KABARIKA.ID,MAKASSAR-Penanganan bencana alam khususnya banjir bandang yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) dianggap lambang yang dilakukan pemerintah pusat.
Hal itu menuai sorotan berbagai kalangan salah satunya Ketua Umum (Ketum) KKSS, Muchlis Patahna yang mengungkapkan pemerintah pusat kurang optimal dalam penanganan bencana dan tanggap darurat banjir bandang Sulsel.
Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang beberapa kabupaten di Sulsel beberapa waktu lalu masih menyisakan pilu,belasan warga menelan korban jiwa dan ribuan terpaksa harus mengungsi.
Menurut Patahna, hingga kini penanganan pascabanjir oleh pemerintah pusat dinilai setengah hati sehingga mengusik rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan.
Ia menuturkan disaat daerah lain dirundung malang akibat banjir dan tanah longsor, pemerintah justru sibuk mengurusi hal-hal yang tidak prioritas.
“Padahal salah satu penyebab banjir bandang ini adalah akibat keserakahan pengusaha pertambangan yang notabene mendapat izin dari pemerintah. Bahkan ada pula lagi niatan untuk membangun proyek mercu suar tol bawah laut di Sumatera Selatan,”Rabu 15 Mei 2024.
Apalagi kata Patahna rencana revisi UU KPK dan MK yang dilakukan oleh pemerintah dinilai hanya upaya untuk politisasi sebagai kepengurusan pribadi.
Dirinya mengingatkan bahwa rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan termasuk warga rantauan yang tergabung di KKSS, merasa terusik rasa keadilannya sebab pemerintah pusat sama sekali belum menunjukkan langkah konkret yang dilakukan hingga hari ini.
Jadi, Patahna menegaskan bahwa sebelum terlambat, jangan sampai rasa keadilan tersebut meletup sehingga dapat memantik konflik yang tidak diinginkan.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah agar bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” tutupnya.
