KABARIKA.ID, JAKARTA– Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan bibit komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7).
Mentan Amran mengatakan pesantren yang memiliki lahan produktif dapat mengusulkan bantuan melalui dinas pertanian. Kementan siap membantu mulai dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit.
“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Mentan Amran.
Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan produktif bagi para santri.
“Kami ingin pesantren menjadi mandiri pangan. Yang punya lahan tinggal diusulkan melalui dinas pertanian, nanti kami bantu tanami. Bibit kami siapkan sehingga lahan-lahan pesantren bisa menjadi produktif,” jelasnya.
Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.
“Semua ini untuk rakyat. Tahun ini kalau masih ada yang membutuhkan, bibit masih tersedia dan siap kami salurkan,” katanya.
Mentan Amran menilai keterlibatan pesantren dalam sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat dan membangun kemandirian umat.
Dalam forum tersebut, Mentan Amran juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi, antara lain pada kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur.
Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan manfaat pembangunan pertanian tidak berhenti pada produksi, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Selain pengembangan perkebunan rakyat, Mentan Amran menyampaikan bahwa pembangunan pertanian di Papua terus diperluas untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya difokuskan di Papua Selatan kini berkembang ke sejumlah wilayah lain di Tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat.
“Kami sudah membangun sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya juga meminta program yang sama,” katanya.
Mentan Amran menegaskan program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saudara-saudara kita di Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Mereka justru meminta tambahan lahan pertanian agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang terus kita dorong,” ujarnya.
Antusiasme masyarakat, lanjutnya, terlihat dari permintaan sejumlah kepala suku agar pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah mereka.
“Kami sudah di bandara ketika dua kepala suku datang meminta tambahan 5.000 sampai 10.000 hektare. Artinya masyarakat di sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama,” pungkas Mentan Amran.
Mentan Amran optimistis kolaborasi pemerintah dengan pondok pesantren, masyarakat, dan berbagai elemen umat Islam dapat memperluas basis produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
Penguatan pertanian berbasis pesantren, pengembangan perkebunan rakyat, hilirisasi, serta perluasan kawasan produksi pangan di berbagai daerah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
