Oleh Ir. Amril Taufik Gobel, ST,IPU.,ASEAN Eng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)
Seneca, filsuf Romawi, dalam surat kedua untuk sahabatnya, Lucilius
Kalimat itu ditulis hampir dua ribu tahun silam, namun terasa seperti surat yang baru tiba di meja makan jutaan keluarga Indonesia. Menurunkan standar hidup demi bertahan sesungguhnya bukan cerita baru di negeri ini.
Akarnya tertanam pada krisis moneter 1998, ketika ekonomi menyusut 13,13 persen dan angka kemiskinan melonjak dari 11,3 persen pada 1996 menjadi 24,2 persen, setara 49,5 juta jiwa, pada akhir 1998. Pegawai bank, staf kantor, dan buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan belajar berdagang di bawah tenda darurat.
Di Jakarta Selatan, wali kota menyediakan tenda di Taman Puring bagi warga korban pemutusan hubungan kerja, dan menjelang akhir 1998 sekitar 400 kios sudah memenuhi taman itu.
Sejak saat itulah bangsa ini mengenal satu pelajaran yang pahit sekaligus berharga: turun kelas bisa menjadi cara untuk tidak tenggelam.
Lebih dari dua dekade berselang, pandemi mengulang pelajaran serupa, dan lukanya belum sepenuhnya kering. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mencatat kelas menengah Indonesia berkurang hampir 11 juta orang sepanjang 2019 hingga 2025.
Hitungan Mandiri Institute menunjukkan jumlahnya turun lagi dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, tinggal 16,6 persen dari seluruh penduduk. Mereka tidak lantas jatuh miskin.
Mereka bergeser setingkat ke bawah, masuk ke kelompok rentan yang mudah goyah oleh satu guncangan saja.
Dari pergeseran senyap inilah lahir istilah yang kini ramai di media sosial dan halaman depan koran, yakni downgrade, turun gaya hidup sekaligus turun karier.
Wujudnya dekat sekali dengan keseharian kita. Mobil dijual lalu diganti sepeda motor. Rumah kontrakan dilepas dan keluarga muda kembali menumpang di rumah orang tua. Merek mahal ditukar merek hemat, sementara pasar barang bekas kian ramai.
Pengusaha ritel Roy Nicholas Mandey melukiskannya dengan sederhana: keluarga yang dulu berbelanja beberapa troli penuh kini cukup membawa satu keranjang, dan tujuh dari sepuluh responden kelas menengah mengaku pernah mengalami pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan.
Survei Indikator Politik Indonesia yang dikutip harian Rakyat Merdeka memperlihatkan lebih dari 49 persen responden tidak mampu menabung, 16,4 persen berutang untuk kebutuhan keluarga, dan 11,7 persen terpaksa memakan tabungan.
Data perbankan menguatkan potret itu, sebab kredit konsumsi yang berisiko macet tumbuh sekitar 10,3 persen, jauh melampaui kredit lancar yang hanya naik 5,6 persen. Orang tidak lagi sekadar memakan tabungan, mereka mulai memakan utang.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menegaskan bahwa gejala ini bukan pilihan gaya hidup, melainkan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian, dan menjadi tanda bahaya ketika meluas di kelas menengah.
Turun kelas juga berlangsung di dunia kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 53.490 pekerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari sampai Agustus 2026.
Badan Pusat Statistik memang melaporkan tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 turun ke 4,68 persen atau 7,24 juta orang, tetapi hanya 40,58 persen pekerja yang berada di sektor formal.
Artinya, hampir enam dari sepuluh pekerja menggantungkan hidup pada pekerjaan yang umumnya tanpa kepastian upah dan jaminan sosial, dan 10,73 juta orang masih tergolong setengah penganggur.
Di balik angka itu berdiri wajah yang kita kenal. Mantan manajer yang kini mengemudi ojek daring. Sarjana teknik yang membuka warung kopi di garasi rumah. Kepala keluarga yang menyimpan surat pemberhentian di laci agar anaknya tetap berangkat sekolah dengan tenang. Mereka tidak sedang kalah. Mereka sedang menolak menyerah.
Tantangan ke depan tidak ringan, sebab badai datang dari dua arah. Dari luar negeri, Dana Moneter Internasional pada Juli 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan dunia menjadi 3,0 persen, menaikkan perkiraan inflasi global ke 4,7 persen, dan memperkirakan pertumbuhan perdagangan dunia melambat dari 5 persen menjadi 3,5 persen akibat perang di Timur Tengah.
Imbasnya menjalar sampai ke pasar tradisional. Rupiah ditutup di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat pada 1 Oktober 2026, sementara inflasi September mencapai 3,28 persen secara tahunan, dengan cabai, daging ayam, beras, dan telur sebagai penyumbang utama kenaikan harga bulan itu.
Dari dalam negeri, kita berhadapan dengan sebuah paradoks. Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026 setelah 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, dan Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun ini menjadi 5,2 persen, seraya mencatat indeks manufaktur turun ke 49,3 pada Agustus serta suku bunga acuan naik 100 basis poin pada Mei dan Juni.
Namun angka yang gagah itu belum sepenuhnya sampai ke dapur. Survei Bank Indonesia menunjukkan porsi pendapatan yang ditabung turun dari 16,8 persen menjadi 15,8 persen pada Agustus 2026.
Jika kelas menengah terus mengerem belanja, toko menjadi sepi, pabrik mengurangi produksi, dan gelombang pemberhentian berikutnya menunggu di tikungan.
Tantangan sosial budayanya tidak kalah berat: rasa malu, gengsi, cicilan yang menjerat, kesehatan jiwa yang tergerus, dan risiko anak putus sekolah. Indonesia terancam menjadi tua sebelum kaya, tepat ketika bonus demografi mendekati puncaknya.
Lalu ke mana jalan keluarnya?
Negara perlu hadir lebih dari sekadar bantuan sesaat. Pemerintah telah menyiapkan stimulus kuartal IV 2026, antara lain bantuan beras 10 kilogram per bulan senilai Rp17,5 triliun bagi lebih dari 33,2 juta keluarga, serta melanjutkan program magang untuk 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang pada 2027.
Program magang nasional patut diperluas karena sekitar 35 persen alumni gelombang pertama telah mendapat tawaran kerja dari perusahaan. Meski begitu, obat yang paling dibutuhkan tetaplah pekerjaan yang layak.
Seperti diingatkan Josua Pardede, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penyerapan tenaga kerja sama saja bohong. Itu berarti menghidupkan kembali industri padat karya, menautkan usaha kecil ke rantai pasok perusahaan besar, serta memperluas jaring pengaman seperti jaminan kehilangan pekerjaan, kredit usaha rakyat, dan perumahan terjangkau agar keluarga yang terpeleset tidak langsung jatuh ke dasar.
Di tingkat keluarga dan masyarakat, jalan keluar dimulai dari keberanian menata ulang hidup tanpa merasa hina. Dahulukan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Jauhi utang konsumtif berbunga tinggi. Sisihkan dana darurat walau hanya recehan. Pelajari satu keterampilan baru setiap tahun.
Kabar baiknya, daya lenting itu sudah tumbuh, sebab riset Katadata menemukan hampir separuh responden kelas menengah memiliki pekerjaan sampingan dan 62 persen tetap yakin pendapatannya akan meningkat.
Warisan budaya kita pun menyediakan bekal yang tidak dimiliki banyak bangsa, yaitu gotong royong. Koperasi, arisan, lumbung pangan warga, dan tetangga yang saling menitipkan dagangan adalah jaring pengaman yang lahir dari kampung, bukan dari anggaran negara.
Sudah waktunya pula kita mengganti budaya gengsi dengan budaya fungsi, serta menghormati setiap pekerjaan halal setinggi kita menghormati jabatan.
Turun kelas bukan aib. Ia ibarat pelaut yang melipat sebagian layar ketika angin mengamuk, bukan untuk berhenti berlayar, melainkan agar kapal tetap utuh sampai langit kembali cerah.
Tahun 1998 dan masa pandemi membuktikan bahwa bangsa ini selalu menemukan cara untuk bangkit, asalkan negara bekerja sepenuh hati dan warganya saling menggenggam.
Hampir seabad lalu, ketika Depresi Besar melumpuhkan negerinya, seorang presiden berdiri di hadapan rakyat yang kehilangan pekerjaan dan tabungan, lalu mengucapkan kalimat yang layak kita pinjam hari ini.
“Satu-satunya hal yang patut kita takuti adalah rasa takut itu sendiri.“
Franklin D. Roosevelt, pidato pelantikan Presiden Amerika Serikat, 4 Maret 1933
