KABARIKA.ID, MAROS – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, meminta pemerintah mempercepat revitalisasi sekolah-sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
La Tinro mengapresiasi kondisi tenaga pendidik yang dinilai sudah cukup baik. Mayoritas guru telah bersertifikasi dan hanya tersisa satu guru berstatus PPPK Paruh Waktu. Namun, ia menilai bangunan sekolah yang sebagian besar dibangun sejak dekade 1980-an sudah saatnya direvitalisasi.
“Masih banyak yang perlu menjadi perhatian, khususnya revitalisasi. Bangunan sekolah ini sudah sejak tahun 1980-an, termasuk kebutuhan tambahan seperti perpustakaan dan fasilitas lainnya yang sangat diperlukan,” ujar La Tinro, Senin (27/7/2026).
Ia juga menilai sekolah tersebut layak menjadi prioritas karena memiliki berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
“Sekolah ini cukup berprestasi dan perlu mendapatkan perhatian. Karena itu kami berharap revitalisasi yang dibutuhkan bisa segera direalisasikan,” katanya.
Saat mengunjungi SMP Negeri 2 Maros, La Tinro menemukan persoalan yang lebih kompleks. Selain masih memiliki guru honorer, sekolah tersebut hampir setiap tahun terdampak banjir yang mengganggu proses belajar mengajar.
Menurutnya, genangan air saat musim hujan bahkan dapat mencapai sekitar 1,5 meter sehingga aktivitas belajar terpaksa dihentikan.
“Yang sangat memprihatinkan, sekolah ini setiap tahun mengalami banjir. Akibatnya proses belajar mengajar harus dihentikan karena ketinggian air bisa mencapai sekitar satu setengah meter,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta agar revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada renovasi bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi bencana.
“Kalau dilakukan revitalisasi, bangunannya harus ditinggikan dan perlu dibuat akses khusus agar kegiatan belajar tetap bisa berlangsung saat banjir,” ujar Legislator asal Sulsel itu.
Selain infrastruktur, La Tinro juga menyoroti persoalan status guru honorer. Menurut dia, masih terdapat perbedaan pandangan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) terkait keberadaan guru honorer.
“BKN menyebut tidak ada lagi guru honorer. Sementara BGTK menyampaikan guru honorer masih bisa dibiayai melalui dana BOS. Ini perlu disinkronkan agar ada kepastian bagi para guru,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap guru honorer yang masih mengabdi diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK Paruh Waktu sebagai solusi atas persoalan tersebut.
“Solusi terbaik adalah guru-guru honorer yang masih ada diberi kesempatan mendaftar sebagai PPPK Paruh Waktu,” tegasnya.
La Tinro juga menilai cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Maros masih perlu diperluas. Ia mencontohkan, di salah satu sekolah dengan sekitar 500 siswa, penerima bantuan PIP masih kurang dari 100 orang.
“Program Indonesia Pintar masih sangat kurang. Dari sekitar 500 siswa, penerimanya masih di bawah 100. Ini tentu perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Menurut La Tinro, pemerintah perlu memperluas penerima manfaat PIP agar tidak ada lagi anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya.
“Kami berharap Program Indonesia Pintar dapat menjangkau lebih banyak siswa, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena persoalan biaya,” pungkasnya. (*)
