Banjir yang melanda sentra produksi padi tersebut menimbulkan potensi kehilangan hasil dan gangguan musim tanam. Dalam kondisi ini, AUTP menjadi instrumen mitigasi risiko yang memastikan keberlanjutan usaha tani tetap terjaga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap risiko yang dihadapi petani.

“Negara tidak boleh membiarkan petani menanggung kerugian sendiri akibat banjir dan dampak perubahan iklim. Melalui AUTP, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan jaring pengaman agar petani tetap memiliki modal untuk kembali menanam dan menjaga produksi. Ini komitmen nyata menjaga keberlanjutan pangan nasional,” tegasnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Undang-undang menegaskan kewajiban negara melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam, perubahan iklim, dan serangan OPT. Pemerintah hadir melalui penetapan kebijakan mitigasi risiko dalam bentuk AUTP, sehingga petani tidak menanggung risiko secara mandiri,” jelasnya di Jakarta Selasa (24/2)

Ia menambahkan, pelaksanaan AUTP merupakan kerja bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Mulai dari penetapan kebijakan, sosialisasi serta pendampingan, dan mengalokasikan dukungan premi melalui APBN atau APBD,” terang Andi

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yang mengatur bahwa bantuan premi atau kontribusi asuransi dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD.

“Pada tahun 2026 ketersediaan anggaran bantuan premi dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD I, alhamdulillah sudah 13 provinsi yang dapat mengalokasikan bantuan premi tersebut.” tambahnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas produksi padi di tengah meningkatnya risiko iklim dan bencana hidrometeorologi. Dengan skema perlindungan yang terstruktur dan dukungan lintas tingkat pemerintahan, petani terdampak diharapkan dapat segera melanjutkan usaha taninya dan menjaga kesinambungan produksi pangan. (*)

Artikel Pemerintah Perkuat Perlindungan Petani Terdampak Banjir di Jawa Tengah Melalui AUTP pertama kali tampil pada KABARIKA.

Seluruh titik pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya, dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti masjid dan sekolah.

Kepala Pelaksana BPBD Makassar, M Fadli Tahar, merinci enam lokasi pengungsian yang tersebar di dua kecamatan tersebut. Di Kecamatan Manggala, pengungsi terkonsentrasi di Masjid Jabal Nur (12 KK/36 jiwa) dan Masjid Yuda Alfatih (7 KK/27 jiwa).

Sementara itu, Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan pengungsi terbanyak. Masjid Lailatul Qadar BTP Blok AF, Kelurahan Katimbang, menampung 67 KK atau 232 jiwa. Tak jauh dari sana, SD Paccerakkang di kelurahan yang sama dihuni 24 KK (86 jiwa), disusul Masjid Nurul Ikhlas dengan 40 KK (133 jiwa) dan Masjid Al Ramun, Kelurahan Paccerakkang, yang menampung 9 KK (31 jiwa).

“Kami terus melakukan pemantauan kondisi pengungsi, termasuk melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan juga dipastikan terpenuhi,” tegas Fadli.

Di tengah kesibukan pemerintahan dan rangkaian Safari Ramadan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan kepeduliannya dengan turun langsung ke lokasi pengungsian.

Pria yang akrab disapa Appi itu tiba di Masjid Jabal Nur, Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, untuk mengecek kondisi warganya yang mengungsi.

Kehadiran Appi bukan sekadar formalitas. Ia memastikan langsung kesiapan logistik, tempat istirahat, hingga ketersediaan makanan untuk buka puasa dan sahur.

“Ada 11 KK yang mengungsi di sini. Tinggi air di dalam rumah sekitar di bawah lutut, khususnya di RT 2. Kita berharap pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang mengungsi bisa dimaksimalkan, terutama untuk balita dan lansia,” ujarnya di lokasi.

Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga terdampak.

Ia juga menginstruksikan jajaran BPBD, Dinas Sosial, camat, dan lurah untuk tetap siaga di lokasi guna merespons cepat setiap kebutuhan mendesak. “Saya minta teman-teman untuk standby. Kalau ada yang dibutuhkan, respons harus lebih cepat dalam memberikan bantuan,” imbuhnya.

Lebih dari sekadar penanganan darurat, Appi menyatakan pemerintah kota akan mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. Evaluasi sistem drainase dan langkah mitigasi akan menjadi prioritas agar kejadian serupa tak terulang.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

Prakirawan BMKG Rezki Yudha menjelaskan, pada Selasa (25/2/2026), hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Barru, Parepare, Pangkep, Maros, Makassar, Gowa, dan Takalar.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang di wilayah Sulsel bagian barat dan selatan, serta risiko banjir dan tanah longsor di daerah seperti Luwu, Pinrang, Enrekang, Sidrap, Parepare, Barru, Soppeng, Pangkep, Maros, Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang,” pungkas Rezki. (*)

Artikel Banjir Makassar Makin Meluas, Wali Kota Turun Pastikan Pengungsi Aman pertama kali tampil pada KABARIKA.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar langsung menggerakkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan evakuasi, pemantauan intensif, dan pendataan cepat di lokasi-lokasi terdampak.

Laporan terkini dari Posko BPBD pada pukul 06.10–07.00 WITA mencatat lima titik genangan dengan tingkat ketinggian bervariasi.

Yang paling mengkhawatirkan terjadi di Jl. Sermani 4, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, di mana ketinggian air mencapai ±100 sentimeter atau setinggi dada orang dewasa.

Tidak hanya itu, sejumlah kawasan pemukiman dan akses jalan mulai lumpuh akibat genangan:
– Kompleks Kodam III (Kotipa XVI–XII), Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya: ketinggian 0–30 cm, akses kendaraan roda empat tidak dapat dilalui.
– Jl. Kecaping Raya Blok 8, Kecamatan Manggala: genangan 0–20 cm, masih bisa dilalui kendaraan dengan hati-hati.
– Kelurahan Kapasa RW 6, Kecamatan Tamalanrea: ketinggian air ±30 cm.
– Terowongan Rappokalling, Kecamatan Tallo: genangan ±40 cm, petugas dikerahkan untuk pengawasan ketat dan rekayasa lalu lintas.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadly menyatakan bahwa seluruh personel telah berada di lapangan sejak subuh untuk memastikan keselamatan warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

“Kami langsung bergerak setelah menerima laporan awal. Personel TRC melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan, sekaligus asesmen cepat di tiap titik. Syukurlah hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa,” ujarnya dalam keterangan resmi.

BPBD juga mengaktifkan sistem peringatan dini (Early Warning System) melalui alat pemantau tinggi muka air dan Automatic Water Level Recorder (AWLR) di sejumlah titik rawan banjir.

Perahu karet, perlengkapan evakuasi, dan logistik darurat telah disiagakan di posko-posko lapangan.

Sinergi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, Dinas PU, dan aparat keamanan terus diperkuat untuk memastikan respon cepat di lapangan. Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada, serta tidak memaksakan diri melintasi genangan tinggi.

“Kami mengimbau warga untuk segera melapor jika menemui kondisi darurat. Jangan ragu menghubungi posko kami yang siaga 24 jam,” tambahnya.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan sigap dalam setiap situasi kebencanaan, dengan mengedepankan keselamatan warga sebagai prioritas utama. (*)

Artikel BPBD Makassar Siaga 24 Jam, Evakuasi dan Pemantauan Banjir di 5 Titik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam rapat darurat, disepakati penyaluran bantuan logistik, termasuk cadangan 30.000 ton beras dari Bulog, yang akan disalurkan secara tepat sasaran melalui mekanisme satu pintu.

Langkah ini dipimpin langsung oleh pengurus pusat KKSS untuk memastikan bantuan segera menyentuh titik terdampak paling parah, termasuk daerah dengan konsentrasi warga KKSS seperti Kampung Bugis di Sibolga.

KKSS memastikan penyaluran bantuan untuk korban bencana di Sumatera Utara akan dilakukan dengan sistem terkoordinasi guna menghindari tumpang tindih dan menjangkau penerima yang paling membutuhkan.

Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi darurat yang digelar di Posko KKSS Sumut, Jalan Pelita VI Medan, Jumat (5/12/2025), yang menghadirkan perwakilan Bulog Divre Sumut, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BLMP) Sumut, dan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Sumatera Utara.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal BPP KKSS, Hj. Eptati Kamaruddin, M.Ag., ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Menteri Pertanian RI/Ketua Bapanas, Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Ketua BPP KKSS. Pertemuan ini merancang skema penyaluran bantuan agar efektif dan akurat.

“Kita harus bekerja sama dengan semua pihak agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal,” tegas Eptati dalam rapat tersebut.

Dukungan penuh datang dari Bulog Divre Sumut. Erwin, Wakil Kepala Bulog Divre Sumut, menyatakan kesiapannya, “Stok beras kita 30.000 ton, Bulog siap backup penuh.”

Mekanisme yang disepakati adalah sistem satu pintu: data dari Pengurus Daerah (DPD) KKSS di daerah bencana diverifikasi oleh BPW KKSS Sumut, kemudian BPW berkoordinasi dengan Bulog untuk penyaluran logistik sesuai kebutuhan di lapangan.

Ketua BPW KKSS Sumut, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, yang juga Rektor Universitas Negeri Medan, menyambut baik komitmen pusat. “Kami siap menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Sumatera Utara. InsyaAllah tepat sasaran,” ujarnya.

Pernyataan ini diamini Sekretaris BPW KKSS Sumut, Drs. Azis Bongga, yang menambahkan bahwa penyaluran akan difokuskan melalui DPD KKSS di wilayah terdampak berat seperti Tapanuli Tengah, Langkat, dan Medan berdasarkan data aktual.

Wilayah prioritas penyaluran meliputi daerah yang dilaporkan terdampak parah, seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Batang Toru, Huta Godang, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Medan.

KKSS juga mencatat sejumlah warga komunitasnya terdampak serius, khususnya di Kampung Bugis, Sibolga, dan beberapa titik di Tapanuli Utara.

Sebagai tindak lanjut langsung, Tim BPP KKSS telah menjadwalkan kunjungan ke lapangan. Mereka akan bertolak ke Langkat dan Aceh Tamiang pada Sabtu (6/12/2025) pagi untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga yang menjadi korban bencana.(*)

Artikel KKSS Gerak Cepat Salurkan 30.000 Ton Beras untuk Korban Bencana Sumut, Libatkan Bulog dan Lembaga Strategis pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kementan peduli bersama mitra strategis. Bapak Presiden telepon, kami laporkan ke beliau bahwa ini bantuan totalnya Rp75 miliar. Hari ini kita berangkatkan senilai Rp34,8 miliar dalam bentuk barang yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang terdampak,” kata Mentan Amran pada Kamis (4/12/2025).

Mentan Amran menyebutkan bahwa bantuan pada pagi ini meliputi beras, minyak goreng, gula, air mineral, susu, sosis, mie instan, sarden, kopi, teh, pakaian, pembalut, hingga telur.

Sebagian besar merupakan barang kebutuhan siap saji yang dibutuhkan para pengungsi pada fase tanggap darurat.

Seluruh bantuan dikonsolidasikan dari cadangan pemerintah, kontribusi pegawai Kementan, serta partisipasi mitra usaha.

“Kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Kementan dan mitra. Ada yang menyumbang beras 25 ton. Kemudian minyak goreng yang kita berangkatkan hari ini 35 ton, gula 38 ton, susu 1.780 dus, air mineral 2.480 dus. Masih banyak lainnya sesuai kebutuhan sekarang,” terangnya.

Pengiriman dilakukan melalui dua jalur: laut menggunakan kapal perang TNI AL, dan udara menggunakan Hercules A-1333 yang terbang hari ini dari Bandara Halim menuju Padang.

Tiga truk berisi tiga ton bantuan diberangkatkan terlebih dahulu melalui jalur udara untuk menjangkau titik-titik yang paling membutuhkan.

“Kemarin di lapangan kami melihat langsung di Tapanuli Tengah, masih ada kebutuhan tambahan beras. Kami sudah ACC 5.000 ton di tempat pengungsian, dan kami siapkan cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan agar tidak ada satu orang pun kekurangan beras,” ujar Mentan Amran.

Bantuan yang telah disalurkan sebelumnya meliputi Rp3 miliar untuk masyarakat Tapanuli Tengah serta paket bantuan pangan untuk Aceh senilai Rp67,5 miliar berupa 5.000 ton beras dan Rp7,16 miliar minyak goreng. Total bantuan yang telah dan sedang dikirim mencapai Rp107,6 miliar.

“Saudara-saudara kita di daerah terisolasi memang harus dijangkau pakai helikopter. Tapi kemarin kami melihat sendiri: mereka antre rapi, mengambil satu-satu tanpa syarat KTP. Itu sebabnya distribusi harus cepat dan tanpa birokrasi yang menghambat,” kata Amran.

Untuk memastikan operasi berjalan 24 jam, Kementan–Bapanas menugaskan Satgas gabungan di tiga provinsi. Seluruh satuan kerja di tiga provinsi tersebut ditetapkan sebagai posko bantuan resmi Kementan–Bapanas.

“Stok nasional aman. Cadangan beras kita 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Beras sudah berada di provinsi masing-masing, tinggal diambil begitu ada permintaan dari gubernur atau wali kota,” tambah Mentan Amran.

Mentan Amran menutup dengan menegaskan bahwa operasi kemanusiaan ini harus dijalankan tanpa jeda.

“Saudara-saudara kita tidak punya waktu menunggu. Ini darurat. Kami siap 24 jam, dan semua tim yang ditugaskan tetap di lapangan sampai distribusi selesai,” pungkasnya. (*)

Artikel Mentan Amran Lepas 207 Truk Bantuan Bencana Banjir Sumatra pertama kali tampil pada KABARIKA.

Andi Sudirman menyampaikan pemerintah provinsi terus memantau kondisi di Bantaeng dan siap menambah dukungan apabila situasi berkembang.

“Dinas Sosial Provinsi telah melakulan penyerahan logistic kebutuhan kebencanaan dan penanganan banjir Kabupaten Bantaeng,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya kepada media, Selasa (2/12/2025).

Melalui Dinas Sosial Provinsi Sulsel, kata Andi Sudirman, bantuan buffer stock untuk kebutuhan kebencanaan langsung disalurkan, termasuk tenda portable, makanan anak, lauk pauk, perlengkapan bayi, hingga makanan siap saji.

“Kami memastikan bantuan logistik terpenuhi dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penanganan darurat maupun kebutuhan lanjutan di lapangan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, ratusan rumah warga terendam, bahkan sebagian wilayah pusat kota ikut tergenang. Di hari kedua, genangan air merambah Jalan Garegea, Lorong Sunyi, Kayangan hingga meluas ke Jalan Kartini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng merilis data sementara warga terdampak banjir pada Minggu (30/11/2025). Kecamatan Bantaeng menjadi wilayah paling parah dengan total 345 Kepala Keluarga (KK).

Sementara di Kecamatan Bissappu, banjir menggenangi sejumlah wilayah dengan total terdampak mencapai 177 KK. Data tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah sesuai perkembangan di lapangan. (*)

Artikel Banjir Dua Hari Rendam Bantaeng, Gubernur Sulsel Kirim Bantuan Darurat pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID, GOWA—–Menyikapi keluhan masyarakat terkait genangan atau banjir yang kerap terjadi di Kawasan Jalan Swadaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang turun langsung meninjau kondisi drainase di lokasi tersebut, Rabu (5/11).

Dalam kunjungan itu, Bupati Gowa yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter mengaku hal tersebut dilakukan sebagai upaya atau respon cepat pemerintah agar kehadirannya dirasakan oleh masyarakat.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk menanggapi aspirasi warga yang disampaikan melalui media sosial, dimana banyak yang mengeluhkan banjir di Jalan Swadaya, sehingga kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” ujar Bupati Talenrang.

Setelah dilakukan peninjauan, salah satu pemicu terjadinya banjir di lokasi ini kata Talenrang yakni adanya bangunan warga yang melebihi batas lahan dan menutupi saluran drainase, sehingga meminta pemerintah kecamatan untuk segera mengkomunikasikan dengan masyarakat setempat.

“Kami meminta camat, lurah, serta perangkat RT/RW segera melakukan sosialisasi dan duduk bersama dengan warga pemilik bangunan. Kami harap kesediaan masyarakat untuk membongkar bagian bangunan yang menutupi drainase. Setelah ada persetujuan, pemerintah akan langsung menindaklanjuti pembangunan saluran air tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi banjir terlebih jelang musim hujan.

Ia berharap masyarakat juga berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Ini sangat penting dan saya mengimbau tadi secara terang-terangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, Alhamdulillah masyarakat menerima itu, tinggal bagaimana pemerintah bisa terus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat,”pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gowa, Rusdy Alimuddin menjelaskan bahwa dari hasil peninjauan terdapat sekitar empat hingga lima rumah yang dibangun melewati jalur drainase.

“Setelah sosialisasi dilakukan dan warga menyetujui, kami dari PUPR siap melakukan pembenahan drainase di kawasan tersebut. Langkah ini penting agar air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak meluap ke jalan,” jelasnya.

Pada kunjungan ini Bupati Gowa juga turut didampingi Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Kepala DLH Kabupaten Gowa, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa dan Camat Somba Opu.(*)

Artikel Respon Keluhan Masyarakat, Bupati Gowa Turun Langsung Tinjau Drainase di Jalan Swadaya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di Kabupaten Bone, tujuh kecamatan terendam banjir, yaitu Cenrana, Ulaweng, Ponre, Mare, Tonra, Salomekko, dan Kajuara. Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Lappoase dengan Desa Bulu Tanah di Kecamatan Kajuara dilaporkan hanyut terbawa arus.

Lettu Inf Akhyar Budiman, Pasi Ops Kodim 1407/Bone, mengungkapkan banjir masih berlangsung hingga pukul 13.00 Wita, dengan dampak yang meliputi lapangan bola, perumahan warga, jalan, dan persawahan. Pendataan jumlah kartu keluarga yang terdampak masih dilakukan.

Lalu Kabupaten Sinjai, yang dikepung bencana, dalam bentuk angin puting beliung, longsor, dan banjir. Angin puting beliung menerjang Pulau Burung Lohe, merusak empat rumah warga di Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan.

Kapolsek Pulau Sembilan, Ipda Sudirman, mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa, meskipun kerusakan cukup parah terjadi pada atap dan dinding rumah.

Longsor juga terjadi, mengakibatkan akses Jalan Poros Sinjai-Malino terputus di Desa Gantareng, Kecamatan Sinjai Tengah.

Kepala Pelaksana BPBD Sinjai, Budiaman, menyatakan bahwa alat berat perlu diturunkan untuk evakuasi material longsor. Di Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, dua warga mengalami luka akibat tertimpa longsor dan runtuhan bangunan, dan mereka telah dilarikan ke puskesmas terdekat.

Banjir juga melanda sejumlah wilayah di Sinjai, termasuk Kecamatan Sinjai Utara yang merendam Kelurahan Balangnipa, Bongki, Lappa, dan Biringere, serta Desa Panaikan di Kecamatan Sinjai Timur dan Desa Puncak di Kecamatan Sinjai Selatan.

Sementara di Kabupaten Bulukumba, hujan deras yang mengguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu siang menyebabkan banjir di beberapa titik. Genangan air meluap dari sungai-sungai di kawasan kota dan merambah permukiman, menyoroti kerentanan infrastruktur air di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Jeneponto, lima orang dari satu keluarga terjebak banjir di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Rumbia. Rumah panggung yang mereka tempati hampir hanyut terbawa arus.

Kepala Pelaksana BPBD Jeneponto, Andi Patappoi, melaporkan bahwa satu orang lanjut usia dilarikan ke puskesmas, namun semua korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. BPBD Jeneponto juga mencatat adanya titik banjir baru di Desa Rumbia akibat tingginya curah hujan, meskipun belum ada laporan kerusakan fasilitas umum.

Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng, meskipun banjir terjadi di empat kecamatan Bantaeng, Bissappu, Eremerasa, dan Uluere. Kepala BPBD Bantaeng, Irfan Jafar, menyatakan bahwa kondisi saat ini masih aman.

Banjir cukup parah terjadi di Kecamatan Bantaeng dan Bissapu, dengan ketinggian air mencapai satu meter lebih di beberapa lokasi. Hujan yang terus menerus menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak.

Pihak berwenang terus memantau situasi dan melakukan asesmen untuk memastikan keselamatan warga serta mengantisipasi potensi bencana susulan.

Artikel 5 Kabupaten di Sulsel Diterjang Bencana Hidrometeorologi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bantuan disalurkan langsung oleh tim Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pupuk Indonesia kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan bahwa Perusahaan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan primer mulai dari makanan hingga makanan yang bisa dimanfaatkan para korban bencana banjir.

“Pertama-tama kami bersimpati atas musibah banjir ini, Pupuk Indonesia bagian dari Kementerian BUMN tentu saja ingin meringankan beban para masyarakat terdampak melalui pengiriman bantuan ini,” ungkap Wijaya, Minggu, 9 Maret 2025.

Wijaya mengatakan bahwa bantuan Pupuk Indonesia disalurkan pada tanggal 8 Maret 2025 dan akan dimanfaatkan di dua wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Adapun bantuan yang disalurkan antara lain makanan ringan, air mineral, alat mandi, hingga kebutuhan untuk anak dan lansia.

“Kami berharap bantuan yang disalurkan Pupuk Indonesia dapat dimanfaatkan dan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana banjir di Bekasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Bantuan yang dikirimkan Pupuk Indonesia disambut baik oleh Toto, salah seorabg masyarakat Pondok Gede Permai, Kabupaten Bekasi.

“Terimakasih kepada Pupuk Indonesia yang telah menyalurkan bantuan pasca banjir untuk masyarakat Pondok Gede Permai, semoga bantuan yang dikirimkan dibalas yang maha kuasa dan dilimpahkan rezekinya, amiin,” kata Toto.

Curah hujan ekstrem sejak awal Maret 2025 berdampak besar bagi masyarakat Jabodetabek, rumah ribuan warga terendam banjir sehingga membuat banyak keluarga mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang berharganya.

Bencana banjir di Jabodetabek ini menjadi perhatian khusus Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo yang mengecek langsung kondisi warga terdampak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Artikel Pupuk Indonesia Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Beruntung tidak ada korban jiwa. Hanya saja, banjir kali ini yang terparah, dengan ketinggian air hingga 3 meter. “Di Jalan Ujung Bori Raya, RW 8 dan Kecaping Raya RW 13 Blok 10 yang mengalami banjir parah, sampai tiga meter ketinggian air,” ungkap Arwinah.

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry meninjau langsung beberapa titik banjir yang terjadi di Perumnas Antang Blok VIII dan Blok X, Makassar, berharap, ke depan harus dipikirkan bersama solusi permanen untuk menyelesaikan masalah yang terjadi setiap tahun ini.

“Kita harus memikirkan untuk memitigasi hal ini agar dampak banjir ini tidak terulang. Jadi, Pemkot, Pemprov harus duduk bersama termasuk Kementrian PU untuk mencari solusi permanen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, mengatakan, sampai saat ini pengungsi yang tersentralisasi di beberapa masjid dan kantor pemerintahan, kurang lebih sekitar dua ribu orang. Semuanya diberikan dukungan bufferstock dari Pemprov Sulsel.

“Khusus Kota Makassar ini, kita terjun langsung dengan Bapak Gubernur Sulsel untuk melihat kondisi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang ada di pengungsian. Kami juga membawakan makanan siap saji,” ungkapnya.

Selain itu, Dinas Sosial Sulsel juga menyiapkan beras sebanyak 2 ton dan nantinya Dinas Sosial Kota Makassar yang akan membagikan beras tersebut untuk didistribusi ke dapur-dapur umum, juga ada mie instan sebanyak 100 dos.

“Warga yang tidak ke pengungsian karena rumahnya dua lantai, tapi terdampak banjir, juga kita support dengan memberikan bahan baku makanan,” ungkapnya. (*)

Artikel Pj Gubernur Sulsel Harap Ada Solusi Permanen untuk Warga Terdampak Banjir di Makassar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tiga titik tersebut adalah Gereja Toraja Klasis Makassar, Tello Baru, Kecamatan Panakukang dengan kegiatan memberi bantuan.

Kunjungan selanjutnya Masjid Jabal Nur Manggala yang menjadi lokasi dapur umum, dan Masjid Al Muttaqin Manggala, sebagai titik utama pengungsian di Makassar.

Selain Kota Makassar, banjir di Sulsel terjadi di 12 kabupaten/kota lainnya.

“Saat ini, lebih dari 100 kepala keluarga (KK) yang masih berada di lokasi pengungsian. Sebelumnya jumlah pengungsi mencapai 11 ribu, kini sudah berkurang menjadi 5 ribu lebih pengungsi,” sebut Syaifullah.

Ia mengaku bersyukur dan berterima kasih, karena Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulsel baik Gubernur, TNI/Polri, bupati dan wali kota berkeja sama dan solid, sehingga semua tertangani dengan baik.

“Yang paling penting pascabencana adalah layanan psikososial bagi para pengungsi, terutama anak-anak agar meteka tidak mengalami stress akibat situasi yang sulit. Kami akan melayani mereka dengan kegiatan yang menyenangkan,” aku Syaifullah.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu juga memastikan, para pengungsi mendapatkan makanan, pakaian, matras, dan perlengkapan lainnya.

Di Makassar, dapur umum masih beroperasi dan menyediakan makanan siap saji bagi 7.500 orang setiap harinya, baik untuk pengungsi maupun masyarakat yang terdampak banjir.

“Dalam suasana Natal, kita diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan, dan kami sangat berterima kasih atas itu,” lanjut Mensos Syaifullah Yusuf, saat mengunjungi titik lokasi pengungsi pertama.

Untuk bantuan senilai Rp5 miliar yang dalam berbagai bentuk, Rp1,2 miliar di antaranya dialokasikan untuk Kota Makassar.

Bantuan ini di luar program-program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arief Fakhrulloh juga sudah meninjau sejumlah lokasi banjir di Sulsel.

Menurutnya, Pemprov Sulsel melalui Dinas Sosial Sulsel, Dinas Kesehatan Sulsel dan BPBD Sulsel sudah menyalurkan bantuan untuk masyarakat di sejumlah titik-titik terdampak banjir.

“Saya meninjau beberapa titik, mekanismenya berjalan dengan baik, sudah ditempuh penyelamatan warga, melakukan pemberian bantuan, termasuk dapur umumnya sudah berjalan, sehingga makanan sudah didistribusi dengan baik,” ungkap Zudan.

Ia juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel agar melakukan langkah pertama di tenda darurat dengan target penyelamatan warga. (*)

Artikel Mensos Kunjungi Pengungsi Banjir Makassar dan Beri Bantuan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tak disangka, saat perjalanan, di daerah Camba Maros, Sabtu 21 Desember 2024 terdapat daerah yang tertimpa banjir dan tanah longsor.

Mentan Amran dan tim terpaksa turun berjalan kaki menuruni tebing dan juga melalui area banjir. Kolong-kolong rumah panggung warga pun dilalui.

Masyarakat membantu Mentan Amran melalui hambatan tersebut.

Dalam kondisi tersebut Mentan Amran masih sempat berucap dengan semangat bahwa “ini salah satu bentuk perjuangan kita untuk swasembada, tantangan menanti namun tetap harus beres” jelasnya dengan tetap mengacungkan jempol optimisme.

Saat melalui area banjir dengan berjalan kaki, Mentan Amran juga berseru bahwa “swasembada semakin menantang, pantang menyerah” sambil merangkul penduduk setempat yang jalan bersamanya.

Bencana banjir memang merupakan momok yang sangat dikhawatirkan bagi petani padi, banjir dapat menyebabkan kegagalan panen yang berakibat kerugian besar bagi mereka.

Target-target yang telah direncanakan pun bisa berubah drastis karena penurunan produksi. Ini yang menyebabkan Mentan Amran terjun langsung memantau ke lapangan.

Doa dari masyarakat yang menyaksikan perjuangannya melalui banjir dan longsor pun mengalir, “Hati-hati di Jalan pak Mentan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, banyak petani yang menanti keberhasilan upaya bapak bersama Presiden Prabowo Subianto” doa mereka.

Dalam kondisi darurat, setelah melalui banjir dan longsor tersebut, Mentan Amran meneruskan perjalanannya dengan menumpangi mobil warga. (*)

Artikel Mentan Amran Terobos Banjir dan Longsor Pantau Langsung Kondisi Pertanian saat Cuaca Ekstrem pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mengatakan bahwa timnya telah bergerak cepat ke lokasi dan memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman.

“Kita evakuasi ke ruang yang tidak terdampak banjir,” kata Farida, Manager on Duty RSI Faisal. Pelayanan kesehatan tetap berjalan untuk pasien yang ada di ruang perawatan.

Selain itu, BPBD Kota Makassar juga menerima banyak permintaan evakuasi warga yang dilanda banjir. Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Hendra Hakamuddin, mengatakan bahwa timnya sedang menunggu laporan dari beberapa wilayah yang terdampak banjir.

Di antara wilayah terdampak adalah Kecamatan Manggala, Jalan AP Pettarani, Jalan Paccerakkang. BPBD juga melaporkan adanya air pasang di beberapa titik, dan air naik hingga Jalan Sulawesi, Jalan Nusantara dan Jalan Yosep Latumahina.

Berdasarkan laporan assessment BPBD Kota Makassar di daerah banjir terjadi di Perumahan Kodam 3, meski aliran sungai masih terkendali. Demikian pula di Blok AF Genangan air kondusif.

Lalu di Perumahan Buka Mata Residence, genangan air setinggi ±15 cm. Perumahan Depag dan Berua: Genangan air ±4-7 cm. Lalu Poros Paccerakkang, akses jalan terputus, kendaraan sama sekali tidak bisa melintas, ketinggian air ±40-70 cm.

Beruntung, tidak ada korban jiwa atau kerusakan rumah yang dilaporkan. Kondisi lapangan masih aman terkendali. (*)

Artikel Banjir Melanda Makassar, Rumah Sakit Islam Faisal Tergenang pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kebencanaan Universitas Hasanuddin Ilham Alimuddin, kejadian bencana tersebut, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh karakteristik tanah di daerah itu.

“Karakteristik tersebut diantaranya, material yang mengalami longsor adalah tanah di dekat permukaan, bergerak secara cepat,” ungkap Ilham.

Ilham mengungkap tersebut dalam Diskusi Publik, The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) Simpul Sulawesi Selatan di Balai Rehabilitasi Wirajaya Makassar, bertema Deforestasi Hutan Tanah Luwu dan Ancaman Bencana Ekologis Rutin, Sabtu (1/5/2024).

Bahkan, dari hasil survei kaji cepat penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan Puslitbang Kebencanaan Universitas Hasanuddin diketahui, jika Kabupaten Luwu menempati posisi pertama pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Sulsel.

Ilham menyebutkan, di Luwu sebagian besar termasuk jenis tanah longsor translasi (debris slide), dan terjadi pada tanah tebal yang merupakan pelapukan dari batuan metamorf. Termasuk bidang gelincir berupa batas antara tanah dan batuan ditambah curah hujan tinggi.

Sementara kondisi geologi wilayah tanah Luwu khususnya di Kecamatan Latimojong yang mengalami longsor itu, kata dia, berada pada formasi batuan filit atau batuan keras yang berlapis tipis sudah lapuk di atas.

Namun sebagian di bawahnya tidak mengalami lapuk hingga menyebabkan lapisan tidak lapuk ini menjadi licin kemudian mendorong tanah lapuknya ke bawah lalu menjadi longsor.

“Dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor tanah Luwu berada pada zona merah,” katanya menjelaskan.

Ia menyebut ada beberapa catatan dan rekomendasi pengurangan risiko bencana di Luwu yakni di mulai dengan mengetahui risiko bencana di sekitar. Untuk jangka pendek yakni pendataan rumah atau bangunan yang berada pada area bahaya tanah longsor (zona potensi terdampak material longsoran).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Luwu dapat berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melaksanakan survei dan pemetaan lanjutan pada titik longsor yang belum terpetakan yakni prioritas di permukiman untuk memastikan apakah perlu dilakukan relokasi atau tidak, serta mitigasi apa yang diperlukan.

Untuk mitigasi jangka menengah yakni melengkapi dokumen perencanaan penanggungan bencana dimulai dari kajian risiko bencana akan disusun 2025.

Dilanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi (Renkon) per jenis bencana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 2018 tentang, Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota.

Selanjutnya, mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dengan Perencanaan tata ruang Kabupaten Luwu seperti sempadan sungai dan sempadan lereng harus diperhatikan.

“Terpenting melakukan pemantauan hulu sungai secara rutin dan terprogram. Koordinasi antara Dinas terkait. Dan peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat terkait pengetahuan risiko maupun mitigasi bencana wilayah masing-masing,” tegas Ilham.

Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin mengungkapkan, bencana yang terjadi di Luwu tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi alihfungsi hutan menjadi lahan sawit serta maraknya kondisi kerusakan lingkungan.

“Mestinya pascabencana ini semua stakeholder harus bisa duduk bersama mencari solusi guna menekan kasus bencana alam serupa yang terjadi secara rutin itu bila musim penghujan datang, termasuk menghadirkan kurikulum sekolah berbasis kebencanaan,” ungkap Amin.

Artikel Kabupaten Luwu Punya Indeks Risiko Bencana Tertinggi di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kali ini, tim KKLR Sulsel Peduli mendatangi Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat membawa bantuan berupa 1 ton beras, Sabtu, 25 Mei 2024.

Desa Pombakka merupakan salah satu daerah yang sudah berbulan-bulan terendam banjir akibat luapan sungai Rongkong.

Tim KKLR Sulsel Peduli dipimpin oleh Bendahara BPW KKLR Sulsel Baharman Supri. Bantuan beras diserahkan kepada Kepala Desa Pombakka Akhiruddin.

“Alhamdulillah, beras 1 ton sudah kita antar langsung di kediaman Kepala Desa Pombakka, diterima langsung oleh Pak Desa dibantu oleh sejumlah warga,” kata Baharman melalui keterangan tertulis kepada media.

Dikatakan Baharman, selanjutnya distribusi beras kepada warga terdampak banjir akan dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Pombakka.

“Pihak Desa yang akan bagikan kepada warga, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kepala keluarga,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa Pombakka Akhiruddin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari KKLR Sulsel.

“Atas nama warga Desa Pombakka, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada KKLR Sulsel atas bantuan beras yang diberikan,” ucap Akhiruddin.

Diungkapkan Akhiruddin, jumlah warga desanya yang terdampak langsung oleh banjir mencapai 292 Kepala Keluarga (KK).

“(Sebenarnya) 347 KK warga Pombakka kena dampak banjir ini, tapi yang terdampak secara langsung ada 292 KK,” beber dia.

Sebelumnya, pada Selasa (14/05/2024) lalu, KKLR Sulsel telah menyalurkan 1 ton beras di wilayah Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan yang juga terendam banjir selama beberapa pekan.

Tutup Open Donasi

Secara terpisah, Ketua BPW KKLR Sulsel Ir Hasbi Syamsu Ali mengatakan bantuan yang didistribusikan ke Desa Pombakka sekaligus menutup open donasi yang digelar sejak awal Mei 2024 lalu.

“Alhamdulillah, KKLR Sulsel telah merampungkan pendistribusian bantuan dari para donatur kepada warga korban banjir, baik di Kabupaten Luwu maupun di Luwu Utara. Jadi per hari ini open donasi kita tutup secara resmi,” kata Hasbi saat dihubungi di Malili, Luwu Timur (25/05/2024).

Dikatakan Hasbi, program KKLR Sulsel Peduli telah membuka mata publik bahwa bencana banjir bukan hanya terjadi di Luwu saja, tetapi juga di Luwu Utara.

“Kita akhirnya tahu, bahwa ternyata banjir bukan hanya di Luwu saja. Di Luwu Utara, rumah dan kebun warga terendam banjir sudah berbulan-bulan. Ternyata daerah kita di Luwu Raya sebenarnya sangat rentan bencana terutama banjir dan longsor,” ucap Hasbi.

Karenanya, Hasbi berharap segera ada solusi konkrit dari semua pihak terkait untuk meringankan beban warga terdampak bencana baik di Luwu maupun Luwu Utara.

“Iya, harus segera ada solusi konkrit untuk bencana ini. Semua pihak perlu duduk bersama mencari solusi komprehensif agar (bencana) tidak lagi terulang, minimal dampaknya bisa diantisipasi di masa mendatang,” jelasnya.

Lebih lanjut Hasbi bilang, program KKLR Sulsel Peduli yang dilaksanakan organisasi yang dipimpinnya setidaknya bisa sedikit meringankan beban warga terdampak.

“Apa yang dilakukan KKLR Sulsel tentu tidak menuntaskan akar masalah, juga tidaklah seberapa. Tapi ini bagian dari kepedulian kita terhadap sesama yang sedang butuh bantuan, apalagi di kampung kita sendiri,” tambahnya.

Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Universitas Hasanuddin itu kemudian menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut.

“Atas nama KKLR Sulsel, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari para donatur hingga ke tim yang turun langsung ke lapangan. Semoga semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Amiin,” ucapnya. [*]

Artikel KKLR Sulsel Bagi 1 Ton Beras untuk Korban Banjir Desa Pombakka, Luwu Utara pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu menuai sorotan berbagai kalangan salah satunya Ketua Umum (Ketum) KKSS, Muchlis Patahna yang mengungkapkan pemerintah pusat kurang optimal dalam penanganan bencana dan tanggap darurat banjir bandang Sulsel.

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang beberapa kabupaten di Sulsel beberapa waktu lalu masih menyisakan pilu,belasan warga menelan korban jiwa dan ribuan terpaksa harus mengungsi.

Menurut Patahna, hingga kini penanganan pascabanjir oleh pemerintah pusat dinilai setengah hati sehingga mengusik rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan.

Ia menuturkan disaat daerah lain dirundung malang akibat banjir dan tanah longsor, pemerintah justru sibuk mengurusi hal-hal yang tidak prioritas.

“Padahal salah satu penyebab banjir bandang ini adalah akibat keserakahan pengusaha pertambangan yang notabene mendapat izin dari pemerintah. Bahkan ada pula lagi niatan untuk membangun proyek mercu suar tol bawah laut di Sumatera Selatan,”Rabu 15 Mei 2024.

Apalagi kata Patahna rencana revisi UU KPK dan MK yang dilakukan oleh pemerintah dinilai hanya upaya untuk politisasi sebagai kepengurusan pribadi.

Dirinya mengingatkan bahwa rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan termasuk warga rantauan yang tergabung di KKSS, merasa terusik rasa keadilannya sebab pemerintah pusat sama sekali belum menunjukkan langkah konkret yang dilakukan hingga hari ini.

Jadi, Patahna menegaskan bahwa sebelum terlambat, jangan sampai rasa keadilan tersebut meletup sehingga dapat memantik konflik yang tidak diinginkan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah agar bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” tutupnya.

Artikel Ketum KKSS Muchlis Patahna Prihatin Bencana Alam Minim Perhatian Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem.

“Kita (Pemda) baru ramai membahas bencana yang sudah terjadi, dengan melakukan tanggap darurat. Padahal Investasi dengan mitigasi, agar ada kesiap-siagaan masyaraat saat bencana itu yang utama,” kata Ilham Alimuddin, Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Selasa (7/5/2024).

Hujan dengan intesitas tinggi pun disebut sebagai penyebab banjir dan longsor terjadi. Rumah warga banyak yang rusak parah akibat bencana tersebut, bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa.

Perekonomian warga pun terhenti. Dan bencana terparah terjadi di Kabupaten Luwu.

Terkait hal tersebut, luasnya areal terdampak bencana dan jatuhnya korban jiwa, lantaran mitigasi yang belum maksimal.

Menurut Ilham, perlu ada kampanye terkait mitigasi, dan itu akan dilakukan oleh UNHAS, yang akan membantu pemerintah daerah dan kota untuk menyusun dokumen kajian Risiko Bencana (KRB).

“Sementara KRB itu sebenarnya amanah undang-undang, tapi masih banyak daerah tidak mampu membuat dokumen KRB,” lanjut Ilham.

Padahal, jika ada dokumen KRB, maka daerah punya upaya pencegahan dan edukasi. Pemda bisa punya sistem pencegahan dini, sehingga tidak memakan banyak kerusakan atau pun meminimalisir jatuhnya korban.

Tidak hanya itu, Ilham juga mengungkapkan, jika perubahan alih fungsi lahan juga berpengaruh terhadap terjadinya bencana alam banjir atau longsor. Bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi.

“Bisa kita lihat banjir semakin meluas, karena 10 tahun lalu tutupan lahan masih banyak yang hijau, vegetasi masih lebat,” ungkapnya.

Hal itu bisa terus terjadi, lantaran urbanisasi terus terjadi, pemukiman makin meningkat, yang tentunya butuh lahan, sehingga terjadi alih fungsi lahan.

“Jadi tidak hanya alih fungsi lahan untuk tambang, tapi juga pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Seperti di Enrekang berubah jadi lahan perkebunan bawang, dan di Luwu pembukaan lahan merica,” kata Ilham mencontohkan.

Meski demikian, Studi Kebencanaan UNHAS masih menaruh curiga, sehingga saat ini mereka sudah ada di lokasi bencana, khususnya di Kabupaten Luwu, untuk melihat apakah 5-10 tahun lalu aktivitas alih lahan tersebut memang memberi dampak yang sangat sigifikan dengan kedian bencana besar yang dialami saat ini.

“Contoh saja sungai yang dahulu lebar menyempit dan terjadi pendangkalan akibat sedimentasi dari atas (hulu), pungkasnya. (*)

Artikel Pusat Studi Kebencanaan UNHAS, Ilham Alimuddin: Daerah Tidak Punya Dokumen Kajian Risiko Bencana  pertama kali tampil pada KABARIKA.