KABARIKA.ID, JAKARTA — Konflik Timur Tengah antara Israel dan Iran kian memanas, karena kedua negara tersebut saling serang memasuki minggu kedua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Situasi tegang bertambah panas lagi dan kian berbahaya setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan pengeboman terhadap tiga situs nuklir Iran pada Minggu dini hari (22/06/2025) waktu Iran.

Komisi I DPR RI terus mencermati perkembangan situasi konflik antara Israel dan Iran tersebut, yang bisa memicu eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Timur tengah.

Merespons situasi yang kian berbahaya bagi perdamaian dunia itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan bahwa Indonesia harus mampu tampil sebagai kekuatan penyeimbang.

Menurut Dave, seluruh pihak yang berkonflik harus didorong untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.

“Dunia tidak memerlukan konflik baru, apalagi perang global. Indonesia harus tampil sebagai kekuatan moral dan penyeimbang dalam dinamika internasional yang semakin kompleks,” kata politikus Golkar itu dalam keterangannya, Senin (23/06/2025) di Jakarta.

Iran kembali meluncurkan dua gelombang serangan Rudal ke Israel, sebagai reaksi atas serangan AS terhadap tiga situs nuklirnya. Serangan Iran tersebut menghancurkan kawasan permukiman di daerah Ramat Aviv di Tel Aviv, Israel, Minggu (22/06/2025). (Foto: Ist.)

Menegakkan Perdamaian Dunia

Dalam situasi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah, Dave menegaskan bahwa Indonesia harus memainkan peran aktif dengan mendorong resolusi damai.

Menurut Dave, resolusi damai itu bisa diwujudkan melalui agenda di PBB, OKI, dan ASEAN.

“Prinsip utama kita itu menegakkan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk agresi militer yang mengancam stabilitas kawasan. Ini merupakan peningkatan konflik yang signifikan, dengan potensi dampak geopolitik berskala global,” tandas Dave.

Dalam situasi konflik di Timur Tengah, Dave mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga harus bisa memastikan keselamatan WNI yang terjebak di daerah konflik Iran dan Israel.

“Perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik juga harus menjadi prioritas pemerintah, termasuk kesiapan evakuasi dalam skenario darurat,” ujar Dave. (rus)