KABARIKA.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 18.504 personel untuk mengamankan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold EP Hutagalung mengatakan, pengamanan telah dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah pejabat utama serta perwira pengendali.
“Pengamanan mulai dilakukan sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali,” kata Reynold dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (27/08/2026).
Pengamanan Dibagi dalam Enam Zona
Reynold menjelaskan, pimpinan Polres Metro Jakarta Pusat memimpin langsung pengamanan aksi di Zona 1 yang berada di kawasan Ring 1 DPR/MPR.
Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana memimpin pelayanan pengamanan di wilayah hukum Polsek Metro Gambir.
Pembagian wilayah menjadi beberapa zona dilakukan untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat.
Zona 2 mencakup sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR hingga Fly Over Semanggi.
Zona 3 meliputi Pintu Escape SPARK, TVRI, Traffic Light (TL) Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika.
Zona 4 mencakup kawasan Gerbang Pancasila.
Sementara Zona 5 meliputi Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR, hingga Gedung LHK.
Adapun Zona 6 mencakup kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.
Selain enam zona tersebut, personel juga disiagakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Dukuh Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa serta dampaknya terhadap arus lalu lintas.
Reynold menegaskan, personel yang ditugaskan dalam pengamanan aksi tidak membawa senjata api maupun senjata tajam.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat.
“Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Polri mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan serta pengamanan aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Di sisi lain, personel lalu lintas juga disiapkan untuk mengatur dan melakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional.
Pengalihan arus akan diterapkan apabila terjadi kepadatan lalu lintas atau massa aksi menutup ruas jalan tertentu.
Reynold menegaskan, pengamanan dilakukan bukan untuk membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Polisi tetap memberikan ruang bagi warga untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” pungkas Reynold. (*)
