Pemimpin Utama Eropa Desak Israel Menghentikan Proyek Permukiman di Tepi Barat, Wilayah Palestina yang Diduduki

KABARIKA.ID, PARIS — Prancis, Italia, Inggris, dan Jerman pada hari Kamis (20/08/2026) menyampaikan kecaman internasional yang kian meningkat terhadap proyek permukiman besar di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Kecamatan itu disampaikan setelah otoritas Israel membuka tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah di wilayah Palestina yang dianeksasi itu.

Proyek permukiman yang dikenal dengan Rencana E1 (The E1 Plan) telah disetujui oleh Israel tahun lalu.

Pembangunan perumahan ilegal itu akan semakin memisahkan Yerusalem Timur, yaitu wilayah yang diduduki dan dianeksasi oleh Israel serta sebagian besar dihuni oleh warga Palestina, dari Tepi Barat.

“Di tengah situasi ketidakstabilan yang parah di Tepi Barat, dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim terhadap warga sipil serta pembatasan serius terhadap ekonomi Palestina, keputusan ini semakin mengkhawatirkan. Kami mendesak Pemerintah Israel untuk segera membatalkan rencana ini dan menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat,” demikian bunyi pernyataan bersama dari Paris, Roma, Berlin, dan London.

Pemimpin utama Eropa itu juga memperingatkan dunia usaha agar tidak mengikuti tender konstruksi yang berisiko melibatkan mereka dalam pelanggaran serius hukum internasional.

Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa Rencana E1 merupakan ancaman eksistensial bagi terwujudnya negara Palestina yang wilayahnya menyatu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot pada hari Kamis menyebut tender tersebut tidak dapat diterima.

“Proyek itu akan sangat merusak kelangsungan solusi dua negara,” tegas Prevot.

Kecaman tersebut senada dengan pernyataan diplomat senior Inggris, Ed Miliband, pada hari Rabu (18/08/2026) yang menuntut penghentian proyek dan perluasan permukiman di Tepi Barat.

Pada hari yang sama, pemerintah Kerajaan Inggris memanggil kuasa usaha (charge d’affaires) Israel untuk menjelaskan posisi Inggris terhadap terhadap proyek perumahan ilegal Israel yang di tanah Palestina yang ia rebut paksa.

Israel akan Membela Hak-haknya

Miliband mengatakan ia menyampaikan pesan tersebut secara langsung kepada mitranya dari Israel, Gideon Saar.

Menanggapi pernyataan diplomat Inggris itu, Saar menyatakan menolak keras terhadap pernyataan Miliband.

“Bangsa Yahudi memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah Tanah Israel, sama seperti rakyat Inggris memiliki hak untuk tinggal di London dan di seluruh wilayah Britania Raya,” tulis Saar di platform X.

Saar bahkan menuduh Inggris hanya menyalahkan Israel sembari mengabaikan ekstremisme Palestina, yang menurutnya memicu serangan antisemitisme terhadap komunitas Yahudi Inggris.

“Keputusan Pemerintah Inggris untuk merusak hubungan antara kedua negara kita sangatlah disayangkan. Israel akan membela hak-hak, kepentingan, dan rakyatnya,” kata Saar.

Pemerintah Inggris pada hari Rabu, juga berjanji akan mengumumkan serangkaian langkah komprehensif dalam beberapa minggu mendatang, termasuk sanksi yang menargetkan pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal.

Israel menyetujui rencana pembangunan di lahan seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai Rencana E1, yang terletak tepat di sebelah timur Yerusalem, pada bulan Agustus tahun lalu.

Rencana tersebut mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di lahan yang sangat sensitif itu, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel, Maale Adumim.

Menurut organisasi non-pemerintah (LSM) Israel, Peace Now, tender terbaru ini mencakup lebih dari 1.200 unit hunian.

Peace Now menyatakan bahwa Kementerian Perumahan Israel menerbitkan tender tersebut pada 18 Agustus dan segera membukanya untuk penawaran.

Batas waktu pengajuan penawaran adalah 19 Oktober, satu minggu sebelum pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober.

Kelompok tersebut menyatakan bahwa jumlah rumah itu mencakup sekitar sepertiga dari rencana pembangunan E1, dan menuduh pemerintah berupaya memajukan komitmen pembangunan sebelum pemungutan suara berlangsung.

Warga Palestina Sangat Dibatasi

Israel sangat membatasi pergerakan warga Palestina di Tepi Barat. Mereka harus mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk melintasi pos pemeriksaan guna masuk ke Yerusalem Timur atau wilayah Israel.

Tahun lalu, Inggris dan Prancis termasuk di antara 21 negara yang mengecam persetujuan Israel atas proyek E1. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak Israel untuk membatalkan keputusan tersebut.

Di luar wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat merupakan tempat tinggal bagi sekitar tiga juta warga Palestina. Sekitar 500.000 pemukim Israel juga tinggal di sana.

Kekerasan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh pemukim Israel telah meningkat sejak serangan Hamas dari Jalur Gaza terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sebuah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rincian Mengenai Rencana E-1

LSM Israel, Peace Now, rencana pembangunan saat ini yang telah disetujui pemerintah Israel dan sah, serta dapat mulai dibangun segera setelah adanya persetujuan oleh oleh Menteri Pertahanan untuk pemasaran lahan:

1. Rencana 420/4/1, untuk kolam air (penampungan air) seluas 11 dunam,
2. Rencana 420/4/2, untuk kawasan industri seluas 1.340 dunam,
3. Rencana 420/4/9, untuk kantor polisi dan akses jalannya sudah dibangun, seluas 191 dunam.
4. Rencana 420/4/3, untuk 260 unit hunian dan 2.152 kamar hotel, seluas 1.923 dunam,
5. Rencana 420/4/7, untuk 1.250 unit hunian seluas 935 dunam, dan
6. Rencana 420/4/10, untuk 2.176 unit hunian seluas 1.250 dunam.

Seluruh rencana ini terintegrasi dalam Rencana Induk (Master Plan) No. 420/4, yang telah disetujui dan sah. Namun, pembangunan tidak dapat dimulai tanpa persetujuan atas rencana-rencana rinci tersebut. (rus)