Iran Tidak akan Membuka Kembali Selat Hormuz Sampai AS Menerima Semua Syarat yang Diajukan

KABARIKA.ID, TEHERAN — Pasukan Garda Revolusi Iran pada hari Minggu (9/08/2026) menyatakan tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sampai Amerika Serikat (AS) memenuhi syarat-syarat yang diajukan Teheran sehari sebelumnya, termasuk kompensasi atas kerusakan akibat perang.

Iran telah menerapkan blokade efektif terhadap Selat Hormuz sejak AS dan Israel melancarkan serangan pada akhir Februari lalu.

Iran juga berencana mengenakan biaya lintas bagi kapal-kapal yang melintas dan menyerang kapal-kapal yang dituduh berusaha menghindari rute yang ditetapkan Iran.

Serangan yang terus berlanjut di jalur perairan tersebut menyebabkan kegagalan kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran bulan April.

Pihak mediator telah mendesak kedua belah pihak untuk kembali mematuhi ketentuan dalam nota kesepahaman bulan Juni yang menetapkan langkah menuju perundingan damai.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan bahwa pembahasan dengan Oman mengenai lalu lintas dan pengelolaan Selat Hormuz mendekati tahap akhir.

Ia menambahkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada persetujuan AS terhadap syarat-syarat yang diajukan Iran, termasuk kompensasi atas pelanggaran terhadap kesepakatan bulan Juni.

Pada hari Minggu, Araghchi membantah bahwa Iran sedang bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, kedua belah pihak hanya saling bertukar pesan melalui perantara.

Kepala keamanan Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, pada hari Sabtu memaparkan daftar tuntutan untuk membuka kembali selat tersebut, termasuk penghentian perang dan agresi terhadap Iran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak.

Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Zolghadr juga menuntut pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, penghentian sanksi, pelepasan aset yang dibekukan, dan kompensasi atas kerusakan akibat perang.

Korps Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa strategi mereka adalah mempertahankan penutupan tersebut, hingga musuh menerima semua syarat kami.

“Selat ini sekarang sebenarnya merupakan medan perang bagi kami, bukan sekadar jalur pelayaran,” ujar Zolghadr.

Serangan Berulang

Pernyataan tersebut muncul di tengah penurunan signifikan lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz, di mana Iran menargetkan kapal-kapal yang dituduh menghindari rute pilihan melalui perairan Iran.

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, pada hari Sabtu mengecam apa yang disebutnya sebagai serangan bermusuhan Iran yang menargetkan kapal tanker milik ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) dengan rudal saat melintasi Selat Hormuz. Serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Kementerian Luar Negeri Oman mengecam serangan berulang terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, tanpa menyebut nama Iran secara langsung.

Pihaknya juga menyatakan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung mengenai pengaturan navigasi di Selat Hormuz berjalan dalam suasana yang positif dan konstruktif.

Oman mendesak agar tidak ada tindakan yang dapat membahayakan kemajuan tersebut.

Kesepakatan sebelumnya antara Iran dan AS menyatakan bahwa Teheran dan Muscat akan merumuskan pengaturan masa depan untuk selat tersebut melalui diskusi dengan negara-negara Teluk lainnya dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Hukum internasional pada umumnya melarang pengenaan biaya tol di jalur perairan semacam itu.

Kesepakatan Keamanan

Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan pada hari Sabtu (8/08/2026) menyatakan harapannya agar Mesir bergabung dalam kesepakatan pertahanan bersama antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan yang dirancang untuk menstabilkan kawasan tersebut.

Fidan menyebut negara itu sebagai mitra alami dalam segala isu.

“Saya yakin bahwa pada tahap berikutnya, Mesir juga akan bergabung dengan kami dalam aliansi ini. Kami sudah saling memperlakukan satu sama lain seolah-olah kami adalah anggota aliansi,” ujar Fidan.

Sebuah pesawat nirawak (drone) menghantam aset milik AS di sebuah pelabuhan Mesir di Laut Tengah bulan lalu.

Hal itu merupakan serangan drone pertama di wilayah Mesir sejak pecahnya konflik antara AS dan Iran.

Fidan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak menargetkan negara tertentu.

“Tidak ada ancaman bersama yang kami tuangkan secara tertulis,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita Tasnim.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa pakta tersebut berarti serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Ia menambahkan, kesepakatan atau pakta pertahanan itu bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif. (rus)