KABARIKA.ID, YERUSALEM TIMUR — Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan pada hari Senin (19/10/2026) bahwa mereka akan menghentikan bantuan bulanan bagi 500.000 orang di Gaza karena kekurangan dana. Meskipun kebutuhan di wilayah Palestina yang dilanda perang tersebut masih sangat mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan adanya pengurangan ini, 1,1 juta warga Palestina di Gaza yang mencakup sekitar separuh populasi, akan tetap menerima bantuan pangan atau uang tunai setiap bulan dari badan PBB tersebut, namun dalam jumlah yang lebih kecil.
WFP menyatakan bahwa upaya mereka sebelumnya telah membantu meredam dampak kelaparan yang terjadi di Gaza tahun lalu, sebuah kondisi yang disanggah oleh Israel.
Namun, WFP memperingatkan bahwa situasi saat ini belum membaik hingga bantuan dapat dihentikan.
“Masyarakat tidak aman. Serangan udara terus terjadi setiap hari. Banyak orang masih terus mengungsi,” ujar Shaun Hughes, direktur WFP untuk wilayah tersebut, kepada AFP di kantor badan itu di Yerusalem Timur.
“Hampir semua orang masih belum memiliki tempat tinggal permanen. Kondisi kemanusiaannya sangat kejam,” jelas Hughes.
Menurut penilaian terkini, lanjut Hughes, sebanyak 1,4 juta orang atau dua pertiga dari populasi Gaza, masih mengalami kerawanan pangan akut dan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.
Pada bulan Agustus tahun lalu, sistem klasifikasi ketahanan pangan PBB (Integrated Food Security Phase Classification) menyatakan bahwa Gaza tengah mengalami kondisi kelaparan.
Israel, yang telah memblokade wilayah tersebut dan menyerangnya tanpa henti sejak serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, menyebut temuan itu sebagai sebuah kebohongan.
Status kelaparan dicabut pada bulan Desember, dua bulan setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh AS diumumkan di Gaza.
Sejak saat itu, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza, dengan bersumpah untuk membunuh siapa pun yang terlibat dalam serangan tanggal 7 Oktober.
Sejak gencatan senjata tersebut, WFP telah mampu meningkatkan bantuan dan menjangkau antara 1,5 juta hingga 1,8 juta orang setiap bulannya.
“Ini telah menjadi penyelamat hidup. Namun kini, alih-alih dapat mempertahankan dan meningkatkan bantuan tersebut, kami justru harus menguranginya. Dan ini bukan karena kami tidak memiliki akses kemanusiaan untuk menyalurkan makanan, melainkan karena kami kekurangan dana,” ujar Hughes.
Bantuan yang Lebih Sedikit bagi Setiap Penerima
Selain mengurangi jumlah penerima jatah bantuan, WFP juga terpaksa memangkas isi paket bantuan tersebut.
Dalam sebuah catatan operasional, WFP menyatakan bahwa keluarga yang menerima bantuan pangan kini hanya akan mendapatkan satu paket makanan, bukan dua seperti sebelumnya, serta kantong tepung terigu yang lebih kecil.
Bagi 75.000 keluarga yang menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, jumlah yang diterima akan berkurang dari 1.250 shekel menjadi 750 shekel (dari 400 dolar AS menjadi 240 dolar AS) per bulan.
WFP didanai oleh berbagai pemerintah serta donatur swasta. Lembaga ini mengalami penurunan sumber daya yang tajam, antara lain setelah Presiden Donald Trump kembali berkuasa di Amerika Serikat dan memangkas secara drastis kontribusi bagi badan-badan PBB maupun bantuan bilateral.
WFP menyatakan membutuhkan sekitar 450 juta dolar AS untuk operasionalnya di Gaza dan Tepi Barat selama enam bulan ke depan.
Namun, untuk wilayah Palestina, mereka sejauh ini hanya menerima sekitar separuh dari jumlah pendanaan yang biasanya didapatkan.
Pada bulan September, WFP juga telah mengurangi jumlah penerima bantuan di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, sebanyak separuhnya, yakni dari 400.000 orang menjadi 200.000 orang.
“Saat ini, dalam sejarah Palestina dan Gaza, bukanlah waktu yang tepat untuk berpaling dari apa yang sedang terjadi di Gaza,” ujar Hughes.
WFP menyatakan bahwa kondisi di Gaza telah membaik secara moderat, namun mencatat bahwa kebutuhan dapat kembali meningkat seiring dengan datangnya musim dingin.
Israel telah mengizinkan lebih banyak barang masuk ke Gaza berdasarkan ketentuan gencatan senjata era Trump, namun tetap menerapkan pembatasan ketat.
Israel menolak pengiriman barang apa pun yang dianggap berpotensi digunakan untuk tujuan militer, sebuah kebijakan yang bahkan mencakup pemblokiran terhadap alat bantu anggota tubuh palsu (prostetik), menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak perang di Gaza, Israel semakin gencar melontarkan kritik yang telah lama ada terhadap PBB. Mereka menuduh badan dunia tersebut bersikap bias dan melanggengkan ketergantungan di kalangan rakyat Palestina. (rus)
