Oleh: Munawir Kamaluddin

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apakah setiap perbedaan harus berakhir dengan permusuhan? Apakah kritik harus disertai kebencian agar dianggap berani? Dan masihkah demokrasi sehat jika nalar dikalahkan oleh amarah, sementara persaudaraan dikorbankan demi kepentingan sesaat?

Kritik adalah napas demokrasi. Ia diperlukan untuk mengawasi kekuasaan, meluruskan kebijakan, dan memperjuangkan keadilan. Namun, kritik kehilangan kemuliaannya ketika berubah menjadi kebencian, fitnah, dan upaya menjatuhkan pihak lain.

Mengkritik kebijakan bukan berarti membenci pemimpin, mengoreksi kekuasaan bukan berarti memusuhi negara, berbeda pilihan bukan alasan memutus persaudaraan.

Di sinilah kita perlu membedakan nalar kritis dari amarah kolektif. Nalar kritis bertumpu pada fakta, argumentasi, etika, dan orientasi perbaikan. Sebaliknya, amarah kolektif mudah tumbuh dari prasangka, fanatisme, dan informasi yang belum terverifikasi.

Di ruang digital, potongan informasi sering lebih cepat menyulut emosi daripada menggerakkan pikiran. Kita pun perlu bertanya: sudahkah kita memeriksa kebenaran sebelum membagikan berita? Sudahkah kita memahami persoalan sebelum menghakimi? Ataukah kita hanya membela kelompok sendiri, meskipun harus mengorbankan kebenaran?

Demokrasi tidak boleh menjadi panggung pertarungan ego dan sentimen politik. Kekuasaan harus terbuka terhadap kritik, tetapi masyarakat juga harus memiliki kedewasaan dalam menyampaikan pendapat. Para elite jangan menjadikan polarisasi sebagai alat mempertahankan pengaruh, sementara rakyat terjebak dalam pertengkaran yang tidak menyelesaikan persoalan pendidikan, kemiskinan, kesehatan, ketimpangan, dan kesejahteraan.

Karena itu, kita memerlukan paradigma solidaritas kritis, yakni keberanian mengoreksi tanpa membenci, keteguhan membela kebenaran tanpa fanatisme, serta kesediaan menjaga persatuan tanpa membungkam kritik.

Pemerintah harus mau mendengar, akademisi menjaga integritas, tokoh agama merawat persaudaraan, media menjunjung akurasi, dan masyarakat membangun kecerdasan digital serta tanggung jawab sosial.

Namun, sebelum menuntut orang lain berubah, sudahkah kita berani mengevaluasi diri? Apakah ucapan kita menyejukkan atau justru memperkeruh suasana? Apakah kritik kita menghadirkan solusi atau sekadar melampiaskan kemarahan? Apakah kita sungguh membela kepentingan bangsa, atau tanpa sadar sedang menjadi alat kepentingan kelompok?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting sebagai titik awal restorasi kebangsaan. Sebab, memperbaiki Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara.

Restorasi kebangsaan harus dimulai dari pemulihan akal sehat, kejujuran dalam berpikir, kesantunan dalam berbicara, keadilan dalam bersikap, dan kesediaan menghormati perbedaan.

Kita tidak harus selalu sepakat untuk tetap bersaudara. Kita tidak perlu membungkam kritik demi persatuan, sebab persatuan yang sehat justru tumbuh dari keberanian menyampaikan kebenaran secara beradab.

Kritik boleh tajam, tetapi jangan kehilangan nurani. Perbedaan boleh tegas, tetapi jangan berubah menjadi permusuhan. Kekuasaan wajib diawasi, tetapi masa depan bangsa jangan dikorbankan.

Indonesia terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh ego, fanatisme, dan kepentingan politik sesaat. Mari mengubah amarah menjadi kesadaran, perbedaan menjadi kekuatan, dan kritik menjadi jalan perbaikan.

Sebab, demokrasi yang bermartabat bukan hanya ditentukan oleh keberanian mengoreksi orang lain, tetapi juga oleh kerendahan hati untuk mengoreksi diri sendiri.🙏*MK*