𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿: eksisi radikal 𝘵𝘶𝘮𝘰𝘳 𝘨𝘢𝘯𝘢𝘴. Ia mencabut nyawa kerakusan sistemik hingga ke akar 𝘴𝘦𝘭. Tindakan 𝘪𝘯𝘷𝘢𝘴𝘪𝘧 ini wajib tuntas dalam satu 𝘴𝘢𝘺𝘢𝘵𝘢𝘯. Sebelum tubuh bangsa membusuk dipatuk kanibalisme bajingan.

Negara justru terjebak obsesi menghakimi 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝘇𝗶𝗻𝗮. Undang-undang baru bagai kehilangan 𝘬𝘰𝘮𝘱𝘢𝘴, sibuk mengurusi wilayah selangkangan bersifat privat.

Pedang konstitusi harusnya menebas 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿, bukan menggeledah 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝘇𝗶𝗻𝗮. Isu domestik diledakkan, kembang api murahan pemaling fokus rakyat.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 seharusnya berdiri di garda depan penegakan keadilan hukum. Regulasi moralitas hanyalah asap tebal penyembunyi 𝘯𝘦𝘰𝘱𝘭𝘢𝘴𝘮𝘢 penjarahan harta rakyat.

“𝘉𝘶𝘬𝘢𝘯𝘬𝘢𝘩 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘢𝘳𝘢𝘮𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘵𝘶𝘮𝘣𝘶𝘩 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘯𝘪𝘯𝘥𝘢𝘴 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘫𝘦𝘭𝘢𝘵𝘢” (QS. Al-Baqarah: 188)?

Syariat sejati tegak di atas pondasi harta bersih, bukan sekadar pengintipan 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝘇𝗶𝗻𝗮.

𝗭𝗶𝗻𝗮 memang noda, 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶 tidak diakui negara, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶 wajib seizin isteri pertama. Tanpa permisi nyonya besar, ‘𝘕𝘢𝘨é𝘳é’𝘬𝘪’ 𝘔𝘢𝘵𝘶’—leher bisa putus di tangan bini murka. Namun, bukankah khianat amanah rakyat: puncak kenistaan paling kelam di muka bumi?

Agenda utama: seharusnya mengejar harta haram melalui 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 secara radikal. Bukan memaksakan isu moralitas ‘𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝘇𝗶𝗻𝗮’ menjadi prioritas tinggi dalam prosedur operasi hukum tebang pilih.

Fokus massa kini sengaja digiring pada selangkangan milik rakyat kecil melalui drama regulasi. Di saat bersamaan, 𝘴𝘦𝘭 𝘬𝘢𝘯𝘬𝘦𝘳 korupsi membelah diri ganas menuju jantung brankas Kedaulatan.

Seluruh 𝘴𝘦𝘭 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘧 negara wajib bergerak melakukan 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 segera. Matikan 𝘮𝘦𝘵𝘢𝘴𝘵𝘢𝘴𝘪𝘴 penjarah hak-hak kaum lapar kian menderita akibat kerakusan elit.

𝘓𝘶𝘮𝘣𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘮𝘢𝘯𝘢𝘩 seharusnya menjadi 𝘯𝘶𝘵𝘳𝘪𝘴𝘪 bagi jiwa dahaga, kini berubah menjadi prasmanan 𝘱𝘢𝘵𝘰𝘨𝘦𝘯 penyamun. Fungsionaris mengalami 𝘬𝘦𝘭𝘶𝘮𝘱𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘧 memburu maling, terlalu sibuk mengintip 𝘢𝘯𝘢𝘵𝘰𝘮𝘪 lubang kunci kamar rakyat.

Kebenaran tidak boleh tersandera oleh disorientasi isu dangkal bin konyol ini. Upaya 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 harus meledak, menghancurkan membran kepalsuan penutup 𝘯𝘦𝘬𝘳𝘰𝘴𝘪𝘴 birokrasi.

Segera eksekusi 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 sebagai 𝘢𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘶𝘴𝘶𝘬𝘢𝘯 total bangsa. Inilah ‘Jihad Konstitusi’: membela hak si lapar adalah ibadah jauh lebih mulia daripada memburu pelaku 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶 dan 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶.

Politisi bermuka ‘𝘈𝘴𝘶 𝘑𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯𝘨’ memasang barikade moralitas akibat phobia jatuh miskin. Mereka tremor menghadapi 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 , lalu merekayasa halusinasi publik tak berujung.

Fokuskan energi pada pembersihan 𝘩𝘦𝘮𝘢𝘵𝘰𝘮𝘢 korupsi sekarang juga tanpa kompromi! Biarkan dunia melihat keadilan Tuhan tegak melalui 𝘬𝘦𝘮𝘰𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘪 kezaliman sanggup memusnahkan 𝘮𝘦𝘵𝘢𝘴𝘵𝘢𝘴𝘪𝘴 penindasan.

Sekali lagi, hentikan segera kegaduhan 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗻𝗶𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗺𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝘇𝗶𝗻𝗮 pembius nalar publik. Sita harta mereka, kembalikan 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪 marwah bangsa dari cengkeraman bandit bertopeng moral.

𝐒𝐞𝐧𝐢𝐧, 𝟏𝟗 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟔 (𝐒𝐊)

Artikel 𝐀𝐌𝐏𝐔𝐓𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐌𝐏𝐀𝐒 𝐀𝐒𝐄𝐓: 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐦𝐛𝐮𝐧𝐲𝐢 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐥𝐢𝐤 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐍𝐢𝐤𝐚𝐡 𝐒𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐠𝐚𝐦𝐢 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Muslimin Mawi (Wakil Ketua Umum BPP KKSS 2025-2030)

Pendahuluan
Tahun 2025 menjadi fase strategis dalam perjalanan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Tahun ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi menandai konsolidasi nilai, arah dan tata kelola organisasi menuju penguatan peran KKSS sebagai organisasi kemasyarakatan yang modern, berdaya saing dan berakar kuat pada kearifan lokal Siri’ na Pacce.

Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS sepanjang tahun 2025, berfokus pada agenda konsolidasi organisasi pasca-Musyawarah Besar (MUBES) XII, penataan sistem kelembagaan, serta pelaksanaan program-program sosial dan kemasyarakatan yang berdampak langsung bagi warga KKSS dan masyarakat luas. Refleksi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisatoris, sekaligus pijakan kebijakan untuk rencana kerja tahun 2026.

A. Refleksi Agenda Organisasi Tahun 2025
1. Pelaksanaan MUBES XII KKSS Tahun 2025
Musyawarah Besar XII KKSS yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 10–11 April 2025 merupakan tonggak utama konsolidasi organisasi. Forum tertinggi ini secara aklamasi memilih dan menetapkan DR. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP sebagai Ketua Umum KKSS, sebagaimana tertuang dalam SK MUBES Nomor: 007/MUBES XII-KKSS/IV/2025 Tanggal. 11 April 2025.
Proses MUBES berlangsung demokratis, tertib dan penuh semangat kekeluargaan, mencerminkan kedewasaan organisasi dalam menyelesaikan dinamika internal secara bermartabat. Keputusan aklamasi menjadi simbol kepercayaan kolektif warga KKSS terhadap kepemimpinan yang dinilai memiliki kapasitas, integritas dan visi kebangsaan yang kuat.

2. Penyusunan Personalia BPP KKSS 2025–2030
Pasca-MUBES, Formatur segera menyusun struktur personalia BPP KKSS masa bakti 2025–2030, sebagaimana ditetapkan melalui SK Formatur Nomor: KHUSUS/FORMATUR-MUBES XII/KKSS/V/2025.

Penyusunan kepengurusan dilakukan dengan prinsip keterwakilan wilayah, profesionalitas serta keberimbangan antara pengalaman dan regenerasi. Pada fase ini pula dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pendidikan dan SATGAS Ekonomi, sebagai instrumen akseleratif untuk menjawab tantangan strategis di bidang peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan ekonomi warga KKSS.

3. Pengukuhan Pengurus BPP KKSS
Pengukuhan Pengurus BPP KKSS masa bakti 2025–2030 menjadi penanda resmi dimulainya kerja kolektif organisasi. Momentum ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi penguatan legitimasi struktural dan moral bagi seluruh pengurus untuk bekerja berdasarkan amanah MUBES dan nilai-nilai organisasi.

4. Rapat Pleno I BPP KKSS Tahun 2025
Rapat Pleno I BPP KKSS yang dilaksanakan di Jakarta pada 26 Juli 2025 menghasilkan sejumlah keputusan fundamental bagi tertib organisasi, yaitu:
Penetapan Job Description (Uraian Tugas) seluruh unsur kepengurusan;
Penetapan SOP Kesekretariatan;
Penetapan Mekanisme Surat-Menyurat Organisasi.
Keputusan-keputusan ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

5. MUKERNAS I KKSS Tahun 2025
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) I KKSS yang diselenggarakan di Makassar pada 14–16 November 2025 menetapkan Program Kerja KKSS Tahun 2025–2030. Forum ini berfungsi sebagai jembatan strategis antara visi kepemimpinan Ketua Umum dan kebutuhan riil warga KKSS di berbagai daerah.

6. Akselerasi Kesejahteraan dan Pendidikan
Melalui SATGAS Ekonomi, BPP KKSS mulai mengakselerasi program peningkatan kesejahteraan warga, termasuk inisiasi penguatan usaha ekonomi dan jejaring saudagar. Di bidang pendidikan, dirancang pembangunan sekolah-sekolah unggulan di beberapa provinsi sebagai investasi jangka panjang bagi generasi KKSS.

B. Refleksi Program Kerja Tahun 2025
1. Kunjungan Kerja Pimpinan BPP KKSS
Kunjungan kerja Ketua Umum, Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal ke sejumlah Badan Pengurus Wilayah (BPW) dilaksanakan secara terpisah sebagai bagian dari penguatan koordinasi, konsolidasi organisasi, serta penyelarasan program pusat dan wilayah.

2. Peringatan HUT KKSS ke-49
Peringatan HUT KKSS ke-49 yang dipusatkan di Makassar pada 15 November 2025 menjadi ruang refleksi sejarah, penguatan identitas dan revitalisasi semangat kebersamaan warga KKSS di seluruh Indonesia.

3. AKSI Peduli KKSS
Melalui program AKSI Peduli, BPP KKSS melaksanakan pembagian sembako murah kepada sekitar 15.000 warga di Makassar, sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan kehadiran organisasi di tengah masyarakat.

4. AKSI Kemanusiaan Bencana
BPP KKSS turut melaksanakan aksi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Respons cepat ini mempertegas posisi KKSS sebagai organisasi yang tanggap terhadap isu kemanusiaan nasional.

5. Bantuan Kesehatan Warga
Sepanjang tahun 2025, BPP KKSS juga memberikan bantuan pembiayaan dan pengobatan bagi warga yang mengalami kesulitan akibat sakit, memperkuat fungsi sosial dan solidaritas internal organisasi.

C. Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2026:
Penguatan Tertib Organisasi dan Administrasi
Memasuki tahun 2026, fokus kerja BPP KKSS diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Penertiban Kepengurusan
Memastikan seluruh kepengurusan KKSS di semua tingkatan memiliki SK yang sah dan masih berlaku sesuai masa bakti.
Penguatan Tertib Administrasi
Melaksanakan administrasi organisasi secara konsisten berdasarkan SOP dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pengurus
Memastikan setiap pengurus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan TUPOKSI masing-masing.

Koordinasi dan Konsolidasi Berkala
Meningkatkan intensitas koordinasi antar pengurus melalui rapat-rapat periodik sebagai sarana evaluasi, sinkronisasi dan pengambilan keputusan organisasi.

Penutup
Refleksi kinerja BPP KKSS tahun 2025 menunjukkan bahwa organisasi berada pada jalur konsolidasi yang tepat, dengan fondasi kelembagaan yang semakin kokoh dan orientasi program yang berpihak pada kepentingan warga. Tahun 2026 diharapkan menjadi fase penguatan implementasi, pendalaman dampak dan perluasan manfaat organisasi secara berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan, nilai Siri’ na Pacce, serta kepemimpinan kolektif-kolegial, BPP KKSS optimistis dapat terus berkontribusi bagi warga KKSS, daerah asal Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia secara luas.

Eramas 2000, 14 Desember 2025

Artikel Refleksi Kinerja Badan Pengurus Pusat KKSS Tahun 2025 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kita sedang berada di zaman yang aneh sekaligus menakjubkan. Kecerdasan berlimpah ruah, tersedia di genggaman tangan. Siap membantu kapan dan dimana saja. Namun, bersamaan dengan itu, kewarasan justru terasa semakin rapuh. Dunia seolah berlimpah orang pintar, tetapi miskin kearifan. Inilah paradoks besar peradaban digital,  ketika mesin makin cerdas, manusia justru terancam kehilangan kejernihan batinnya.

Perubahan cara manusia memperoleh ilmu berlangsung sangat cepat. Dari era cetak, ketika pengetahuan dibangun melalui bacaan panjang dan hafalan, manusia beralih ke era pencarian digital yang menuntut kemampuan memilah informasi. Kini, kita memasuki fase baru. Kecerdasan buatan generatif yang bukan hanya menyediakan data, tetapi menyusun jawaban, analisis, bahkan keputusan. Beban kognitif manusia berkurang drastis, yang kemudian melahirkan problem kemanusiaan yang serius.

Kemudahan ini melahirkan risiko ketergantungan. Otak terbiasa menerima hasil, bukan proses. Pikiran menjadi dangkal, mudah teralihkan, dan sulit bertahan dalam permenungan panjang. Fenomena popcorn brain dan brain rot bukan sekadar istilah psikologis, melainkan gejala sosial. Kita tahu banyak hal, tetapi memahami sedikit. Kita cepat bereaksi, tetapi lambat merenung.

Tantangan terbesar manusia masa depan bukan lagi kemampuan mengakses pengetahuan, melainkan menjaga kewarasan di tengah banjir kecerdasan. Mesin dapat mengolah informasi jauh lebih cepat daripada manusia, tetapi ia tidak memiliki kesadaran moral. Kecerdasan buatan mampu menyarankan pilihan paling efisien, namun tidak bisa menimbang makna, nilai, dan dampak kemanusiaan dari pilihan itu.

Karena itu, manusia masa depan yang dibutuhkan bukan sekadar user teknologi, melainkan penjaga arah peradaban. Ia harus mampu berdialog dengan mesin tanpa kehilangan otonomi berpikir. Kecerdasan teknis harus dipadukan dengan kedalaman refleksi, dan kemajuan harus disertai kebijaksanaan. Tanpa itu, manusia hanya akan menjadi operator dari sistem yang tidak ia pahami sepenuhnya.

Sikap yang dibutuhkan bukanlah ketakutan terhadap teknologi, juga bukan pemujaan berlebihan. Yang diperlukan adalah kesadaran kritis. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat, bukan penentu makna hidup. Kita perlu kembali melatih kemampuan membaca mendalam, berpikir lambat, dan bertanya secara etis. Untuk apa kecerdasan ini digunakan, dan siapa yang diuntungkan olehnya?

Di titik inilah agama menemukan relevansinya yang paling kontemporer. Agama tidak datang sebagai lawan sains, tetapi sebagai kompas nilai. Tradisi keagamaan sejak lama mengingatkan bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kesombongan. Dalam khazanah Islam, ilmu selalu disertai adab; kecerdasan harus dituntun oleh kesalehan batin.

Para sufi telah lama membaca paradoks ini jauh sebelum algoritma lahir. Jalaluddin Rumi menulis, “Knowledge that is not transformed into wisdom becomes a burden on the soul.” Ilmu yang tak menghaluskan hati hanya akan memberatkan jiwa. Al-Ghazali bahkan lebih tegas: kecerdasan yang tidak menuntun pada kebaikan adalah hijab—tirai yang menjauhkan manusia dari kebenaran.

Di era mesin cerdas, pesan ini menjadi semakin relevan. Ketika algoritma mampu meniru cara berpikir manusia, maka pembeda sejati bukan lagi kecerdasan, melainkan kesadaran dan kearifan. Mesin bisa menghitung risiko, tetapi tidak bisa merasakan tanggung jawab moral. Mesin dapat menyusun strategi, tetapi tidak memiliki niat baik.

Karenanya, pendidikan masa depan tidak cukup hanya mengejar literasi digital. Ia harus menjadi ruang pembentukan karakter dan kebijaksanaan. Sekolah dan universitas perlu melatih manusia untuk berpikir jernih, bersikap etis, dan berani mengambil jarak dari hiruk-pikuk algoritma. Guru tidak lagi sekadar pengajar pengetahuan, melainkan penuntun makna.

Pada akhirnya, banjir kecerdasan tidak akan bisa kita bendung. Ia adalah keniscayaan sejarah. Yang bisa kita jaga adalah kewarasan. Kesadaran untuk tetap manusiawi di tengah mesin yang semakin menyerupai manusia. Sebab, sebagaimana diingatkan para arif, kecerdasan boleh dipinjamkan kepada mesin, tetapi kebijaksanaan tidak pernah bisa diwakilkan.

Jika kelak dunia dipenuhi sistem yang serba otomatis, maka manusia dituntut untuk semakin sadar. Sadar akan batasnya. Sadar akan tanggung jawabnya. Sadar bahwa kemajuan sejati bukan terletak pada seberapa cerdas teknologi kita, melainkan pada seberapa bijak kita menggunakannya. (*)

Artikel Menjaga Kewarasan di Peradaban Digital pertama kali tampil pada KABARIKA.

Suara alam yang lantang  itu datang di penghujung 2025. Sumatera—pulau
Suwarnadwipa karena kekayaan emas dan sumber daya alamnya
—terendam oleh banjir dan teriris oleh longsor. Seakan-akan bumi mengirim kita sepucuk surat yang tak ditulis dengan tinta, melainkan dengan lumpur, air bah, dan jeritan warga yang kehilangan rumah, kebun, bahkan harapan.

Bait pertamanya adalah hujan yang turun lebih padat dari cerita-cerita lama tentang musim basah. Hujan itu mengguyur hutan yang telah hilang, membasahi tanah yang kehilangan cengkeraman akar, dan membebani bukit yang rapuh seperti ingatan kita tentang pentingnya merawat bumi. Seperti air mata yang tak tertampung, ia mengalir mencari tempat paling rendah—dan sayangnya, tempat terendah itu adalah kampung-kampung yang dibangun tanpa tata ruang yang jelas, di lembah yang diabaikan, di bantaran sungai yang semakin dipersempit manusia.

Bencana itu bukan sekadar peristiwa alam; ia adalah kronik panjang keterlambatan kita membaca tanda-tanda. Para ahli lingkungan telah mengeja huruf-huruf peringatan sejak lama: deforestasi yang membabi buta, izin tambang yang meranggas bukit-bukit, pembangunan yang mengabaikan kontur tanah, dan alih fungsi lahan yang menyingkirkan rawa dan hutan mangrove. Semua itu bukan hanya statistik—melainkan sejarah kelalaian yang menunggu saatnya menagih.

Dan kini tagihan itu datang.

Warga berlari menyelamatkan diri sementara luapan sungai menggulung badan jalan seperti gulungan permadani basah. Sawah berubah menjadi danau keruh. Longsor merobek bukit, menghadiahkan duka kepada keluarga yang tak sempat menutup pintu. Di media sosial, kita melihat potongan gambar: seorang ibu menggendong anaknya menyeberangi banjir; seorang bapak berdiri memandangi rumah yang tinggal rangka; sekelompok remaja memindahkan buku-buku sekolah agar tidak larut dalam air. Potongan kecil dari kisah besar tentang ketahanan manusia yang diuji oleh keputusan buruk manusia lainnya.

Bencana 2025 ini adalah cermin—dan cermin tak pernah berbohong. Ia memantulkan betapa rapuhnya sistem tata ruang kita, betapa lamban kita memperbaiki sungai yang tersumbat, betapa sering kita hanya berisik setelah air meninggi. Ia juga memantulkan kegagalan kolektif: dari pembuat kebijakan yang lebih cepat mengeluarkan izin dibanding evaluasi, hingga masyarakat yang masih menebang tanpa menanam, membuang tanpa memilah, membangun tanpa menghitung risiko.

Namun dalam setiap gelap, ada suluh kecil yang bertahan. Kita melihat relawan muda menyisir desa-desa, membagi makanan, menenangkan anak-anak yang kehilangan sekolah. Kita mendengar cerita tentang warga yang bergotong-royong memperbaiki akses jalan, membersihkan sungai, dan mengantar logistik dengan perahu sederhana. Kejadian ini mengingatkan bahwa kemanusiaan kita tidak hilang—yang hilang adalah kesungguhan kita merawat ekologi tempat kemanusiaan itu tumbuh.

Surat panjang dari alam ini seharusnya membuat kita menambahkan tiga bab penting dalam kesadaran kolektif:
Pertama, bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen di rak pemerintah, tetapi peta moral tentang bagaimana sebuah kota menghormati alamnya.
Kedua, bahwa reforestasi bukan pilihan, melainkan kewajiban; tanpa akar yang memeluk tanah, sungai akan mencari jalannya sendiri.
Ketiga, bahwa setiap bencana adalah pengingat bahwa kita hidup bersama dalam satu ekosistem; kelalaian satu pihak bisa menjadi duka semua pihak.

Sumatera boleh jadi akan pulih, seperti luka yang perlahan menutup. Tetapi apakah kita akan belajar? Itu pertanyaan yang harus dijawab bukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh setiap warga, setiap keluarga, setiap keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Karena bencana besar selalu lahir dari akumulasi kelalaian kecil yang kita biarkan.

Ketika alam menulis surat panjang, tugas kita bukan hanya membacanya—tetapi membalasnya dengan tindakan. Dengan hutan yang kembali hijau, sungai yang dibiarkan lebar, bukit yang dijaga akar, dan tata ruang yang tidak dikhianati oleh keserakahan.

Sebab jika surat ini tak diindahkan, barangkali alam akan menulis yang lebih keras, lebih pahit, dan lebih dalam. Dan saat itu tiba, kata “maaf” mungkin tidak lagi cukup. (*)

Artikel Ketika Alam Mengirim Surat Panjang Tentang Lupa Kita Pada Ekologi pertama kali tampil pada KABARIKA.

SELAMA tiga dekade terakhir, pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan (termasuk bisnis) tak bisa dielakkan. Parahnya, regulasi dari masa ke masa menjadi lebih permisif dan tak lagi konsisten menjaga eksistensi luasan hutan yang ada.
‎
‎Pada tahap awal penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kompensasi atas penggunaan kawasan hutan bersifat fisik. Pemegang izin wajib menyediakan lahan pengganti, umumnya dua kali lebih luas dari lahan yang dibuka.
‎
‎Mekanisme ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia memiliki satu prinsip penting bahwa hilangnya hutan harus ditebus dengan kewajiban hutanisasi yang lebih luas. Artinya, beban membuka hutan tidak murah dan tidak ringan.
‎
‎Namun regulasi berikutnya mengubah paradigma itu. Penyediaan lahan kompensasi tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan.
‎
‎Yang saya tahu, sejak Permenhut P. 43/2008, Pemerintah mulai memberikan alternatif berupa pembayaran PNBP yang dianggap sebagai ganti rugi finansial untuk lahan hutan yang hilang.
‎
‎Selain itu, penilaian kompensasi mulai mempertimbangkan luasan hutan di tingkat provinsi, seakan-akan hutan adalah entitas homogen yang bisa dihitung secara agregat tanpa membedakan fungsi atau kualitasnya.
‎
‎Pergeseran ini mengakibatkan perubahan besar dalam struktur insentif. Menyediakan lahan fisik memerlukan biaya tinggi, waktu panjang, dan risiko sosial, sedangkan membayar PNBP jauh lebih sederhana.
‎
‎Regulasi ini membuat pembukaan hutan menjadi keputusan bisnis yang lebih mudah diambil. Ketika biaya ekologis tidak lagi terasa sebagai biaya ekonomi, pilihan untuk mengonversi kawasan hutan menjadi semakin rasional secara finansial—meskipun irasional secara ekologis.
‎
‎*Ilusi Kuota Provinsi dan Kesalahan Membaca Lanskap Ekologis*
‎
‎Salah satu persoalan paling fundamental dalam kebijakan baru adalah penggunaan data tutupan hutan provinsi sebagai indikator “ketersediaan” hutan.

Dengan pendekatan ini, selama suatu provinsi masih memiliki tutupan hutan yang tampak “cukup”, maka pembukaan kawasan hutan di titik tertentu dapat dianggap layak, dan tidak perlu menggantinya dengan penyediaan lahan untuk hutanisasi baru.
‎
‎Masalahnya, data agregat luasan hutan tidak menggambarkan nilai ekosistem di tingkat tapak. Hutan primer, hutan rawa gambut, hutan pegunungan, dan hutan produksi adalah ekosistem yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki umur biologis, stok karbon, keanekaragaman hayati, serta fungsi hidrologi yang tidak dapat dipertukarkan.
‎
‎Mengganti hilangnya hutan primer di satu lokasi dengan asumsi bahwa provinsi masih punya hutan sekunder di tempat lain adalah kekeliruan ekologis yang berbahaya.
‎
‎Logika kuota provinsi juga menciptakan ruang abu-abu dalam tata kelola kehutanan. Provinsi dengan angka tutupan hutan yang besar terlihat seolah memiliki “ruang izin” untuk pembukaan hutan, sekalipun yang hilang adalah kawasan bernilai konservasi tinggi. Pada titik ini, kebijakan tidak hanya longgar, tetapi sebenarnya sudah salah arah.
‎
‎*Kompensasi Administratif, Bukan Ekologis*
‎
‎Kelemahan mendasar dari opsi kompensasi PNBP adalah ketiadaan hubungan langsung antara pembayaran dan pemulihan fungsi ekosistem.
‎
‎Uang memang masuk ke kas negara, tetapi tidak otomatis kembali ke hutan yang hilang. Sejumlah studi menunjukkan bahwa mekanisme PNBP di sektor kehutanan kerap menghadapi masalah transparansi, efisiensi penggunaan, dan lemahnya korelasi antara besarnya dana dan kualitas restorasi.
‎
‎Dalam banyak kasus, kompensasi PNBP berubah menjadi sekadar kewajiban administratif. Restorasi yang dilakukan pun sering bersifat simbolis, seperti penanaman pohon yang tidak memperhitungkan kesesuaian lahan, keanekaragaman jenis tanaman, hingga survival rate jangka panjang.
‎
‎Dengan demikian, apa yang hilang adalah ekosistem lengkap; yang kembali, hanya sederet angka tanam-tumbuh dalam laporan program.
‎
‎*Risiko Bencana*
‎
‎Kelemahan regulasi kompensasi tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi yang kini semakin sering terjadi.
‎
‎Hilangnya tutupan hutan di daerah hulu memperbesar limpasan air, mempercepat erosi, dan meningkatkan potensi banjir bandang.

Banyak tragedi ekologis yang pada akhirnya bermuara pada satu hal. Bahwa hutan yang seharusnya menjadi “penyangga alam” perlahan hilang tanpa digantikan secara memadai.

Salah satu yang terbaru adalah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Kerugian jiwa dimana lebih dari 700 orang meninggal dunia dan masih terus bertambah, kerugian materiil yang tak terhitung dan sebagainya, seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua stakeholder di negeri ini.
‎
‎*Kembalikan Kewajiban Land-to-Land*
‎
‎Seluruh persoalan ini tidak berarti bahwa pembangunan harus dihentikan. Pembangunan tetap penting, tetapi harus ditegakkan di atas prinsip keadilan ekologis.
‎
‎Jika hutan harus digunakan untuk kepentingan publik, maka kompensasinya harus dikembalikan pada esensi aslinya, yakni menyediakan ruang pemulihan yang minimal sebanding atau dua kali lipat dengan fungsi hutan yang hilang.
‎
‎Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kompensasi IPPKH menjadi keharusan. Pemerintah perlu mengembalikan kewajiban lahan pengganti sebagai mekanisme utama, bukan sekadar alternatif.
‎
‎ Jika PNBP tetap dipertahankan, maka harus ada pengamanan yang memastikan dana tersebut benar-benar dipakai untuk restorasi ekosistem, bukan menjadi pemasukan umum.
‎
‎Selain itu, penggunaan indikator tutupan hutan provinsi harus diganti dengan pendekatan ekologis berbasis ekoregion, nilai konservasi, dan fungsi lanskap.
‎
‎Monitoring berbasis satelit dan audit independen wajib diperkuat untuk memastikan bahwa kompensasi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi proses nyata di lapangan.
‎
‎Pelibatan masyarakat lokal dan integrasi dengan perhutanan sosial juga menjadi kunci agar pemulihan tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial.
‎
‎*Segera Berbenah, Meski Terlat*
‎
‎Kerusakan hutan yang sudah terjadi memang sulit diperbaiki sepenuhnya. Namun kita masih memiliki kesempatan untuk mencegah kerusakan berikutnya.
‎
‎Pembenahan kebijakan kompensasi IPPKH adalah salah satu cara paling strategis untuk menghentikan laju deforestasi yang tidak perlu.
‎
‎Negara tidak boleh menukar hutan yang bernilai ekologis tinggi dengan uang yang nilainya tidak pernah mampu menggantikan ekosistem yang hilang,  sebanyak apapun yang itu.
‎
‎Evaluasi kebijakan ini bukan hanya sebuah pilihan administratif, tetapi merupakan keputusan moral dan kewajiban ekologis yang menentukan keberlanjutan bangsa besar ini.
‎
‎Jika kita gagal memperbaikinya, generasi mendatang akan mewarisi konsekuensi yang jauh lebih berat daripada biaya yang ingin dihemat oleh pelaku usaha hari ini. Dan sepertinya, konsekuensi-konsekuensi akibat deforestasi yang masif tanpa kompensasi lahan pengganti itu sudah mulai sering kita rasakan belakangan ini.  (*)

Artikel ‎Deforestasi Masif dan Regulasi yang Permisif pertama kali tampil pada KABARIKA.

Subuh belum selesai beranjak dari langit Jakarta ketika rumah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mulai hidup. Menteri Amran dengan koko putih rapi serta songkok hitam duduk menyambut dua tamu yang terbang jauh dari ujung negeri, Wali Kota Sabang dan Wali Kota Batam.

Mereka datang membawa satu kegelisahan yang sama, keamanan pangan dan stabilitas dapur keluarga para petani.

Beberapa hari sebelumnya, Sabang heboh. Sebanyak 250 ton beras impor gelap disegel. Temuan itu memantik diskusi sengit, media memuat spekulasi, komentar saling bersahutan. Menteri Amran memilih langkah cepat menyudahi polemik.

“Masalah ini sudah selesai, tidak perlu diperpanjang,” katanya. Keterangan itu menegaskan bahwa beras tersebut telah berizin dari Kemenko Pangan, hal yang juga ia jelaskan saat mengklarifikasi polemik ini kepada publik.

Sikapnya tegas. Ia ingin mengunci celah yang berpotensi merusak harga gabah di tingkat petani. Sebab bisa dibayangkan, satu kontainer beras impor yang melenggang tanpa kendali dapat meruntuhkan pendapatan keluarga di desa.

Di titik ini ketegasan Menteri Amran menjadi benteng, menjaga agar para penyangga pangan negeri ini tetap bertahan di tengah pasar yang keras dan permainan impor yang kerap menekan mereka.

Dari Sabang, perhatian beralih ke Batam. Kota ini mendadak ramai setelah aparat menemukan 40 ton beras impor tanpa dokumen resmi. Pengusaha yang terlibat langsung meminta maaf kepada Menteri Amran, namun permintaan maaf tidak menutup fakta bahwa permainan impor masih bergerak melalui celah-celah gelap. Menteri Amran merespons cepat.

Ia mengingatkan arah besar negara. Pemerintah, kata Menteri Amran, tengah fokus pada kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tak boleh ada beras masuk dari negara lain kalau stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan,” ujarnya. Pernyataan itu lahir dari data produksi beras nasional yang menunjukkan kenaikan, sehingga impor tidak lagi mendesak.

Dalam konteks itu, langkah Menteri Amran di Batam menjadi sikap menutup ruang abu-abu yang selama ini menjadi pintu belakang distribusi. Setelah urusan beras ilegal selesai, ia memetakan arah baru bagi Batam, mendorong kota itu menjadi basis produksi hortikultura dan jagung.

Langkah ini sejalan dengan strategi memperkuat wilayah perbatasan sebagai penyangga pangan, agar petani di sekitar Batam memiliki akses pasar lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri.

Ketegasan Menteri Amran tidak berhenti di pelabuhan dan gudang. Di dalam kementeriannya sendiri, aturan yang ia pegang sama kerasnya. Ketika seorang staf terbukti meminta uang dari penerima bantuan alsintan dan mengaku sebagai pejabat dirjen, Menteri Amran langsung memecatnya, tanpa diskusi panjang.

Baginya, bantuan untuk petani tidak boleh berkurang sebelum tiba di tangan mereka. Jika dikorupsi, bantuan itu bisa mengurangi produktivitas, bahkan mematahkan semangat petani untuk menanam.

Dalam banyak kesempatan, Menteri Amran selalu menegaskan bahwa pangan adalah urusan hidup mati rakyat. Ia tahu petani tidak mengikuti konferensi pers, tidak ikut rapat koordinasi, dan tidak menyimak dokumen kebijakan yang tebal.

Mereka hanya merasakan dampaknya, apakah gabah dihargai pantas, apakah pasar dibanjiri beras impor, apakah bantuan benar-benar sampai dengan utuh.

Karena itu, setiap kebijakan Menteri Amran selalu kembali pada satu pertanyaan, apakah langkah ini melindungi petani. Jika ya, ia jalankan, jika tidak, ia hentikan. Di tengah birokrasi yang sering lambat dan berputar-putar, Menteri Amran memilih berpihak dan bergerak cepat.

Ia tahu setiap keputusan tegas selalu mengundang kritik, tetapi ia memahami arah kompasnya, menjaga kedaulatan pangan dan memastikan dapur keluarga para petani tetap menyala.

Dari komentar publik yang memenuhi linimasa, terlihat harapan yang sama, agar ia terus menjaga pintu, menutup ruang permainan impor, dan berdiri bersama mereka yang hidupnya tidak pernah jauh dari tanah dan lumpur.

Harapan itu tidak datang dari podium mewah, tetapi dari sawah, dari orang-orang yang bangun sebelum matahari, dari tangan yang menanam padi agar negeri ini tidak kelaparan.

Dan Menteri Andi Amran Sulaiman kembali memutuskan untuk berdiri bersama mereka, meskipun sering kali tidak populer, mereka yang menghidupi bangsa ini, para petani. (*(

Artikel Ketegasan Menteri Amran, Melindungi Penyangga Pangan yang Menghidupi Bangsa Ini pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam sejarah panjang bangsa ini, figur-figur perubahan tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari relung-relung kesederhanaan. Mereka tumbuh dari tanah luka, dari masa-masa sulit, dari kefakiran yang membentuk karakter, serta dari perjalanan panjang yang pernah membuat mereka hampir menyerah.

Di antara tokoh itu, berdirilah sosok yang hari ini menjadi inspirasi banyak orang: H. Andi Amran Sulaiman, “anak Bugis” dari Sulawesi Selatan yang kini menjadi pejabat negara dan pengusaha nasional, namun tetap membawa hati sederhana yang tak pernah berubah,
hati yang percaya bahwa rezeki adalah amanah, bukan milik pribadi.

Keberhasilannya membawa Indonesia menuju swasembada beras, sebuah capaian monumental yang mengangkat martabat bangsa, tidak lahir dari kebetulan. Ia tumbuh dari lima amalan yang menjadi napas hidupnya.

Lima amalan ini bukan sekadar petuah, ia adalah spiritualitas kerja, etika kepemimpinan dan filsafat rezeki yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

1. Jangan Sombong

Ketika Kekuasaan dan Kekayaan Tidak Pernah Mampu Mengalahkan Kerendahan Hati.
Dalam perspektif ilmu kepemimpinan modern, kesombongan adalah musuh terbesar keberlanjutan (sustainability). Namun bagi Andi Amran Sulaiman, kerendahan hati bukan sekadar teori, itu adalah napas yang menghidupinya.

Ia pernah berkata bahwa Tuhan dapat mengangkat seseorang dalam satu hari dan menjatuhkannya dalam hitungan detik. Cara berpikir ini membentuk etika hidupnya, jabatan bukan puncak, harta bukan tujuan dan kesombongan adalah awal kejatuhan.

Ketika banyak pejabat menjaga jarak dari rakyat, Amran tetap membumi. Ketika banyak orang tenggelam dalam pujian, ia memilih menyembunyikan luka-luka lama yang membentuknya, agar tidak lupa dari mana ia berasal.

Inilah amalan pertama yang menjadikan rezekinya mengalir tanpa henti,
ketika seseorang menundukkan kepala, langit meninggikan derajatnya.

2. Jangan Lupakan Masa Susah

Karena Masa Lapar adalah Guru yang Tidak Pernah Berdusta

Setiap keberhasilan memiliki asal-usulnya. Bagi Andi Amran, masa susah adalah “universitas kehidupan” yang tidak pernah ditulis dalam ijazah, tetapi menjadi fondasi paling kokoh dalam perjalanan panjangnya.

Ia mengingat masa saat ia tidak memiliki apa-apa, masa ketika rekening kosong, masa ketika makan sederhana sudah terasa seperti perayaan.
Masa itu, meski pahit, menjadi penjaga kewarasan ketika kelimpahan datang.

Dalam literatur psikologi modern, disebutkan bahwa ingatan terhadap “masa kekurangan” adalah mekanisme yang menjaga seseorang tetap rendah hati dan terhindar dari ilusi superioritas.

Andi Amran menjadikan masa susahnya sebagai pengingat abadi,
bahwa kekuatan sejati bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada apa yang pernah mampu dilewati.

3. Jangan Berhenti Berbuat Baik
Karena Rezeki yang Tak Dibagikan Akan Membusuk

Bagi Andi Amran Sulaiman, rezeki bukan tujuan, ia adalah tanggung jawab.
Berkali-kali ia mengulang bahwa rezeki yang tidak dibagikan akan membusuk, tetapi rezeki yang disebarkan akan tumbuh berlipat-lipat.

Dalam banyak kesempatan, ia membantu pesantren, beasiswa, anak yatim, kegiatan sosial dan gerakan ekonomi rakyat. Namun jarang sekali ia menuliskannya. Baginya, kebaikan yang dipamerkan kehilangan berkahnya.
Sosiologi memberi istilah untuk ini “kapital sosial”, sementara agama menyebutnya berkah.
Keduanya bertemu dalam satu nilai universal,
kebaikan adalah investasi yang tak pernah merugi.
Inilah magnet yang mempercepat rezekinya,
ia tidak hanya membuka tangan untuk menerima, tetapi juga untuk memberi.

4. Jangan Berhenti Belajar
Karena Orang Kaya yang Berhenti Belajar adalah Orang Miskin yang Menunggu Jatuh

Di balik ketegasannya sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala BAPANAS dan ketangkasannya sebagai pengusaha besar, tersembunyi kebiasaan yang tidak pernah berubah, membaca, mendengar dan belajar.

Ia berdiri di pertemuan-pertemuan internasional tidak hanya sebagai pejabat negara, tetapi sebagai intelektual yang paham data, paham dunia dan paham arah masa depan.

Dalam teori manajemen modern, belajar berkelanjutan (lifelong learning) adalah kunci mempertahankan keunggulan kompetitif.
Andi Amran menerjemahkan teori itu dalam bahasa yang lebih sederhana,
“Orang kaya yang berhenti belajar adalah orang miskin yang sedang menunggu jatuh”.
Belajar adalah fondasi transformasi.
Belajar membuatnya tidak hanya berhasil, tetapi bertahan.

5. Jangan Lupa Bersyukur
Sebab Syukur Adalah Magnet Rezeki Terbesar
Sebanyak apa pun kerja keras manusia, sebanyak apa pun rencana dan strategi yang disusun, keberhasilan tetap menyimpan ruang yang tidak bisa dijelaskan kecuali sebagai pertolongan Tuhan.

Bersyukur menjadikan hati lapang, pikiran jernih dan langkah ringan.

Syukur adalah ilmu ketenangan, amalan yang memperluas ruang rezeki, sekaligus benteng dari keangkuhan.
Dan Andi Amran menghayati syukur bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hidup yang tidak berubah meski jabatan naik, meski kekayaan bertambah.

Dalam ilmu psikologi spiritual, syukur adalah energi yang memperkuat optimisme dan mendorong produktivitas.
Dalam kehidupan Andi Amran, syukur adalah mata air yang mengaliri seluruh perjalanan panjangnya.

Penutup
Ketika Lima Amalan Menjadi Jalan Rezeki dan Jalan Pengabdian

Dari semua perjalanan panjang itu, dari masa susah hingga puncak jabatan negara, kita belajar satu hal:
bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kecerdasan atau kekuatan, tetapi tentang karakter dan sikap batin yang konsisten.

Lima amalan H. Andi Amran Sulaiman bukan hanya etika pribadi, tetapi menjadi energi perubahan yang mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan pangan dan swasembada beras.
Semoga kisah dan nilai hidup ini menjadi cermin bagi siapa pun yang ingin meniti perjalanan panjang menuju keberkahan.

Dan saya berdoa,
semoga kamu menjadi salah satu manusia yang dimudahkan rezekinya, dilapangkan hatinya dan dituntun langkahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Aamiin.

Eramas 2000, 29 November 2025
Penulis, Aktivis dan Pemerhati Organisasi

Artikel Lima Amalan Sukses H. Andi Amran Sulaiman pertama kali tampil pada KABARIKA.

ADA satu ciri dari lembaga pemerintah di Indonesia yakni ganti pemerintahan ganti kebijakan. Sebutlah misalnya, di bidang pendidikan tinggi saat ini tentang kampus berdampak. Kampus berdampak dan hilirisasi menjadi dua isu yang trend untuk hal tersebut.

Isu ini mengubah cara memahami pola interaksi antara pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan masyarakat. Hilirisasi bukan lagi sekadar strategi ekonomi untuk mengolah sumber daya alam, melainkan sebuah paradigma baru yang memaknai bagaimana ilmu pengetahuan harus bergerak: tidak berhenti di hulu sebagai teori dan rumusan, tetapi mengalir ke hilir menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Konsep inilah yang seolah menjadi dasar terbentuknya peradaban baru dunia pendidikan Indonesia.

Sekedar menengok beberapa dekade ke belakang, pendidikan sering kali digambarkan sebagai sebuah menara gading—tempat orang-orang berilmu berdiskusi, bereksperimen, dan menghasilkan publikasi, tetapi jarang bersentuhan langsung dengan realitas sehari-hari kehidupan masyarakat.

Femonena karya dosen terstandar scopus lebih diberikan porsi penilaian dan rekognisi yang lebih tinggi dibandingkan 2 dharma lainnya. Akan tetapi, banyak penelitian berakhir di rak perpustakaan atau sekadar menjadi angka dalam pencapaian akademik dan kepangkatan.

Padahal di luar sana, masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang mendesak: pengangguran, ketimpangan digital, kebutuhan teknologi sederhana, peluang ekonomi hijau, persoalan UMKM, dan berbagai permasalahan sosial lainnya seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Kehadiran hilirisasi menawarkan pendekatan baru yang lebih membumi. Hilirisasi pendidikan berangkat dari kesadaran bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai gagasan abstrak. Setiap riset, inovasi, dan pencapaian akademik harus menemukan jalannya menuju kehidupan nyata.

Pengetahuan harus menjadi motor perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang benar-benar dapat memberikan manfaat dan perubahan di masyarakat. Perguruan tinggi tidak lagi cukup menjadi pusat teori, tetapi harus menjadi pusat transformasi.

Dalam kaitan dengan itu, mahasiswa kini tidak hanya didorong untuk menulis makalah atau menyusun laporan, tetapi juga menciptakan aksi dan solusi. Mahasiswa didorong mengembangkan aplikasi digital, prototipe teknologi tepat guna, sistem informasi untuk UMKM, inovasi lingkungan, mekanisme pemberdayaan kelompok rentan, hingga startup berbasis riset.

Dosen pun mulai melihat diri bukan sekadar pengajar, tetapi mentor inovasi, fasilitator kolaborasi, dan mitra transformasi sosial dan pembangunan daerah. Kampus bergerak dari ruang eksklusif menjadi ruang kolaboratif, membuka pintu bagi industri, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta.

Perubahan ini menandai lahirnya sebuah peradaban pendidikan baru—peradaban di mana ilmu bukan lagi sesuatu yang berhenti di kepala, tetapi sesuatu yang bergerak, mengalir, dan bertransformasi menjadi dampak. Hilirisasi mengubah banyak hal, tetapi salah satu perubahan terbesar terjadi pada cara memahami fungsi pendidikan.

Jika sebelumnya pendidikan dipandang sebagai proses transfer ilmu, kini pendidikan dilihat sebagai proses transformasi sosial. Mahasiswa bukan lagi objek pembelajaran, tetapi subjek perubahan. Mahasiswa tidak lagi dipersiapkan untuk hanya mencari pekerjaan, tetapi untuk menciptakan pekerjaan; tidak lagi sekadar menyelesaikan kuliah, tetapi menyelesaikan persoalan nyata; tidak lagi berkutat pada teori, tetapi mempraktikkan teori menjadi inovasi.

Bayangkan seorang mahasiswa teknik yang dulunya hanya membuat laporan penelitian tentang mesin pengering gabah. Di era hilirisasi, ia tidak berhenti pada laporan. Ia bekerja sama dengan petani lokal, menguji prototipe, memperbaiki desain, menyesuaikan kebutuhan pasar, mencari mitra bisnis, dan akhirnya produk itu benar-benar digunakan oleh masyarakat.

Bayangkan pula seorang mahasiswa manajemen yang tidak hanya belajar pemasaran di kelas, tetapi benar-benar mendampingi UMKM untuk meningkatkan branding, membuat kanal penjualan digital, sekaligus menaikkan omzet pelaku usaha mikro. Atau mahasiswa kesehatan lingkungan yang tidak hanya mempelajari teori pengelolaan sampah, tetapi merancang sistem kompos dari limbah pasar untuk jadi produk bernilai ekonomi.

Hilirisasi tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga pada kampus sebagai institusi. Perguruan tinggi kini perlu menggeser diri menjadi pusat inovasi, tempat lahirnya teknologi dan produk atau jasa baru. Laboratorium harus hidup, pusat studi harus bersifat aplikatif, dan unit riset harus mampu menghubungkan akademik dengan kebutuhan industri serta pemerintah daerah.

Kerja sama lintas sektor menjadi keniscayaan—kampus tidak bisa lagi berjalan sendiri. Kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi baru ekosistem pendidikan. Saat kolaborasi ini berjalan, maka hilirisasi tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga inovasi sosial.

Era hilirisasi melihat lahirnya program-program pengabdian masyarakat yang lebih relevan: edukasi literasi keuangan digital bagi UMKM, pendampingan digitalisasi pasar tradisional, sistem tata kelola lingkungan bagi desa wisata, hingga program pemberdayaan untuk kelompok rentan. Semua program ini muncul dari riset dan pendidikan, tetapi hasilnya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Peradaban hilirisasi juga menghadirkan perubahan cara berpikir untuk seluruh elemen bangsa. Dalam dunia yang bergerak cepat, tidak mungkin lagi kita mengandalkan model pendidikan yang statis. Teknologi berubah setiap hari, ekonomi digital tumbuh pesat, dan industri membutuhkan talenta yang adaptif.

Pendidikan harus merespon dengan cara yang sama cepatnya. Kurikulum harus fleksibel, pembelajaran harus berbasis studi kasus atau proyek, dan evaluasi harus menilai kompetensi bukan sekadar nilai. Mahasiswa di masa depan dituntut lebih kreatif, lebih inovatif, lebih kolaboratif.

Mahasiswa yang terbiasa menyelesaikan persoalan-persoalan nyata sejak kuliah akan lebih siap memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Mahasiswa memiliki pengalaman lapangan, portofolio nyata, jejaring kolaborasi, dan pemahaman mendalam tentang masalah sosial-ekonomi di sekitar mereka. Hal ini menjadikan lulusan era hilirisasi bukan sekadar pencari kerja, tetapi pencipta peluang.

Dari sisi ekonomi, hilirisasi pendidikan membawa potensi besar bagi pembangunan nasional. Bayangkan jika ratusan ribu mahasiswa setiap tahun tidak hanya lulus, tetapi juga membawa inovasi atau solusi baru.

Bayangkan jika hasil-hasil riset kampus benar-benar diadopsi oleh industri lokal dan UMKM. Bayangkan jika setiap daerah memiliki ekosistem inovasi yang berakar dari perguruan tinggi setempat. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Hilirisasi adalah jembatan yang mewujudkannya.

Hilirisasi dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, mendorong pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan produktivitas UMKM, serta memperkecil kesenjangan pengetahuan antarwilayah. Ia dapat menjadi motor geliat ekonomi daerah, tempat di mana kampus tidak hanya memproduksi ilmu, tetapi juga memproduksi kemajuan.

Namun, tidak dapat dipungkiri, hilirisasi juga menghadapi banyak tantangan. Budaya akademik yang terlalu teoritis masih menjadi tembok besar. Banyak riset dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, bukan untuk memecahkan masalah.

Pendanaan inovasi masih terbatas, birokrasi internal sering menghambat proses riset terapan, dan kolaborasi antara kampus dan industri belum sepenuhnya optimal. Ada pula tantangan terkait rendahnya literasi teknologi di sebagian kalangan, sehingga inovasi digital tidak selalu mudah diterapkan di semua sektor masyarakat.

Tantangan tidak seharusnya mematahkan semangat. Justru dari tantangan lahir kebutuhan untuk melakukan transformasi yang lebih radikal. Hilirisasi membutuhkan dukungan banyak pihak: pemerintah menyediakan kebijakan dan pendanaan, kampus yang berani berubah, industri yang mau membuka pintu kolaborasi, dan masyarakat yang siap menerima inovasi baru.

Strategi untuk memperkuat hilirisasi pun perlu diarahkan pada beberapa hal: memperkuat inkubasi startup di kampus, memperluas magang dan kerja sama industri, menciptakan kurikulum adaptif, meningkatkan pendanaan riset aplikatif, dan mendorong literasi teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, diperlukan pula upaya membangun budaya inovasi—budaya yang mendorong keberanian mencoba, berkolaborasi, bereksperimen, dan tidak takut gagal.

Ketika seluruhnya berjalan sehingga hilirisasi bukan lagi slogan tetapi budaya. Hilirisasi menjadi peradaban—sebuah cara berpikir kolektif bahwa pendidikan harus menyatu dengan kehidupan.

Sebuah peradaban yang memandang mahasiswa bukan hanya sebagai peserta didik, tetapi sebagai agen perubahan. Sebuah peradaban yang menempatkan kampus sebagai pusat kemajuan sosial-ekonomi, bukan sekadar pusat gelar akademik. Sebuah peradaban di mana ilmu pengetahuan menjadi alat untuk memecahkan persoalan bangsa secara berkelanjutan.

Dalam peradaban hilirisasi, ilmu tidak lagi berhenti di ruang kelas, tetapi melintasi batas menuju desa, pasar, kampung nelayan, kantor pemerintah, pabrik, rumah tangga kecil, hingga layar ponsel masyarakat. Ilmu hadir dalam bentuk teknologi, aplikasi, strategi bisnis, inovasi sosial, program pemberdayaan, dan pemikiran kritis yang mempengaruhi kebijakan publik.

Inilah masa depan pendidikan Indonesia—masa depan yang lebih terhubung, lebih relevan, dan lebih bermartabat. Hilirisasi membawa pendidikan kembali ke tujuan sejatinya: menciptakan manusia yang mampu memajukan peradaban.

Pendidikan bukan lagi berhenti pada ijazah, tetapi pada dampak. Bukan lagi sekadar menghasilkan lulusan, tetapi menghasilkan perubahan. Bukan lagi mengajarkan pengetahuan, tetapi menghidupkan pengetahuan di tengah masyarakat.

Hilirisasi pada akhirnya mengajarkan bahwa ilmu adalah untuk kehidupan. Pendidikan adalah untuk kemajuan. Peradaban baru ini membutuhkan dosen, mahasiswa, pemerintah, industri, komunitas untuk bergerak bersama mengalirkan pengetahuan dari hulu ke hilir hingga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa.

Jika hilirisasi terus diperkuat, maka generasi cerdas tidak hanya terbentuk tetapi generasi yang mampu mengubah dunia. Sebuah peradaban baru yang lahir dari pendidikan, tumbuh dari kolaborasi, dan matang dari inovasi.

Saat peradaban ini berdiri kokoh, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi mampu menciptakan masa depan. ***

Artikel Hilirisasi: Antara Transformasi Pendidikan dan Inovasi Sosial pertama kali tampil pada KABARIKA.

HARI 𝗚𝘂𝗿𝘂 Nasional diperingati setiap 25 November.
Momen ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya peran 𝗚𝘂𝗿𝘂 dalam bidang pendidikan.

Terima kasih 𝗚𝘂𝗿𝘂-ku.
Untuk teladan yang telah Engkau berikan.
Kami muridmu berusaha memperaktekkan ajaran² muliamu.

𝗚𝘂𝗿𝘂nda-ku, berkat ideologimu, aku telah berkelana melihat negara² di belahan dunia ini.
Anugerah doktrinmu, aku telah mengetahui keragaman dan kompleksitas sifat dan karakter manusia.
Mulai tabiat manusia impulsif, humoris, watak ekspresif, manusia rakus, penjilat, Munafik, hingga orang super sibuk namun nihil perolehan.

Limpahan petuahmu, aku sudah memahami hiruk pikuk dunia.
Fadhilat² gagasanmu menjadi asbab aku diundang menjadi Maraji ke pelosok janabijana.

Syahdan, hikmah didikanmu wahai 𝗚𝘂𝗿𝘂nda-ku, aku sudah bisa membedakan antara hitam dan putih bagi kehidupan, halal dan haram, serta sunnah & bid’ah.

Aku sudah mafhum terhadap golongan kiri & golongan kanan. Termasuk golongan Muhammadiyah dan golongan Muhammadong.

Aku pun tahu penyebab gonjang-ganjing Nahdlatul Ulama dan hadirnya Nahdlatul Ula’ Wa’é.

Aku juga bisa membedakan setiap Dokumen Asli & Dokumen Palsu di Zamrud Khatulistiwa ini. Mengarifi siapa pemimpin sejati dan siapa pemimpin sakit hati.

Bahkan, Aku juga bisa menyeleksi ‘Janda² Rasa Gadis’ & ‘Gadis Rasa Janda’.

Ketajaman intuisi ini berkat edukasi dan bimbingan-mu wahai 𝗚𝘂𝗿𝘂nda-ku.

Masih teringat dalam benakku, setiap hari Engkau menelusuri jalanan berdebu.

Engkau tak menghiraukan deru kendaraan, dan lengkingan knalpot angkutan dari segala penjuru.
Semata-mata berpacu waktu ingin memberi makrifat nan sains.

𝗚𝘂𝗿𝘂ndaku Yang Tercinta,

Engkau betul² sosok 𝗚𝘂𝗿𝘂 yang berjuang tak kenal lelah.
Mendidik dan mengajarkan ilmu, akhlak, dan akidah.

Aneka aksara sebelumnya aku tak mafhumi lalu Engkau hadir membawa senter penerang qalbu, cahaya yang menyalakan dada.
*
Hari 𝗚𝘂𝗿𝘂 ini adalah momen spesial untuk merayakan dedikasi, kebijaksanaan, dan kegigihan para pendidik.

Tak ada salahnya aku mengisahkan secuil stori saat aku memulai sekolah di SD Negeri 5 di kampungku, puluhan tahun silam.

Salah seorang 𝗚𝘂𝗿𝘂-ku bernama Pak Asse’.
Pak Asse’ paling terkenal di sekolahku.
Beliau populer & tersohor karena “Cubitan Mautnya” sulit tertandingi sakit Mangngittu’-ngittu’ (nyeri) .

Mayoritas siswa-siswi di sekolahku pernah dicubit Pak Asse’, khususnya yang tidak mahir membaca kala itu.

Aku tidak tahu dimana Beliau sekarang!
Semoga 𝗚𝘂𝗿𝘂ku Pak Asse’ dan seluruh 𝗚𝘂𝗿𝘂 yang pernah mengajarkan ilmu pada kami, diberi berkah dan amal jariyah dunia & akhirat. Amiiin YRA.

Mengapa Pak Asse’ 𝗚𝘂𝗿𝘂 paling ditakuti oleh teman² kami di sekolah waktu itu?

Sekali lagi, “Cubitan Dahsyatnya sering meninggalkan luka lecet’.

𝗚𝘂𝗿𝘂 kami Pak Asse’ ketika menyuruh anak didiknya membaca, wajib naik ke depan dekat mejahnya duduk.

Sebelum kami membaca, kebiasaan tangan Pak Asse’ (ibu jari dan jari telunjuk) sudah mendarat di paha muridnya, persiapan menyetrap.

Mirip bucket excavator bergigi tajam saat memulai mengeruk tanah di area pertambangan.

“Ayo baca…”! Perintah Pak Asse’ dengan suara menakutkan.

Pelajar yang tidak bisa membaca langsung dicubit keras tanpa ampun.

Bukan hanya cubit yg disertai jepitan tok, tapi diiringi putaran ala bor menyerupai mesin bubut konvensional di Jl. Irian. Lalu, kulit paha ditarik ke atas-ke samping.

Pak Asse’ baru berhenti menghadiahi deraan, jika ybs mengeluarkan rintihan nan erangan.

Saking sakitnya, kaki yang disetrap Tattongkang-Tongkang!

Efek cubitan ekstrem Pak Asse’ menyebabkan paha siswanya memar, bengkak, dan hematoma (penumpukan darah di bawah kulit).

Belum ada seorang murid bisa tahan cubitan mautnya Pak Asse’.

Beberapa peserta didik yang sudah dicubit Képpang, berbekas Makudara’ Boccili’.
**

Detailnya hikayat-ku ini, mula² siswa bergantian disuruh naik ke depan untuk membaca, La Barodding.

La Barodding orangnya Madoko Makellé’, sedikit gondrong ala rambutnya artis Adi Bing Slamet.

La Barodding suka membawa suling bambu di kantong celana belakangnya. Padahal La Barodding tidak tahu memainkan seruling bambu.

Jika La Barodding meniup suling bambunya, Ai mirip Oni Bakéké’ Mappakéréng-kéréng.

Sekelas tahu jika La Barodding belum bisa membaca (Marekke’ Mabbaca), karena setiap Pak Asse’ masuk kelas, La Barodding selalu Makkacubbu di belakang.

Pelajaran yang disuruh baca adalah dongeng “Nenek dan Ikan Gabus”.

“Ayo Silahkan Baca..”!! Perintah Pak Asse’ sambil mendarat tangan kanannya di pahanya La Barodding.

La Barodding tidak mungkin konsentrasi membaca, karena tangan Pak Asse’ sudah mulai gonjlang-ganjling di atas pahanya.

La Barodding pasrah tidak bisa membaca, dan seketika itu pahanya Lésalénggéré’ Masina Paberré’ secara cuma-cuma.

La Barodding mengerang kesakitan, sambil jalan miring menuju kursinya usai dicubit ‘sakaratul maut’ oleh Pak Asse’.

La Temma yang terkenal jago main kelereng duduk di samping kananku Maosé’ (cemas) setelah menyaksikan La Barodding dismackdown pahanya cedera yang lebih serius.

Adapun La Raupe’ yg duduk di sebelah kiri-ku berbisik “Maténi’ Iyé, Nappatta Bellang Pori’!

Lalu

Gilirannya La Mamma’ disuruh naik membaca ulang, apa yang dibaca oleh pendahulunya (La Barodding) tentang dongeng “Nenek dan Ikan Gabus”.

Ternyata, La Mamma’ dan La Barodding sekimiawi, keduanya juga belum lancar membaca.

Malah, La Mamma’ lebih parah lagi tersendat-sendat membaca.
Untungnya ada gambar Nenek & Ikan Gabus di dalam lembar buku, sehingga La Mamma’ masih bisa mengeluarkan suara terbata-bata (seolah-olah bisa membaca padahal tidak) sambil berkata “Orang Tua dan Bale Bolong pak.

Padahal judul yang tertera di bacaan “Nenek & Ikan Gabus”.

Pak Asse’ mulai menggulung lengan kemejanya Sigariggi’ Isin Na, sambil menyuruh;
“Terusss…”.

Saking sulitnya La Mamma’ membaca, bagaikan mobil kijang tua-nya Sariwana melewati ‘Tanah Boro’ ‘Mangngerréng-Ngerréng’, bannya berputar-putar tanpa meninggalkan tempat.

Kumis Pak Asse’ Kirrang menunjukkan kemarahan melihat anak muridnya gagal membaca.

Pak Asse’ mencubit pahanya lagi, sehingga La Mamma’ mengeluarkan lelehan bening di mata-nya saking pedih dan perih-nya jepitan ujung jari Pak Asse’ berlabuh di paha La Mamma’.

Suasana ruangan semakin tegang!
Teman² grogi dan gelisah. Pekkoi Cara Na Salama’.

Andai ada akses keluar selain pintu di depan, pasti teman²ku Nabuccu Lari E Lao Bolana Indo’ Beddu Makkacobbu.

Usai La Mamma’ di tabok, kini Giliran La Hasse’ ditunjuk Pak Asse’ maju ke depan untuk ber-iqra’ berikutnya.

La Hasse’ sebelum maju ke depan, ia menoleh ke tempat kami sambil berkata “Manrasa Ki’ Iyé, Nappatta Lepupu’ Conda’.

Rupanya La Hasse’ lebih kronis lagi, hampir saja mengencingi Celana LombéngNa usai dicubit pahanya, karena ketidaktahuannya membaca sepata kata pun.

La Kare’, La Taming, La Raupe’, La Gisting semuanya panik di belakang ku.
Jantung mereka berdebar kencang, gemetar Naturungi Puse’ Renni’ (berkeringat).

Adapun Muliana, Hamid, Sukardi dan Tatang, mereka tenang sedikit karena sudah bisa mengenali huruf demi huruf sebelum masuk sekolah di SD Negeri 5.

Maklum, keluarganya rutin mengajarkan membaca bersama.

Malah, ada salah seorang melaporkan Pak Asse’ ke bapaknya, karena pahanya berbekas mirip ‘Pulau Kalimantan’ usai dicubit dahsyat Pak Asse’.

Murid yang melapor sama bapaknya, justeru bapaknya balik memarahi anaknya. Itu dulu!
Orang tua justeru berpihak kepada 𝗚𝘂𝗿𝘂.

Beda sekarang, mana ada orang tua berpihak sama 𝗚𝘂𝗿𝘂 jika betis anaknya dipukul mistar panjang oleh 𝗚𝘂𝗿𝘂nya?
Memang, lain dulu lain Cakalang.

Aku, Syarifah, Nurjanna, I Wiccang, La Salang, La Masseng Nakenna To Cubitan maut-nya Pak Asse’.

Kl. 2 hari bekas cubitannya memar. Untungnya ada Minyak Gosok beli di warungnya Nene’ Manang.

Usut punya usut, ternyata Pak Asse’ melakukan cubitan spektakuler itu, semata mata Beliau ingin melihat murid²nya jaya & berhasil di kemudian hari.

𝘑𝘢𝘻𝘢𝘬𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘒𝘩𝘢𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘒𝘢𝘵𝘴𝘪𝘳𝘢𝘯 𝗚𝘂𝗿𝘂-ku Pak Asse’, dan semua 𝗚𝘂𝗿𝘂-𝗚𝘂𝗿𝘂 kami yang pernah mengajarkan ilmu di sekolah.

Andai bukan Engkau wahai 𝗚𝘂𝗿𝘂nda, kami tidak akan berhasil seperti ini.

Selamat Hari 𝗚𝘂𝗿𝘂!

Terima Kasih Atas Semua Ilmu, Kesabaran, dan Cinta Yang Telah Engkau Berikan.

𝐒𝐞𝐥𝐚𝐬𝐚, 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐5🥪

Artikel Selamat Hari Guru: Sungguh Mulia Tugasmu pertama kali tampil pada KABARIKA.

(Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)

Menjelang tutup tahun 2025, banyak pujian yang diberikan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kinerja Mentan Amran, mendapat apresiasi besar dari Komisi IV DPR RI, yang menilai berbagai kebijakan strategis di era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan arah swasembada pangan, kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dijalankan pemerintah. Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional menuju Kedaulatan Pangan.

Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Banyak kalangan menilai capaian ini merupakan hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh keberpihakan kebijakan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman.

Tak kalah menarik untuk disampaikan, Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mampu mencapai 124,36. Angka ini, jelas melampaui target yang dicanangkan pemerintah. Hal demikian, dinilai sebagai bukti bahwa petani kini memiliki ruang ekonomi yang lebih baik. Sebab, yang namanya NTP merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani.

Lalu, bagaimana dengan perkembangan swasembada pangan, utamanya beras ? Swasembada beras sendiri sudah tercapai. Proklamasinya akan disampaikan Pemerintah tanggal 31 Desember 2025. Swasembada pangan di Indonesia diharapkan dapat tercapai pada tahun 2027, dimana saat itu, target produksi beras nasional meningkat hingga 10 juta ton. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan beberapa strategi kunci, termasuk di dalamnya :
1. Pompansasi. Menargetkan penyediaan air irigasi untuk 1 juta hektare lahan sawah baru.
2. Optimalisasi Lahan Rawa. Meningkatkan produktivitas pertanian di daerah yang kurang dimanfaatkan.
3. Cetak Sawah Baru. Memperluas lahan pertanian yang langsung siap ditanami dan mendukung peningkatan produksi.
4. Modernisasi Pertanian. Pemanfaatan teknologi dan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah melaporkan bahwa stok beras nasional telah mencapai lebih dari 4 juta ton. Kondisi ini merupakan prestasi tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Pemerintah optimistis bahwa swasembada beras dapat tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan semangat “lebih cepat pasti akan lebih baik”.

Catatan penting lain yang butuh apresiasi adalah keberanian Pemerintahan Presiden Prabowo yang menghentikan impor beras sejak tahun 2025. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan impor beras mulai tahun 2025 karena produksi beras dalam negeri meningkat signifikan, sehingga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diproyeksikan mencapai lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa produksi beras tahun ini meningkat 4,1 juta ton dan menjadi yang tertinggi sejak perubahan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, stok beras pemerintah saat ini sangat ideal untuk menjaga stabilitas pangan, dan harga beras mulai turun dalam 2 bulan terakhir.

Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi keberhasilan ini, menyatakan bahwa urusan pangan pokok strategis Indonesia sudah aman dan akan terus dilanjutkan. Yang jadi “pe-er” kita selanjurnya adalah apakah kisah sukses menggenjot produksi beras saat ini, akan dapat dijaga, dipertahankan, dilestarikan dan ditingkatkan ?

Banyak pihak mengingatkan agar Pemerintah tetap hati-hati terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan produksi beras, seperti terjadinya El Nino beberapa waktu lalu. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah agar kebijakan menggenjot produksi beras setinggi-tingginya, tetap menjadi kebijakan yang diprioritaskan.

Selain itu, jangan dilupakan pula peran Penyuluhan Pertanian sebagai “guru” nya petani. Penyuluhan pertanian adalah salah satu strategi penting untuk meningkatkan produksi beras di Indonesia. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penyuluhan pertanian, antara lain :

Pertana, Peningkatan Kapasitas Penyuluh. Pemerintah telah meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Kedua, Penggunaan Teknologi. Pemerintah telah memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi digital, untuk meningkatkan penyuluhan pertanian dan akses petani terhadap informasi.

Ketiga, Kerjasama dengan Stakeholder. Pemerintah telah bekerja sama dengan stakeholder, seperti petani, akademisi, dan swasta, untuk meningkatkan penyuluhan pertanian.
Keempat, Pengembangan Kurikulum. Pemerintah telah mengembangkan kurikulum penyuluhan pertanian yang lebih relevan dengan kebutuhan petani.

Kelima, Peningkatan Akses ke Informasi. Pemerintah telah meningkatkan akses petani ke informasi pertanian, seperti informasi cuaca, harga pasar, dan teknologi pertanian.

Berdasarkan gambaran seperti ini, penyuluhan pertanian dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga dapat meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada beras serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan para petaninya. (*)

Artikel Acungan Jempol Untuk Mentan Amran Sulaiman pertama kali tampil pada KABARIKA.

(Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta)

MEREKA yang menggunakan retorika lantang pernyataan cepat dan narasi emosional sebagai cara untuk mendapatkan perhatian publik telah mendominasi dinamika politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Namun Letkol Teddy muncul sebagai anomali di tengah kebiasaan komunikasi yang keras. Ia tidak banyak berbicara tidak menggunakan jargon populis dan tidak menggunakan situasi yang serius untuk mendapatkan simpati.

Pengaruh simbolik yang tidak dapat diabaikan dibangun oleh kesederhanaannya dan ketenangan.

Pernyataan singkat yang terukur sering digunakan untuk menandai kemunculannya di depan umum. Ia tidak mengikuti arus komentar spontan dan ia tidak bereaksi tergesa-gesa terhadap dinamika masalah. Gaya seperti ini jarang digunakan dalam komunikasi politik modern jadi masih relevan.

Teddy tampaknya memiliki pemahaman tentang satu hal yang mulai hilang dalam demokrasi digital: ketika semua orang bersaing untuk berbicara keras orang yang paling terdengar adalah mereka yang memilih berbicara dengan cara yang jelas.

Simbol sering kali memiliki kekuatan lebih besar daripada kata-kata dalam komunikasi politik. Melalui kebiasaan dan tradisi militernya Letkol Teddy mengelola simbol itu bukan citra konsultan.

Isyarat tegas namun tidak mengintimidasi dapat diidentifikasi melalui postur tubuh tegap namun tidak agresif penampilan rapi ekspresi stabil dan gestur minim. Bukan karena dia mengatakan bahwa dia kredibel tetapi karena ia menunjukkannya kepada masyarakat. Melalui perilaku yang konsisten ketegasan ditunjukkan.

Kejujuran menjadi aset penting dalam politik simbolik karena publik semakin jenuh terhadap politisi yang terlihat tidak asli. Gaya Teddy menghasilkan apa yang beberapa analis sebut sebagai politik kehadiran yang tidak mendominasi panggung tetapi berpengaruh karena ketenangannya.

Ia tidak menunjukkan dirinya sebagai karakter yang ingin mengendalikan percakapan sebaliknya ia menunjukkan dirinya sebagai individu yang memungkinkan orang-orang dengan tenang memahami pesan. Cara Teddy mengelola momentum menunjukkan kemampuan komunikasinya. Ia tidak menanggapi masalah tetapi menunggu saat yang tepat untuk berbicara.

Strategi ini menggambarkan pesan disiplin sebuah pendekatan yang biasanya digunakan dalam komunikasi politik profesional. Berbicara ketika pesan sudah matang bukan ketika publik menuntut kecepatan.

Metode seperti ini juga berfungsi sebagai cara untuk mengelola risiko komunikasi. Setiap kata saat ini dapat dipotong dipelintir dan dibagikan dalam hitungan detik di era komputer dan internet. Politisi yang tidak disiplin dalam menyampaikan pesan rentan menjadi korban opini yang salah.

Teddy memutuskan untuk tetap aman dengan menjaga pesan tetap jelas terstruktur dan jauh dari konflik emosional yang dapat menimbulkan polarisasi. Namun ada beberapa masalah dengan pendekatan ini. Keterlambatan untuk menyelesaikan masalah sering dianggap sebagai ketidaksiapan dalam ruang publik yang bergerak cepat.

Di sini Letkol Teddy harus menemukan keseimbangan yang sulit: tetap konsisten dalam identitas komunikasinya sambil tetap fleksibel terhadap dinamika digital yang menuntut respons cepat.

Salah satu kekuatan komunikasi Teddy adalah kemampuannya untuk memahami perasaan audiensnya tanpa terpengaruh oleh logika populis. Dalam banyak kasus ia menyampaikan pendapatnya dengan cara yang tidak menghakimi dan datar. Sementara kritiknya tidak tajam ia tetap fokus.

Sudut pandang ini membuat publik merasa nyaman karena mereka telah lelah dengan perselisihan retorika antar-elit. Gaya komunikasi seperti ini menawarkan jalan alternatif di tengah polarisasi yang semakin kuat. Kritik tanpa tindakan agresif dan ketegasan tanpa provokasi adalah contohnya. Dia dianggap sebagai simbol kesejukan bagi orang-orang yang menginginkan stabilitas.

Dia dilihat oleh mereka yang menginginkan rasionalitas sebagai orang yang tidak bermain-main dengan emosional. Metode ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dapat berhasil tanpa suara keras.

Selama pesannya konsisten ia dapat bekerja dengan baik dan hampir tanpa suara. Meskipun gaya komunikasi Letkol Teddy tampaknya menjanjikan dia masih menghadapi masalah struktural di ruang digital. Media sosial membutuhkan ritme yang cepat interaksi yang intensif dan kehadiran yang konsisten.

Orang-orang yang terlalu banyak berbicara dapat dihindari dari percakapan publik. Dengan demikian tantangan ke depan adalah bagaimana tetap hadir di ruang digital sambil tetap terukur. Memodifikasi bentuk komunikasi bukan tujuan adopsi.

Sebaliknya adopsi berarti meningkatkan cara komunikasi dapat disampaikan. Teddy dapat tetap relevan tanpa kehilangan nilai yang ia bawa: ketenangan sebagai strategi.

Kekuatan simbolik cerita yang konsisten dan penggunaan platform digital yang cerdas dapat membantunya tetap relevan. Komunikasi politik Letkol Teddy membawa warna baru ke panggung politik Indonesia yang seringkali tidak stabil.

Ia menunjukkan bahwa kekacauan tidak selalu merupakan bagian dari politik. Komunikasi yang teratur terukur dan tidak kehilangan substansi adalah cara lain.

Gaya Teddy memenuhi permintaan publik untuk ketegasan dan kesejukan pada saat yang sama. Selain itu di tengah politik yang semakin terganggu oleh suara-suara keras orang yang memilih untuk berbicara dengan tenang mungkin paling didengar. (*)

Artikel Membaca Komunikasi Politik Letkol Teddy: Antara Simbol, Strategi, dan Persepsi Publik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di tengah arus besar kehidupan bangsa yang tak pernah berhenti berputar, selalu ada sosok yang hadir sebagai penenang gelombang. Sosok yang tidak memilih keramaian untuk menunjukkan kerja, namun membiarkan karya berbicara bagi dirinya. Dalam tahun-tahun penuh pertaruhan masa depan pangan bangsa, nama Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman kembali mengemuka sebagai salah satu putra terbaik yang dihadirkan tanah Bugis untuk Indonesia.

Keteguhan langkahnya seperti aliran Sungai Walanae, mengalir mantap, tidak tergesa, namun selalu tiba di muaranya. Kepemimpinan beliau seperti angin yang tenang, namun mampu menggerakkan layar kapal besar bernama KKSS.

Amanah yang Dipikul, Kebanggaan yang Melekat
Ketika MUBES XII KKSS di Makassar menobatkan Andi Amran sebagai Ketua Umum BPP KKSS 2025–2030, itu bukan sekadar hasil musyawarah, itu adalah gema kepercayaan yang muncul dari kedalaman hati warga KKSS. Ia tidak meminta jabatan itu, namun sejarah seakan menuntun langkahnya ke sana.

Dalam enam bulan kepemimpinannya, berbagai isyarat kemajuan mulai tampak. Sekolah-sekolah Unggulan KKSS yang dibangun di sejumlah provinsi menjadi tanda bahwa organisasi ini tidak hanya ingin merawat masa lalu, tetapi juga menanam benih masa depan. Konsolidasi organisasi yang membangkitkan kembali semangat 16 juta lebih warga KKSS di rantau adalah bukti bahwa kebersamaan kita belum pudar, hanya menunggu pemantik yang tepat.

Dan hari ini, pemantik itu bernama Andi Amran Sulaiman.

Pemimpin Organisasi, Penjaga Pangan Negeri
Namun amanah yang berada di pundaknya jauh lebih luas dari sekadar organisasi kedaerahan. Ia berdiri di garis depan negara sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS).

Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kerja-kerjanya melahirkan capaian yang menyejukkan:
Indonesia kembali berswasembada beras,
Pendapatan petani meningkat,
Harga pupuk kembali terjangkau dan merata,
dan Stabilitas pangan dibangun tidak hanya dari angka, tetapi dari keberpihakan.

Pada masa ketika dunia dihantui krisis pangan, bangsa ini justru menemukan ketenangan dari tangan seorang anak Bugis yang ditempa oleh nasihat ayah dan nilai-nilai leluhur. Sebuah anugerah yang tidak datang dua kali dalam setiap generasi.

Seruan Halus kepada Warga KKSS: Jangan Biarkan Beliau Berjalan Sendiri
Setiap pemimpin besar, betapapun kokohnya, tetap membutuhkan lingkaran kebajikan di sekelilingnya. Dalam menghadapi spekulan dan mafia pangan, dalam menghadapi tekanan kebijakan, dalam menghadapi ujian moral, seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kewenangan, ia membutuhkan persaudaraan.

Dan persaudaraan itu adalah kita: Warga KKSS di seluruh dunia.
Kita mungkin tersebar, di kota-kota besar, di desa terpencil, di luar negeri, namun kita dipersatukan oleh satu nilai abadi: siri’ na pacce. Nilai itulah yang mengajarkan bahwa kehormatan seseorang tidak berdiri sendiri, ia dijaga oleh komunitasnya.

Karena itu, marilah kita hadir bukan dengan riuh tepuk tangan, tetapi dengan dukungan yang berakar dari ketulusan. Kita hadir bukan untuk mengagungkan seseorang, tetapi untuk menjaga marwah organisasi dan harga diri komunitas.

Sebab sejarah memberi pesan:
Tidak ada pemimpin hebat yang dibiarkan bertarung sendirian.

Paentengi Siri’nu: Jaga Kehormatanmu
Paentengi siri’nu bukan hanya semboyan, ia adalah kompas batin.
Ia memanggil kita untuk menjaga diri, menjaga pemimpin dan menjaga rumah besar KKSS agar tetap teduh dan terhormat.

Maka izinkan seruan ini meresap pelan-pelan, seperti embun yang jatuh di pagi hari:

Mari kita membersamai pemimpin kita dalam suka dan duka.
Mari menjaga marwah KKSS di mana pun kita berada.
Mari mewarisi nilai siri’ na pacce dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata.

Karena pada akhirnya, kekuatan KKSS bukan pada banyaknya jumlah kita, tetapi pada kokohnya persatuan kita.

Semoga Allah menjaga langkah pemimpin kita,
menuntun warga KKSS untuk selalu berada di jalan kebajikan,
dan merawat kebesaran siri’ yang diwariskan para leluhur.

Paentengi siri’nu.
Jaga kehormatanmu.
Jaga pemimpinmu.
Jaga rumah besarmu, KKSS.

Eramas 2000, 21 November 2025
Penulis, Aktivis dan Pemerhati Organisasi

Artikel Menjaga Kebesaran di Pundak Sang Anak Bugis pertama kali tampil pada KABARIKA.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 merilis di media detik.com bahwa 9% dari korban pinjaman online berstatus karyawan perusahaan. Senada dengan itu, koalisi layak hidup pada tahun 2024 dalam sebuah surveinya mengungkapkan dari 257 responden sebanyak 76% terlilit pinjaman online.

Fenomena ini selain menarik untuk didiskusikan juga sangat miris sesungguhnya. Pertama, seseorang yang telah bekerja dengan pendapatan per bulan yang relatif konstan terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online apalagi yang tidak.

Kedua, dengan pendapatan yang diterima setiap bulan mengapa masih tergiur dan kemudian terjebak dengan pinjaman online. Artinya, ada kemungkinan pendapatan (UMP) yang diterima sangat jauh dari kata cukup memenuhi kebutuhan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang memiliki peran penting dalam melindungi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Sebagai bagian dari instrumen ketenagakerjaan, UMP bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang layak, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, serta mencegah eksploitasi dalam dunia kerja.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menimbulkan pro dan kontra yang mengundang perdebatan.

UMP bertujuan untuk memastikan agar pekerja mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga tidak terjerumus dalam kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, UMP menjadi isu yang cukup kompleks, terutama ketika berbicara mengenai perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Secara teori, penetapan UMP seharusnya memiliki dasar yang kokoh, antara lain untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan dan keberlangsungan. Upah minimum dianggap sebagai instrumen yang penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup pekerja.

Teori klasik dalam ekonomi menunjukkan bahwa jika upah minimum ditetapkan lebih tinggi dari tingkat keseimbangan pasar, maka akan menyebabkan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang dihadapi perusahaan, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja. Namun, teori ini lebih berlaku dalam situasi pasar tenaga kerja yang sepenuhnya kompetitif, yang dalam kenyataannya sering tidak terjadi.

Teori modern, sebaliknya, mengakui adanya berbagai ketidaksempurnaan pasar, seperti monopsoni (di mana terdapat satu pembeli tenaga kerja yang dominan) dan pembatasan informasi.

Dalam kondisi semacam ini, kebijakan upah minimum dapat diterima karena dapat memperbaiki ketimpangan upah antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Teori KHL berargumen bahwa upah minimum harus mencerminkan kebutuhan hidup dasar pekerja dan keluarganya. KHL ini mencakup biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya transportasi. Dalam hal ini, UMP seharusnya tidak hanya ditetapkan berdasarkan inflasi atau PDRB semata, tetapi juga harus mempertimbangkan standar kehidupan yang layak bagi pekerja di setiap daerah. Teori ini mengedepankan pentingnya keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan.

*Fleksibilitas UMP*

Kebijakan UMP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja, khususnya yang berpendapatan rendah. Di Indonesia, tujuan utama dari kebijakan UMP adalah untuk menjamin bahwa pekerja memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, dampak dari kebijakan ini tidak selalu positif, terutama jika tidak disertai dengan kebijakan pendukung lainnya.

Salah satu dampak yang diharapkan dari kebijakan UMP adalah peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan adanya UMP, pekerja seharusnya dapat merasakan perbaikan dalam hal daya beli dan kualitas hidup. Dalam hal ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMP yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, penetapan UMP harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial di setiap daerah.

Disatu sisi, UMP yang tinggi dapat membantu pekerja di daerah urban dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, penetapan UMP yang terlalu tinggi di daerah yang lebih miskin dapat menambah beban ekonomi dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi di daerah tersebut.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah harus memastikan bahwa penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap provinsi, baik dari segi biaya hidup, tingkat inflasi, maupun produktivitas sektor ekonomi. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki fleksibilitas dalam menetapkan UMP agar kebijakan ini dapat lebih tepat sasaran dan tidak merugikan pihak manapun, baik pekerja maupun pengusaha.

Salah satu cara untuk mengimbangi kenaikan UMP adalah dengan meningkatkan produktivitas dan keterampilan pekerja. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan kerja menjadi sangat penting. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, agar mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan industri yang semakin berkembang. Program pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi akan sangat membantu pekerja untuk tetap kompetitif di pasar kerja.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja mereka. Dengan demikian, kenaikan UMP tidak hanya menjadi beban bagi perusahaan, tetapi juga sebagai dorongan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Fenomena UMP seolah menjadi Kalender event setiap tahun yang tiada hentinya. Satu sisi, pekerja merasakan bahwa kenaikan UMP khususnya bagi tenaga kerja baru secara nominal memang meningkat tetapi secara riil (daya beli) tidak signifikan pengaruhnya. Sisi lain, pengusaha beralibi bahwa dibalik kenaikan UMP tentu ada tuntutan peningkatan produktifitas dan hal ini tentu sangat beralasan.

Idealnya, besaran kenaikan UMP harus mempertimbangkan kebutuhan konsumsi saat ini (sebagaimana sering dijadikan dasar dengan sejumlah variabel) plus kebutuhan untuk masa depan dalam bentuk saving (tabungan) dan investasi.

Dengan kata lain, formulasi UMP mencakup konstanta (kebutuhan riil saat ini) ditambah faktor variabelistik seperti pemenuhan kebutuhan masa depan (tabungan dan investasi). ***

Artikel Menimbang dan Menguji Efektivitas Formulasi Kebijakan UMP 2026 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketika “Akhir zaman” atau “zaman akhir” sebuah keniscayaan alam semesta, ditandai dengan jumlah penduduk di dunia semakin tinggi. Dengan persaingan perebutan lahan ekonomi semakin tinggi pula, kadang bersaing tidak sehat. Dengan perkembangan di hampir seluruh sudut dunia permasalahan demi permasalahan.

Perimbangan sekaligus mengendalikan dari kecanggihan teknologi di era digital adalah Budi pekerti luhur (akhlaq mulia). Bahkan Kominfo Jatim menggelar kegiatan forum digital, dengan tema, “Akselarasi  Pemerintah Berbasis Digital dalam Mewujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara”, hal sebagian bagian dari menjaga negeri dalam berdigitalisasi.

Mengapa? Ketika teknologi digital sebuah keniscayaan di akhir zaman, dalam perspektif Islam dipandang sebagai alat dengan potensi manfaat dan risiko (fitnah) besar, yang penggunaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah untuk kemaslahatan umat

Dalam hal kemajuan teknologi, Islam tidak mengekang umatnya untuk maju dan modern, termasuk dalam sains dan teknologi. Teknologi pada dasarnya adalah alat yang hukum asalnya mubah (diperbolehkan) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bahkan, menjadi sarana kebaikan dalam dakwah, seperti media sosial, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan pesan kebaikan, dakwah, dan mempermudah akses umat terhadap informasi agama, Al-Qur’an, dan Hadits, menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis.

Hanya saja di akhir zaman, era digital membawa tantangan dan ujian (fitnah) yang berpotensi menyesatkan.

Tanda-tanda akhir zaman mencakup kondisi di mana kebohongan dianggap benar dan kebenaran dianggap salah, situasi yang bisa lebih parah  dan disebarkan dengan cepat melalui teknologi digital.

Selain itu, tantang penyebaran informasi palsu dan bohong,  memerlukan sikap kritis dan kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan berita.

Pengaruh terbesar ketergantungan penggunaan teknologi digital yang berlebihan, dapat menyebabkan ketergantungan dan melalaikan kewajiban agama serta interaksi sosial nyata.

Oleh karena itu, kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) memperkuat teknologi canggih lainnya, memunculkan pertanyaan etika dan moral baru yang perlu disikapi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Itulah sesungguhnya harapan terbaru bahwa Budi pekerti (akhlak mulia) keniscayaan.

Keniscayaan itu, umat Islam dianjurkan untuk menyikapi era digital dengan meningkatkan ketakwaan, mengendalikan hawa nafsu, dan menggunakan akal serta pikiran secara bijak. Bahkan selalu mengukur manfaat dan tidaknya informasi atau berita.

Apalagi, permasalahan dunia dengan penambahan jumlah penduduk tembus di atas 8 miliar. Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 8,23 miliar jiwa pada pertengahan tahun dan diperkirakan akan terus bertambah.

Berdasarkan perkiraan Worldometer, total populasi pada 30 Juni 2025 adalah sekitar 8.231.613.070 orang, meningkat lebih dari 71 juta orang sepanjang 2024, bahkan diproyeksikan akan meningkat sekitar 104.739.311 jiwa pada tahun 2025, menjadi 8.355.162.924 jiwa di akhir tahun.

Wahyu nabi akhir zaman di antaranya ialah berdasarkan hadits, “innama buistu liutammima makarimal akhlak” sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dengan arti,  “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia”. Hadits ini menegaskan bahwa salah satu misi utama Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Nabi Muhammad SAW, beliau adalah penutup para nabi dan rasul, dengan gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, setelahnya tidak ada nabi atau rasul lagi yang diutus Allah SWT.

Meskipun demikian, Nabi Isa AS dipercaya akan turun kembali ke bumi menjelang akhir zaman untuk menjalankan tugasnya sebagai penanda hari kiamat.

“Akhir zaman” merujuk pada periode akhir masa kehidupan di dunia yang dijelaskan dalam berbagai agama, yang akan berujung pada hari kiamat atau hari akhir. Dalam Islam, akhir zaman dimulai sejak Nabi Muhammad diutus dan diakhiri dengan datangnya kiamat, yang ditandai dengan tanda-tanda seperti kemerosotan moral, hilangnya ilmu agama, banyaknya fitnah dan ujian, serta peristiwa besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat.

Periode waktu sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir hingga terjadinya hari kiamat.

Kemerosotan moral tersebar dengan semakin luasnya kebodohan, perzinaan, durhaka kepada orang tua, dan hilangnya rasa malu.

Bahkan, ilmu agama akan diangkat, dan kebodohan akan merebak. Selain itu, banyaknya fitnah yang membuat seseorang beriman di pagi hari dan kafir di sore hari.

Sebuah peringatan bagi semua umat manusia, adalah munculnya pemimpin yang tidak amanah. Dimana urusan akan diserahkan kepada yang bukan ahlinya.

Perubahan sosial dan dekadensi moral merambah semua kehidupan, banyak  kejahatan dan pembunuhan.

Mengingat misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umatnya. Maka era digital pada akhir zaman menjadi keniscayaan selalu bergandengan dengan budi pekerti luhur, guna menjaga negeri tetap mengabdi kepada Ilahi Robbi, terjaga suci dan abadi dalam pengabdian.

Sebagaimana diketahui digital adalah teknologi yang memproses data menggunakan angka (\(0\) dan \(1\))  untuk menghasilkan, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini merujuk pada sistem elektronik modern yang menggunakan komputer, internet, dan berbagai perangkat lain untuk melakukan tugas dengan cepat dan efisien, yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Secara etimologis, “digital” berasal dari kata “digitus” (jari jemari ji) dalam bahasa Latin, yang mengacu pada cara kita menghitung dengan jari.

Digital menggambarkan data dalam bentuk angka biner, yaitu angka  (\(0\) dan \(1\)).  Menggunakan perangkat keras dan lunak seperti komputer dan smartphone untuk memproses informasi.  Memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, penyimpanan yang lebih besar, dan komunikasi instan dibandingkan teknologi analog tradisional.

Konsep digital digunakan dalam berbagai bidang seperti media, komunikasi, seni, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Perbedaan  dengan analog sebelum era digital, teknologi mengandalkan sinyal analog yang bervariasi secara kontinu.

Teknologi digital mengonversi sinyal analog menjadi data diskrit (angka (0) dan (1) untuk diproses dan disimpan dengan lebih akurat dan efisien. Bahkan media digital sudah mengubah menjadi musik digital, seni digital, podcast.

Tidak berlebihan bisnis digital atau E-commerce, pemasaran era digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia, memungkinkan proses yang lebih cepat dan efisien.

Digital dan Budi Pekerti sebuah keniscayaan menjaga negeri, dengan sentuhan-sentuhan perilaku mengabdi, bukan perilaku mementingkan diri sendiri, apalagi dengan sengaja merugikan seluruh anak negeri.

ya ayyuhalladzina amanu in ja’akum fasiqum binaba’in fa tabayyanu an tushibu qaumam bijahalatin fa tushbihu ‘ala ma fa‘altum nadimin

(Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.)

Surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan perintah untuk bersikap tabayyun (memeriksa dan meneliti kebenaran berita) jika ada orang fasik yang datang membawa berita. Tujuannya agar kaum mukmin tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga mereka tidak menyesal di kemudian.

Perintah ayat ini menekankan tabayyun (memverifikasi kebenaran berita), terutama jika berita itu datang dari orang yang tidak dapat dipercaya (fasik).

Apalagi Asbabun Nuzul ayat ini turun berkaitan dengan kisah Al-Walid bin Uqbah yang melaporkan bahwa suku Bani Musthaliq telah murtad, padahal sebenarnya tidak.

Dengan tabayyun, dengan memeriksa kebenaran berita, umat Islam dapat terhindar dari tindakan ceroboh yang dapat merugikan orang lain dan menyebabkan penyesalan di kemudian hari.

Itulah sesungguhnya hakikat dari hikmah kemajuan zaman dan teknologi, apalagi pada zaman akhir. Adalah budi pekerti luhur sebagai penjaga abadi negeri ini.

Budi pekerti luhur adalah sikap dan perilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak mulia, seperti jujur, sopan santun, dan bertanggung jawab. Ini merupakan usaha untuk menanamkan nilai-nilai moral pada individu agar memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga negeri dengan sungguh-sungguh bersama kemajuan teknologi digital di akhir zaman, agar selamat dari berbagai tekanan.

Sebagaimana kandungan Surat Al-Baqarah ayat 286,  bahwa Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan (pahala atau siksa), dan adanya anjuran untuk berdoa memohon keringanan, ampunan, dan pertolongan dari-Nya.

Ayat ini berisi ungkapan doa hamba kepada Tuhannya untuk tidak dihukum atas kelalaian, tidak dibebani dengan beban yang berat, serta memohon ampunan dan rahmat. Semoga era digital tetap membawa manfaat. (*)

Artikel Digital dan Budi Pekerti Keniscayaan Abadi Menjaga Negeri pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Muslimin Mawi
(Aktivis dan Pemerhati Organisasi)

Empat puluh sembilan tahun telah berlalu sejak gema tekad itu mengguncang ruang sederhana di suatu tempat di Jakarta, tempat dua puluh enam tokoh Bugis-Makassar-Mandar-Toraja-Massenrempulu, mengikrarkan satu cita luhur, mendirikan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Dari pertemuan itulah lahir suatu kesadaran kolektif, bahwa perantau asal Sulawesi Selatan bukan sekadar pelintas jarak, melainkan pembawa nilai, pekerja peradaban dan pengukir sejarah kebangsaan.

Mereka datang dari tanah dengan falsafah hidup yang berakar kuat “siri’ na pacce” – harga diri dan empati kemanusiaan. Dalam pandangan para pendiri itu, siri’ adalah martabat yang mesti dijaga, sementara pacce adalah tanggung jawab moral untuk berbagi derita dan kebahagiaan bersama. Dua nilai ini menjadi jiwa KKSS, menyatukan yang tercerai, menguatkan yang lemah dan menuntun yang tersesat oleh arus zaman.

Kini, setelah hampir setengah abad perjalanan, KKSS bukan lagi sekadar paguyuban perantau. Ia telah menjelma menjadi organisasi sosial-budaya terbesar dan paling solid di Indonesia, dengan jaringan kepengurusan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari daratan Asia hingga diaspora di mancanegara. Dalam setiap denyut pembangunan bangsa, ada kiprah dan tangan warga KKSS, baik di dunia usaha, pendidikan, pemerintahan, maupun kebudayaan.

Deklarasi KKSS tahun 1976 bukanlah bentuk nostalgia daerah, melainkan peneguhan identitas dalam kerangka kebangsaan. Para perantau Bugis-Makassar-Mandar-Toraja dan Massenrempulu memahami bahwa cinta pada tanah kelahiran tak boleh mengkerdilkan pengabdian pada tanah air. Maka lahirlah KKSS sebagai gerakan kebudayaan yang berwawasan nasional, menjadikan nilai-nilai Sulawesi Selatan sebagai kekuatan moral untuk membangun Indonesia.

Memasuki dekade kelima eksistensinya, KKSS menemukan momentum baru di bawah kepemimpinan Dr. H. Andi Amran Sulaiman, seorang putra Bugis yang dikenal sebagai pengusaha tangguh, teknokrat dan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dari tangan beliau, organisasi ini bertransformasi menuju tata kelola yang lebih modern, efisien dan berorientasi hasil.

Andi Amran Sulaiman tidak hanya memimpin dengan wibawa seorang pemimpin, tetapi juga dengan keteladanan kerja keras. menanamkan etos “berbuat tanpa pamrih, berjuang tanpa henti”. Dalam lima tahun pertama kepemimpinannya, arah besar KKSS dipusatkan pada tiga gerakan utama: Konsolidasi dan Reformasi Kelembagaan, Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan, Melalui pembentukan Satgas Ekonomi dan Satgas Pendidikan, serta Revitalisasi Nilai dan Budaya Siri’ na Pacce.

Usia ke-49 bukan sekadar angka perayaan, ia adalah momen renungan yang menuntut kejujuran dan visi. KKSS, di tengah segala kemajuan, tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan fundamental, regenerasi kepemimpinan, kemandirian finansial organisasi dan optimalisasi data anggota agar setiap kebijakan lahir dari basis informasi yang valid dan partisipatif.

Setahun lagi, KKSS akan memasuki usia emas, 50 tahun pengabdian untuk negeri. Itu bukan sekadar tonggak waktu, tetapi kesempatan memperbarui niat dan memperteguh arah. Ke depan, KKSS diharapkan menjadi model ormas daerah yang berdaya saing nasional, berbasis budaya, berorientasi produktivitas dan berjiwa inklusif.

Dari Makassar hingga Merauke, dari Batam hingga Jayapura, dari rantau hingga tanah leluhur, KKSS tetap satu dalam jiwa dan cita, menjaga siri’, menegakkan pacce, dan membaktikan diri untuk negeri. Dan selama api itu tetap menyala di dada setiap warganya, selama itu pula KKSS akan terus menjadi mercusuar pengabdian dari timur Indonesia untuk seluruh Nusantara.

Selamat Ulang Tahun ke-49 KKSS. Teruslah menjadi rumah besar yang meneduhkan, perekat yang mempersatukan dan lentera yang menerangi perjalanan bangsa. KKSS untuk Negeri: dari nilai, untuk karya, menuju masa depan. (*)

Eramas 2000, 12 November 2025

Artikel KKSS untuk Negeri pertama kali tampil pada KABARIKA.

(Graduate Istanbul Commerce University, Turkiye)

Di Sulawesi Selatan, dua nama besar kini berdiri tegak di tengah pusaran badai. Jusuf Kalla dan Andi Amran Sulaiman. Mereka datang dari tanah yang sama, namun medan perjuangannya berbeda.

Wakil Presiden RI ke 10-12, Jusuf Kalla, kini harus melawan mafia tanah yang mengancam atas sebuah lahan yang sah miliknya, sementara Amran tengah mengarungi pertempuran besar melawan mafia pangan yang telah merusak sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaju dengan visi besar yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

Pada tahun 2025 menjadi tahun dengan capaian produksi beras tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan angka produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dekat dengan swasembada pangan. Dengan capaian tersebut, Amran membuktikan bahwa tidak hanya produksi yang bisa ditingkatkan, tetapi juga sistem distribusi yang lebih efisien harus dibangun untuk memastikan hasil bumi sampai ke tangan para petani dengan harga yang adil.

Di baliknya, Amran berjuang melawan mafia pangan yang selama ini memanfaatkan celah-celah dalam sistem subsidi, mendistorsi rantai distribusi, dan mengeksploitasi jalur impor untuk meraih keuntungan pribadi.

Mafia pangan yang menggerogoti sektor ini, kata Amran, harus diberantas agar tidak merusak ketahanan pangan Indonesia. Amran, yang dikenal sebagai orang yang tak kenal kompromi dalam hal ketahanan pangan, tidak ragu untuk mengambil langkah tegas, mencabut izin distributor yang terbukti memainkan harga pupuk subsidi.

Di sisi lain, Jusuf Kalla, seorang tokoh senior yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia, kini tengah berjuang melawan mafia tanah.

Pada sebuah kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Kalla menegaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang sah, yang dibeli langsung dari ahli waris Raja Gowa lebih dari 35 tahun lalu.

Namun, tanah yang sudah jelas sah milik Kalla kini diklaim oleh pihak lain, dalam proses yang ia sebut sebagai perampokan. Bahkan, Kalla tidak ragu menuding adanya permainan mafia tanah di balik kasus ini.

Kisah Kalla dan Amran ini mengungkapkan fakta yang tak terbantahkan, meskipun keduanya memiliki posisi yang kuat, mereka masih berhadapan dengan praktik mafia yang menggerogoti Indonesia dari dalam.

Mereka melawan dua jenis mafia yang berbeda mafia tanah yang telah merusak sistem administrasi tanah. Mafia pangan yang merusak sektor pertanian serta ketahanan pangan negara.

Akar dari masalahnya sama, sistem yang lemah, regulasi yang rapuh, dan pihak-pihak kuat yang bisa mengeksploitasi celah untuk keuntungan pribadi.

Namun, meskipun Amran dan Kalla telah menunjukkan keberanian luar biasa. Produksi beras yang tinggi belum tentu memastikan bahwa mafia pangan akan berhenti beroperasi. Begitu pula dengan klaim Kalla tentang tanahnya yang sudah aman, tidak ada jaminan bahwa mafia tanah akan mundur begitu saja.

Menteri Amran perlu memastikan bahwa distribusi pupuk, benih, dan subsidi yang masih sering kali dibajak oleh kartel, tidak menjadi jalur baru bagi mafia untuk merusak sektor pertanian.

Ia juga perlu menjaga agar impor tidak kembali merasuki sektor pangan setelah sukses menekan angka impor.

Kalla juga harus memastikan bahwa aparat, pengadilan, dan BPN bekerja secara independen dan tidak tunduk pada tekanan pihak yang memiliki kekuatan besar.

Jika dua tokoh dari Sulsel ini bisa bertahan dalam perjuangan mereka, maka mereka mengirimkan sinyal penting kepada seluruh negeri. mafia bukan pekerjaan orang kecil saja. Ini adalah pekerjaan untuk semua, dari yang besar hingga yang kecil, dari pusat hingga desa.

Amran pun sebenarnya tak luput dari rampokan mafia tanah, seluas 174 ha tanahnya di Konawe Selatan dirampok saat Andi Amran menjabat Menteri Pertanian 2014-2019 (red).

Pada akhirnya, kita membutuhkan sistem yang tegak, yang dapat menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Pangan, tanah. Negara harus hadir di sana dengan kekuatan institusi dan sistem yang kuat. (***)

Artikel Kalla dan Amran, Dua Tokoh Sulsel Berdiri di Tengah Kepungan Mafia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Muslimin Mawi (Aktivis dan Pemerhati Organisasi)

Dalam peradaban yang menjunjung tinggi akal sehat dan hukum, tidak ada jalan yang lebih bermartabat daripada menempuh jalur konstitusional untuk mencari kebenaran. Ketika seorang warga negara, siapapun dia, bahkan seorang Menteri, merasa nama baiknya atau marwah institusinya tercoreng oleh pemberitaan yang tidak berimbang, maka pintu pengadilan adalah ruang paling beradab untuk meminta keadilan berbicara.

Langkah yang diambil oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk menguji kebenaran sebuah pemberitaan melalui jalur hukum, bukanlah bentuk pembungkaman pers. Justru di situlah letak penghormatan tertinggi terhadap demokrasi, bahwa perbedaan pandangan, kritik dan tuduhan tidak diselesaikan dengan amarah atau kekuasaan, melainkan dengan argumen dan bukti di hadapan hukum.

Sayangnya, ada sebagian kalangan yang dengan gegabah menafsirkan langkah hukum ini sebagai upaya “membungkam kebebasan pers”. Sebuah tudingan yang tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya, karena mengaburkan garis batas antara kebebasan berekspresi dan kewajiban moral jurnalisme yang beretika.

Kebebasan pers adalah hak yang dijamin konstitusi, tetapi bukan hak tanpa batas. Ia adalah kebebasan yang melekat dengan tanggung jawab etik dan sosial. Di dalamnya terkandung kewajiban untuk menghormati fakta, menjaga martabat subjek pemberitaan dan tidak melukai publik dengan fitnah atau insinuasi menyesatkan. Ketika sebuah media memuat infografis yang menggambarkan beras busuk penuh kecoa, disertai narasi yang melukai batin petani dan aparatur pertanian, maka sesungguhnya telah lahir pertanyaan publik yang sah: Apakah ini kritik, atau penghinaan yang dibungkus opini?

Maka ketika pihak yang merasa dirugikan memilih jalur hukum, itu bukan bentuk represi terhadap kebebasan pers, melainkan tindakan konstitusional untuk menegakkan etika dan kebenaran. Pengadilan hadir bukan untuk membungkam, melainkan untuk mengonfirmasi siapa yang berbohong dan siapa yang berpegang pada fakta. Dengan begitu, masyarakat memperoleh pelajaran berharga bahwa demokrasi tidak hanya bicara tentang hak menyuarakan, tetapi juga kewajiban mempertanggungjawabkan setiap kata yang diucapkan di ruang publik.

Tuduhan bahwa langkah hukum Menteri Andi Amran Sulaiman adalah upaya membungkam kebebasan pers, sesungguhnya merupakan narasi yang menyesatkan. Ia berpotensi menciptakan opini keliru bahwa siapa pun yang menuntut kebenaran dari media berarti anti terhadap kebebasan pers. Padahal, justru sebaliknya, menuntut kebenaran melalui jalur hukum adalah bukti kecintaan terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum itu sendiri.

Kita tidak boleh membiarkan tafsir sesat ini terus hidup. Karena bila dibiarkan, maka kebebasan pers akan kehilangan arah, menjadi kebebasan tanpa tanggung jawab, kebebasan yang melukai dan kebebasan yang menistakan profesi jurnalistik itu sendiri.

Sebagaimana hukum mengatur tindak pidana, demikian pula etika mengatur kebebasan berbicara. Maka mari kita jaga dua-duanya: pers yang merdeka, dan keadilan yang bermartabat.

Dalam dunia yang penuh kebisingan informasi, mencari kebenaran bukanlah tindakan membungkam, tetapi sebuah tanggung jawab moral agar masyarakat tidak tersesat oleh kata-kata yang kehilangan nurani.

Eramas 2000, 5 November 2025

Artikel Mencari Kebenaran, Bukan Membungkam pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Makan bukan sekadar kenyang, tapi ruang bagi rasa, relasi, dan syukur. Dari dapur rumah hingga warung kopi, kita menemukan jati diri yang perlahan terlupakan.”

Makan di negeri ini bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga tentang merawat relasi. Kita tumbuh dalam budaya yang meyakini bahwa makan bersama mempererat silaturahmi, memperdalam rasa hormat, dan meneguhkan rasa memiliki satu sama lain.

Ritual Sosial

Dalam budaya Nusantara, makan adalah peristiwa kebersamaan. Di kampung, orang duduk melingkar di atas tikar pandan, nasi di tengah, lauk di sisi, dan sambal di ujung tangan. Tak ada piring pribadi, karena yang utama bukan kepemilikan, melainkan kebersamaan.

Kita mengenal makan basamo di Minangkabau, megibung di Bali, saprahan di Kalimantan Barat, atau manre sipulung di Sulawesi Selatan. Dalam semua itu, makan menjadi simbol gotong royong. Di situ manusia tidak hanya menyantap makanan, tetapi juga menyantap nilai: kesetaraan, persaudaraan, dan rasa syukur bersama.

Ngopi Bareng, Nasi Bungkus, dan Obrolan Warung

Warung makan, kedai kopi, dan lapak pinggir jalan adalah ruang sosial paling egaliter di Indonesia. Di sana, semua orang bisa duduk satu meja tanpa memandang jabatan. Tukang becak, dosen, pejabat, dan mahasiswa bisa meneguk kopi yang sama—disatukan oleh aroma robusta dan percakapan hangat.

“Ngopi bareng” bukan sekadar gaya hidup, tetapi warisan budaya lisan yang masih bertahan di tengah modernitas. Di warung kopi, ide besar sering lahir dari obrolan kecil. Sementara di rumah makan sederhana, kesepakatan dan keakraban sering lebih tulus daripada di ruang rapat berpendingin udara.

Warung makan adalah universitas sosial kita. Di tempat itu kita belajar menghargai perbedaan, tempat manusia menemukan dirinya di tengah hiruk pikuk. Makan dan minum di sana adalah cara paling natural untuk menjembatani jarak antar manusia.

Era Media Sosial dan Makan yang Kehilangan Makna

Namun, kini makna makan perlahan tergeser. Di era media sosial, meja makan sering berubah menjadi panggung digital. Sebelum suapan pertama, ponsel sudah diangkat; makanan difoto dari berbagai sudut, lalu diunggah dengan tagar dan emoji.

Kebersamaan kini sering bergeser dari hadir bersama menjadi posting bersama. Kita duduk satu meja, tapi masing-masing sibuk di layar sendiri. Obrolan yang dulu mengalir pelan kini tergantikan oleh notifikasi.

Tidak ada yang salah dengan berbagi momen di media sosial, tapi ketika makan hanya menjadi latar estetika dan kehilangan rasa syukur yang tulus, kita mulai kehilangan makna terdalamnya. Padahal, hakikat makan adalah jeda dari kesibukan, waktu untuk berhenti, menatap wajah sesama, dan berkata dalam hati: “Terima kasih, aku masih diberi rezeki hari ini.”

Mengembalikan Rasa dan Relasi di Meja Makan

Untuk menjadi bangsa yang berdaulat atas budaya makan, kita perlu kembali menghidupkan makna di meja makan—baik di rumah, warung, maupun restoran.
Makan bersama sekeluarga tanpa gawai. Ngopi sambil benar-benar mendengar cerita teman. Duduk di warung tanpa tergesa. Menikmati aroma, tekstur, dan percakapan yang muncul tanpa filter digital.

Di sinilah letak kekuatan budaya kita: makan bukan sekadar konsumsi, tapi komunikasi. Bukan hanya tentang gizi, tapi juga empati. Makan dengan sadar adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan—terhadap tanah, air, dan tangan yang memberi makan kita.

“Sepiring nasi bukan hanya rezeki, tapi juga relasi.
Di situlah rasa tumbuh, dan manusia menemukan dirinya.

Kita kehilangan makna ketika makan hanya jadi rutinitas. Sebab makan sejatinya adalah doa yang menjelma dalam tindakan, syukur yang berwujud dalam rasa.
Makan bersama, ngopi bareng, ngobrol di warung, semua adalah cara sederhana kita menjaga kemanusiaan agar tetap hangat.

Selama dapur masih mengepul dan warung masih ramai tawa, bangsa ini belum benar-benar lapar—karena ia masih punya rasa, relasi, dan ritual untuk bersyukur.

Artikel Rasa, Relasi, dan Ritual: Menyelami Makna Makan di Nusantara pertama kali tampil pada KABARIKA.