan sawah tadah hujan yang dulu hanya panen sekali setahun menjadi dua kali, sementara irigasi diperbaiki, benih unggul disebar, alat dan mesin pertanian diremajakan, dan sawah baru dicetak di lahan rawa yang dulu ditinggalkan.

Kombinasi langkah inilah yang, menurut catatan Kementerian Pertanian, mengangkat produksi lewat penguatan benih, pompanisasi, optimasi lahan, perbaikan irigasi, hingga peremajaan alat mesin pertanian.

Di sisi hilir, harga pembelian pemerintah untuk gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram, kebijakan yang menurut hitungan Kementerian Pertanian menambah pendapatan petani hingga Rp132 triliun dan mengangkat Nilai Tukar Petani ke level 125, tertinggi sepanjang sejarah.

Nilai Tukar Petani adalah termometer paling jujur tentang kesejahteraan; ketika ia memecahkan rekor, artinya senyum di pematang itu nyata, bukan sekadar bahan pidato.

Dampaknya bahkan melintasi samudra. Ketika Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pembeli beras terbesar dunia, berhenti mengimpor, harga beras global turun tajam sekitar 44 persen, dari kisaran 650 dolar AS menjadi 340 dolar AS per metrik ton.

Sebuah negara berkembang, dengan sawah-sawah mungil rata-rata di bawah setengah hektare, ikut menenangkan pasar pangan dunia. Sektor pertanian pun tumbuh 10,52 persen pada triwulan pertama 2025, tertinggi dalam 15 tahun, dan menyerap 38,2 juta tenaga kerja.

Namun sejarah pangan mengajarkan satu hal: kemenangan hari ini bukan jaminan esok. Tantangan di depan tidak ringan. Ekonomi dunia diproyeksikan melambat ke kisaran 3,2 persen pada 2026, dibayangi fragmentasi perdagangan dan gejolak geopolitik, sementara di dalam negeri daya beli dan inflasi pangan tetap perlu dijaga.

Iklim menjadi ancaman paling nyata; sejumlah akademisi seperti Prof. Dwi Andreas memperingatkan potensi penurunan produksi beras sekitar 5 persen pada 2026 akibat El Nino, berkebalikan dengan La Nina yang menolong panen 2025.

Belum lagi alih fungsi lahan di Jawa, regenerasi petani yang menua, serta godaan lama birokrasi untuk kembali berbelit ketika sorotan publik meredup.

Jawabannya harus selincah tantangannya.

Pertama, menjadikan deregulasi sebagai budaya, bukan proyek sesaat; setiap aturan baru wajib diuji apakah ia mempermudah atau mempersulit petani.

Kedua, membangun pertanian cerdas iklim: varietas tahan kering, asuransi pertanian yang diperluas, sistem peringatan dini berbasis data satelit, serta tata kelola air yang menabung hujan di musim basah untuk musim kering.

Ketiga, menjaga kejujuran data dan independensi lembaga statistik, karena kebijakan yang baik hanya lahir dari angka yang jujur.

Keempat, merangkul anak muda lewat mekanisasi, teknologi digital, dan kepastian pendapatan, sebab swasembada tidak akan lestari bila usia rata-rata petani terus menua.

Kelima, diversifikasi pangan lokal seperti jagung, sagu, sorgum, dan umbi-umbian agar nasib bangsa tidak bertumpu pada satu bulir saja.

Dan keenam, mengelola surplus dengan bijak: memperkuat cadangan, membuka ekspor secara selektif, serta memastikan Bulog menjadi penyangga harga yang melindungi petani sekaligus konsumen.

Revolusi senyap ini pada akhirnya bukan tentang satu menteri atau satu rekor, melainkan tentang martabat 115 juta keluarga petani yang selama ini bekerja tanpa banyak tepuk tangan.

Kepemimpinan Amran Sulaiman menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal sederhana: hadir, memangkas yang menghambat, dan berpihak pada yang menanam.

Tugas kita adalah memastikan nyala ini tidak padam ketika musim berganti dan dunia bergolak.

Sebab seperti diingatkan Lord John Boyd Orr, Direktur Jenderal pertama FAO sekaligus peraih Nobel Perdamaian, “You can’t build peace on empty stomachs” — perdamaian tidak akan pernah bisa dibangun di atas perut yang lapar.

Dan Indonesia, hari ini, sedang membuktikan bahwa perut yang kenyang bisa dimulai dari sawahnya sendiri.