KABARIKA.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan menjadi instrumen keadilan fiskal di tengah tekanan keuangan daerah akibat efisiensi dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung saat bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari di Kantor BGN, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tamsil, ketika kemampuan fiskal daerah menyempit, pemerintah pusat perlu memastikan program nasional yang anggarannya dibelanjakan di daerah benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Kalau TKD berkurang, jangan sampai daerah kehilangan denyut ekonominya. MBG justru harus hadir sebagai saluran baru agar uang negara tetap berputar di daerah. Ada petani, nelayan, UMKM, tenaga kerja, dan rantai pasok yang bisa bergerak,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Rabu (30/9).
Dengan cakupan anggaran dan jaringan pelaksanaan yang luas, MBG menjadi daya ungkit bagi ekonomi daerah. Dalam pertemuan tersebut, Tamsil mengingatkan agar MBG segera mengalir ke daerah dan menjadi bagian dari arsitektur fiskal yang berkeadilan. “Bayangkan, ada daerah yang mendapat anggaran untuk MBG lebih besar dari APBD. Seperti NTT, Jawa Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Betul-betul menjadi motor ekonomi,” imbuh senator asal Sulawesi Selatan ini.
Tamsil hadir bersama Anggota DPD RI Evi Apita Maya (NTB), Elviana (Jambi), Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Angelius Wake Kako (NTT), dan Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan). Rombongan diterima Agustina yang didampingi Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Zainuri.
Tamsil menilai persoalan ini lebih besar daripada sekadar kelancaran administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketika dapur yang sudah siap beroperasi masih tertahan, manfaat ekonomi yang seharusnya masuk ke daerah ikut tertahan.
“Jangan sampai daerah kehilangan dua kali. TKD berkurang, sementara program pusat yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah juga tersendat. Kalau itu terjadi, logika keadilan fiskalnya tidak bertemu,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa hubungan pusat dan daerah bukan hanya soal pembagian anggaran, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dalam bernegara. Menurutnya, ketimpangan fiskal yang dibiarkan terlalu lama dapat memperlebar jarak pusat dan daerah serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.
Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini menegaskan bahwa daerah harus merasa ketika ada penyesuaian fiskal, negara tetap hadir membawa manfaat. Karena itu DPD RI berkepentingan memastikan setiap kebijakan pusat benar-benar dirasakan masyarakat. “Keutuhan Indonesia juga dibangun dari rasa keadilan. Itulah misi yang diusung oleh Asta Cita sebagai arsitektur pembangunan bangsa,” tegasnya.
Tamsil menilai MBG dapat menjadi kanal penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah. Belanja bahan baku, tenaga kerja, jasa transportasi, hingga aktivitas UMKM dapat menciptakan rantai ekonomi baru apabila program berjalan konsisten.
Karena itu, ia menyoroti sejumlah SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi, tetapi belum mendapat kepastian operasional. Salah satunya SPPG Talle di Sinjai Selatan. SPPG ini lolos verifikasi sejak 23 Mei 2026 dan telah melengkapi persyaratan administrasi, akun virtual account, serta Sistem Manajemen Operasional, tetapi dana operasionalnya belum juga cair. Kondisi serupa terjadi di SPPG Boting, Palopo, dan sejumlah SPPG lain.
“Dapur sudah siap, persyaratan sudah dipenuhi, masyarakat juga sudah menunggu. Jangan sampai persoalan administratif membuat manfaat program tertahan berbulan-bulan,” kata Tamsil.
Tamsil juga meminta perhatian khusus bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk wilayah kepulauan seperti di Sulawesi Selatan, NTB, Papua, dan NTT. Ia mencontohkan Pangkep yang memiliki 112 pulau kecil dengan tantangan geografis yang kompleks. Namun, setelah program MBG berjalan lebih dari satu tahun, para pelajar di pulau-pulau terluar belum mendapatkan manfaat.
“Anak-anak di pulau kecil juga bagian dari Indonesia. Mereka jauh dari pusat pembangunan. Justru di sana kehadiran negara harus terasa,” ujarnya.
Tamsil juga menyampaikan aspirasi mitra SPPG yang telah menanamkan investasi untuk membangun dapur, sementara operasionalnya belum berjalan. Sebagian mitra memakai pembiayaan perbankan sehingga tetap menanggung cicilan, biaya kendaraan, listrik, internet, dan pengeluaran lain.
“Kalau dapurnya belum beroperasi, sementara cicilan terus berjalan, mitra yang menanggung bebannya. Mereka adalah mitra negara, membangun dengan dana pribadi. Bahkan bergotong royong, patungan agar dapur berdiri. Mereka bukan penanggung risiko negara,” tegas Tamsil.
Tamsil mengapresiasi langkah BGN yang berkoordinasi dengan bank-bank Himbara untuk mencari solusi pembiayaan bagi mitra. Menurutnya, koordinasi itu penting agar mitra yang terkendala bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak terjerumus ke dalam kredit bermasalah.
Apresiasi juga disampaikan Tamsil atas rilis terbaru Kepala BGN yang menyebutkan bahwa 480 SPPG di wilayah timur telah siap beroperasi dan akan diaktivasi pada Jumat (2/10/2026). Menurutnya, kepastian jadwal tersebut merupakan kabar baik bagi daerah dan diharapkan dapat segera terealisasi sesuai rencana. Meski demikian, DPD RI meminta BGN mempercepat proses administrasi ribuan SPPG yang sudah selesai dibangun dan siap beroperasi agar manfaatnya program dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memastikan program ini berjalan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. DPD RI siap menjadi jembatan antara BGN dan daerah. Kita ingin dapur-dapur itu segera menyala dan anggarannya berdenyut di daerah,” imbuhnya.
Tamsil menegaskan, fungsi DPD RI dalam konteks ini adalah memastikan kebijakan fiskal nasional membawa rasa keadilan bagi daerah. Karena itu, MBG harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi pusat dan daerah ketika ruang fiskal daerah tertekan.
“Kalau kita bicara keadilan fiskal, ukurannya sederhana. Ketika satu pintu fiskal mengecil, harus ada pintu lain yang membuka ruang ekonomi bagi daerah. MBG punya kesempatan menjadi pintu itu. Jangan sampai anggarannya besar di pusat, tetapi denyutnya belum terasa di daerah,” tutup Tamsil. (*)
