KABARIKA.ID, MUNICH — Perselisihan sengit antara Eropa dan Amerika Serikat (AS) mengenai masa depan Gaza telah mencuat ke permukaan, dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, memperingatkan bahwa “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) Donald Trump adalah kendaraan pribadi presiden AS yang menghilangkan pertanggungjawaban apa pun kepada Palestina atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menlu Spanyol, José Manuel Albares, juga menuduh Trump mencoba mengabaikan mandat asli PBB untuk dewan tersebut, dan mengatakan Eropa, salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina, telah dikecualikan dari proses tersebut.
Berbicara pada Konferensi Keamanan Munich pada hari Jumat (13/02/2026), Kallas mengatakan tujuan asli resolusi dan mandat PBB adalah untuk membantu Gaza melalui Dewan Perdamaian, tetapi hal ini telah disalahgunakan karena piagam dewan tersebut sekarang tidak menyebutkan Gaza atau PBB.
Ia membenarkan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB menyediakan Dewan Perdamaian untuk Gaza, tetapi juga menetapkan bahwa masa berlakunya dibatasi hingga tahun 2027.
Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Palestina guna berpartisipasi, dan merujuk pada Gaza, sedangkan statuta Dewan Perdamaian bentukan Trump tidak menyebutkan hal-hal tersebut.
“Jadi, saya pikir ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Dewan Perdamaian tidak mencerminkannya,” tandas Kallas.
Senator Demokrat, Chris Murphy menyatakan kekhawatiran bahwa Dewan tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada kontrol untuk mencegah miliaran dana rekonstruksi jatuh ke tangan teman dan kroni Trump.
Komentar tersebut menandai pertama kalinya perbedaan pendapat mengenai proyek Trump terungkap di tingkat yang demikian luas, dan menggarisbawahi ketegangan tentang keadaan gencatan senjata di Gaza, dan pertemuan Dewan Perdamaian yang akan berlangsung di Washington minggu depan.
Mladenov Abaikan Kritikan Tajam
Berbicara dalam acara sampingan, perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk Trump, Nickolay Mladenov, mencoba menghindari kontroversi dan fokus pada tugas-tugas mendesak yang ada di depan.
“Semua ini perlu bergerak sangat cepat. Jika tidak, kita tidak akan menerapkan fase kedua gencatan senjata tetapi fase kedua perang,” kata Mladenov.
Mantan diplomat dan menteri pertahanan Bulgaria itu mengatakan, pihaknya tidak bersedia menanggapi tuduhan genosida Israel, dan mengatakan fokusnya adalah untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, melucuti senjata dari semua faksi, dan mengakhiri perpecahan Gaza di mana sebagian dikelola oleh Israel dan sebagian oleh Palestina.
“Jika kita tidak mengatasi masalah Hamas dan Gaza yang terbagi menjadi dua bagian, tolong beri tahu saya bagaimana kita bisa mencapai solusi dua negara, karena saya tidak melihat jalan keluarnya,” ujarnya.
“Kita sedang mempersiapkan diri untuk kegagalan total, dan harganya akan dibayar oleh Israel dan Palestina di kemudian hari,” lanjut Mladenov.
Ia memperingatkan bahwa bantuan, pemulihan darurat di lapangan, dan keamanan sangat dibutuhkan segera.
“Semua ini tidak dapat terwujud sampai Gaza bersatu, dan saat ini belum bersatu. Agar Gaza dapat dibangun kembali, kita perlu memiliki komite teknokrat di Gaza dan pemerintahan yang efektif, pelucutan senjata, dan penarikan Israel,” lanjut Mladenov.
Indonesia akan Kirim 8.000 Pasukan
Dalam perdebatan yang sengit dengan Kallas, duta besar AS untuk PBB, Mike Waltz menyerang apa yang disebutnya sebagai “keraguan” tentang Dewan Perdamaian.
Waltz mengatakan bahwa status quo perang tanpa akhir, dengan Hamas yang bertanggung jawab atas Gaza, harus diakhiri.
Menyinggung soal pasukan internasional, Waltz juga membenarkan bahwa Indonesia telah setuju untuk mengirimkan 8.000 pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional, sebagaimana dilansir harian Inggris, the guardian, hari Jumat (13/02/2026).
Pengerahan pasukan lebih lanjut akan diumumkan pada minggu mendatang. Ia mengklaim bahwa beberapa negara merasa tidak nyaman menyalurkan miliaran dolar untuk rekonstruksi melalui sistem PBB.
Menggambarkan politik Presiden Trump sebagai multilateralisme terfokus, Waltz mengatakan bahwa perlu untuk mengurangi ukuran PBB dan membuatnya kembali ke dasar-dasar perdamaian.
Mustafa Barghouti, seorang aktivis Palestina, mengatakan ia khawatir diskusi tentang rencana untuk Gaza kehilangan realitanya karena seluruh Tepi Barat telah dibuka untuk pemukiman dan Israel sedang memakukan paku terakhir di peti mati kesepakatan Oslo.
“Ini bukan hanya tentang pertanggungjawaban atas genosida, tetapi siapa yang akan menghentikan proses pembunuhan solusi dua negara ini,” tegas Barghouti dengan nada cemas. (rus)
