KABARIKA.ID, LONDON — Para pemimpin dari Inggris, Prancis, dan Jerman menuntut Israel mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas ke Gaza untuk mengakhiri bencana kemanusiaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan itu disampaikan setelah Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan menjadi kekuatan Barat besar pertama yang mengakui eksistensi negara Palestina.
Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan setelah pembicaraan telepon antara Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, dan menyatakan bahwa menahan bantuan kemanusiaan esensial bagi penduduk sipil tidak dapat diterima, meskipun pernyataan tersebut tidak membawa perubahan signifikan dalam diplomasi.
Para pemimpin ketiga negara tersebut mengatakan, mereka siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna mendukung gencatan senjata segera dan proses politik yang mengarah pada keamanan dan perdamaian abadi bagi Israel, Palestina, dan seluruh kawasan.
Langkah Prancis Ungkap Perpecahan di Eropa
Pengumuman mengejutkan dari Presiden Macron yang akan mengakui eksistensi negara Palestina, bisa dikatakan mengungkap perbedaan di antara sekutu Eropa, yang dikenal sebagai E3, tentang cara meredakan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk dan mengakhiri perang Israel-Hamas.
Ketiga pemimpin itu pada prinsipnya mendukung negara Palestina, tetapi Jerman mengatakan tidak memiliki rencana langsung untuk mengikuti langkah Prancis.
Menurut rencana, Presiden Macron akan menyatakan sikap negaranya yang mengakui negara Palestina di depan Majelis Umum PBB pada September mendatang.
Inggris tidak mengikuti sikap Prancis, meskipun Starmer berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk secara resmi mengakui negara Palestina, baik dari anggota parlemen oposisi maupun dari anggota pemerintahan Partai Buruhnya sendiri.
Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting pada Selasa (22/07/2025), menyerukan pengumuman selagi masih ada negara Palestina yang harus diakui.
Dalam perkembangan selanjutnya, pada Jumat (25/07/2025), sebanyak 221 dari 650 anggota DPR Inggris atau Parlemen Britania Raya menandatangani surat yang mendesak Starmer untuk mengakui negara Palestina.
“Sejak 1980, kami telah mendukung solusi dua negara. Pengakuan semacam itu akan memberikan substansi pada posisi tersebut,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh legislator dari beberapa partai pemerintah dan oposisi.
Setelah panggilan E3 pada Jumat kemarin, Starmer kemudian mengutuk penyanderaan yang terus berlanjut, kelaparan dan penolakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, meningkatnya kekerasan dari kelompok pemukim ekstremis Yahudi di Tepi Barat, dan eskalasi militer Israel yang tidak proporsional di Gaza.
Starmer mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina harus menjadi salah satu langkah menuju perdamaian.
“Saya tegas tentang hal itu. Namun, itu harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara dan keamanan abadi bagi Palestina dan Israel,” tandas Starmer.
Lebih dari 140 negara mengakui negara Palestina, termasuk belasan negara di Eropa. Namun, Prancis adalah negara pertama dari Kelompok Tujuh dan negara Eropa terbesar yang mengambil langkah tersebut.
Israel dan AS Mengecam Keputusan Prancis
Inggris telah lama mendukung gagasan negara Palestina merdeka yang berdiri berdampingan dengan Israel, tetapi mengatakan pengakuan harus datang sebagai bagian dari solusi dua negara yang dinegosiasikan untuk konflik tersebut.
Solusi semacam itu tampaknya masih jauh. Negosiasi substantif antara Israel dan Palestina belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, bahkan sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu perang saat ini.
Krisis Kemanusiaan Membuat Sekutu Israel Khawatir
Krisis kemanusiaan yang makin parah di Gaza, tempat kelaparan menyebar dan anak-anak mati kelaparan, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di berbagai negara, bahkan di kalangan sekutu terdekat Israel.
Jerman yang secara tradisional merupakan sekutu setia Israel di Eropa, karena hubungan yang berakar pada sejarah Holocaust.
Jerman mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina seharusnya menjadi salah satu langkah terakhir dalam negosiasi solusi dua negara.
Hingga kini, Jerman belum berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek.
Meski demikian, Berlin baru-baru ini juga telah mempertajam pernyataannya dengan menggambarkan tindakan militer Israel di Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Jerman juga mendorong Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang lebih besar ke Gaza di tengah kelaparan massal yang mengerikan.
Pemerintah Jerman dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/07/2025) mengatakan, bahwa pihaknya malukan diskusi secara terus-menerus dengan pemerintah Israel dan mitra lainnya mengenai isu-isu seperti gencatan senjata di Gaza dan perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan secara drastis.
Pemerintah Jerman menyatakan siap meningkatkan tekanan jika tidak ada kemajuan, meski tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara tekanan itu dilakukan.
Sejauh ini, Inggris telah menghentikan beberapa penjualan senjata ke Israel, menangguhkan perundingan perdagangan bebas, dan memberikan sanksi kepada menteri pemerintah sayap kanan dan pemukim ekstremis.
Starmer saat berada di bawah tekanan kuat untuk berbuat lebih banyak lagi terkait dengan upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Starmer juga dibebani oleh keinginannya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah AS, yang telah mengkritik keras keputusan Prancis.
Pemimpin Inggris tersebut dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump dalam beberapa hari ke depan, sementara sang presiden berada di Skotlandia untuk mengunjungi dua lapangan golf miliknya di sana.
Yossi Mekelberg, pakar Timur Tengah dan Profesor Hubungan Internasional di Universitas Regent dan Konsultan Senior di Chatham House Inggris, mengatakan bahwa keputusan Macron untuk menunda finalisasi pengakuan hingga September menciptakan ruang bagi negara lain untuk ikut serta.
“Kita tahu Inggris sudah dekat, tapi belum sampai di sana. Ini mungkin akan mendorong Starmer, yang kita tahu bukan tipe orang yang terburu-buru mengambil keputusan seperti itu.… Ini mungkin akan menciptakan momentum, dinamika, bagi Inggris,” ujar nya Mekelberg. (rus)
