KABARIKA.ID, MAKASSAR— OJK Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan PWI Sulsel meningkatkan literasi keuangan. Media dinilai penting untuk mempersempit kesenjangan antara akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan dengan pemahaman dalam menggunakannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Arif Machfoed, mengatakan edukasi keuangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. OJK tidak dapat bekerja sendiri untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga dibutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk insan pers.
“Untuk edukasi literasi keuangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh OJK. Jadi semua stakeholder termasuk dengan wartawan yang kita bisa kolaborasikan supaya ke depannya literasi keuangan semakin meningkat,” kata Arif saat menerima kunjungan pengurus PWI Sulsel, Selasa, 6 Oktober.
Menurutnya, wartawan dan media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi sektor jasa keuangan kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang informatif dan mudah dipahami, media dapat membantu masyarakat mengenali manfaat sekaligus risiko dari berbagai produk dan layanan jasa keuangan.
Arif menilai peran media semakin penting di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin cepat. Digitalisasi membuat akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih mudah, namun kemudahan tersebut harus diikuti kemampuan masyarakat memahami produk yang digunakan.
“Sehingga bantuan atau kolaborasi dengan para pihak termasuk dengan PWI kita,” ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan inklusi keuangan saja belum cukup menjadi indikator bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman keuangan yang baik. Masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap rekening, kredit, investasi, asuransi, maupun layanan keuangan digital tetap membutuhkan pengetahuan agar dapat mengambil keputusan secara tepat.
“Bukan hanya literasi keuangan, bukan hanya inklusi, karena saat ini terjadi gap yang cukup besar antara inklusi dan literasi,” tegasnya.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian OJK karena tingginya akses terhadap produk keuangan tanpa dibarengi pemahaman dapat meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban kesalahan penggunaan produk jasa keuangan. Termasuk di dalamnya risiko penipuan, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus kejahatan keuangan yang memanfaatkan rendahnya pemahaman konsumen.
Karena itu, edukasi tidak hanya diarahkan agar masyarakat mengetahui keberadaan produk jasa keuangan. Lebih jauh, masyarakat perlu memahami karakteristik produk, manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
Dalam konteks tersebut, kolaborasi OJK dan PWI diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi keuangan hingga ke masyarakat yang selama ini belum tersentuh program edukasi secara langsung. Pemberitaan media dapat menjadi saluran yang efektif karena informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berulang.
Arif berharap sinergi dengan PWI ke depan tidak hanya berlangsung dalam bentuk kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dalam membangun kesadaran masyarakat. Media diharapkan dapat ikut mengawal perkembangan industri jasa keuangan sekaligus memberikan informasi yang mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.
“Peningkatan literasi keuangan akan memberikan dampak lebih besar jika dilakukan secara bersama-sama. OJK memiliki fungsi pengawasan dan edukasi, sementara media memiliki kekuatan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik,” ulasnya.
Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, mengatakan media memiliki peran penting dalam menjembatani informasi ekonomi dan keuangan dengan masyarakat. Karena itu, PWI Sulsel siap berkolaborasi dengan OJK, termasuk melalui pelatihan bagi wartawan.
“PWI Sulsel membantu OJK untuk melakukan literasi keuangan. Termasuk untuk memberikan pelatihan wartawan untuk bisa membaca dan memberitakan kepada masyarakat,” kata Suwardi.
Menurutnya, menyampaikan informasi ekonomi kepada masyarakat bukan pekerjaan yang sederhana. Banyak istilah dan konsep ekonomi yang membutuhkan pemahaman khusus sebelum dapat diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dicerna pembaca.
“Membahasakan bahasa ekonomi untuk masyarakat umum tidak gampang. Membaca ekonomi tidak gampang,” ujarnya.
Karena itu, wartawan perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami data dan informasi ekonomi sebelum menyajikannya kepada masyarakat. Kemampuan tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga mampu menjelaskan makna dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Suwardi menilai peningkatan kapasitas wartawan di bidang ekonomi dan keuangan akan memperkuat fungsi media sebagai sarana edukasi publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, wartawan dapat menyajikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan secara lebih akurat, sederhana, dan kontekstual.
“Kolaborasi PWI dan OJK diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pemberitaan ekonomi, tetapi juga ikut mendorong masyarakat semakin memahami sektor jasa keuangan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan media dapat membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat dan bijak,” ulasnya. (*)
