Hari ini, ruang publik kita kembali berdenyut. Sebuah laporan dilayangkan oleh LBH Tani Nusantara terhadap Feri Amsari, menyangkut dugaan penyebaran hoaks dan penghasutan. Peristiwa ini bukan sekadar kabar hukum; ia adalah cermin dari dinamika bangsa yang sedang menegosiasikan makna kritik, kebenaran, dan arah pembangunan pangan.

Di satu sisi, kritik adalah oksigen demokrasi. Ia menjaga agar kekuasaan tidak terjebak dalam ruang gema yang sunyi dari koreksi. Namun di sisi lain, kritik yang tak terkelola dengan data dan kehati-hatian bisa menjelma menjadi bara. Bisa membakar kepercayaan, mengaburkan realitas, dan meretakkan solidaritas sosial.

Pertanyaannya: di mana kita berdiri?
Kita hidup di zaman ketika pangan bukan sekadar soal perut, tetapi soal martabat bangsa. Ketika dunia diguncang ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, hingga ancaman fenomena seperti El Nino. Pangan adalah fondasi. Ia harus dijaga, bukan dipertaruhkan.

Di tengah pusaran ini, peran Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi krusial. Dalam beberapa tahun terakhir, kementerian ini menunjukkan akselerasi kinerja yang signifikan. Mulai dari peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, hingga stabilisasi distribusi. Sosok Andi Amran Sulaiman membawa visi yang tidak sekadar teknokratis, tetapi juga strategis..Ia membawa dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung kedaulatan sekaligus daya saing global.

Stok beras yang terjaga, intervensi pasar yang terukur, serta pengelolaan  Perum Bulog menjadi penyangga ketenangan publik. Masyarakat tidak lagi dihantui kecemasan akut akan kekurangan beras, meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan capaian kecil. Ini adalah hasil dari kerja panjang, kolaborasi, dan konsistensi kebijakan.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa swasembada pangan bukanlah garis finis. Ia akan terus berproses  dan terus diuji. Ia bukan slogan, tetapi kerja kolektif jutaan petani Indonesia yang mengolah tanah dengan harap dan doa. Di sana ada keringat yang tidak selalu terlihat oleh debat di layar kaca.

Kritik terhadap klaim swasembada harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah berbasis data, metodologi, dan ukuran yang jelas. Apakah produksi meningkat? Bagaimana neraca pangan nasional? Seberapa kuat cadangan pemerintah? Bagaimana distribusi dan daya beli masyarakat? Tanpa itu, kritik mudah tergelincir menjadi persepsi yang liar.

Namun demikian, merespons kritik dengan pendekatan hukum juga perlu kehati-hatian. Demokrasi yang sehat bukan yang sunyi dari kritik, tetapi yang mampu mengolah kritik menjadi energi perbaikan. Kita tidak ingin ruang akademik dan publik menjadi kaku, takut, dan kehilangan keberanian untuk bertanya.

Di titik ini, kita memerlukan kedewasaan kolektif.

Bahwa kritik adalah cermin—kadang retak, kadang jernih—tetapi tetap perlu dilihat.

Bahwa pemerintah adalah nahkoda—
yang harus teguh, tetapi juga terbuka pada arah angin.

Dan bahwa petani adalah  penopang seluruh bangunan bangsa.

Maka, alih-alih terjebak dalam polarisasi, kita perlu memperkuat kolaborasi. Menjaga stabilitas produksi, memperbaiki sistem penyimpanan, memperlancar distribusi, serta memastikan kesejahteraan petani tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra.

Kita juga perlu merawat narasi publik. Bijak melihat bahwa tidak semua kritik adalah ancaman. Tidak semua pembelaan adalah pembenaran. Di antara keduanya, ada ruang dialektika yang harus dijaga agar bangsa ini tetap waras dalam berpikir dan bijak dalam bertindak.

Swasembada pangan, jika benar-benar ingin dicapai dan dipertahankan, membutuhkan lebih dari sekadar angka. Ia membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan hanya lahir dari transparansi, konsistensi, serta komunikasi yang jujur.

Pada akhirnya, “gonggongan” kritik—meminjam metafora yang sering terdengar—tidak selalu harus dimaknai sebagai gangguan. Dalam kadar tertentu, ia justru adalah irama yang mengingatkan bahwa perjalanan belum selesai. Bahwa kesempurnaan tidak lahir dari kesunyian, tetapi dari dialog yang terus hidup.

Kafilah pembangunan pertanian harus terus berjalan.
Meski ada suara sumbang, meski ada riak di jalan.

Sebab di ujung perjalanan itu, kita tidak hanya mengejar swasembada.
Kita sedang menegakkan kedaulatan.
Dan menjaga agar negeri agraris ini tidak sekadar bertahan—
tetapi benar-benar berdaulat, bermartabat, dan memberi makan masa depan. Dan di situlah saat ini Kementerian Pertanian berada.
___________
Muliadi Saleh:
“Menulis Makna, Membangun Peradaban”

Artikel Antara Kritik, Ketahanan, dan Kewarasan Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Erwin menekankan bahwa UNHAS memiliki potensi besar untuk mengembangkan inovasi, mengingat sumber daya manusia yang melimpah. Saat ini dunia penuh tantangan baru, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ancaman cyber war.

“Karena itu, inovasi menjadi kunci untuk menjaga daya tahan bangsa,” sebut Erwin di Ruang Senat, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus UNHAS Tamalanrea, Makassar, Selasa (26/8/2025).

Ia juga menyinggung masa depan Indonesia yang menjanjikan. Bonus demografi, posisi geopolitik strategis, serta potensi sumber daya alam yang besar adalah modal penting bangsa.

Keterlibatan mahasiswa sebagai agent perubahan sangat penting untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

“Kampus seperti UNHAS memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi unggul. Dengan program yang semakin terstruktur dan independen, animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UNHAS terus meningkat.

Hal ini mencerminkan kepercayaan publik bahwa UNHAS mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkontribusi pada ketahanan nasional,” jelas Erwin.

Ketahanan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Menurut Erwin, inovasi adalah jalan utama dalam memperkuat bangsa agar mampu menghadapi berbagai tantangan global.

Menutup kuliah umum, ia menyampaikan ketahanan nasional merupakan tanggung jawab bersama. Inovasi menjadi jalan memperkuat bangsa, sesuai pesan Bung Karno bahwa bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya tidak bisa berdiri merdeka. “Mari kita wujudkan Indonesia yang tangguh dan inovatif,” tutupnya. (*)

Artikel Penasehat Presiden Beri Kuliah Umum di UNHAS tentang Inovasi Strategis untuk Ketahanan Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

Komitmen bersama ini terungkap dalam pertemuan Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertananan, Jakarta, Kamis (2/1/2024).

Taruna Ikrar mengatakan BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional terutama dalam bidang obat dan pangan.

Menurut dia pangan dan obat merupakan kebutuhan primer setiap warga yang berimplikasi pada ketahanan nasional.

“BPOM melakukan pengawasan dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, distribusi hingga surat izin ekspor dan impor,” kata Taruna usia pertemuan.

Ilmuwan dunia ini menambahkan dalam pertemuan dengan Menhan, keduanya juga sepakat mendorong kemandirian obat dan pangan.

Selama ini, kata dia 90 persen bahan obat di Indonesia sangat bergantung pada impor dari China, Jerman, India, dan Amerika Serikat.

“Kita tidak boleh lagi bergantung pada negara lain. Jadi perlu dipikirkan bahan obat dibuat di dalam negeri sendiri,” kata Wakil Ketua Umum PP Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS).

Pengembangan pengobatan tradisional juga menjadi perhatian BPOM dan Kementerian Pertahanan.

Kedua lembaga ini bersepakat mendorong pengobatan herbal di Indonesia.

Bahkan kata Taruna, Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola Kementerian Pertahanan sudah memiliki layanan khusus untuk pengobatan tradisional atau pengobatan herbal.

“Obat tradisional di Indonesia mencapai 17.200. Sayangnya obat herbal yang berstandar baru 97 buah,” katanya lagi.

Kemenhan dan BPOM juga menjajaki peluang kerja sama untuk produksi dan pengelolaan obat nasional dengan membentuk perusahaan farmasi.

Selama ini Kemenhan memiliki unit farmasi baik yang dikelola TNI maupun kepolisian.

“Kemenhan wacanakan akan menyatukan unit itu untuk pengembangan kefarmasian melalui Universitas Pertahanan,” katanya.

Selain itu Kemenhan juga mendukung upaya BPOM menjadi lembaga dunia global yang terdaftar di WHO Listed Authority (WLA).

Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan mendukung dan siap memback up program BPOM terutama dalam mendorong kemandirian obat dan pangan.

Artikel BPOM dan Kemenhan Sepakati Kemandirian Obat dan Pangan sebagai Kunci Pertahanan Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.