KABARIKA.ID, MAKASSAR— Di tengah tuntutan menjaga pangan bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. muncul sebagai menteri dengan skor kinerja tertinggi di Kabinet Merah Putih setelah Government Performance Assessment IndexPolitica Indonesia menempatkannya di posisi pertama dengan nilai 91, dan pada Selasa, 8 September 2026, tiga akademisi yang dihubungi jurnalis Sulawesi Pos menilai pencapaian itu bukan sekadar angka, melainkan cermin dari produksi pangan, kesejahteraan petani, dampak ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang kini menghadapi tantangan lebih besar untuk bergerak dari swasembada beras menuju sistem pangan yang beragam dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka 91 itu membuat Andi Amran Sulaiman berdiri di puncak penilaian, di atas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.
Namun, yang membuat penilaian tersebut menarik bukan hanya siapa yang berada di urutan pertama, melainkan apa yang sebenarnya diukur IndexPolitica, karena lembaga riset politik dan kebijakan publik itu menegaskan bahwa Government Performance Assessment bukan kontes popularitas dan bukan pula pengukuran mengenai siapa menteri yang paling sering muncul di layar televisi atau media sosial.
Founder sekaligus Peneliti Senior IndexPolitica Indonesia Denny Charter menjelaskan bahwa yang dinilai ialah capaian kementerian yang dapat diukur dan diverifikasi melalui pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA.
Enam dimensi kemudian menjadi “mesin” penilaian tersebut, yakni Policy Output berbobot 20 persen, Policy Outcome 25 persen, Implementation Effectiveness 20 persen, Public and Economic Impact 15 persen, Policy Innovation 10 persen, dan Intergovernmental Coordination 10 persen.
Bobot terbesar sengaja ditempatkan pada policy outcome, sehingga sebuah kementerian tidak cukup dinilai dari berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi terutama dari seberapa jauh kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat ditelusuri melalui data.
Sukri: “Ini Pengakuan Ilmiah atas Kinerja yang Memberikan Dampak”
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas), Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., melihat angka 91 itu pertama-tama dari pintu metodologi, sebab menurutnya kredibilitas suatu penghargaan kinerja harus dibaca dari cara penilaian tersebut dihasilkan.
Ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos, Selasa, 8 September 2026, Sukri mengatakan kredibilitas IndexPolitica dan pendekatan ilmiah yang digunakannya menjadi alasan penting mengapa hasil tersebut layak diperhatikan secara serius.
“Kalau kita lihat, lembaga ini adalah lembaga yang kredibel, sehingga tentu kita meyakini bahwa penilaian ini dilakukan dengan menegakkan unsur-unsur metodologis ilmiah yang baik, dan dengan demikian hasilnya tentu bisa sangat dipercaya,” kata Sukri.
Bagi ilmuwan politik tersebut, posisi pertama Amran menunjukkan bahwa kebijakan pertanian tidak berhenti pada ruang administrasi kementerian, tetapi memperoleh pengakuan karena dinilai menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Apa yang dilakukan Pak Amran Sulaiman selama ini mendapatkan respons yang baik, menunjukkan kemanfaatan yang baik kepada masyarakat, dan ini adalah sesuatu yang patut dicontoh oleh menteri-menteri yang lain sesuai bidang tugasnya,” ujarnya.
Sukri mengingatkan bahwa menteri pada hakikatnya merupakan pembantu presiden dalam menerjemahkan visi dan misi kepala negara menjadi kebijakan serta manfaat publik, sehingga ukuran terpenting seorang menteri pada akhirnya adalah kemampuan menghadirkan hasil.
Ia juga tidak menempatkan skor 91 sebagai tanda bahwa seluruh persoalan pertanian Indonesia telah selesai, sebab setiap kebijakan tetap memiliki ruang koreksi dan setiap keberhasilan membawa tuntutan untuk mencapai standar berikutnya.
“Tidak ada kebijakan yang sempurna, tentu masih ada catatan yang perlu diperbaiki, tetapi apa yang dicapai Pak Amran merupakan indikasi kuat bahwa beliau adalah seorang pekerja dengan orientasi yang sangat baik kepada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat,” kata Sukri.
Karena itulah, Sukri menyebut pencapaian tersebut sebagai bentuk apresiasi yang kuat sekaligus tanggung jawab baru agar Kementerian Pertanian tidak berhenti pada capaian yang sudah diperoleh.
“Selamat kepada Dr. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia, karena ini adalah sebuah pengakuan ilmiah yang menunjukkan bahwa kinerja yang beliau lakukan betul-betul memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Nurliah Nurdin: Dari Swasembada Beras Menuju Negara dengan Tata Kelola Pangan Modern
Nada apresiasi datang pula dari Guru Besar Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., yang dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada 8 September 2026, membaca keberhasilan Amran melalui perspektif yang lebih luas, yakni kemampuan negara menghubungkan data, kebijakan, implementasi, koordinasi, pengawasan, dan hasil akhir.
Menurut Nurliah, skor 91 menjadi penting karena IndexPolitica tidak hanya membaca kebijakan dari apa yang diumumkan pemerintah, tetapi memberikan perhatian besar terhadap outcome, efektivitas implementasi, dampak, inovasi, serta koordinasi pemerintahan.
“Sebagai akademisi, saya melihat kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terutama dari perspektif tata kelola pemerintahan, yakni kemampuan pemerintah mengintegrasikan data, kebijakan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian sehingga menghasilkan outcome yang terukur,” kata Nurliah.
Di balik argumentasi tersebut terdapat angka produksi yang besar, karena data resmi BPS menunjukkan produksi padi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, meningkat 13,29 persen dari 2024, sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton, naik sekitar 4,07 juta ton.
Bagi Nurliah, capaian itu membuktikan kuatnya basis produksi pangan Indonesia, tetapi keberhasilan beras justru harus menjadi pintu masuk menuju pekerjaan yang jauh lebih kompleks.
“Ketahanan pangan Indonesia tidak boleh direduksi menjadi swasembada beras,” tegas Nurliah.
Ia mendorong agar energi kebijakan yang berhasil mengangkat produksi beras diperluas menuju jagung, kedelai, gula, hortikultura, protein hewani dan pangan lokal, sembari memperkuat produktivitas, kualitas, efisiensi, daya saing, serta kemampuan menghadapi perubahan iklim.
Dengan cara itu, menurut Nurliah, warisan kebijakan Amran kelak tidak semata-mata dinilai dari berapa juta ton beras yang diproduksi Indonesia, tetapi dari kemampuan membangun arsitektur pangan nasional yang tidak rapuh ketika menghadapi perubahan iklim, gejolak perdagangan internasional atau gangguan rantai pasok.
“Legacy Amran bukan hanya swasembada beras, tetapi terbangunnya sistem pemerintahan pangan yang mandiri, beragam, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Nurliah.
Mursalim Nohong: Pertanian Bukan Hanya Urusan Sawah, tetapi Mesin Ekonomi
Dari perspektif ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Prof. Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si., CWM., membawa pembacaan skor 91 itu dari sawah menuju ruang yang lebih luas: pertumbuhan ekonomi, daya beli petani, perdagangan, investasi dan penciptaan nilai tambah.
Saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 8 September 2026, Mursalim menilai sektor pertanian mempunyai posisi strategis karena menyediakan kebutuhan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat perdesaan.
Data ekonomi memperlihatkan argumen tersebut, karena pada triwulan III-2025 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 14,35 persen PDB, sedangkan pada triwulan I-2026 pertanian masih menjadi tiga besar lapangan usaha dengan kontribusi 12,67 persen terhadap PDB dan menyumbang sekitar 0,55 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagi Mursalim, kekuatan kebijakan pertanian karena itu tidak cukup dibaca dari bertambahnya produksi, tetapi juga perlu diuji melalui pertanyaan sederhana yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah petani ikut menjadi lebih sejahtera?
Salah satu jawabannya dapat dibaca dari Nilai Tukar Petani, sebab BPS mencatat NTP nasional pada Mei 2026 berada di 127,73, naik 1,99 persen dibanding April, kemudian mencapai 129,19 pada Agustus 2026, atau meningkat 1,05 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan Agustus terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,09 persen, sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian pada bulan yang sama mencapai 133,33.
Mursalim menilai perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga kebijakan agar peningkatan produksi berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan petani, efisiensi biaya usaha tani, akses pasar, modernisasi produksi dan penciptaan nilai tambah.
Dari sudut ekonomi kelembagaan, ia juga menyoroti reformasi tata kelola sarana produksi, pengawasan pupuk bersubsidi, digitalisasi pemantauan, modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi serta agenda hilirisasi sebagai bagian penting untuk membuat pertanian bergerak dari aktivitas produksi primer menuju ekosistem bisnis bernilai tambah.
Bagi Mursalim, masa depan pertanian Indonesia karena itu berada pada kemampuan pemerintah menghubungkan petani dengan teknologi, industri pengolahan, pembiayaan, logistik dan pasar sehingga nilai ekonomi tidak berhenti ketika gabah meninggalkan sawah.
“Secara keseluruhan, rangkaian data ekonomi dan kelembagaan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pertanian pada periode kepemimpinan Andi Amran Sulaiman berkontribusi pada penguatan sejumlah indikator kunci,” kata Mursalim.
Ia melihat kontribusi sektor terhadap PDB, penguatan NTP, efisiensi biaya produksi, cadangan pangan dan hilirisasi sebagai rangkaian yang harus dibaca secara terhubung untuk menilai seberapa jauh pertanian dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional.
*Skor 91 Bukan Garis Akhir*
Pada akhirnya, tiga akademisi tersebut bertemu pada satu titik pemikiran yang sama: angka 91 patut diapresiasi, tetapi justru membuat standar terhadap Kementerian Pertanian menjadi semakin tinggi.
Sukri melihatnya sebagai pengakuan terhadap kerja pemerintahan yang berorientasi manfaat publik, Nurliah membacanya sebagai momentum untuk melompat dari swasembada beras menuju tata kelola pangan yang beragam dan berkelanjutan, sementara Mursalim menempatkannya dalam kerangka transformasi pertanian menjadi mesin kesejahteraan dan nilai tambah ekonomi.
Di titik inilah penghargaan IndexPolitica memperoleh makna yang lebih luas, karena sebuah kementerian pada akhirnya tidak dinilai dari seberapa nyaring keberhasilannya diumumkan, tetapi dari seberapa jauh kebijakan dapat ditelusuri jejaknya pada sawah yang produktif, pangan yang tersedia, petani yang meningkat daya belinya, serta ekonomi yang memperoleh nilai tambah.
Dan bagi Andi Amran Sulaiman, skor 91 itu mungkin menjadi angka tertinggi dalam Government Performance Assessment kali ini, tetapi tiga akademisi tersebut mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya berada sesudah angka itu: menjadikan keberhasilan produksi pangan sebagai fondasi sistem pertanian Indonesia yang mandiri, modern, berdaya saing, beragam, dan berkelanjutan. (ALI)
