KABARIKA.ID, MAROS– Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, secara terbuka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, beserta Pangdam XIV/Hasanuddin dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), atas langkah pengungkapan dugaan praktik jual beli traktor bantuan pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Mentan Amran saat melakukan kunjungan ke lahan pertanian warga di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Amran secara khusus menyebut peran Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin yang dinilainya telah membantu mengungkap dugaan praktik penyimpangan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Saya ucapkan terima kasih kepada Asintel,pangdam dan kepolisian. Ini luar biasa. Anggotanya berhasil menangkap mafia traktor. Mafia kecil-kecilan, tetapi ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Amran.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi aparat dalam mengawal bantuan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya, khususnya para petani.
Amran menegaskan, traktor bantuan pemerintah merupakan hibah negara yang diberikan secara gratis kepada kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Karena itu, tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Traktor itu diperjualbelikan. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara tuntas dan memberikan sanksi tegas apabila para pelaku terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Amran bahkan berharap Kapolrestabes Makassar dan Kapolda Sulawesi Selatan turut mengawal proses penanganan perkara agar berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, penyimpangan bantuan alsintan merupakan tindakan yang merugikan petani kecil.
Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, termasuk apabila pihak yang terlibat memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.
“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya.
Harus diberi efek jera,” katanya.
Mentan juga mengungkapkan bahwa indikasi penyimpangan bantuan alsintan tidak hanya ditemukan di satu wilayah.
Selain Kabupaten Sidrap dan Gowa, laporan serupa juga diterima dari Kabupaten Takalar.
Bahkan, sebanyak 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah diperintahkan untuk ditarik apabila terbukti tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik. Ini bayar rakyat dikembalikan kepada rakyat.
Itu perintah Bapak Presiden,” tegas Amran.
ASINTEL KASDAM UNGKAP MODUS PENJUALAN TRAKTOR
Sementara itu, Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz menjelaskan bahwa penelusuran dugaan penyimpangan alsintan tersebut bermula dari informasi yang diterima Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penelusuran di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sidrap dan Gowa.
Asyraf mengungkapkan, dalam penanganan perkara tersebut terdapat dua orang yang diamankan dan kini telah menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan.
“Dua yang diamankan, kemudian pelakunya dua. Dan sekarang pelaku sudah diproses di Polda,” jelas Asyraf.
Ia juga menerangkan bahwa alsintan yang diamankan merupakan bantuan dari pengadaan tahun 2025–2026.
Berdasarkan hasil penelusuran awal, traktor bantuan pemerintah tersebut diduga dipasarkan melalui media sosial, marketplace, hingga penawaran dari mulut ke mulut.
Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai jenis unit dan kesepakatan transaksi.
APRESIASI UNTUK PENGAWALAN BANTUAN RAKYAT
Apresiasi langsung dari Menteri Pertanian tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan sinergi antarlembaga dalam menjaga bantuan negara agar tidak disalahgunakan. (*)
